Pemerintah Dinilai Abaikan Pembahasan RUU PPHMHA.

JAKARTA (Berita) Ketua Panitia Khusus(Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) DPR RI Himmatul Aliyah Setiawati menyesalkan sikap pemerintah yang dinilainya mengabaikan pembahasan RUU PPHMHA.

Pasalnya pembahasan RUU PPHMHA ini tidak pernah dihadiri kementerian terkait, apa lagi pemerintah hanya mewakilkan pada staf ahli yang justru tidak memahami persoalan hukum adat.

"Kalau memang tidak sanggup membahas RUU itu, seharusnya dari awal menyampaikan surat resminya untuk tidak membahas, dan bukannya mengutus staf ahli yang tidak paham masalah hukum adat. Apalagi Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM juga tak pernah hadir," tegas Himmatul Aliyah, pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (26/9), didampingi anggota Pansus RUU PPHMHA antara lain Dading Ishak, Rahadi Zakaria, Anang Rukhyatun, dan Herman Kadir.

Atas sikap pemerintah tersebut, menurutnya telah menyalahi mekanisme pembuatan UU. Pembahasan RUU ini juga tak bisa dilanjutkan, sebab masa kerja DPR periode ini sudah segera berakhir.

"Jadi, secara etika, kami merekomendasikan agar RUU ini ditindaklanjuti oleh DPR yang baru," ujarnya.

Secara moral kata Dading Ishak, hak inisiatif DPR ini menjadi tanggung jawab DPR yang baru. "Kalau bisa menjadi prioritas, karena UU itu ditunggu masyarakat," tambahnya.

Herman Kadir memastikan jika keberatan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut karena tanah adat sekarang ini sudah banyak yang menjadi lahan usaha. Seperti kelapa sawit, pertambangan, dan perkebunan pengusaha besar dan lain-lain. "Itulah yang membuat pemerintah tidak merespon pembahasan RUU ini," pungkasnya.

Himmatul, atas nama pimpinan Pansus RUU PPHMHA meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak pemangku jabatan, karena pansus gagal menyelesaikan RUU ini. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

69 Peserta Gowes Disambut Aster Panglima TNI

JAKARTA (Berita) Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha, S.H, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menyambut kedatangan 69 peserta Tim Touring Komite Sepeda Indonesia (KSI) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Jum'at (26/9/2014).

Kegiatan touring sepeda yang dipimpin Marsma TNI (Purn) Sutjipto ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Peringatan ke-69 Hari TNI yang dimulai 21-26 September 2014. Adapun titik start pelepasan dilakukan di Palagan Ambarawa dan finish di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Tim Touring 69 TNI – KSI menempuh jarak 690 kilometer dengan rute Ambarawa, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Bumiayu, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Patrol, Subang, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jakarta dan finish di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.

Panglima TNI dalam sambutan tertulisnya , dibacakan oleh Aster Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada peserta Tim Touring Ambarawa – Jakarta. Kegiatan ini sebagai Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Sudirman untuk mengingatkan kita kembali tentang perjalanan Panglima Besar Jenderal Sudirman

"Saya yakin dan percaya bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, ini dibuktikan dari beberapa peserta Touring yang berusia di atas 60 tahun, namun dengan tekad dan kemauan yang kuat maka usia bukanlah halangan dalam menggapai tujuan dan cita-cita", kata Panglima TNI.

Sebagai rangkaian dari kegiatan Touring Ambarawa – Jakarta, TNI akan melaksanakan kegiatan bersama elemen masyarakat dan komunitas sepeda pada acara Fun Bike dengan tema "Gowes Bersama TNI Rakyat Sehat.

Kegiatan Fun Bike akan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 yang melibatkan 110.000 peserta di Jakarta dan hal sama juga dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia. "Kecuali di Papua dan Papua Barat kita laksanakan, Sabtu, 27 September 2014. Hal ini dilakukan, sebab di wilayah itu pada hari Minggu tidak dapat melaksanakan sehubungan dengan kegiatan agama. Kita harus menghargai kearifan lokal dan budaya masyarakat, guna meningkatkan tali silaturahmi sesama masyarakat indonesia yang sangat majemuk ini," tandas Panglima TNI. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Pengamat Dukung Calon Ketua DPD Melalui Debat Publik

JAKARTA, (Berita) Pengamat politik dari LIPI dan pakar hukum Tata Negara Irman Putra Sidin sepakat calon ketua DPD RI periode 2014-2019 dilakukan melalui debat publik, yang digelar oleh humas pemberitaan DPD RI, kerjasama dengan wartawan parlemen. Itu penting, karena kekuatan parlemen itu ada di pemberitaan, khususnya dalam merespon isu-isu politik nasional maupun lokal.

"Kita dukung siapapun yang mau menjadi pimpinan DPD RI mendatang harus melalui forum debat untuk menyampaikan visi misinya mengenai DPD RI ke depan. Mau dibawa kemana DPD ini? Sebab, Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera, dan lain-lain akan menangis kalau DPD RI tetap seperti sekarang ini," tegas Irman pada dialog perspektif Indonesia 'Jelang 10 tahun DPD RI' bersama anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara, Darmayanti Lubis, dan pengamat politik LIPI Siti Zahro di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (26/9/2014).

DPD yang sekarang, menurut Irman, meski ada kemajuan , tapi belum menunjukkan gairah politiknya sehingga masih belum dikenal masyarakat. "Itu juga akibat tidak adanya menejemen politik yang bisa memainkan isu-isu legislasi, kontrol, dan anggaran. Jadi, ke depan, dibutuhkan pemimpin yang memahami isu-isu perundang-undangan. Tak cukup orang baik dan asal pilih," tambahnya.

Siti Zuhro mendukung debat publik tersebut. Hanya saja, harus dilakukan dengan kompetisi yang sehat dan menampilkan perempuan. "Siapapun yang kompeten, memiliki kapasitas, berintegritas, punya leadership, kenapa tidak? Jadi, bukan saja karena berdasarkan keturunan dan sebagainya," ujarnya.

Mengapa perempuan menjadi penting?, menurut Siti, karena perempuan itu biasanya sangat detil, teliti, dan memahami urusan organisasi dengan segala kebutuhan dan tantangannya.
Siti menekankan, DPD harus melakukan terobosan politik yang jelas, khususnya terkait dengan daerah, maupun daerah perbatasan yang kondisinya darurat.
Karena itu, DPD RI membutuhkan pemimpin yang memahami persis mau dibwa kemana DPD ke depan. "Setidaknya menjadi penyeimbang (check and balances) atau sama tinggi dengan DPR RI dan pemerintah. Kalau tetap merasa minder, tersubordinasi seperti sekarang ini, maka tak akan ada kemajuan," tutur Siti. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Trik Politik F- Demokrat Dalam RUU Pilkada Dituding Murahan

JAKARTA (Berita) Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (F PDIP) H. Irmadi Lubis menilai trik politik yang ditampilkan Partai Demokrat di sidang paripurna DPR, dengan agenda tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Kamis (25/9) merupakan trik politik murahan dan kampungan. Fraksi Partai Demokrat yang mengakui mendukung pemilihan kepala daerah langsung, tetapi dukungan itu dengan 10 syarat.

" Kita sayangkan cara-cara bepolitik murahan dan kampungan seperti itu," ujar Irmadi Lubis, kepada wartawan,Jumat (26/9), di Jakarta, menyampaikan kekecewaannya atas sikap Fraksi Partai Demokrat yang meninggalkan arena sidang, alias walkout, pada rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU Pilkada.

Menuruit Irmadi, sebenarnya sikap F-Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung hanya pencitraaan dan mengelabui rakyat. Pasalnya dari awal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah membuat sandiwara dimana dukungan mereka terhadap Pilkada langsung harus memenuhi 10 syarat yang mereka ajukan .

Sebenarnya, tambah Irmadi, ke 10 syarat F-Demokrat itu ada beberapa syarat yang diakomodir, tetapi ada syarat yang belum diterima yakni uji publik calon kepala daerah yang hasilnya menentukan lulus atau tidaknya calon, dan kandidat kepala daerah harus ikut bertanggung jawab jika massa pendukungnya ricuh.
Bagi F PDIP, Irmadi mengakui ada dua syarat yang diajukan Demokrat yang masih berbeda pandangan yakni syarat uji publik calon kepala daerah masih harus dibahas secara mendalam, sebab ada kekhawatiran syarat uji publik ini bisa dimanfaatkan untuk menjeggal calon kepala daerah.Kemudian syarat kandidat kepala daerah harus ikut bertanggung jawab jika massa pendukungnya ricuh, bagi FPDIP hal ini sulit sebab tidak tertutup kemungkinan adanya pihak pihak ketiga yang mencoba melakukan provokasi kepada massa pendukung kandidat kepala daerah.

Melihat sikap F- Demokrat bersikap keras bahwa ke 10 syarat itu harus diterima secara absolut, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura kemudian memperlihatkan sikap mengalah dan mendukung kemauan Partai Demokrat memasukkan opsi ketiga untuk voting di sidang paripurna soal RUU Pilkada.
Anehnya, setelah, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura memberi dukungan atas 10 syarat F Demokrat itu, malah Fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout. Mereka berdalih 10 syarat yang diajukan tidak seluruhnya diakomodir dalam draf RUU Pilkada.
Fraksi Partai Demokrat pun berpandangan bahwa dukungan Fraksi PDI-P, PKB,dan Hanura atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak tidak sungguh-sungguh dan hanya Lip service saja.
" Inikah sudah jelas hanya sandiwara,dan pencitraaan yang memang sudah dirancang sejak awal ," ujarnya.
Irmadi menegaskan, F-PDIP sangat menghormat dan menghargai sikap F Partai Golkar, FGerindra, F PAN, F PPP dan F PKS yang dengan argumentasinya memilih Pilkada melalui DPRD. Tetapi, kalau sikap F Demokrat kita lihat hanya akal-akalan saja, dan mengelabui rakyat. Gimana bisa mendukung Pilkada langsung tetapi diembel-embeli syarat yang mutak harus diterima, tukas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara 1 ini.

Irmadi mengakui, saat mendengar komitmen Presiden SBY ingin menjaga demokrasi, dirinya sangat mengapresiasinya, apalagi pernyataan itu seakan akan didukung penuh F Demokrat di DPR. Nyata, apa yang dilakukan F Demokrat di rapat paripurna sungguh menyesakkan.

" Diakhir pemerintahannya, malah hak rakyat dicabut untuk menentukan pemimpinnya, dan saya pikir ini menjadi catat buruk bagi SBY yang akan mengakhiri jabatannya, pungkas Irmadi Lubis .(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

10 Tahun Terakhir, DPD RI Belum Populer

JAKARTA (Berita), Anggota DPD RI dari pemilihan provinsi Sumatera Utara, Darmayanti Lubis mengakui jika DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah selama 10 tahun terakhir belum populer, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mungkin hal itu karena DPD RI secara perorangan maupun institusi kurang bertingkah, atau tidak piawai dalam merespon isu-isu politik.
"Kami memang jauh kalah populer dibanding DPR RI, meski DPR RI banyak tersangkut hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu memang dibutukah manajemen politik, ketegasan dan keberanian," tegas Darmayanti dalam dialog perspektif Indonesia 'Jelang 10 tahun DPD RI' bersama pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dan pengamat politik LIPI Siti Zahro di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Karena itu lanjut Darmayanti, kepemimpinan itu menjadi penting, di mana pemimpinlah yang menjadi anggota itu bisa bergerak dan bergairah dalam menjalankan tugas pokok dan , fungsinya sebagai senator. "Jadi, ke depan saya harap tampil pemimpin DPD yang berani dan tegas membela kepentingan rakyat di daerah. Seperti RUU Pilkada yang sudah disahkan oleh DPR RI," ujarnya.
Menurut Siti Zuhro memang belum maksimal kinerja DPD RI selama ini. Karena itu perannya perlu ditingkatkan, kerja keras, dan lebih berkualitas. "Belum ada gerakan serius dan suara yang vokal untuk memperjuangkan daerah khususnya daerah perbatasan," katany.
Siti Zuhro menyarankan DPD RI memaksimal fungsi yang sudah ada sekarang ini khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kewenangan sama dengan DPR RI dalam membahas RUU. "Judicial review UU MD3 sudah bagus, hanya belum diisi dan difungsikan dengan optimal. Lalu, sekarang akan menggugat UU MD3 lagi. Jadi, harus kerja keras terhadap kewenangan yang telah diberikan UU," pungkasnya. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Jepang Anugerahkan Penghargaan Dubes Yusron

Jakarta ( Berita ) : Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra mendapat penghargaan "The Higashikuni-Nomiya International Prize" dari "The Higashikuni-Nomiya Memorial Foundation" melalui upacara yang berlangsung di Tokyo, Kamis (18/9). Siaran pers KBRI Tokyo yang diterima Antara di Jakarta, Jumat mengatakan lembaga dari lingkungan keluarga Istana Kekaisaran Jepang itu dalam putusannya juga menetapkan Yusron sebagai penerima utama dari delapan penerima anugerah sejenis kali ini.
Sebelum Yusron, penghargaan serupa pernah pula dianugerahkan oleh lembaga tersebut, antara lain kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Tekeo Miki, PM Yasuhiro Nakasone, PM Noboru Takeshita, dan Kiichiro Toyoda (Presiden Direktur Toyota Motor Company).
Dikatakan bahwa Yusron adalah warga negara Indonesia pertama yang menerima penghargaan itu. Ia menerima penghargaan itu atas karya akademisnya, yaitu disertasi S-3 di bidang politik ekonomi internasional yang dipertahankan Yusron di Universitas Tsukuba, Jepang, pada 1997.
Panitia menilai karya tersebut sebagai karya monumental dan selangkah lebih maju dibanding pemikiran-pemikiran yang berlaku pada masa itu. "Karena itu, maka panitia merasa perlu untuk memberi penghargaan terhadap karya Yusron yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang," ujar Profesor Akegawa dalam kata pengantar saat upacara penganugerahan penghargaan seperti dikutip siaran pers KBRI tersebut.
Upacara penganugerahan itu dihadiri oleh sekitar 100 undangan VIP, termasuk kalangan akademisi, birokrat, politisi, dan praktisi ekonomi serta pelaku bisnis Jepang. Prosesi upacara selama sekitar dua jam itu berlangsung dalam nuansa amat resmi.
Dalam resepsi syukuran di Kediaman Resmi Dubes pada malam harinya, hadir pula sejumlah tokoh penting Jepang seperti mantan PM Yasuo Fukuda, Mantan Sekjen LDP Tsutomu Takebe, dan sejumlah anggota parlemen Jepang.
Inti disertasi S-3 berbahasa Jepang dengan judul "Ganko-Ketai Moderu no Shinwa-shei" (Mitos Model Flying Geese) yang ditulis Yusron 14 tahun silam itu adalah sanggahan yang mengingkari keabsahan teori-teori tentang keajaiban ekonomi Asia yang sedang dielu-elukan dunia saat itu. Khususnya, teori Flying Geese Model, dimana Yusron membantah validitas fenomena keajaiban ekonomi Asia kala itu. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Gedung Parlemen Australia Target Serangan ISIS

Sydney ( Berita ) : Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada Jumat mengatakan bahwa gedung parlemen menjadi target serangan kelompok Daulah Islam (atau juga dikenal dengan nama ISIS) dan menginstruksikan kepolisian federal untuk mengambil alih tugas pengamanan di sekitar bangunan wakil rakyat itu.
Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa kelompok Daulah Islam tengah merencanakan "pertunjukan eksekusi massal" di Australia."Gedung Parlemen berpotensi menjadi target serangan," kata Abbott. "Ada pembicaraan di antara jaringan teroris mengenai kemungkinan serangan ke pemerintahan Australia," kata dia.
Sebagai respon atas ancaman tersebut, kepolisian federal telah mengambil alit keamanan di sekitar gedung-gedung pemerintahan Canberra, kata Abbott kepada stasiun televisi Seven. Komentar Abbott disampaikan satu hari setelah pihak kepolisian menangkap 15 orang di SyDney dan Brisbane pada Kamis. Satu orang di antaranya didakwa melakukan pelanggaran terorisme sementara sembilan lainnya dilepaskan.Setidaknya satu senjata api dan pedang juga disita dalam operasi penangkapan itu.
Omarjan Azari (22 muncul di persidangan di Sydney dengan tuduhan merencanakan terorisme. Pihak kejaksaan mengatakan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk menciptakan "kejutan dan ketakutan" bagi masyarakat. Jika rencana itu berhasil, video serangan di Australia akan dikirim ke bagian media kelompok Daulah Islam di Timur Tengah untuk kemudian disebarkan ke khalayak ramai. Daulah Islam sebelumnya telah menyiarkan video pemenggalan tiga orang asing di Irak.
Pada Kamis, Abbott mengatakan bahwa aksi pemenggalan publik juga berpotensi dilakukan di Australia atas perintang kelompok Daulah Islam di Timur Tengah. "Awal pekan ini, seorang warga Australia yang juga merupakan pejabat senior Daulah Islam di Suriah telah menginstruksikan kepada jaringan Australia untuk melakukan pertunjukan eksekusi," kata Abbott kepada stasiun televisi Seven.
"Karena kami yakin atas keterangan itu, kami bertindak untuk memecah jaringan (Daulah Islam di Australia)," kata dia.Pemerintah Australia memperkirakan terdapat setidaknya 60 warga negaranya yang bergabung dengan Daulah Islam di Irak dan Suriah. Selain itu, 100 orang juga berperang mendukung gerakan radikal tersebut di Australia.
Di sisi lain, Abbott meyakinkan bahwa kelompok Muslim tidak akan terpinggirkan oleh operasi anti-terorisme tersebut. Sebelumnya ratusan warga di kawasan sub-urban Sydney berdemonstrasi untuk memprotes diskriminasi polisi.Perdana menteri mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah insiden kecil yang tidak merefleksikan pendapat khalayak luas. "Sebagian besar Muslim AustrAlia adalah warga negara kelas satu," kata dia. (ant/afp)




17.10 | 0 komentar | Read More

Delegasi DPR Belum Dapat Izin Kunjungi Gaza

Kairo ( Berita ) : Delegasi DPR RI pimpinan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang dijadwalkan tiba di Kairo, Mesir, Ahad (21/9), belum mendapat izin untuk memasuki Jalur Gaza, Palestina. Padahal, misi utama lawatan delegasi anggota dewan berjumlah 21 orang selama lima hari itu adalah berkunjung ke Jalur Gaza.
"Sejauh ini delegasi DPR yang diketuai Pak Budi (Priyo Budi Santosi dari Fraksi Golkar) belum mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk masuk Gaza. Namun, KBRI Kairo terus mengupayakannya," kata Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kairo Windratmo Suwarno yang dikonfirmasi Antara di Kairo, Jumat [19/09].
Sebelumnya, Kepala Fungsi Politik KBRI Kairo Meri Binsar Simorangkir pada hari Kamis (18/9) juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cukup lama mengajukan permohonan izin ke Kementerian Luar Negeri Mesir. Namun, hingga menjelang libur akhir pekan belum ada tanggapan. "Waduh delegasi DPR sudah mau datang, tetapi izin dari Kementerian Luar Negeri Mesir untuk masuk Gaza belum kelar," tutur diplomat muda tersebut kepada Antara di sela pembukaan Pameran Produk Indonesia di KBRI Kairo. Liburan akhir pekan di Negeri Seribu Menara itu berlangsung dua hari, Jumat dan Sabtu.
Pemerintah Mesir memiliki otoritas pemberian izin masuk Gaza lewat Rafah, satu-satunya pintu perbatasan yang menghubungkan kantong Palestina bergolak itu dengan luar negeri. Di sisi lain, beberapa sukarelawan Indonesia yang hendak membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza juga masih terkatung-katung di Mesir akibat belum mendapat izin.
"Mereka (para sukarelawan) sudah lebih sebulan berada di Mesir, menanti izin yang belum jelas. Akibatnya, salah satu sukarelawan dari Aksi Cepat Tanggap terpaksa kembali ke Indonesia dua hari lalu karena tidak kejelasan izin," kata Basri Daly, mahasiswa Indonesia yang mendampingi para sukarelawan tersebut.
Menurut Basri, permohonan izin masuk Gaza oleh sukarelawan Indonesia itu disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Mesir melalui KBRI Kairo jauh hari sebelum tiba di Kairo. "Saat ini sukarelawan Indonesia sudah menyiapkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza berupa lima unit ambulans. Rencananya pada tanggal 25 September 2014 diantar ke Gaza, tetapi lagi-lagi izin belum pasti," kata mahasiswa asal Palu, Sulawesi Tengah, itu.
Disebutkan, bantuan lima unit ambulans itu dari empat lembaga swadaya masyarakat Indonesia, yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia, Rafii Group, Aksi Cepat Tanggap masing-masing satu unit, dan dua unit ambulans dari Komite Nasional Indonesia untuk Palestina. Proses pengurusan pembelian ambulans untuk rakyat Gaza ini dilakukan oleh Anton Eryanton dari Rafii Group, ungkap Basri. Sulitnya izin masuk Gaza ini bertolak belakang dengan kesepakatan gencatan senjata Israel-Palestina yang dimediasi Mesir pada akhir bulan lalu.
Salah satu butir kesepakatan gentatan senjata itu adalah pembukaan pintu perbatasan rafah untuk bantuan kemanusiaan pascaagresi militer Israel lebih sebulan yang menewaskan sedikitnya 2.482 warga Palestina dan ribuan lagi cedera, sebagian besar wanita dan anak-anak. Sejumlah jurnalis asing dari berbagai negara, termasuk wartawan kantor berita LKBN Antara, juga masih menanti izin untuk masuk Gaza. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Megawati: Ujian Terbesar PDI-P Ketika Di Dalam Pemerintahan

SEMARANG (Berita): Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri dalam orasi politiknya menyampaikan bahwa ujian terbesar PDI-P sebagai pemenang pemilu justru ketika berada di dalam pemerintahan. Presiden RI kelima ini mengingatkan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar mengawal ideologi partai guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat kerja nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P ) yang dihadiri ribuan peserta di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9).

Tampak hadir presiden terpilih, Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Adapun sejumlah petinggi partai, diantaranya, ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Hanura, Wiranto dan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso. Adapun dari partai Koalisi Merah Putih, pelaksana tugas ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi dan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional, Dradjad Wibowo.

Menurut Megawati, pemimpin tanpa ideologi hanya akan menghasilkan kebijakan yang ngawur. Ideologi hadir tidak hanya sebagai tujuan atau pengarah, tetapi juga pijakan kebijakan pemerintahan dan negara.

"Pemimpin berwatak ideologis adalah pemimpin yang berpihak. Kata Bung Karno, watak seorang pemimpin harus mampu membongkar dan menjebol stelsel yang menghisap," kata Megawati.

Megawati menambahkan, kemenangan di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden lalu bukanlah semata-mata kemenangan partai. Menurutnya, justru dengan kemenangan itu pula maka PDIP maupun Jokowi-JK memiliki tanggung jawab besar.

"Di tangannya terletak tanggung jawab yang besar. Saya yakin dan percaya bahwa populernya Jokowi-JK mampu memikul tanggung jawab yang besar ini," tuturnya.

"Tanggungjawan kita tidak hanya sampe disitu. Seluruh kader, terutama yang ada dijabatan publik daerah harus bisa menghadirkan wajah pemerintahan Jokowi-JK di masing -masing daerah: wajah yang bersih, bekerja keras, dan merakyat," imbuhnya.

Sementara, Puan Maharani selaku ketua panitia pengarah Rakernas menjelaskan bahwa kemenangan PDI-P dalam pileg dan Pilpres 2014 bukan satu-satunya tujuan perjuangan partai. Namun hasil itu lebih sebagai jembatan emas bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang diamanatkan proklamator Bung Karno.

"Dalam pidato Proklamasi 17 Agustus, Bung Karno bilang kemerdekaan tak menyudahi soal, tapi membangunkan soal-soal baru. Tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal yang ada," terang Puan. (iws)

17.10 | 0 komentar | Read More

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas Siap Pimpin DPDRI Mendatang

JAKARTA,(Berita)Permaisuri Sultan Jogja, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan siap dicalonkan sebagai ketua DPD RI periode 2014-2019 mendatang. Dengan kesiapan Ratu Hemas itu, maka persaingan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di DPD kian marak, kendati pelantikan para anggota legislatif (MPR, DPR dan DPD) baru akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2014 nanti.

Kesiapan Ratu Hemas yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI itu disampaikannya saat bincang-bincang dengan wartawan di ruang kerjanya lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis,(18/9) malam.

Dengan munculnya senator perempuan asal Kota Gudeg itu, maka peluang calon incumbent yakni Irman Gusman semakin berat untuk bisa duduk kembali sebagai Ketua DPD RI. Apalagi masih ada Ada dua nama anggota DPD terpilih, Osman Sapta Odang (Kalbar) dan Nono Sampono (Maluku), juga politisi senior AM Fatwa yang sudah menyatakan kesiapannya lebih dulu.

Alasan Ratu Hemas untuk maju dalam pertarungan karena dirinya menginginkan munculnya seorang pemimpin DPD RI dari kaum hawa. "Kepemimpinan perempuan harus muncul. Apalagi DPD sangat strategis dan daerah perlu sentuhan. perempuan," katanya.

Menurut penilaian dia, dengan munculnya perempuan di kancah perpolitikan nasional, setelah sebelumnya ada Megawati sebagai presiden RI ke empat, maka dirinya berharap bisa mewarnai DPD ke depan.

"Saat ini saya duduk sebagai wakil ketua DPD, dan itu merupakan pengalaman yang bisa saya pakai jika dipercaya para anggota sebagai ketua DPD mendatang, " kata Ratu Hemas yang sangat berharap dalam pemilihan nanti tidak ada permainan uang (money politic) dari para kandidat ketua DPD.

Ditanya program yang akan dilakukan jika terpilih nanti, dengan lugas istri Sri Sultan Hamengkubuwon IX itu menyebut beberapa agenda seperti melanjutkan perjuangan amandemen.

"Sebagai ketua, saya punya banyak agenda kedepan. Salah satunya amandemen agar bisa diwujudkan pada tahapan tahun pertama," ujarnya

Ke dua, tambah Ratu Hemas, misi ke depan juga banyak agenda khusus untuk menyatukan kesamaan visi. "Ini yang harus dilakukan pimpinan ke depan," kata dia seraya berharap ada keterwakilan perempuan ditiap-tiap alat kelengkapan di DPD.

Ratu Hemas juga berjanji akan berupaya membuat DPD bisa mandiri, khususnya dalam penganggarannya agar lebih banyak manfaatnya bagi daerah. "Tapi yang terpenting DPD harus punya kantor sendiri di daerah masing-masing," kata dia.

Disinggung soal upaya pendekatan DPD ke DPR, Ratu Hemas mengaku punya cara tersendiri agar DPD bisa diterima oleh DPR. "Tapi dalam Melakukan pendekatan, saya harus lihat peta politik, dan jangan berpihak," pungkasnya. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Tony Blair Kunjungi SMA Al-Azhar Jakarta

Jakarta ( Berita ) : Mantan Perdana Menteri Inggris Raya Tony Blair pada Kamis [11/09] mengunjungi SMA Islam Al-Azhar 1, Jakarta Selatan, untuk berdiskusi dengan sejumlah siswa dan pengajar dalam rangkaian program "Face of Faith" yang digagas oleh Yayasan Tony Blair.
Tony Blair yang merupakan pendiri Yayasan Tony Blair itu, mengatakan program "Face to Faith" untuk menghubungkan siswa dan pengajar di sejumlah negara di dunia dan sebagai wadah saling bertukar informasi serta pengetahuan.
"Program ini menyatukan para pemuda di berbagai tempat di belahan dunia. Tujuannya adalah untuk mendidik para pemuda dari usia dini untuk saling memahami dan bersahabat satu dengan yang lainnya," kata Tony Blair ketika berdiskusi dengan para pengajar di Perpustakaan SMA Al-Azhar 1, Jakarta Selatan.
Tujuan dan ide awal dari program "Face to Faith" tersebut adalah untuk menunjukkan rasa saling menghargai dan menghormati antaragama yang harus terapkan tidak hanya oleh pemerintah dan negara-negara di dunia, namun juga oleh masyarakat sebagai warga dunia.
"Saya ingin mencapai keadaan, di mana berdasarkan hasil program ini, pemerintah di seluruh dunia mencoba untuk membuat para generasi muda mereka memahami perbedaan yang ada, belajar dari perbedaan itu, dan mencoba untuk hidup berdampingan dalam keberagaman," kata Tony.
Ia mengemukakan bahwa keberagaman sebagai suatu kekuatan. "Jika anda tidak memandang keberagaman sebagai suatu kekuatan, maka anda memandang keberagaman sebagai suatu ancaman," kata Tony Blair.
Blair mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia serta semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan di atas keberagaman. "Di mana kekuatan datang dari keberagaman dan persatuan lintas batas agama. Jadi Indonesia adalah tempat yang sempurna bagi program ini," katanya.
Country Coordinator Tony Blair Faith Foundation Wati Wardani mengatakan terdapat dua wadah bagi siswa dan pengajar untuk saling berinteraksi dalam program tersebut, yaitu melalui telekonferensi video lewat skype dan komunitas dalam jaringan lewat blog dan forum diskusi.
Setiap melakukan telekonferensi video, para siswa didampingi oleh pengajar akan difasilitatori oleh perwakilan dari markas Tony Blair Foundation di London, Inggris, yang akan memandu diskusi mereka dengan sekolah-sekolah lain di berbagai belahan dunia.
"Selain bertukar informasi tentang latar belakang budaya dan kepercayaan yang berbeda, program ini juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik, prasangka, ekstrimisme dan stereotip, dan kesalahpahaman informasi," kata Wati.
Wati yang juga mantan pengajar Bahasa Inggris di SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta itu, mengatakan ada kurang lebih 150 sekolah di Indonesia yang sudah terdaftar dalam program "Face to Faith" tersebut, namun hanya 60 yang aktif. "Koneksi internet yang kurang baik menjadi kendala bagi sejumlah sekolah yang berpartisipasi dalam program ini," kata dia.
Program tersebut juga memungkinkan siswa dan para pengajar untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara-negara yang sedang dilanda perang atau konflik, seperti Palestina, Ukraina, Kosovo, dan Lebanon.
Dalam kesempatan tersebut, Tony Blair bersama para siswa SMA Al-Azhar 1 Jakarta melakukan diskusi dengan para siswa sekolah menengah atas di India melalui telekonferensi video tentang perbedaan budaya dan agama.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, sejumlah pengajar perwakilan sekolah-sekolah di Indonesia yang mengikuti program "Face of Faith". "Hal terbesar yang bisa kami pelajari dari program ini adalah bagaimana kami menghargai perbedaan. Para siswa bisa melihat perbedaan bukanlah hal yang aneh sehingga mereka bisa menghargai siswa lainnya," kata Maulidia, salah seorang pengajar di SMA Labschool Rawamangun, Jakarta.
Selain itu, peraturan di dalam video konferensi mengharuskan para siswa menyampaikan pendapat pribadinya dengan mengatakan "pendapat saya", sehingga menghindarkan pemahaman bahwa hal yang disampaikan adalah pendapat suatu negara dari siswa bersangkutan.
"Para siswa memiliki dan mengungkapkan ide pribadi mereka sendiri, itulah salah satu manfaat terbesar dari program ini," kata Maulidia. Program "Face to Faith" telah dimulai sejak 2009 dan melibatkan sekitar 100.000 siswa, berusia antara 12-17 tahun, dari 30 negara di berbagai belahan dunia. (ant )+




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Dan Tony Bahas Sejumlah Isu Global

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Presiden Yudhoyono dan Tony Blair melakukan pertemuan yang membahas masalah-masalah global seperti radikalisme dan konflik di kawasan Timur Tengah. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas sejumlah isu global dan perkembangan penanganan konflik di sejumlah kawasan.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis [11/09] , mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh itu, antara lain membahas mengenai penanganan konflik di Suriah dan juga perkebangan ISIS.
"Dalam pertemuan tadi ada pembicaraan banyak hal, utamanya perkembangan di kawasan, beliau ingin dengerkan pandangan presiden atas masalah Timur Tengah dan bagaimana perkembangan di Syria, bagaimana penanganan masalah ISIS, bagaimana konstelasi perkembangan di kawasan, apakah itu di Eropa Timur dengan Ukraina dan bagaimana kerja sama ASEAN," kata Faizasyah.
Dijelaskannya, pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Tony Blair ini merupakan kali ketiga, kedua tokoh tersebut bertemu, baik dalam kapasitas Tony sebagai utusan khusus maupun kapasitasnya sebagai tokoh dunia.
Terkait dengan konflik antara Ukraina dan Rusia, Faizasyah mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono memberikan pandangan bahwa Rusia harus tetap dirangkul. "Rusia harus tetap dirangkul karena banyak masalah global yang tidak bisa diselesaikan apabila negara seperti Rusia dipinggirkan," kata Faizasyah mengutip Presiden.
Faizasyah mengatakan dalam waktu dekat Tony Blair akan mengunjungi Amerika Serikat dan juga akan bertemu dengan pemimpin negara lainnya dan menyampaikan pandangan Presiden Yudhoyono terkait dengan sejumlah isu tersebut.
Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Tony Blair berlangsung selama sekitar satu jam lebih. Presiden didampingi oleh Menlu Marty Natalegawa dan sejumlah pejabat lainnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY Harapkan Jokowi Lanjutkan Peran Internasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). Rapat tersebut membahas soal transisi pemerintahan terutama dalam bidang perekonomian. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan Presiden terpilih Joko Widodo terus melanjutkan peran Indonesia di sejumlah pertemuan internasional dan menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang rutin dihadiri Indonesia selama 10 tahun terakhir.
"Kami bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan internasional yang dilakukan dalam jangka pendek. Meskipun pelaksanaannya nanti, apa yang disiapkan oleh pemerintah misalkan di jajaran kementerian luar negeri, jajaran sekretariat negara misalnya akan diperbarui, mungkin masih akan diubah tapi ada tugas pemerintah sekarang menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Presiden mendatang," kata Kepala Negara di Kantor Presiden Jakarta, Kamis [11/09].
Kepala Negara mengatakan beberapa minggu setelah dilantik, Presiden Joko Widodo akan menghadapi sejumlah pertemuan kawasan maupun internasional selaras dengan peran yang dimainkan oleh Indonesia selama ini dalam politik internasional dan kerja sama global. "Setidaknya ada 14 pertemuan puncak," kata Presiden Yudhoyono.
Dipaparkan kepala negara, pertemuan itu antara lain 10 November hingga 11 November 2014 KTT APEC di Beijing, 12 November 2014 hingga 13 November 2014 KTT ASEAN di Myanmar yang kemudian dirangkai dengan KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-PBB, KTT ASEAN-Tiongkok, KTT ASEAN-Amerika Serikat. Juga akan berlangsung KTT ASEAN-Australia dan East Asia Summit.
"Juga akan berlangsung KTT G-20 di Australia pada 15 November hingga 16 November 2014, pertemuan D-8 di Turki serta G-15 di Sri Lanka serta pada akhir tahun KTT ASEAN-Korea Selatan," kata Presiden.
Kepala Negara menegaskan,"dari pengalaman kami selama 10 tahun , dari sekian banyak KTT ini, wajib hukumnya bagi Presiden Indonesia untuk menghadirinya. Tapi ada dua atau tiga yang optional hadir atau tidak hadir."
Oleh karena itu, kata Yudhoyono, di samping Kementerian Luar Negeri sudah mempersiapkan bahannya, demikian juga perangkat Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sudah disampaikan pada Presiden terpilih Joko Widodo agar segera memberitahu dimana akan hadir atau dan mana yang tidak akan hadir.
"Ini penting bagi kita untuk menjawab ke negara-negara tuan rumah itu atas kehadiran Presiden kita. Juga untuk menyiapkan akomodasi di negara-negara itu. Yang harus dilaksanakan oleh kedutaan besar-kedutaan besar kita di negara-negara itu. Oleh karena itu kami berharap Presiden terpilih segera memberitahu kami, mana yang belum pasti hadir agar kami proses dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi itu kami persiapkan. Andaikata harus diperbaiki, kami persilakan," tegas Presiden.
Keluarkan Instruksi Terkait Masa Transisi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sejumlah instruksi kepada menteri dan pejabat negara terkait pelaksanaan pemerintahan dalam masa transisi menuju pemerintahan baru pada 20 Oktober mendatang.
"Bermula dari pertemuan resmi saya dan Pak Jokowi di Bali, komunikasi antara presiden terpilih dan pemerintahan yang masih berlangsung berjalan dengan baik. Namun ada pemberitaan yang barangkali memandang perlu untuk beri penjelasan, meski saya tidak ingin beri penjelasan tambahan, karena sudah saya jelaskan apa yang menjadi niat baik kami menyusul pertemuan saya dengan Pak Jokowi, penjelasan saya maksudkan agar proses transisi bisa berjalan dan bisa beri kontribusi bagi kesiapan presiden terpilih," kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis sore.
Presiden mengatakan ada sejumlah hal yang diputuskannya terkait kebijakan pemerintah selama masa transisi dan kebijakan itu sepenuhnya untuk kebaikan pemerintahan mendatang.
"Pemerintah membantu tim Presiden terpilih Jokowi dalam siapkan pemerintahan mendatang semua ini sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang kami sepakati dulu dalam pertemuan dengan Pak Jokowi saya berharap berjalan dengan baik dan saya berharap hasil pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik dan kalau tidak tepat bisa timbulkan salah pengertian dan ini tidak kita kehendaki karena maksud kita tulus (membantu-red)," kata Presiden.
Presiden mengatakan komunikasi ini diniatkan untuk memberikan kejelasan pada presiden menjelang waktu mendatang. "Misalkan hingga November apa yang harus diketahui, mengetahui agenda dan program," katanya.
Presiden meminta agar menteri dan pejabat di kementerian bisa membantu proses transisi. "Saya instruksikan pada menteri dan pejabat senior di pemerintahan untuk tidak tanggapi, dikomentari atau salahkan pemerintahan mendatang. Itu hak presiden terpilih beserta pemerintahannya, kalau elemen itu dilakukan maka manfaatnya akan terasa waktu mendatang," katanya.
Presiden juga menginstruksikan,"dalam rangka penghormatan saya kepada presiden terpilih dan tidak ada persoalan dikemudian hari, kebijakan saya tidak melakukan penggantian pejabat utama dipejabat pemerintahan misalkan eselon satu di kementerian lembaga juga pejabat teras di TNI-Polri kecuali yang harus pensiun. Ini ditujukan presiden baru yang tetapkan dan putuskan karena beliau yang akan gunakan pejabat itu."
Presiden juga menyampaikan telah meminta agar tidak ada penggantian direksi BUMN dan juga pejabat-pejabat di kementerian.
"Sepertinya sepele tapi penting untuk berikan kesempatan atau ruang, yaitu dalam menetapkan pembantu presiden dan wakil presiden dalam hal ini ketua sekretariat presiden, biarlah presiden yang memilih, juga para adc bagi presiden dan wapres, adc ibu negara dan istri wapres. Tetapi saya persilahkan bapak yang memilih, kalau orangnya belum ada pada proses seleksi, dan menginginkan seorang bisa sesuai dengan aturan dan ikuti seleksi kemudian keputusan dan penetapan pada presiden," katanya. Presiden berharap proses transisi dapat berlangsung dengan baik dan bisa membantu pemerintahan mendatang. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Pemilihan Langsung Munculkan Oligarki Politik

Jakarta ( Berita ) : Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung pun tetap memunculkan oligarki politik karena saat ini masyarakat belum bisa mendapatkan informasi yang berimbang mengenai calon yang bersaing.
"Calon didanai cukong-cukong untuk membangun citra yang akhirnya membangun politik oligarki. Kalau ujungnya sama-sama oligarki, lebih baik dipilih DPRD saja yang biaya penyelenggaraannya lebih murah," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Kamis [11/09].
Menurut Firman, keterbatasan informasi di daerah menyebabkan masyarakat belum bisa melihat proses pemilihan kepala daerah secara utuh. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagian elit politik untuk memenangkan calon yang diusung.
Firman mengatakan informasi yang diperoleh masyarakat di daerah seringkali tidak berimbang. Informasi yang diperoleh sangat bergantung pada media-media lokal. Media lokal sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik.
"Karena itu, sering terjadi figur yang rekam jejaknya tidak jelas, berhasil mendapatkan citra positif karena pencitraan di media massa. Informasi yang didapat masyarakat sangat tidak berimbang," tuturnya.
Sementara itu, masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam mencari informasi penyeimbang. Bisa karena terbatasnya waktu atau karena memang tidak ada sumber informasi lain. "Akibatnya informasi yang didapat menjadi asimetris sehingga daya analitis masyarakat menurun. Itu menyebabkan logika politik masyarakat berkurang," katanya.
Bila kepala daerah dipilih DPRD, maka memang terjadi politik oligarki. Namun, biayanya tentu lebih murah bila pemilihan secara langsung. "Lagipula peluang melakukan manipulasi juga semakin sedikit. Pengawasan oleh masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga lebih memungkinkan karena hanya mengawasi anggota DPRD," tuturnya. DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu hal yang dibahas adalah pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Rakyat Harus Siap Perubahan Sistem Pilkada

Jakarta ( Berita ) : Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang Kushandajani mengatakan rakyat harus siap dengan perubahan sistem pemilihan bila Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan oleh DPR.
"Rakyat harus siap dengan perubahan sistem itu. Rakyat harus tetap melakukan pengawasan terhadap kepala daerah. Gunakan area publik di media massa untuk menyampaikan opini," kata Kushandajani dihubungi dari Jakarta, Kamis [11/09].
Ia menyampaikan hal itu menanggapi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas oleh DPR RI. Salah satu hal yang dibahas adalah pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.
Kushandajani juga berharap media massa menjalankan fungsi kontrolnya untuk ikut mengawasi kepala daerah. Media massa juga harus mengakomodasi aspirasi dan opini masyarakat terkait kepemimpinan kepala daerah. "Masyarakat berteriak apa pun kalau tidak didengar dan diakomodasi media tidak akan bisa. Media dan rakyat harus bisa mengimbangi sistem politik yang sedang berjalan," tuturnya.
Kushandajani menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah mundur. Pasalnya, hal itu pernah dilakukan tetapi kemudian diubah dengan pemilihan langsung oleh rakyat pada era reformasi.
Ketika ada usulan pemilihan langsung, kata Kushandajani, saat itu pun sudah banyak dugaan potensi politik uang. Namun, akhirnya pembahasan saat itu menyepakati kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. "Pemilihan langsung memang masih memungkinkan adanya politik uang. Tetapi calon kepala daerah tidak bisa membeli semua suara," tuturnya.
Di sisi lain, pemilihan langsung juga memunculkan budaya baru di masyarakat, yaitu pragmatisme politik yang mendorong politik transaksional. Masyarakat menentukan calon kepala daerah yang dipilih berdasarkan siapa yang memberikan uang atau materi.
"Mungkin itu yang dilihat para pengusul pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Sebenarnya jangan menyalahkan sistemnya, tetapi prosedurnya saja yang diperketat untuk mencegah politik uang. Calon kepala daerah harus melaporkan dana kampanye secara akuntabel," tuturnya.
Bila laporan dana kampanye akuntabel, Kushandajani mengatakan akan mudah untuk mengetahui calon kepala daerah mendapat dana dari mana, legal atau tidak, dan digunakan untuk apa saja. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Taiwan Excellence Promosi Produk Unggulan di Medan

MEDAN (Berita): Taiwan Excellence memilih Kota Medan untuk promosi produk-produk unggulannya dengan menggelar pameran di Centre Point Mall Medan, 5 hingga 7 September 2014.Didukung Taiwan External Trande Development Council (TAITRA), pameran ini juga didukung Ministry of Economic Affairs, Republic of China (Taiwan) dan diselenggarakan oleh Biro Perdangan Luar Negeri, Taiwan Bureau of Foreign Trade (BOFT) menghadirkan 55 merk ternama asal negeri bagian Aisa Timur ini.

Economic Division, Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, Mr.Y.C.Tsai, kepada wartawan, Jumat (5/8) mengatakan, beberapa tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar, baik di Sumatera Utara dan terutama di Medan.

Untuk itulah, Taiwan Excellence mempersembahkan berbagai produk unggulan ke tengah masyarakat di Kota Medan. "Produk-produk asal Taiwan untuk Sumatera Utara dan terutama Koata Medan, sangat digemari. Kami melihat Medan sebagai kota yang memiliki pangsa pasar yang besar," ungkapnya.

Dikatakannya, pencapaian terbesar produk Taiwan di bidang ICT (gadget) seperti produk handphone unggulan HTC di 2014 yaitu HTC one M8, Acer Aspire S7. Produk lainnya juga pamerkan berupa sepeda milik produsen Strida yang menawarkan Belt Driven Folding Bike yang dapat membuka serta menutup sepeda lipat hanya dalam waktu 10 detik. Digerakkan oleh belt menjadikan sepeda bersil dan bebas oli.

"Brand kita yang terkemuka dalam alat-alat kesehatan yaitu Microlife dan Karma. Microlife adalah alat pengukur tekanan darah sehingga dapat mengurangi komplikasi serta mengurangi biaya rumah sakit. Selain itu, kursi roda Karma wheekchair S-Ergo, kursi roda teringan didunia memilih bahan dari aluminium ringan dengan berat hanya 8,6kg. Sistem kursi S yang bekerja memberikan rasa nyaman dari kaki hingga pinggul pemakainya dan dapat dilipat," katanya. Dia mengatakan menghadirkan 55 merek ke Indonesia.

Pengusaha Sumut yang menjadi Ketua Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia (ICATI ) Joko Dharmanadi, mengakui masih terbukanya peluang kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia-Taiwan termasuk dengan Kota Medan. "Dengan pameran ini, masyarakat bisa mengetahui produk unggulan Taiwan yang diketahui cukup berkualitas dan termasuk adanya kemungkinan terjalinnya kerja sama antar pengusaha dan pemerintah Sumut dengan Taiwan," pungkasnya.

Pameran ini juga akan menghadirkan live entertainment untuk dinikmati para pengunjung. Akan ada penampilan dari pesulap terkenal dari Medan "Takaruku Magician", Generation Dancer, Pemenang
Sumatera Award Beat Box "Semut Merah", Acoustic Band "Moses" dan Shuffle Dance "Duck F'mly.

Pengunjung dalam pameran juga dapat mengikuti kegiatan menarik lainnya seperti games interaktif sepak bola, di mana pengunjung dapat berbagi energi positif mellaui permainan interaktif physical game
sepak bola. Terdapat juga Photo Booth untuk mengabadikan moment menarik serta lucky draw dengan
hadiah fantastis.(lin)

17.10 | 0 komentar | Read More

Negara Islam perluas pengaruh ke Mesir

Kairo ( Berita) : Negara Islam (Islamic State), yang berjuang untuk menggambar kembali peta Timur Tengah, telah memperluas pengaruhnya ke Mesir dengan melatih kelompok perlawanan paling berbahaya di negeri itu.

Menurut seorang komandan senior dari kelompok Ansar Bayt al-Maqdis di Sinai, yang telah membunuh ratusan pasukan keamanan Mesir tahun lalu, Negara Islam telah memberikan instruksi tentang bagaimana beroperasi secara lebih efektif. "Mereka melatih kami tentang bagaimana melakukan operasi. Kami berkomuniasi lewat Internet," kata komandan yang meminta namanya tak disebut kepada kantor berita Reuters.

"Mereka tidak memberi kami senjata atau petempur. Tapi mereka mengajari kami bagaimana membuat sel-sel rahasia yang terdiri atas lima orang. Hanya satu orang yang melakukan kontak dengan sel-sel yang lain," tambah dia.

Kelompok perlawanan dan pemerintah Mesir merupakan musuh lama. Sejumlah komandan paling terkenal, termasuk Ayman al-Zawahri yang sekarang memimpin, adalah warga Mesir. Dari waktu ke waktu pemimpin Mesir berusaha menumpas kelompok-kelompok itu tapi mereka selalu muncul lagi.

Keberhasilan Negara Islam merebut bagian luas dari Suriah dan Irak juga memunculkan kekhawatiran di Mesir, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters pada Jumat (5/9).

Negara Islam menjadi kelompok jihadi pertama yang mengalahkan pasukan Arab dalam operasi besar setelah operasi di sepanjang utara Irak bulan Juni lalu hampir tidak mendapat perlawanan dari militer Irak. (ant/rtr )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemimpin NATO kecam negara Islam “barbar”

Newport, Inggris ( Berita ) : "Para pemimpin NATO mengutuk tindakan-tindakan barbar dan keji ekstrimis Negara Islam yang telah memenggal dua wartawan Amerika Serikat," kata Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Jumat [05/09]. "Kami bersatu dalam mengutuk tindakan barbar dan keji…" katanya.

Ancaman mereka hanya akan mengeraskan tekad kita untuk membela nilai-nilai kita," kata Cameron pada hari kedua pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu.

Seorang pejabat NATO mengatakan, 28 kepala negara dan pemerintahan dari aliansi negara anggota itu pada Kamis membahas tantangan termasuk ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang kini kerap disebut Negara Islam (IS). "Hari ini para pemimpin akan fokus pada respon NATO," kata pejabat itu.

Dia menambahkan bahwa para pemimpin akan fokus pada bagaimana menggunakan semua alat yang tersedia. Satu sumber diplomatik Barat mengatakan mungkin ada koalisi militer terhadap IS, tetapi kita tidak dapat membayangkan bertindak tanpa kerangka hukum di dalam PBB. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Muslim Indonesia Panutan Dunia

Malang ( Berita ) : Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengatakan umat Islam di Indonesia menjadi panutan dunia internasional. "Menurut saya umat harus menyadari bahwa Islam di Indonesia jadi panutan dunia, dan yang membuat kita menjadi panutan itu karena mempunyai warna yang khusus," kata Dino usai mengunjungi Pesantren Gontor dalam program Kampanye Kesadaran Publik Kementerian Luar Negeri di Ponorogo, Jawa Timur, Kamis [04/09] petang.

Warna tersebut, ujar Dino, terdiri dari Islam yang memiliki nilai progresif, moderat, dan cemerlang.
Dino yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk AS menambahkan jika masyarakat Indonesia bisa terus berpegang pada nilai tersebut, maka Indonesia dapat mencapai kemajuan dengan cepat mengingat populasi muslim yang terbesar.

Wamenlu menilai saat ini di beberapa tempat mulai terlihat umat Islam yang kehilangan jati dirinya sehingga cepat timbul amarah yang memicu konflik dan akhirnya merugikan negara. "Mereka butuh sumber referensi dan umat muslim di Indonesia adalah salah satu sumber referensi yang positif," kata Dino.

Wamenlu beserta Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Tatang Budie Utama Razak melakukan kampanye kesadaran publik tentang internasionalisasi Indonesia serta perlindungan WNI di luar negeri.Sejumlah tempat yang menjadi tujuan program sejak Rabu (3/9) hingga Sabtu (6/9) antara lain UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pesantren Gontor Ponorogo dan UIN Malang. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY : kekuasaan Dan Kebebasan Bisa Disalahgunakan

Jakararta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan baik kekuasaan dan kebebasan merupakan dua hal yang sama-sama bisa disalahgunakan sehingga justru menganggu tujuan dan cita-cita demokrasi itu sendiri.

"Dulu pemegang kekuasaan adalah penguasa, presiden, pada masa pemerintahan otoritarian sehingga cenderung menyalahgunakan kekuasaan," kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri silaturahmi pers sekaligus peluncuran buku SBY dan Kebebasan Pers, di Jakarta, Jumat [05/09] malam. "Sekarang banyak yang menjadi power holder, selain eksekutif, parlemen, pers, penegak hukum. Jadi gunakan kekuatan itu sebaiknya jangan melebihi kewenangannya," tegas Yudhoyono.

Presiden mengingatkan tak hanya kekuasaan yang bisa disalahgunakan, namun kebebasan juga bisa disalahgunakan. "Kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas juga cenderung disalahgunakan Oleh karena itu inilah keindahan dan pasangan dalam kehidupan demokrasi (berimbang antara kebebasan dan kekuasaan-red)," katanya.

Yudhoyono yang akan mengakhiri masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang percaya meski saat ini proses pematangan demokrasi masih berjalan, namun bangsa Indonesia pada saatnya nanti akan menemukan titik keseimbangan antara kebebasan yang berkembang dan stabilitas politik.

Dalam acara yang dihadiri oleh pimpinan media massa, praktisi jurnalistik dan juga totkoh-tokoh di berbagai bidang lainnya, Presiden mengatakan kritikan pers kepadanya selama 10 tahun terakhir ini dipandangnya sebagai salah satu upaya untuk mencegah presiden dan pemerintahannya melakukan kesalahan.

"Beberapa kali Ibu Ani bilang, kok ini keras betul, berlebihan, itu wajar saja (pandangan seperti itu-red), kita manusia biasa. Namun over all kalau dilihat dalam bingkai yang utuh justru saya yang ucapkan terima kasih. Teman-teman pers ikut selamatkan saya untuk tidak salahgunakan kekuasaan. Motivasinya untuk mengontrol agar pilihan saya tidak keluar dari koridor demokrasi dan nilai di konstitusi kita dan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengatakan pers hendaknya tetap kritis pada pemerintah namun dalam motivasi untuk mendorong kemajuan dan mencegah terjadinya kesalahan.

"Pers kritis pada saya dan membuahkan yang indah, pers tidak dilarang kritis ke Pak Jokowi dan Presiden-Presiden mendatang tapi jangan pernah membenci pemimpin kita, karena di tengah keterbatasan (pemimpin-red) akan berbuat yang terbaik," katanya.

Presiden menambahkan, kritik pada pemerintah merupakan suatu hal yang positif sepanjang kedua pihak saling memahami posisi masing-masing dan bersikap konstruktif. "Kritislah karena itu baik, tapi jangan membencinya, karena (pemimpin-red) selalu berbuat yang terbaik untuk rakyatnya," kata Presiden.

"Ke depan sebagai seorang yang 10 tahun ini bersama-sama dengan teman pers, misi besar kita tetap melanjutkan konsolidasi demokrasi, itu adalah pilihan kita, demokrasi kita yakini bawa kebaikan, sekaligus ada wajah buruk, mari kita bangun dan matangkan sebaik-baiknya," tegas Kepala Negara. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More