Hizbut Tahrir Ajak Media Kampanyekan Syariat Islam

Jakarta ( Berita ) : Gerakan Islam Hizbut Tahrir mengajak media massa untuk mengampanyekan penerapan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perempuan.
"Selama ini telah terbentuk mitos-mitos di media massa liberal tentang perempuan dan syariat serta telah menyudutkan Islam," kata Direktur Divisi Muslimah pada Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir, Dr. Nazreen Nawaz, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat [17/04] .
Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi serangan dari para politisi sekuler, feminis, dan berbagai media liberal atas hukum-hukum sosial Islam seperti mengenai busana perempuan, poligami, hukum waris, pemisahan gender serta hak dan kewajiban pernikahan dalam Islam.
Menurut Nazreen opini buruk yang tersebar di berbagai media massa mengenai hal-hal tersebut telah mendiskreditkan syariat Islam sehingga muncul tanggapan-tanggapan miring di masyarakat yang menyatakan bahwa Islam merendahkan dan menindas perempuan.
"Semua ini telah menciptakan banyak ketakutan terhadap Islam, seperti apa status perempuan di bawah kekuasaan Islam di masa mendatang," ujar Nazreen, seraya menambahkan ketakutan tersebut bahkan dialami oleh kaum Muslimin sendiri.
Dia mengatakan media massa, terutama di negeri-negeri Muslim, harus membongkar kebohongan-kebohongan yang telah disuarakan media massa sekuler dan liberal tentang hukum-hukum Islam.
Nazreen menjelaskan sebuah penelitian sejarah terhadap 10.000 catatan pengadilan Khilafah Utsmani (pemerintahan Islam di Istanbul, Turki [1299 - 1924]) pada 1970-an telah dilakukan oleh seorang profesor Amerika Serikat, RC Jennings.
Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perempuan di masa tersebut menggunakan pengadilan secara teratur untuk mempertahankan hak-hak pribadi dan hak milik mereka.
Para perempuan juga dilindungi dari tindak kekerasan dan pernikahan paksa serta mendapatkan jaminan finansial dari suami dan keluarga mereka.
"Mereka juga memiliki hak ekonomi yang sama dengan kaum laki-laki termasuk hak untuk membeli dan menjual properti, menjalankan bisnis, membuat kontrak dagang, menginvestasikan kekayaan mereka, dan memegang posisi manajerial dalam bisnis yang dijalankan orang lain," jelas Nazreen.
Dia menegaskan narasi buruk tentang Islam yang disampaikan oleh media massa sekuler justru menunjukan kebohongan mereka. "Kami menyeru semua insan media untuk menciptakan masa depan yang positif, aman dan bermartabat bagi perempuan dengan membongkar kebohongan tentang Islam dan menyuarakan kebenaran Islam," kata Nazreen.

Islam Menyelamatkan Perempuan Dari Eksploitasi
Penerapan syariat Islam melalui institusi negara Khilafah Islamiyah akan menyelamatkan seluruh kaum perempuan dari kemiskinan, kekerasan, dan eksploitasi ekonomi, kata Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah.
"Perempuan di dunia kini menghadapi persoalan yang kompleks dan memilukan akibat sistem kapitalisme yang berdampak pada kemiskinan global dan eksploitasi terhadap perempuan untuk menghasilkan pendapatan negara," kata Iffah Ainur Rochmah di Jakarta, Jumat [17/04].
Dia menambahkan ekonomi kapitalisme menyebabkan kekayaan hanya berada di tangan segelintir orang sementara jumlah kaum papa di dunia semakin bertambah. Dengan alasan meningkatkan pendapatan negara dan menyejahterakan masyarakat, kaum perempuan dieksploitasi secara fisik walaupun harus mengorbankan kehormatan dan mengabaikan peran utamanya untuk mengasuh dan mendidik generasi.
"Kemiskinan akibat kapitalisme memaksa para perempuan ikut dalam arus eksploitasi ekonomi," kata Iffah, seraya menambahkan hal tersebut telah menurunkan berbagai permasalahan sosial lainnya terutama terjadinya degradasi kualitas generasi manusia.
Menurut Iffah ada tiga masalah utama yang dialami perempuan di dunia saat ini yakni kemiskinan, kekerasan, serta tidak terjaminya hak politik perempuan. Dia menjelaskan Islam merupakan jalan keluar bagi permasalahan perempuan karena mengintegrasikan sistem politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sosial.
Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi dan sirkulasi kekayaan secara adil dan efektif. Salah satunya dengan melarang riba atau bunga bank dan pemilikan barang-barang yang dibutuhkan bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
"Dengan cara seperti ini negara akan mempunyai dana melimpah untuk membiayai pendidikan publik, layanan kesehatan serta layanan publik lainnya secara berkualitas," kata Iffah.
Adapun untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan Islam memadukan sistem pendidikan untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari dorongan berbuat kejahatan.
Ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi maka Islam akan menghukum tegas pelaku tindakan tersebut sesuai syariat.
"Mengenai hak politik perempuan, syariat Islam mengatur agar perempuan berperan dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar atau menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran," ujar Iffah. Bukti bahwa Islam dapat menyelematkan kaum perempuan sekaligus generasi manusia hanya dapat dilihat jika Islam diterapkan secara sempurna dan lengkap, tambahnya. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siapkan Pesawat Angkut Peserta KAA

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Wakil Menlu A.M. Fachir (kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4). Rapat tersebut membahas persiapan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan finalisasi pidato presiden. ( ant/Widodo S. Jusuf )

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah menyiapkan tiga hingga empat pesawat udara milik PT Garuda Indonesia untuk mengangkut sejumlah peserta peringatan KAA dari Jakarta ke Bandung.
"Nanti kita siapkan pesawat Garuda, ada empat, mungkin tiga karena ada beberapa kepala negara yang membawa pesawat pribadi," kata Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan di Istana Negara Jakarta, Jumat [17/04]. Luhut menyebutkan ada empat atau lima kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan membawa pesawat pribadi. "Sampai kemarin ada empat, mungkin hari ini lima," katanya.
Ia mengaku parkir pesawat dalam rangka kegiatan peringatan KAA merupakan masalah tersendiri yang memerlukan perhatian. "Nah itu sekarang kita lagi 'pusing' untuk ngatur parkir pesawatnya dan take off serta landing, tapi lagi diatur oleh teman-teman TNI-AU," katanya.
Menurut Luhut, pada Sabtu akan ada gladi bersih persiapan KAA di Jakarta mulai dari Bandara Halim Perdanakusumah hingga Jakarta Convention Center. Ia menyebutkan hingga Jumat pagi 31 kepala negara dan kepala pemerintahan sudah konfirmasi hadir dalam acara itu baik raja, kepala negara maupun perdana menteri dan lainnyam
Mengenai pertemuan bilateral, ia menyebutkan ada 18 pertemuan yang semuanya berlangsung di Jakarta. Ia juga menyebutkan dari Jakarta ada juga pemimpin KAA yang menggunakan mobil ke Bandung.
"Presiden Jokowi malam hari akan pake mobil dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan kalau saya tidak keliru dengan Brunei," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Jenderal Badrodin Haiti Resmi Jabat Kapolri

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) dan Isteri Ny. Tejaningsih Haiti (kedua kiri) usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4). ( ant/Widodo S. Jusuf )

Jakarta ( Berita ) : Jenderal Polisi Badrodin Haiti resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat [17/04].
"Saya bersumpah akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia dan akan memegang rahasia yang menurut sifat atau menurut perintah harus dirahasiakan," kata Badrodin dalam acara pelantikan yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden tentang pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
Selanjutnya, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi dan penandatanganan berita acara pengangkatan Jenderal Polisi Badrodin Haiti disaksikan oleh sejumlah saksi. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat.
Jangan Lupakan Shalat
Istri Calon Kapolri terpilih Hj Ningsih Badrodin Haiti mengingatkan suaminya untuk tidak melupakan shalat saat menjabat sebagai Kapolri. "Saya selalu menyampaikan pesan ini kepada Bapak dan anak-anak saya," kata Hj Ningsih sebelum pelantikan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Istri Kapolri menyatakan hal itu ketika ditanya apa dukungan keluarga terutama istri agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik dan lurus.
Istri Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mempercayakan jabatan sebagai Kapolri. "Ini merupakan karir tertinggi di Polri," katanya. Ia juga meminta didoakan agar suaminya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kejahatan Konvensional Mendesak Ditangani
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat merupakan masalah mendesak yang akan segera ditangani Polri. "Yang mendesak perlu ditangani terutama adalah kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat," kata Badrodin di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan kejahatan konvensional itu misalnya premanisme, pencurian motor, geng motor, begal dan lainnya. "Itu kejahatan konvensional yang kita upayakan dilakukan peningkatan dalam pencegahan," katanya.
Selain itu kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat misalnya korupsi, terorisme dan narkoba. "Narkoba kan juga menjadi prioritas. Bukan hanya korupsi, kemudian terkait ISIS. Kalau tidak ditangani serius akan menjadi ancaman ke depan," katanya.
Dalam kesempatan itu Badrodin juga menyatakan akan melaksanakan komitmen sesuai dengan visi misi yang sampaikan di DPR RI.
"Pertama memang secara internal kita harus meningkatkan soliditas personel Polri. Untuk itu saya harus konsolidasi untuk memberikan satu pandangan bahwa ke depan bahwa tantangan tugas kita masih cukup berat," katanya.
Sehingga secara internal Polri harus solid dan juga harus siap menghadapi tantangan ke depan. Menurut dia, apa yang menjadi komitmennya akan disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh personel untuk bisa dilakukan dengan baik.
"Sinergi dengan lembaga hukum lain juga bagian dari upaya saya karena memang di dalam program prioritas saya ada upaya kerja sama secara sinergi dengan lembaga lainnya," katanya.
Ia mencontohkan kalau nanti dalam penganan tindak pidana selain korupsi, pihaknya akan bekerja sama dengan kejaksaan, dengan BPK, dengan pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.
"Demikian juga dengan yang terkait kasus korupsi. Kita juga harus meningkatkan kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK, dengan lembaga penegak hukum lainnya," katanya.
Sementara itu mengenai siapa Wakapolri yang akan mendampinginya, Badrodin mengatakan akan di-Wanjaktikan. "Kita belum bisa tahu siapa nama-nama yang sudah disetujui Wanjakti," katanya.
Mengenai nama Budi Gunawan, ia mengatakan itu merupakan bagian dari masukan saja. "Kita serahkan pada mekanisme Wanjakti. Kalau misalnya persyaratan tentu hampir seluruh bintang tiga memenuhi syarat. Tapi kita kan minta yang bisa saling kerja sama, mendukung Kapolri," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Dubes Prancis Masih Yakin Atlaoui Tidak Dieksekusi

Jakarta ( Berita ) : Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuzé mengatakan dirinya masih percaya dan yakin bahwa Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia karena terlibat kasus pengoperasian pabrik ekstasi, tidak dieksekusi mati. "Prancis mengikuti perkembangan kasus ini, dan saya percaya Serge Atlaoui tidak dieksekusi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat [17/04].
Untuk mendukung keyakinannya tersebut, Dubes Breuzé menyampaikan lima sikap terkait Serge Atlaoui. Pertama, ia menyinggung mengenai keputusan menjadikan Atlaoui sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap semua barang bukti. "Atlaoui tidak pernah menangani bahan narkoba atau bahan kimia apapun," katanya.
Kedua, pihak Prancis menyesalkan status terpidana mati lain dalam kasus yang sama, termasuk kepala sindikat dan aktor utama lainnya tidak terancam untuk segera dieksekusi, paling tidak sampai hari ini. "Atlaoui satu-satunya dalam kasus ini yang sering disebut akan segera dieksekusi mati," ucap Dubes Breuzé.
Ketiga, Dubes Breuzé menitikberatkan vonis Atlaoui sebagai ahli kimia, bukan sebagai teknisi yang perannya minim dalam kasus ini.
Keempat, Atlaoui telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang pertama ke Mahkamah Agung (MA). Dubes Breuzé yakin MA akan memeriksa secara seksama berkas PK dan akan mengeluarkan putusan adil dan independen.
Kelima, permohonan PK tersebut sangat mendasar pada substansinya dan tidak merupakan upaya untuk mengulur waktu.
"Kami merasa heran mendengar berbagai komentar yang mengatakan bahwa MA akan memutus dengan cepat dan bahwa upaya hukum tersebut sia-sia," kata Dubes Breuzé.
Serge Atlaoui divonis mati pada 2007 oleh MA setelah dia bersama beberapa orang lainnya dinyatakan terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi terbesar di Asia yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Hukuman mati di tingkat kasasi tersebut lebih berat daripada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang 2006 dan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2007, yang menyatakan Atlaoui harus menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Namanya masuk dalam daftar narapidana yang akan dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI setelah grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35/G tahun 2014.

Bersedia Bantu Indonesia Berantas Narkoba

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuzé menyampaikan pemerintahnya bersedia membantu Indonesia untuk memberantas penyelundupan narkoba.Prancis, negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) siap bekerja sama dengan Indonesia, kata Dubes Breuzé dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat mengenai perkembangan kasus Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia karena terlibat kasus pengoperasian pabrik ekstasi.
"Dalam kaitan ini, kerja sama dan bantuan yang akan ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menyampaikan kepada kami apa yang diperlukan dan di bidang apa kami bisa membantu, dan setelah itu Prancis akan menetapkan bentuk kontribusinya terhadap usaha kerja sama tersebut," ucapnya.
Breuzé mengatakan Pemerintah Prancis telah menjalankan upaya yang terus-menerus terkait program pemberantasan penyelundupan narkoba. Prancis tidak hanya menjalankan programnya tersebut di negaranya sendiri, namun juga membantu negara-negara lain di dunia untuk memberantas narkoba. Ia mengatakan hal tersebut setelah menyampaikan lima sikapnya mengenai situasi Serge Atlaoui. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

DPD Minta Presiden Turun Tangani Kasus Eksekusi Mati TKI Di Arab

JAKARTA (Berita) Wakil Ketua Komite III DPD RI Abraham Paul Liyanto mendesak Presiden RI Joko Widodo turun tangan menangani kasus eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya di Arab Saudi dan Malaysia. Seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Tonny Abbot terhadap warganya yang akan dihukum mati dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia, yang sampai hari ini ternyata belum dieksekusi.

"Jadi, jangan seolah-olah pemerintah tidak tahu dan menjadi pemadam kebakaran dalam eksekusi mati Siti Zaenab dan Karni binti Medi Taslim yang sudah dipancung di Arab Saudi, pada Selasa (14/4) lalu," tegas anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Abraham, TKI merupakan sumber devisa negara di mana dalam setiap tahunnya menghasilkan devisa Rp 100 triliun, sehingga negara harus serius memperhatikan TKI dan bukan meremehkan pahlawan devisa tersebut. Karena itu DPD meminta kepada pemerintah, baik Presiden, Menkertrans RI M. Hanif Dakhiri, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Kemenlu RI melakukan tindakan preventif.

Tindakan preventif tersebut sudah dilakukan mulai perekrutan TKI di dalam negeri atau pra penempatan, setelah bekerja di luar negeri, dan pemulangan dari luar negeri.
"Sebelum pemberangkatan menjadi hal terpenting terkait berbagai dokumen TKI yang sering dipalsukan atau disalahgunakan oleh oknum aparat dan pejabat di daerah. Mereka ini yang harus ditertibkan dan ditindak tegas jika terjadi perdagangan manusia (trafficking), pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan lainnya," ujarnya.

Sebab, dari proses pengurusan dokumen administrasi tersebut kata Abraham seperti di NTT, justru mulai banyak oknum yang terlibat, sehingga prosesnya lama dan menelan biaya yang cukup mahal. "Mahalnya biaya itu akibat terjadi korupsi secara berjamaah, yang dilakukan oleh oknum pejabat dan aparat di daerah yang menjadi mafia TKI selama ini. Bayangkan seorang TKI dibayar oleh majikannya di luar negeri antara Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Belum lagi kalau TKI-nya sudah diperas sebelum berangkat, ini kan sangat memprihatin," tambahnya. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Legislator Desak Pemerintah Panggil Dubes Saudi

Jakarta ( Berita ) : Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk meminta klarifikasi mengenai eksekusi warga negara Indonesia (WNI) yang terkesan sepihak.
"Kami mendukung sikap Menlu yang sudah melayangkan protes keras. Bila perlu, Menlu panggil Dubes Arab untuk meminta klarifikasi karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang eksekusi itu," kata Ahmad Zainuddin melalui siaran pers di Jakarta, Rabu [15/04].
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu mengatakan kabar eksekusi mati terhadap Siti Zaenab binti Duhri Rupa oleh pemerintah Arab Saudi sangat mengejutkan dan menyesakkan hati. Pasalnya, tidak ada informasi apa pun kepada perwakilan Indonesia di Riyadh mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut.
Karena itu, Zainuddin mengatakan Kementerian Luar Negeri harus segera mendata ulang kasus-kasus hukum yang menjerat WNI di Arab Saudi. Dia menyesalkan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak mengindahkan pemerintah Indonesia. "Jangan sampai kasus Zainab yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan terulang kembali," ujarnya.
Zainuddin juga mempertanyakan apakah ada kelalaian dari pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan kepada keluarga di Arab Saudi karena menunggu ahli waris berusia 13 tahun sejak 1999 untuk mengajukan permohonan maaf dan tebusan "diyat".
"Saya ingin meminta data kepada Kemenlu, berapa WNI yang terancam hukuman mati di sana, bagaimana proses hukumnya dan langkah pembelaan apa yang dilakukan. Saya khawatir kasus seperti Zainab banyak yang sudah terjadi tetapi tidak terekspos," tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan hukuman mati dalam kasus pidana yang berlaku di Arab Saudi harus dipahami dan dihormati. Namun, pembelaan terhadap WNI yang terjerat pidana harus tetap dilakukan.
Siti Zainab merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasa bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Atas kejadian itu Zainab dipernjara di Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan hukuman mati "qishash" kepada Zainab sehingga pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Karena putra bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, belum akil baligh, maka pelaksanaan hukuman mati ditunda.
Pada 2013, setelah akil baligh, Walid bin Abdullah menolak untuk memberikan pemaafan kepada Zainab, dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Zainab kemudian dieksekusi pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi Menerima Duta Besar Negara-Negara OKI

Jakarta ( Berita ) : Presiden Joko Widodo menerima para duta besar negara-negara anggota Organisasi Islam (OKI) di Istana Merdeka, Rabu [15/04] . Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, usai mendampingi Presiden di Istana Merdeka, mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan imbauan Indonesia agar umat Islam di seluruh dunia bersatu.
"Dan juga meyerukan bahwa Islam adalah agama yang damai dan itulah inti dari pertemuan tadi mengenai persatuan umat Islam dan damai," kata Retno. Dia mengatakan dari pertemuan tadi diharapkan para duta besar melihat Indonesia sebagai contoh Islam yang toleran.
"Kita juga akan menyampaikan pesan kepada masing-masing perwakilan negara tersebut untuk melakukan silaturahmi negara-negara OKI pada saat KAA," kata Retno. Ketika ditanya pertemuan tersebut juga membehas ISIS, Retno mengatakan tidak membahas masalah itu hanya fokus persatuan negara Islam. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Eksekusi Siti Zaenab Pelajaran Kejaksaan Agung

Jakarta ( Berita ) : Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengemukakan eksekusi hukuman mati terhadap Siti Zaenab tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, harus menjadi pelajaran berharga bagi Kejaksaan Agung.
"Pelaksanaan hukuman mati atas Siti Zaenab seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Kejaksaan Agung yang saat ini dalam proses melaksanakan hukuman mati (beberapa terpidana perkara nerkoba-red)," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu [15/04] .
Dia meminta Kejaksaan Agung memiliki ketegasan seperti otoritas Arab Saudi dalam pelaksanaan hukuman mati. Namun, harus menghindari kesalahaan kekonsuleran seperti dilakukan oleh Arab Saudi yakni dengan tidak menginformasikan pelaksanaan eksekusi itu ke otoritas Indonesia.
Dia mengingatkan dilaksanakannya hukuman mati atas Siti Zaenab harus diwaspadai oleh Kejaksaan Agung karena akan memunculkan pertanyaan publik mengapa mereka yang akan dieksekusi di Indonesia tidak kunjung dieksekusi. "Kemarahan publik atas pelaksanaan hukuman mati akan ditujukan kepada pemerintahan Jokowi, khususnya Jaksa Agung," nilai dia.
Siti Zaenab, TKI yang telah divonis dengan hukuman mati, dieksekusi Selasa kemarin di Arab Saudi. Hikmahanto mengatakan pemerintah Indonesia sudah tidak dapat berbuat banyak atas pelaksanan eksekusi hukuman mati itu karena merupakan kedaulatan Arab Saudi.
Namun demikian terdapat kesalahan kekonsuleran yang dilakukan Arab Saudi yakni eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh otoritas setempat kepada perwakilan Indonesia.
Menurut Hikmahanto secara internasional ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu. Saat ini Kemlu telah melayangkan protes keras dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk memberi penjelasan terkait tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan hukuman mati. Tindakan Kemlu, dinilai tepat oleh Hikmahanto. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Koordinasi Kedutaan

Jakarta ( Berita ) : Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkoordinasi khususnya kedutaan-kedutaan di luar negeri pasca eksekusi mati Siti Zaenab binti Duhri Rupa oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Kami harapkan pemerintah terkait dengan TKI harus sudah mulai mengadakan evaluasi dan koordinasi khususnya pada kedutaan-kedutaan kita di luar negeri," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu [15/04].
Dia mengatakan kasus hukuman mati terhadap Zainab akan menjadi masalah bagi keluarga dan bangsa Indonesia sehingga pemerintah harus segera menyelesaikannya.
Menurut dia, kejadian itu sangat memprihatinkan dan perlu ada tindakan-tindakan lebih konkret yang dilakukan pemerintah. "Ini sangat memprihatinkan dan perlu tindakan yang lebih konkret oleh pemerintah," ujarnya.
Setya mengatakan masalah itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi lebih dalam hal-hal yang menyangkut tuntutan dalam sebuah perundingan.
Menurut Ketua DPR, pemerintah harus menyiapkan anggaran apabila dalam proses negosiasi WNI bermasalah di luar negeri memerlukan pengeluaran. "Tentu saja pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada institusi terkait seperti BPK," katanya.
Siti Zaenab merupakan seorang buruh migran Indonesia di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab. Keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.
Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.
Lalu pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Pada hari Selasa (14/4/2015) pukul 10.00 waktu setempat, Zainab dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada pihak Pemerintah RI. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

DPR Minta Pemerintah Evaluasi WNI Yang Akan Dihukum Mati

JAKARTA (Berita) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab asal Bangkalan Madura di Arab Saudi, setelah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB waktu setempat tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Pemerintah Indonesia.
"DPR RI mengharapkan, pemerintah dengan kejadian ini harus segera mengevaluasi kembali kepada seluruh masalah di negara-negara sahabat yang ada Warga Negara Indonesia (WNI) akan di hukum mati, agar kejadian ini tidak terulang kembali," ungkap Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan setelah membuka Workshop Baleg DPR di Gedung Pustakaloka DPR RI, Rabu (15/04).
Setya Novanto mengatakan bahwa Pemerintah harus proaktif memverifikasi, mengevaluasi WNI yang terjerat kasus hukum agar tak ada lagi hal-hal semacam ini (eksekusi mati). Pemerintah harus bisa mengajukan permohonan pengampunan kepada negara yang bersangkutan, memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada mereka yang berurusan dengan hukum di negara lain.
Ia juga mengharapkan pemerintah harus mampu melakukan negosiasi kepada negara sahabat jika ada TKI yang bermasalah dengan hukum. Sehingga eksekusi mati terhadap WNI bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan & kasus yang menimpa Zaenab tidak terulang kembali.
"Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah Siti Zaenab," tutup Novanto

17.10 | 0 komentar | Read More