JAKARTA (Berita): Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, jika konflik Golkar tidak kunjung selesai, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Siti, tidak hanya individu elit Golkar yang rugi, tapi Golkar juga akan terpuruk. Jika kepentingan individu dikedepankan sulit untuk menyelesaikan konflik yang ada.
"In kalau golkar masih dualisme. Apalagi, yang berbicara bukan institusi tapi individu dibawa ke institusi. Ini akan berat penyelesaiannya," ucapnya.
"Iya, biasanya berantem endingnya membuat partai baru, sekarang tidak mau bentuk partai baru, tapi konfliknya diperpanjang," tambahnya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mengimbau agar seluruh kader partai itu menghormati keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang mengarahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol untuk memegang kendali sebelum Munas 2016.
"Keputusan Mahkamah Partai Golkar telah memberikan jalan terbaik sehingga tidak terjadi kebuntuan politik di tubuh Golkar," kata Poempida.
Sejauh ini, Poempida menilai bahwa sebagai Ketua Umum Agung Laksono dengan tangan terbuka telah mengakomodasi loyalis Aburizal Bakrie (ARB). Terbukti juga di dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang sudah diserahkan ke Kemenkumham pada hari ini untuk disahkan, nama-nama yang ada di Munas Bali juga disertakan.
"Sikap Ketua Umum Agung Laksono patut diapresiasi untuk selalu menciptakan suasana keterbukaan di Partai Golkar yang memang merupakan partai terbuka," kata Poempida.
Karenanya, Poempida menilai DPP Partai Golkar yang baru harus segera mengambil langkah konsolidasi agar soliditas partai tetap terjaga. Konsolidasi dimaksud harus dilaksanakan di pusat sampai ke daerah.
Sedangkan politisi Partai Golkar lainnya, Mahyuddin juga meminta agar para pengurus daerah (DPD) partai itu untuk tak ikut-ikutan dengan konflik elite partai di tingkat pusat.
Semua pihak diminta untuk menghormati keputusan pemerintah dan kader daerah diharap lebih fokus menyiapkan diri menghadapi ajang pilkada serentak yang digelar
"Saya mengharapkan kader-kader daerah tak perlu ikut campur kubu-kubuan. Jadi menurut saya, ketua-ketua DPD yang ingin maju pilkada, maju saja dekati rakyat. Tak usah ikut campur," katanya.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjamin kepengurusan Golkar baru di bawah Agung Laksono akan mengakomodir kader-kader yang potensial jadi kepala daerah.
"Misalnya calon DPD II, dia populer, dia mau mencalonkan pilkada, masa tidak dimajukan? Yang rugi Golkar sendiri. Pasti dijual. Jadi kader di daerah jangan cemas dan jangan gamang," kata Mahyuddin. (iws)
Anda sedang membaca artikel tentang
Konflik Golkar Tak Kunjung Usai Berdampak ke Pilkada
Dengan url
https://kasihinfopenting.blogspot.com/2015/03/konflik-golkar-tak-kunjung-usai.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Konflik Golkar Tak Kunjung Usai Berdampak ke Pilkada
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Konflik Golkar Tak Kunjung Usai Berdampak ke Pilkada
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar