Utang Luar Negeri Capai 293 Miliar Dolar AS

* BI Atur Pengelolaan Risiko Utang Perusahaan Swasta
MEDAN (Berita): Hingga akhir tahun 2014, Utang Luar Negeri (ULN) swasta dan pemerintah total mencapai 293 miliar dolar AS terdiri dari ULN swasta mencapai 163 miliar dolar AS, lebih tinggi daripada ULN pemerintah sebesar 130 miliar dolar AS.
Deputy Direktur Divisi Asesmen Sektor Eksternal dan Nilai Tukar, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Pusat Rudy Brando Hutabarat mengatakan hal itu
Kepada wartawan di Kantor BI Perwakilan Provsu Jalan Balai Kota nomor 4 Medan Jum'at (27/3).
Didampingi Mikael Budisatrio, Deputi Direktur Ekonomi dan Moneter BI Perwakilan Provsu, Rudy menilai tingginya utang luar negeri atau ULN swasta di Indonesia itu rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) meminta kepada korporasi ataupun perusahaan swasta untuk mengikuti kebijakan PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.
Rudy menyebutkan, PBI No.16/21/PBI/2014 yang diterbitkan pada 29 Desember 2014 tersebut dalam rangka membantu menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini mengalami tekanan terhadap dolar AS. Karena, pelemahan rupiah ini sangat berisiko terhadap ULN swasta yang semakin tinggi, apalagi prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian ke depan.
PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank tersebut merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yakni PBI No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Menurutnya, penyempurnaan PBI tersebut sejalan dengan jumlah ULN swasta yang cenderung terus meningkat.
BI melihat bahwa ULN swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk).
Dia menilai, risiko ULN swasta semakin tinggi karena prospek perekonomian masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian. Ini juga tidak terlepas dari kondisi likuiditas global yang diperkirakan akan mengetat seiring dengan berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di Amerika Serikat (AS). "Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun," sebutnya.
Oleh karena itu, lanjutnya BI mengeluarkan kebijakan dari penyempurnaan ketentuan yang diakomodasi dalam PBI No.16/21/PBI/2014 meliputi pengaturan rasio nilai tukar atau lindung nilai, pengaturan rasio likuiditas dan pengaturan rasio overleverage risk.
"Tujuannya, mendorong kehati-hatian perusahaan dalam memitigasi risiko nilai tukar, liquiditas, dan overleverage. Intinya, tetap boleh meminjam ULN, tetapi kalau ada risikonya harus dimitigasi. Kemudian meningkatkan pendalaman pasar valas, dan paling penting ujungnya menciptakan kestabilan makro ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, nilai tukar salah satu indikator yang sangat strategis dalam ekonomi Indonesia. "Kita berharap dengan PBI ini mampu memitigasi risiko nilai tukar, liquiditas dan overleverage, akan membantu kestabilan nilai tukar rupiah, dan akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan," jelasnya.
Dalam penyempurnaan PBI tersebut dilakukan penyesuaian terhadap cakupan komponen Aset dan Kewajiban Valuta Asing, ketentuan terkait pemenuhan kewajiban Lindung Nilai, serta ketentuan terkait pemenuhan kewajiban Peringkat Utang.
Secara ringkas Rudy menjelaskan, penyesuaian terhadap cakupan komponen Aset dan Kewajiban Valas, antara lain, dilakukan dengan memperhitungkan piutang kepada bukan penduduk dan piutang kepada penduduk yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai Aset Valas, persediaan (inventory) sebagai komponen Aset Valas bagi Korporasi yang berorientasi ekspor, dan utang dagang (trade credit) sebagai komponen Kewajiban Valas.
Kemudian, penyesuaian terhadap ketentuan pemenuhan kewajiban Lindung Nilai, antara lain, dilakukan dengan penetapan threshold selisih negatif antara aset dan kewajiban valas yang wajib dilindungnilaikan, pengecualian kewajiban Lindung Nilai bagi Korporasi berorientasi ekspor yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam Dolar AS, dan penetapan keharusan pelaksanaan Lindung Nilai dengan perbankan domestik mulai 1 Januari 2017.
Sedangkan, penyesuaian terhadap ketentuan pemenuhan kewajiban Peringkat Utang, antara lain, dilakukan dengan memperpanjang masa berlaku Peringkat Utang menjadi 2 tahun, memperkenankan korporasi nonbank untuk menggunakan peringkat utang perusahaan induk atas ULN dari perusahaan induk atau yang dijamin oleh perusahaan induk, dan memperluas pengecualian kewajiban Peringkat Utang atas ULN terkait proyek infrastruktur dan ULN yang dijamin lembaga internasional. (wie)

17.10 | 0 komentar | Read More

Jokowi Jelaskan Berbagai Proyek Kerja Sama Infrastruktur

Presiden Jokowi (Dua Kiri) Meninjau Transportasi Massal Terintegerasi Di Stasiun Dong Zhi Men Beijing Tiongkok, 26 Maret 2015 . ( Ant/HO/Laily-Setpres )

Beijing ( Berita ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan rencana kerjanya selama lima tahun ke depan di hadapan ratusan pelaku usaha di Tiongkok dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok.
"Ini perencanaan kami untuk lima tahun ke depan, tahun ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen, tahun depan naik, target kita di atas tujuh persen pada 2017," kata Presiden Jokowi di Great Hall of The People Beijing, Jumat [27/03].
Ia juga menjelaskan soal realisasi investasi di Indonesia yang terus meningkat yang diharapkan dengan kerja sama yang makin erat dengan Tiongkok akan melipatgandakan jumlah investasi yang ada.
Jokowi juga menjelaskan soal berbagai proyek kerja sama infrastruktur mulai dari pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, jalan tol, pelabuhan, tol laut, bandara, railway, dan pembangkit tenaga listrik. "Inilah peluang yang bisa dimasuki dari investor-investor Tiongkok dan Pemerintah Indonesia akan membantu terutama di bidang perizinan apabila ada yang tertarik untuk berinvestasi di bidang-bidang ini," katanya.
Pemerintah Indonesia, kata dia, akan merencanakan pembangunan 15 kawasan industri hingga tahun 2019, di mana 13 kawasan industri diantaranya di luar Jawa, untuk industri pengolahan sumber daya alam. Sebagai contoh, KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dikembangkan sebagai pusat industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik serta kawasan pariwisata. KEK Bitung di Sulawesi Utara dikembangkan untuk industri perikanan, kelapa, tanaman obat, dan logistik.
Khusus wilayah Papua, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan empat kawasan ekonomi khusus beserta infrastruktur pendukungnya dengan fokus pengembangan yang berbeda.
Kawasan ekonomi Merauke dikembangkan untuk sektor pertanian terintegrasi industri pengolahannya, kawasan ekonomi Sorong untuk sektor maritim terintegrasi dengan industri pengolahannya, kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk sektor petrokimia dan turunannya, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk industri pariwisata.
"Banyak peluang yang dikeluhkan investor pada Januari lalu kita bentuk national one stop service di Jakarta yang bisa mempercepat perizinan bagi investor dan kita harapkan izin cepat dilayani," katanya.
Indonesia Diminta Perketat Aturan Bagi Produk Tiongkok
Indonesia diminta oleh Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Keqiang untuk memperketat peraturan bagi produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan PM Li dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok. Pasalnya, dalam persaingan internasional peningkatan kualitas diperlukan. "Saya berharap Indonesia menerapkan peraturan yang ketat terhadap semua produk Tiongkok di Indonesia," kata PM Li.
Hal itu menurut dia akan baik bagi kedua belah pihak, karena selama ini para pengusaha Tiongkok memilih fokus pada produksi massal dan harga yang menarik. Ia juga menegaskan Tiongkok sebagai negara yang terus tumbuh dan berkembang di dunia, juga ingin ada peningkatan kualitas produk, sekaligus berharap menjadi tempat bagi investor menanamkan modalnya.
"Bagi investor kami sendiri ini sebenarnya ujian, saat menanamkan modal mereka di luar negeri agar bagaimana meningkatkan kualitas produk sendiri," ujarnya.
Pada kesempatan itu hadir 450 pengusaha Tiongkok yang akan mengikuti forum kerja sama ekonomi dua negara tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan paparan dalam forum itu menyampaikan program pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.
"Peluang yang ada meliputi kerja sama pembangunan pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, 'airport' (bandara) dan pembangunan infrastruktur yang lain di Indonesia akan segera dimulai pada tahun ini," paparnya.
Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto yang turut berbicara dalam forum itu menyampaikan sudah disepakatinya perjanjian kerja sama bisnis (business to business) sebanyak 32 MoU dengan total nilai kerja sama mencapai 40 miliar dolar AS.
Sehari sebelumnya disepakati kerja sama G to G Indonesia-Tiongkok melalui 8 MoU dengan nilai kerja sama 56 miliar dolar AS.
Undang Investor Tiongkok Kerja Sama Kemaritiman
Presiden Joko Widodo mengundang investor dari Tiongkok untuk bekerja sama di bidang kemaritiman karena kedua negara memiliki kesamaan visi di bidang tersebut. Undangan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Le Keqiang di Great Hall of The People Beijing, Jumat.
"Saya mengajak dan menjajaki kemungkinan gagasan dan inisiatif, respon dari Tiongkok saya ingin sekali investor dari Tiongkok bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, galangan kapal, dan industri perikanan," kata Presiden Jokowi.
Kepada PM Li, Presiden mengatakan pertemuan dengan Presiden Xi pada hari sebelumnya sangat produktif dan dalam kesempatan itu ditandatangani delapan MoU yang merupakan kemitraan strategis dan komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia.
Menurut dia, kerja sama di bidang maritim telah dibicarakan antara kedua negara. "Indonesia dan Tiongkok punya misi yang sama, Tiongkok punya jalur sutera maritim dan Indonesia punya gagasan poros maritim dunia," katanya.
Pada kesempatan yang sama, PM Li Keqiang mengatakan Indonesia dan Tiongkok memiliki banyak kesamaan tradisi dan sama-sama ingin mendorong menciptakan perdamaian dunia. "Yang Mulia Presiden Joko Widodo adalah teman lama bagi saya, saya ingin bertukar pikiran," kata PM Li.
Ia mengatakan kerja sama ekonomi bisa dilakukan di banyak bidang yang saling melengkapi termasuk di bidang infrastruktur, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. "Ini mencerminkan Indonesia punya keinginan kuat untuk mendukung pengembangan perikanan dan perindustrian, karena syarat untuk menjadi negara modern prasyaratnya memajukan perindustrian," katanya.
Ia mengaku Tiongkok memiliki teknologi yang bagus dan produktivitas tinggi dalam bidang infrastruktur dan perindustrian. "Kalau menggabungkan potensi yang dimiliki dalam bidang industri saya yakin akan membawa kemanfaatan bagi dua pihak. Kelebihan kami selain produksi besar, harga juga menarik. Kerja sama menggabungkan kelebihan dan potensi akan membawa dampak yang baik," katanya.
Setelah bertemu dengan PM Li sekitar 20 menit, Presiden Jokowi menghadiri dan memberikan sambutan dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok yang dihadiri para pelaku bisnis dari dua negara.
Forum yang juga digelar Great Hall of The People itu bertujuan untuk memperdalam kerja sama saling menguntungkan antara kedua negara dan tukar pikiran kesempatan pengembangan bisnis. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

95 Persen Kebutuhan Jagung Di Sumut Untuk Pakan Ternak

MEDAN (Berita): Produksi jagung di Propinsi Sumatera Utara sebagian besar atau 95 persen untuk kebutuhan pakan ternak dan 5 persen lagi untuk konsumsi. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumut Ir HM Roem mengatakan hal itu melalui Kasubbag Program Ir Lusiantini, MM didampingi stafnya Mugiono kepada wartawan di kantornya Jum'at (27/3).
Lusi mengatakan jagung produksi Sumut rasanya manis sangat disukai ternak. Ada juga impor namun jumlahnya minim sekali. Artinya lebih banyak kebutuhan lokal yang dimanfaatkan.
Berdasarkan angka sementara (Asem) 2014 produktivitas jagung di Sumut mencapai 1.159.698 ton sedangkan kebutuhan ternak 1,4 ton. "Jadi ada impor jagung ke Sumut, namun jumlahnya minim," ujarnya sambil menyebutkan jagung impor warnanya kuning.
Lusi memaparkan, khusus panen jagung Januari hingga Pebruari 2015 merupakan masa tanam Nopember dan Desember 2014, realisasi panen di lahan seluas 31.732 hektar dengan produktivitas mencapai 176.398 ton atau rata-rata 5,7 ton per hektar.
Disebutnya, jagung dengan masa tanam 3 bulan 10 hari di Sumut, sedangkan di Karo tambah 1 bulan lagi panennya untuk mengeringkan baru dipanen
Dia menambahkan hasil survei bahwa ada kerjasama oetani dengan pabrikan dengan memberi modal kerja kepada petani, namun jumlahnya tidak banyak,"Rata-rata bantuan modal," ujar Mugiono menimpali. Mengenai kepemilikan lahan jagung, rata-rata petani. 0,5 hektar denganproduksi di Sumut 5,6 hingga 5,7 ton per hektar. Di Karo 6,8 ton per hektar.
Pasokan Dari Karo
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Karo Ir Gustoni Tarigan mengatakan 50 persen bahan baku pakan ternak dari pipilan jagung kering di Sumut yakni dari Kabupaten karo. "Jadi 50 persen pasokan bahan baku untuk pakan ternak di Sumut dari Karo," ujar Tarigan.
Ia mengatakan, prihatin terhadap nasib petani jagung di Karo karena harga jual rendah, tidak sesuai dengan biaya produksi. Untung yang diraih petani rata-rata Rp800 per kg. Dia berharap ke depan kehidupan petani jagung cerah ke depan ini.
APBN 2015
Tarigan mengatakan, pemerintah tahun ini memberi bantuan benih jagung kepada petani melalui APBN tahun 2015. Bantuan benih jagung untuk lahan tanaman seluas. 10.000 hektar dan kini CPCL(Calon Petani Calon Lokasi) sedang diseleksi.
Masing-masing per hektar dibutuhkan 15 kg bibit, jadi dengan lahan seluas 10 000 hektar alokasi benih sebanyak 150.000 kg. Dengan bantuan benih ini produksi per hektar bisa mencapai 7 sampai 9 ton, ujarnya. (wie)




17.10 | 0 komentar | Read More

Indomaret Kuasai PRSU, UKM Sumut ‘Menjerit’

MEDAN: Ritail raksasa Indomaret cenderung menguasai arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-44 tahun 2015 dengan membuka enam stand di berbagai penjuru. Alhasil, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ikut ambil bagian dalam even PRSU di Jalan Gatot Subroto Medan ini, 'kelimpungan'.
''Ini sudah tidak benar. Ini sudah seperti 'membunuh' kami para pelaku UKM Sumut. Padahal, kan, mestinya even ini diprioritaskan untuk kami para UKM sebagai ajang promo, bukan untuk mereka pengusaha raksasa untuk jualan,'' ujar Ketua UKM Prima Sumut Zaid Arqam Daulay di Medan, kemarin.
Dijelaskannya, sejumlah pelaku UKM yang ikut ambil bagian di PRSU bergerak di bidang konveksi, kerajinan, makanan, panganan ringan dan minuman. ''Sedangkan Indomaret bukan hanya menjual makanan ringan, minuman termasuk kopi siap saji, bahkan juga mi instan siap saji,'' ujarnya.
Dikatakan, kalau Indomaret diberi porsi membuka satu stand seperti UKM, ini masih bisa ditoleransi. Tapi, kata dia, dengan enam stand besar mulai dari parkiran sampai mengepung di berbagai lokasi strategis di PRSU, ini cenderung sudah tidak fair.
''Pertanyaannya, kenapa pengurus yayasan membolehkan ini, padahal Gubsu dan Wagubsu mengatakan PRSU salahsatu tujuannya untuk membangkitkan UKM Sumut,'' ujar Ketua UKM Prima yang akrab disapa Jef ini.
Dijelaskan, tim dari UKM kemarin coba menelusuri ini, dan mereka dengar Indomaret membayar ratusan juta ke EO. ''Kita menjadi heran, pelaksana PRSU sebenarnya yayasan atau EO.
Kalau EO, untuk apa pengurus yayasan dibentuk dan digaji tiap bulan tidak saja saat even PRSU. Terus terang, saya pikir memang Gubsu dan Wagubsu harus segera turun tangan membenahi PRSU. Ada banyak hal yang rasanya harus dibenahi di sini,'' ujarnya.
Diungkapkannya, dengan enam stand Indomaret di PRSU, saat ini mereka khawatir tidak mampu bayar sewa stand. ''UKM juga bayar. Kalau benar Indomaret membayar ratusan juta, kami UKM membayar Rp6,8 juta per stand,'' ujarnya.
Dia mengaku heran, pihak Yayasan PRSU sering terdengar melakukan studi banding ke Pekan Raya Jakarta (PRJ) bahkan ke Penang Fair, tapi cenderung tak diaplikasikan di PRSU. ''Saya melihat, di PRJ yang lokasinya jauh lebih luas, stand Indomaret hanya satu,'' katanya.
Jef yang sudah menjadi pelaku UKM puluhan tahun, mengaku prihatin melihat kondisi PRSU saat ini. ''Jangan sampai PRSU tutup karena salah urus kepentingan UKM, di yayasan ini juga saya dengar ada 40-an karyawan yang menggantungkan hidup di sini. Kami minta tolong kepada Gubsu dan Wagubsu untuk segera membenahi PRSU sebelum menjadi tidak karu-karuan,'' ujar Jef.
Dia menambahkan, PRSU tahun ini terasa sangat kurang publikasi, agenda acara yang tidak jelas, penataan yang terlihat kumuh. ''Saya melihat, PRSU ke-44 tahun 2015 ini justru seperti pasar malam,'' ujar Ketua UKM Prima Sumatera Utara ini. (irh)

17.10 | 0 komentar | Read More

H Muslim Ayub Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan Di Agara

KUTACANE (Berita) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),H Muslim Ayub SH MM dari komisi III,pada Sabtu (28/3) melakukan kegiatan sosialisasi tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila,UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kegiatan itu berlangsung di Oproom Setdakab Aceh Tenggara. Acara itu dihadiri para Camat dan Sekcam se-Agara, para Kepala Desa/Pengulu, Imam Mukim,para tokoh masyarakat,tokoh adat, tokoh pemuda dan para insan pers.
Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu juga turut dihadiri Ketua DPRK Agara,Irwandi Desky,Sekda,Drs Gani Suhud,Staf ahli dari MPR-RI,asisten I Sekdakab Agara dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Anggota DPR-RI H Muslim Ayub,saat membuka acara sosialisasi empat pilar kebangsaan mengatakan,sosialisasi empat Pilar kebangsaan dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dalam kehidupan sehari-hari.
Ini merupakan upaya penting yang harus terus dilakukan agar masyarakat memahami falsafah dan landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan ini diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud masyarakat yang rukun, adil dan sejahtera khususnya di Aceh Tenggara.
Ditegaskannya, agar para camat dan kepala SKPK yang ada di lingkup Pemkab Aceh Tenggara,untuk tidak hanya focus dalam pengelolaan APBK Agara,tetapi para pejabat terkait kedepan juga harus mampu melobi berbagai program pembangunan untuk Agara ditingkat Provinsi hingga di pusat,ujar Muslim Ayub.
Dan keberadaan kami disini sebagai anggota DPR-RI harus ada manfaatnya yang besar untuk kemajuan pembangunan yang ada di Aceh Tenggara dan yang utama melayani kepentingan masyarakat luas.
Saya juga meminta kepada Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky dan Sekda Agara,Drs Gani Suhud agar menggantikan nama Desa Parapat Titi Panjang menjadi Desa Mandala. Sebab Desa Mandala adalah kampung halaman saya saat ini telah berganti nama,sebut Muslim Ayub dengan penuh canda tawa.
Saya juga menghimbau bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Agara,jika ada permasalahan yang menyangkut dengan aparat hukum,jika saudara merasa tidak bersalah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan merasa telah terjadi ketidak adilan di ranah hukum, laporkan secepatnya permasalahan tersebut dan saya secepatnya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut karena saya berada di komisi III yang juga mengurusi bidang hukum, ungkap H Muslim Ayub yang juga merupakan mantan Pengacara dan pengurus LBH itu

Sementara itu Sekda Agara,Drs Gani Suhud dalam kesempatan tersebut menyatakan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kedepan harus terus lebih gencar dilakukan.
Dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan diharapkan kita dapat mencintai negara ini dan mencegah hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI khususnya di Aceh Tenggara,ujar Sekda.
Kami sangat bangga dengan adanya putra daerah asli Agara yang berada di Senayan Jakarta sebagai anggota DPR-RI,sebab H Muslim Ayub dan H Salim Fakhri telah memperjuangkan sejumlah anggaran di APBN untuk sejumlah program pembangunan yang ada di Aceh Tenggara hingga Rp 200 miliyar.
Pemkab Agara sangat berharap kedepan pembangunan di Aceh Tenggara dapat menjadi lebih maju dan bermartabat,harap Drs.Gani Suhud Sekda Agara. (jp/aie)




17.10 | 0 komentar | Read More

UEA Dan PBNU Sepakat ISIS Harus Diperangi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (kanan) berbincang dengan Anggota Keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab Syaikh Mohammed bin Hamdan bin Yazed al Nahyan ketika pertemuan dengan sejumlah pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis (26/3). Kunjungan tersebut untuk memahami pemikiran "Islam Nusantara" yang dinilai mampu menjadi penahan maraknya radikalisme di dunia Islam, termasuk di Uni Emirat Arab. (ant/Reno Esnir )

Jakarta ( Berita ) : Uni Emirat Arab dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat bahwa gerakan radikal "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) harus diperangi karena mencoreng Islam dan memusuhi kemanusiaan. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara adik ipar Emir UEA Syaikh Mohammed bin Hamdan bin Zayed An Nahyan dengan jajaran PBNU di Jakarta, Kamis [26/03] .
"Tadi secara tegas disampaikan bahwa Syaikh Mohammed bin Hamdan juga kecewa dengan aksi-aksi ISIS dan mendukung agar umat Islam memerangi ISIS," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj selepas acara.
Said Aqil menambahkan Syaikh Mohammed bin Hamdan juga mengungkapkan sepaham dengan cara-cara dakwah ala Nahdlatul Ulama yang mengedepankan kesantunan. "Mazhab Beliau Maliki, sepaham dengan cara dakwah NU dan ingin melakukan hal yang sama di negaranya," kata Said Aqil.
Selain membicarakan soal ISIS, kedatangan Syaikh Mohammed bin Hamdan ke PBNU juga dalam rangka penjajakan kerja sama dengan NU, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perdagangan, dan investasi. "Khusus pendidikan, Beliau menawarkan beasiswa, karena di sana Beliau memiliki dan mengelola universitas swasta," ujar Said Aqil.
Ditanya mengenai mulai terpengaruhnya sejumlah Warga Negara Indonesia dengan bujukan bergabung dengan ISIS, Said Aqil menyesalkan itu dan berharap pemerintah tidak tinggal diam."Apa yang dilakukan ISIS itu bukan ajaran Islam. Jadi, saya menyesalkan kalau masih ada warga negara yang tergiur bergabung dengan ISIS," kata Said Aqil.
"Itu tugas Pemerintah untuk membendung dan menghadang kalau ada warga negara yang terindikasi akan bergabung dengan ISIS," tambah dia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Lee Kuan Yew Sosok Rendah Hati

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) menuliskan ucapan belasungkawa di dampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar (tengah) saat melakukan kunjungannya di Kedutaan Besar Singapura, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjungan Riyamizard tersebut untuk menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya mantan perdana menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew. (ant/Teresia May )

Jakarta ( Berita ) : Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Bapak Pendiri Singapura Lee Kuan Yew adalah sosok yang rendah hati dan merakyat.
"Yang menonjol dari beliau adalah beliau sosok yang rendah hati, saya bahkan pernah meminta izin memanggil 'paklik' (paman) dan dia mengizinkan," kata Menteri Ryamizard seusai menyampaikan ucapan bela sungkawa pada Duta Besar Singapura untuk Indonesia Amil Kumar Nayar di Kantor Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, Kamis [26/03].
Ia mengaku memiliki kenangan khusus dengan Lee Kuan Yew dan telah bertemu selama lima kali. Dalam pertemuan itu, Lee Kuan Yew tidak berkeberatan menggunakan Bahasa Indonesia saat bercakap dengannya karena dia tidak fasih berbahasa Inggris.
Lee Kuan Yew, kata dia, juga merupakan sosok yang jujur. Dalam salah satu pertemuan, Lee Kuan Yew memberinya wejangan dan mengungkapkan ancaman-ancaman yang harus diwaspadai kepada Ryamizard.
"Sangat berkesan, bicara jujur saya belajar dari dia. Melebihi perdana menteri, Menteri Senior mau bicara dengan staf TNI. Ada hal-hal sama-sama jujur, dia sampaikan apa yang harus diwaspadai," ujar dia.
Selain rendah hati dan jujur, ia berpendapat salah satu pendiri ASEAN itu tokoh yang tidak protokoler dan merakyat, tapi tetap menyesuaikan kondisi.
Sepanjang hidup Bapak Singapura itu, kata dia, dihabiskan untuk memikirkan kepentingan rakyat untuk mencapai kesejahteraan sehingga terbentuklah Singapura menjadi negara maju seperti sekarang.
"Beliau berpikir bagaimana bangsa dan rakyat. Kalau tidak ada Lee Kuan Yew tidak ada Singapura, bahkan Tiongkok belajar Singapura untuk maju," kata dia.
Pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia, seperti Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, sebelumnya juga telah menyampaikan duka cita atas meninggalnya Lee Kuan Yew dalam usia 91 tahun, pada Senin (23/3). (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Investor Jepang Realisasikan Investasi 3 Miliar Dolar

Jakarta ( Berita ) : Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan total nilai investasi yang akan direalisasikan oleh investor Jepang di luar komitmen sektor otomotif adalah sebesar 3 miliar dolar AS.
Komitmen investasi yang rencananya akan direalisasikan 2015 itu merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan beberapa kelompok investor di Jepang, dalam kunjungan kenegaraan pada 23-25 Maret lalu.
"Presiden Jokowi senantiasa menyebutkan ingin memperoleh hasil konkret dari kunjungan ke Jepang ini. Saya kira ini bentuk konkret, di mana minat dan rencana investasi dari investor Jepang yang didengungkan selama ini dapat segera proses realisasi," kata Franky melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis [26/03].
Menurut dia, komitmen yang disampaikan oleh investor Jepang, yaitu terutama yang sudah mengajukan perizinan investasi ke BKPM, akan didorong cepat terealisasi sehingga dapat segera beroperasi secara komersial.
Sementara untuk komitmen yang masih sebatas minat investasi akan segera ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan izin ke BKPM dalam waktu dekat.
Franky melanjutkan, komitmen investor Jepang yang segera mengajukan proses perizinan investasi ke BKPM senilai 1,45 miliar dolar AS terdiri atas sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), industri baja, industri pengolahan hasil perikanan, galangan kapal dan kelistrikan.
Sementara, investor yang sudah mengajukan izin ke BKPM akan didorong untuk mempercepat realisasi investasi sebesar 1,58 miliar dolar AS, berasal dari sektor industri komponen, industri logam, industri pengolahan hasil perikanan, konstruksi dan perdagangan.
Franky menegaskan pihaknya akan terus mengawal komitmen investasi ini bersama minat investasi lainnya yang juga sudah diidentifikasi oleh BKPM.
"Saya optimistis komitmen yang sudah disampaikan dapat terealisasi karena karakteristik investor Jepang yang apabila sudah berkomitmen akan serius untuk merealisasikan rencananya," ujarnya.
Sepanjang 2010-2014, BKPM mencatat realisasi investasi Jepang ke Indonesia sebesar 12,1 miliar dolar AS dan berhasil menyerap lebih dari 424.000 tenaga kerja.
Investasi Jepang tersebut berkontribusi sekitar 50 persen atau 6,3 miliar dolar AS di sektor otomotif, industri baja 2,01 miliar dolar AS, industri kimia 798 juta dolar AS, industri tekstil senilai 481 juta dolar AS dan industri makanan senilai 444 juta dolar AS. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Eksekutif Dan Legislatif Sepakati 16 Raqan Prioritas

Banda Aceh ( Berita ) : Rapat program legislasi antara eksekutif dan legislatif di DPR Aceh menetapkan 16 rancangan qanun prioritas yang akan dibahas untuk tahun 2015. "Ke-16 rancangan qanun (raqan) hasil rapat dengan pihak eksekutif ini nantinya akan dibawa dalam rapat badan musyawarah DPRA," kata Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRA Iskandar Usman Al Farlaky kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis [26/03] .
Ia menjelaskan 16 raqan prioritas tersebut merupakan pilihan dari raqan yang diusulkan dari eksekutif dan inisiatif dewan provinsi ujung paling barat Indonesia itu. "Kami telah mengkerucutkan lagi sehingga jumlah raqan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun ini berjumlah 16 raqan," katanya.
Ia mengatakan raqan prioritas tersebut nantinya akan diparipurnakan dan kemungkinan juga bisa bertambah sesuai dengan masukan dan saran dari anggota dewan. "Artinya, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan ke 16 Raqan ini untuk menjadi prodduk hukum Aceh tahun 2015," kata politisi dari Partai Aceh itu.
Dalam rapat Prolega tersebut dari unsure Pemerintah Aceh hadir Asisten I Iskandar Gani, Karo Hukum Edrian, staf ahli Gubernur Aceh bidang Hukum dan Politik M Jafar, Kepala Dinas Syariat Islam Prof Syahrizal Abbas dan sejumlah perwakilan instansi lainnya.
Ke-16 rancangan qanun prioritas 2015 itu yakni Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
Selanjutnya, Baitul Mal (Zakat, Infaq dan Sadaqah), Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Rancangan qanun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Aceh, Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh, Badan Penguatan Perdamaian Aceh dan Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.
Kemudian Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Hymne Aceh, Bahasa Aceh, Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali kota
Rancangan qanun tentang Kehutanan Aceh, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Rakyat

Jakarta ( Berita ) : Presiden Joko Widodo harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan rakyat dalam menghadapi sikap DPR yang mengembalikan surat pengajuan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri, Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhamad Isnur.
"Bila Presiden mendapat kepercayaan publik dan mengambil keputusan dengan tepat, rakyat pasti akan menghukum DPR bila mereka tidak mendukung," kata Muhamad Isnur dihubungi di Jakarta, Kamis [26/03] .
Isnur mengatakan Presiden Jokowi harus bisa menempatkan diri sebagai Bapak Rakyat yang mengedepankan kepentingan negara, bangsa dan semua golongan meskipun harus berhadapan dengan DPR.
Bila memang pencalonan Badrodin Haiti sebagai kapolri, menggantikan Budi Gunawan yang dibatalkan, merupakan keputusan yang terbaik, rakyat pasti akan mendukung.
"Sebaliknya DPR akan berhadapan dengan rakyat bila tidak mendukung. Sangat terlihat bahwa sikap DPR sangat dipengaruhi kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat," tuturnya.
Menurut Isnur, sikap DPR yang lebih mengedepankan dalam kasus pencalonan Badrodin Haiti dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK yang tidak segera dibahas DPR sangat bernuansa kepentingan kelompok.
"Saya melihat itu juga akumulasi dari kekecewaan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atas keputusan pemerintahan Jokowi yang menetapkan kepengurusan Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono yang sah," katanya.
Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi berlarut-larut karena akumulasi kesalahan yang dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya.
"Kesalahan pertama terjadi ketika Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, Budi sebelumnya sudah mendapat 'tanda merah' dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tuturnya.
Isnur mengatakan Presiden Jokowi terlalu tergesa-gesa saat mengajukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri kepada DPR.
Berawal dari kesalahan tersebut, kesalahan yang dilakukan Presiden Jokowi semakin bertumpuk dan akhirnya menjadi komoditas politik untuk "dimainkan" oleh lawan-lawan politiknya di parlemen. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi Janji Tindaklanjuti Keluhan Investor Jepang

Tokyo ( Berita ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menindaklanjuti keluhan investor Jepang dalam investasinya di Indonesia.
Presiden Jokowi dalam "collective courtesy call" dan forum bisnis dengan para pengusaha Jepang dan kepala lembaga pemerintahan negara itu di Hotel New Otani Tokyo, Selasa [24/03] , mengatakan keluhan para pengusaha Jepang bisa disampaikan kepadanya atau para menterinya yang turut dalam kunjungan kenegaraannya di Jepang mulai 22-25 Maret.
"Keluhan yang disampaikan baik mengenai infrastruktur, pembebasan lahan, perizinan, fiskal, subsidi BBM sudah kita tanggapi dan banyak yang kita perbaiki," tutur Jokowi.
Ia mengatakan, pengalihan subsidi BBM sudah dilakukan di Indonesia sejak akhir tahun lalu, sehingga ruang fiskal jauh lebih baik. Selain itu, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) sudah dibuka dan pembebasan lahan masih dalam proses agar lebih sederhana dan lebih cepat. "Infrastruktur akan mulai kita perbaiki tahun ini," katanya.
Kemudahan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Ia mencontohkan, sebagai salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendorong penyelesaian suatu proyek yang "mangkrak" atau terbengkalai adalah proyek "power plant" di Batang yang terhenti selama 4 tahun. "Contoh misalnya, pembebasan lahan proyek Power Plant di Batang sudah bisa diselesaikan dan moga-moga bulan depan sudah bisa dimulai," ujarnya.
Selain itu, keluhan tentang izin tinggal dari para pengusaha Jepang di Indonesia yang menyaratkan tenaga ahli Jepang yang akan tinggal di Indonesia harus berijazah S1, menurut Presiden setelah kembali dari Jepang persoalan itu akan diselesaikan.
Pada pertemuan itu Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
"Collective Courtesy Call" itu dihadiri oleh asosiasi bisnis dan lembaga pemerintah Jepang yakni Japinda, Duta Besar Jepang ke Indonesia, Keidanren, Kadin Jepang, Jetro, Friendship Exchange Council, dan "chairman" atau pimpinan dari sejumlah perusahaan besar di Jepang.
Sejumlah pengusaha yang bergabung dalam pertemuan itu di antaranya CEO Hitachi, Daihatsu Motor Corp, IHI Corp, Inpex, Itochu, J-Power, JX Nippon Oil and Energy, Marubeni, Nikkei Inc, Sumitomo Corp, Ajinomoto, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Honda, JFE Steel, J-Trust, Mitsubishi Corp, NEC, Panasonic Corp, SMBC, dan Sojitz. Pertemuan itu merupakan rangkaian acara dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Jepang pada 22-25 Maret 2015.

Politik Indonesia Stabil Untuk Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan 1.200 pengusaha Jepang dalam acara "Indonesia Business Forum" menegaskan situasi politik di Indonesia terjamin stabil untuk investasi.
"Saya sampaikan stabilitas politik di Indonesia memberikan jaminan pada posisi yang stabil dan baik karena selama ini banyak dikeluhkan investor," kata Presiden Jokowi di Hotel New Otani Tokyo, Selasa.
Pada kesempatan itu, ia memaparkan rencana dan target pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan.Ia mengakui hubungan Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin selama 57 tahun semakin bersahabat dan ia sangat menghargai kontribusi investor Jepang kepada Indonesia.
"Pada 2015 target pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,7 persen dan akan terus membaik lagi sampai di atas 7 persen," katanya. Ia menambahkan, realisasi investasi di Indonesia naik signifikan dalam 2007-2010 menunjukkan Indonesia sangat menarik sebagai negara tujuan investasi.
Investasi asing, kata dia, terus naik dimana posisi Jepang di Indonesia sebagai negara investor terbesar kedua namun ia yakin Jepang akan berada pada posisi pertama sebagai investor terbesar di Indonesia mulai tahun ini.
"Saya akan bangun kawasan ekonomi khusus di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita tidak ingin terkonsentrasi di Pulau Jawa saja tapi juga di kawasan timur Indonesia dan saya ingin peluang ini dimanfaatkan oleh pengusaha Jepang," katanya.
Ia juga memaparkan soal rencana pembangunan kawasan industri di luar Jawa, jalan tol lintas Sumatera sebagai prioritas pertama, jalan tol di Kalimantan sebagai prioritas kedua, dan di Papua sebagai prioritas ketiga karena masih dalam tahap studi.
Jalur kereta api, kata dia, tahun ini akan dibangun di Sumatera, berlanjut di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sebagai salah satu upaya mempermudah transportasi barang di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Presiden juga memaparkan rencana pembangunan pelabuhan atau seaport dan deep seaport sebanyak 24 pelabuhan besar melalui APBN dan sebagian pendanaannya melalui swasta.
Beberapa proyek besar yang juga akan dikembangkan pemerintah yakni proyek tol laut, industri perikanan, airport, dan pembangkit tenaga listrik.
Presentasi itu disampaikan dengan harapan banyak investor Jepang semakin berminat untuk berinvestasi atau memperluas investasinya di Indonesia sekaligus agar mereka memperoleh gambaran tentang potensi yang mungkin digarap di Indonesia. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Pangdam : Anggota TNI Korban Penculikan Ditemukan Tewas

Banda Aceh ( Berita ) : Anggota TNI dan Polri menemukan dua anggota TNI Kodim 0103 korban penculikan dalam keadaan meninggal dunia di Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Selasa [24/03] .
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa menyatakan, dua korban tersebut ditemukan anggota TNI/Polri yang dibantu masyarakat sekitar pukul 08.30 WIB, setelah diculik kelompok tak dikenal pada Senin (23/3).
Dua korban yang ditemukan di Desa Bate Pilah atau sekitar 240 Km arah timur Banda Aceh tersebut atas nama Serda Idra Irawan warga Palembang, Sumatera Selatan dan Serda Hendrianto asal Kerinci, Provini Jambi.
Pangdam yang didampingi Kapendam Letkol Machfud menyatakan, kedua anggota TNI itu sempat diculik dalam perjalanan pulang setelah berkunjung ke rumah salah satu tokoh desa tersebut yakni Mukim Daud.
Mendapat informasi itu, anggota TNI dan Polres dibantu masyarakat melakukan pencarian dan pada Selasa pagi kedua korban tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.
Ketika ditanya kelompok mana yang melakukannya, Pangdam menyatakan, pihaknya belum tahu kelompok siapa yang melakukan penculikan. "Kami juga tidak tahu motif apa dibalik peristiwa penculikan. Kita serahkan saja kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan," kata Pangdam Agus.
Namun, Pangdam Agus menegaskan, dengan adanya korban TNI berarti masih ada sebagian masyarakat Aceh yang belum menghendaki adanya perdamaian. "Kasus ini berarti telah mencederai perdamaian Aceh yang selama ini sudah berjalan baik," demikian Pangdam Agus Kriswanto. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

DKP Aceh Selatan Tangkap Boat Asal Sibolga

Banda Aceh ( Berita ) : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Selatan menangkap boat KM Harapan Maju asal Sibolga, Sumatera Utara, karena mengambil ikan di perairan Aceh tanpa dilengkapi dokumen.
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada DKP Aceh Selatan Zulkifli yang dihubungi di Tapaktuan, Selasa [24/03] menyatakan, boat yang ditangkap Kamis (19/3) itu kini diamankan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tapaktuan untuk diproses hukum.
Selama ini, sambung Zulkifli, pihaknya memang sudah sering menerima laporan dan pengaduan dari para nelayan di daerah, terkait maraknya aksi penjarahan ikan oleh kapal-kapal luar bertonase besar dalam wilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan.
"Berdasarkan laporan nelayan, ada 4 unit boat asal Sibolga yang sering mengambil ikan dalam wilayah perairan Aceh Selatan. Dengan telah tertangkap satu unit tersebut, berarti ada 3 lagi boat yang dalam pemantauan dan pengawasan kami," ujarnya.
Sesuai hasil laporan nelayan, kata Zulkifli, boat-boat asal Sibolga tersebut diduga telah melakukan illegal fishing yakni mengambil ikan dengan cara menggunakan pukat trawl (harimau) dan melakukan pengeboman di laut.
"Tapi itu baru sebatas laporan, sebab dari hasil pemeriksaan satu unit boat asal Sibolga yakni KM Harapan Maju yang telah ditangkap tersebut, belum ditemukan bukti adanya peralatan pengeboman ikan dan pukat harimau dalam boat tersebut," jelasnya.
Terhadap KM Harapan Maju yang telah ditangkap tersebut, menurut Zulkifli, pelanggaran yang dibidik pihaknya baru sebatas tidak memiliki surat-surat dokumen kapal yang lengkap ketika masuk perairan Aceh Selatan dan menggunakan jaring besar saat menangkap ikan di laut.
"Boat yang ditangkap ini mempunyai bobot 26 GT dan menggunakan peralatan penangkap ikan jaring besar. Sesuai aturan boat yang di atas 7 GT, tidak diperbolehkan menangkap ikan dalam wilayah dibawah 6 mil laut dari pantai, sebab selain mengganggu nelayan tradisional mencari ikan juga dikhawatirkan dapat merusak biota laut seperti terumbu karang," ujarnya.
Di samping itu, kata dia, pihaknya juga mempersoalkan tindakan boat tersebut selama ini sering sandar di dermaga bongkar muat barang milik Kementerian Kelautan, bukan di dermaga TPI Tapaktuan yang memang dikhususkan untuk kapal-kapal ikan.
"Hasil pemeriksaan awal, pemilik boat KM Harapan Maju menyatakan telah sering tambat dan bongkar ikan di dermaga bongkar muat barang milik Kementerian Kelautan bukan di TPI. Pemilik kapal juga mengakui bahwa terkait dokumen kapal sudah 3 bulan lalu diurus di Kantor Syahbandar Tapaktuan tapi sampai sekarang belum selesai. Ini juga akan kita dalami dulu kebenarannya," tandas Zulkifli.
Kapten Kapal KM Harapan Maju, Gabetua Aritonang saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sejak masuk ke perairan laut Aceh Selatan tiga bulan lalu pihaknya sudah mengurus surat-surat kapal di kantor Syahbandar Tapaktuan, tapi sampai sekarang surat tersebut belum keluar. "Sebenarnya, terkait dokumen kapal kami seperti surat ukur kapal, SIPI dan SIUP telah kami kantongi dari Kantor Syahbandar Sibolga," ujarnya.
Namun, lanjut dia, sesuai aturan yang berlaku ketika masuk ke wilayah perairan Aceh Selatan, harus mengurus lagi surat izin operasional, maka sekitar 3 bulan lalu surat itu sudah diurus di Kantor Syahbandar Tapaktuan tapi sampai saat ini belum keluar.
Dalam rangka pengurusan surat tersebut, sambung Aritonang, pihaknya telah menyerahkan seluruh surat-surat kapal yang telah dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar Sibolga kepada pihak Kantor Syahbandar Tapaktuan.
Sebagai bukti bahwa surat-surat kapal tersebut sedang dalam proses pengurusan pihak Kantor Syahbandar Tapaktuan mengeluarkan satu lembar surat keterangan kepada pemilik kapal tersebut.
"Saat ini saya ada mengantongi surat keterangan dari Kantor Syahbandar Tapaktuan yang menerangkan bahwa dokumen kapal sedang dalam proses pengurusan," jelasnya.
Kepala Kantor Syahbandar Tapaktuan Selamat Riadi mengatakan, penyebab pihaknya sampai saat ini belum bisa mengeluarkan surat izin operasional kapal tersebut, karena pemilik KM Harapan Maju telah memanipulasi jumlah GT kapal yakni dari bukti fisik 26 GT namun dalam surat ukur kapal yang dikeluarkan Kantor Syahbandar Sibolga disebutkan 7 GT.
"Manipulasi jumlah GT kapal ini bertujuan agar kapal tersebut dapat mengambil ikan dalam wilayah laut dibawah 6 mil, tempat biasanya nelayan tradisional mengambil ikan," tegasnya.
Selain itu, sambung Selamat Riadi, untuk kapal dengan bobot 26 GT, pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin dokumen kapal adalah Gubernur Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
"Jadi keterlambatan ini bukan kesalahan kami, tapi memang proses pengurusannya yang membutuhkan waktu lama," ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Darmawanto saat dikonfirmasi mengatakan, terkait masalah penangkapan kapal ikan KM Harapan Maju asal Sibolga yang memasuki perairan Aceh Selatan tanpa dokumen lengkap, pihaknya telah meminta kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk melakukan proses penyelidikan awal dan hasilnya agar segera diserahkan kepada pihaknya.
"Sesuai aturan yang berlaku, terkait kasus tidak lengkap surat-surat dokumen kapal dan mengambil ikan di wilayah yang tidak ada izin, itu ditangani oleh PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan. Kasat Reskrim selaku Koordinator Pengawasan (Korwas), akan mendalami lebih lanjut kasus tersebut apakah ada indikasi pidananya atau tidak. Jika sebatas pelanggaran administrasi itu cukup ditangani oleh PPNS," sebutnya.
Karena itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan meminta kepada pejabat PPNS yang juga Kasie Pengawasan dan Pengendalian sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aceh Selatan, Zulkifli agar segera menyerahkan hasil penyelidikan kasus tersebut pada hari itu juga.
"Saya sudah perintahkan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan agar segera menyerahkan hasil penyelidikannya umat sore ini juga, agar gelar perkara dapat segera dilakukan di Polres Aceh Selatan," katanya. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Indonesia Tingkatkan Kontribusi Misi Perdamaian PBB

Jakarta ( Berita ) : Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mendukung upaya peningkatan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, demikian disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa [24/03] .
"Sebagai salah satu negara penyumbang personel terbesar, Indonesia seharusnya dapat menempatkan lebih banyak personelnya pada posisi kepemimpinan (senior leadership) pada misi pemeliharaan perdamaian PBB," ujar A.M. Fachir.
Pernyataan itu disampaikan saat Wamenlu RI menerima Mayjen Imam Edy Mulyono, yang merupakan Komandan Pasukan Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO), di Kemlu RI pada Senin (23/3).
Mayjen Imam Edy Mulyono merupakan pejabat tinggi ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Mayjen Imam Edy Mulyono melakukan kunjungan kepada Wamenlu RI untuk berkonsultasi dan meminta dukungan pihak Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Komandan Pasukan MINURSO.
Selain itu, Mayjen Imam juga menyampaikan tentang perkembangan situasi politik dan keamanan di Sahara Barat, serta berbagai tantangan yang dihadapi.
Terkait posisi Indonesia dalam penyelesaian isu Sahara Barat, Wamenlu RI menegaskan dukungan Indonesia bagi upaya-upaya mendorong para pihak yang bertikai untuk terus mengutamakan dialog dalam mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Fachir juga berpesan agar pasukan perdamaian dari Indonesia senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dasar penggelaran misi pemeliharaan perdamaian, yaitu persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat misi.
Dia menambahkan, Kemlu RI akan terus mendukung upaya penguatan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, khususnya melalui pemenuhan visi 4.000 personel pasukan perdamaian. Untuk itu, Wamenlu RI juga menyambut baik potensi pengiriman (secondment) pakar sipil Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Wapres: Semua Bupati Harus Kampanye TB

Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua bupati dan wali kota harus mengampanyekan pencegahan penyakit tuberkolosis atau TB.
"Semua bupati/wali kota harus kampanye TB. Kementerian Kesehatan tidak bisa sendirian, harus semua pihak, " kata Wapres pada puncak peringatan Hari TB Sedunia di Istana Wakil Presiden yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Jakarta, Selasa [24/03].
Wapres mengatakan, ada empat pokok dari upaya untuk menangani kesehatan. Yang pertama adalah genetika, kedua lingkungan. Menurut Wapres, lingkungan paling banyak menimbulkan masalah, baik penyakit TB, malaria dan lainnya. Karena itu, lanjutnya, harus dijaga kebersihan lingkungan, selokan dan lingkungan di rumah tangga.
"Pencegahan bukan hanya obat, tetapi semua harus preventif. Berikutnya adalah kebiasaan seperti merokok, hidup tidak sehat, dan begadang," tambah Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, yang terpenting adalah berusaha untuk lebih mencegah dari pada mengobati "Mencegah itu ialah masalah lingkungan dan kebisaan, di samping kita mengingatkan masing-masing rumah tangga, keluarga untuk hidup lebih baik, bersih dan kebiasaan-kebiaasaan lebih baik," tambah Wapres.

Luncurkan Strategi Nasional Stop TB

Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan strategi nasional "Stop TB, Ketok Pintu oleh Kader TB" dalam rangka peringatan Hari Tuberkolosis Sedunia 2015. "Dimana-mana harus dikampanyekan, di televisi, bupati/wali kota juga harus kampanye TB," kata Wapres di pada puncak peringatan Hari TB Sedunia di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan, sejak dulu beberapa penyakit, yaitu TB, malaria, cacar atau penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah sekarang mulai berkurang, namun harus terus berusaha keras menghentikannya. "Saya setuju tokoh-tokoh masyarakat, dinas-dinas kesehatan, organisasi wanita, NU, dewan masjid harus aktif mengampanyekan," katanya.
Namun Wapres optimistis bila upaya penanggulangan dilakukan bersama-sama maka akan bisa diatasi. "Kita memperingati TB yang ditemukan 133 tahun lalu sampai sekarang belum selesai, terlalu lama. Itu cukup nanti kita peringatan 150 tahun," tambah Wapres.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam laporannya mengatakan, pengendalian TB di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan TB dan meningkatnya angka kesembuhan TB.
Di Indonesia strategi nasional penanggulangan TB 2015-2019 mencakup pemanfaatan teknologi mutakhir untuk menyikapi berbagai tantangan dalam pengendalian TB, seperti munculnya TB kebal obat. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Jokowi Tidak Mungkin Berkompetisi Dalam Kongres PDI P

JAKARTA (Berita) Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, berpendapat Presiden Joko Widodo sudah tidak akan mungkin berkompetisi dalam Kongres PDI Perjuangan untuk memperebutkan kursi ketua umum
"Jokowi sudah gugur dan tidak bisa maju dalam kongres PDIP.Kalau dia maju maka dia akan menabrak apa yang sudah dicitakan dan diturunkan jadi perarutan.Meski selama ini sudah sering kali Jokowi menabrak janjinya sendiri, tapi untuk yang satu ini saya harapkan dia tidak menabraknya. Ini akan mundur kembali ke belakang , dimana ketua umum partai merangkap jabatan," ujar Siti kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3) menanggapi survey Pooltracking Institute yang menempatkan Jokowi sebagai calon ketua umum PDIP yang paling diinginkan oleh sekitar 200 pakar yang disurvei.

Jokowi menurutnya baru bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum PDIP dalam kongres kalau setelah memenangkan kursi ketua umum, dia mengundurkan diri sebagai presiden. Namun menurut Siti, hal itu tentunya tidak mungkin karena jabatan presiden adalah puncak pencapaian tertinggi seorang politisi.
Siti yang mengaku tidak ikut menjadi responden survei Pooltracking Institute ini menambahkan masih banyak kader-kader PDIP yang punya kemampuan dan pengalaman dan loyalitas yang saat ini tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan.Mereka inilah menurutnya yang pantas dijadikan ketua umum.

Namun, Siti melihat bahwa Megawati masih jadi kekuatan pemersatu di PDIP. Megawati menjadi sosok pemersatu seperti Soeharto di Golkar dulu.Kalau tidak maka PDIP akan pecah belah. Saat ini saja PDIP dikuasai Megawati berapa banyak partai pecahan PDIP yang memiliki lambang banteng yang sama.Dengan begitu untuk transisional sukseksi dan berjalan bagus,maka PDIP tetap harus menempatkan, Mega untuk mengawal dan mendampingi supaya ada tokoh sentral yang akan mengantarkan PDIP menjadi partai modern," tegasnya.
Terkait survei Pooltracking sendiri, dirinya melihat t Jokowi tidak didukung oleh kekuatan yang kongkrit dari PDIP.

"Taruhan untuk tidak rangkap jabatan ini yang sulit. Jokowi harusnya berpikir dengan tidak menjadi ketua umum PDIP saja dia bisa jadi presiden. Jangan ditarik mundur kalau mau sukses harus menjadi presiden dan ketua umum. Jadi jangan terpancing dengan survei seperti ini," paparnya.

Ditempat terpisah Ketua DPP PDIP, TB Hasanudin menilai aneh survey yang baru di rilis Poltracking tentang calon ketua umum PDI Perjuangan, yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai calon ketua umum PDIP yang paling tepat. Pasalnya, dia melihat hal itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya .

"Sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan Kereta Api , maka respondennya tentu harus pelanggan/pemakai atau penumpang KA , bukan penumpang pesawat . Demikian juga dengan PDIP, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP menjadi ketua umumnya , mestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar. Pakar-pakar itu tak mewakili kader PDIP," ujar TB Hasanudin kepada wartawan, Senin (23/3) .
Dirinya pun menegaskna bahwa proses pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting ( tingkat desa ) , ketua PAC , DPC , ketua DPD sampai ketua umum dijaring yang usulannya dimulai dari bawah .
"Sampai saat ini Ibu Megawati telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020 oleh kader partai mulai dari tingkat ranting , PAC , DPC dan DDP seluruh Indonesia , SECARA AKLAMASI melalui musancab , konfercab dan konferda . Jadi survey itu aneh ,tapi saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," tandasnya.(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

DIN Ajak Ormas Islam Komprrhensif Hadapi ISIS

Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk secara komprehensif menghadapi gerakan radikalisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kami mengajak bersama-sama baik Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) duduk bersama bagaimana strategi komprehensif menghadapi ini," kata Din disela-sela Konferensi Internasional tentang Terorisme dan ISIS di JIE Expo Kemayoran, Jakarta, Senin [23/03].
Din mengatakan, ISIS dan terorisme adalah ancaman bukan hanya kepada Islam, tapi juga kepada seluruh umat manusia dan terhadap peradaban karena apa yang mereka lakukan membahayakan peradaban dan sekaligus merusak Islam.
"Karena itu perlu kita hadapi tapi menghadapinya perlu komprehensif, pertama kita perlu mengkaji secara mendalam apa faktor penyebab kebangkitan ISIS," tukasnya.
Menurut dia, gerakan ISIS memang terkait faktor agama yaitu pemahaman agama yang sangat literal, ilmiah dan hanya menjumput ayat-ayat yang tidak dipahami secara menyeluruh sehingga membawa kesimpulan yang keras.
"Tapi juga harus diakui ada faktor-faktor nonagama seperti kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan bahkan akan tunjang dari terorisme adalah ketidakadilan global. Inilah yang harus kita sadari," tuturnya.
Menurut Din, strategi penangkalan ISIS saat ini lewat pasukan antiteror hanya akan melanggengkan radikalisme dan menumbuhsuburkan terorisme.
Karena itu, menghadapi ISIS selain secara komprehensif juga dengan strategi yang menyeluruh dan tugas dari umat beragama serta tokoh-tokoh Islam pada khususnya untuk menyadarkan masyarakat. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Indonesia Harus Bersatu Halau Ideologi ISIS

Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia harus bersatu memperbaiki bangsa guna menghalau masuknya ideologi yang dibawa gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Belajar dari peristiwa yang ada, kita harus bersatu memperbaiki bangsa ini, tentu negara yang stabil tidak mudah dimasuki ideologi seperti ISIS," katanya saat membuka Konferensi Internasional tentang Terorisme dan ISIS di Jakarta, Senin [23/03].
Konferensi tersebut dihadiri antara lain Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan sejumlah tokoh lainnya.
Menurut Wapres, ISIS muncul bukan semata-mata karena masalah ideologi, tapi gabungan dari masalah politik, stabilitas bangsa dan ekonomi. "Apabila negara tidak stabil, saling terpecah, apalagi ekonomi melemah, maka akan memudahkan masuknya ideologi-ideologi yang tidak sesuai," katanya.
Wapres kembali menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu dan memperbaiki iklim politik sekaligus memberikan kesejahteraan yang adil.
"Bagaimana mencegah ideologi itu masuk, kita mengutip Malala yang melawan Taliban yakni 'they can shoot my hody but they can't shoot my mind'. Siapapun bisa membunuh seseorang tapi pikiran tidak mudah dilumpuhkan, karena itu harus diubah dengan pikiran yang benar," kata Wapres.
Untuk itu, Wapres mengajak semua pihak untuk memajukan bangsa dan menjaga stabilitas serta mengupayakan pemikiran yang moderat karena pada dasarnya Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat, Islam yang berbeda dengan negara-negara lain. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Penangkapan Jaringan ISIS

Personil Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengawal petugas yang membawa barang bukti usai melakukan penggeledahan di kediaman Tuah Febriwansyah yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS di Setu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (22/3). Densus 88 Mabes Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa Sembilan Hand Phone, Uang Tunai 8 Juta rupiah serta Uang 5300 US Dollar, Dokument Paspor, serta Laptop. (ant/Muhammad Iqbal)

17.10 | 0 komentar | Read More

Kader PDI P Masih Sulit Ambilalih Kursi Ketum

JAKARTA (Berita) Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan meski saat ini PDIP mengalami krisis kepemimpinan karena posisi Ketua Umum yang sudah terlalu lama, namun tetap sulit bagi kader PDIP termasuk Jokowi yang kini presiden untuk mengambil alih kursi ketua umum PDIP dari tangan Megawati.

"Ini konstelasi krisis PDIP, khususnya krisis kepempinan.Pemimpin yang ada sudah kelamaan dan tidak berhasil. Dan yang baru seperti Presiden Jokowi sekalipun, belum bisa tampil menyaingi Megawati," ujar Arbi ketika dihubungi, Senin (23/3) menanggapi hasil survei Pooltracking Intitute yang mensurveri 200 pakar yang menyatakan Jokowi yang paling pantas memimpin PDIP saat ini.
Menurutnya, sebagai orang baru di PDIP, tentunya Jokowi akan banyak menerima penolakan dari dalam. "Di sini Jokowi juga akan alami kendala karena komitmenya yang melarang pejabat publik untuk rangkap jabatan.Masak ke menterinya dia tegaskan gak boleh rangkap jabatan, dia sendiri mau rangkap jabatan?," tambahnya.
Dia pun menyarankan kepada PDIP dan Megawati pada khususnya untuk mencari posisi wakil ketua yang bisa menjalankan praktek politik sehari-hari.Megawati menurutnya tetap harus menjadi ketua umum sebagai pemersatu, tapi dia juga harus memberikan sebagian kewenanganya kepada wakil ketua yang dipercayainya .

Terkait survei itu sendiri, Arbi menyatakan dirinya bukan salah satu orang yang disurvei karena tidak mungkin dirinya disurvei sementara dirinya selama ini selalu kerap mengkritik Jokowi. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Tina Terancam Hukuman Mati Di Malaysia

Pontianak ( Berita ) : Tina (22) salah seorang TKI asal Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, terancam hukuman mati, karena dituduh membunuh orang tua majikannya di Pahang, Malaysia tahun 2008.
"Kami berharap pemerintah daerah dan pusat membantu penyelesaian kasus cucu saya. Apalagi Tina yang sewaktu bekerja di Malaysia statusnya masih di bawah umur," kata Asmadi kakek Tina saat di hubungi di Mempawah, Minggu [22/03].
Asmadi menjelaskan pihaknya mengetahui kabar tersebut dari KBRI, terkait kasus yang dialami oleh cucunya, yakni dituduh membunuh orang tua majikannya, sehingga kini terancam hukuman mati di Malaysia.
"Kami juga sudah menemui pak gubernur Kalbar, untuk meminta pertolongan agar diberikan bantuan hukum maupun lainnya, sehingga cucu saya bisa bebas dari jeratan hukuman tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Biro Hukum Pemprov Kalbar, Sri Martini mengatakan Gubernur Kalbar Cornelis secara intensif bahkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengupayakan bantuan hukum serta permohonan pengampunan untuk pembebasan Tina yang terancam hukuman mati sejak tahun 2010 itu.
"Inikan menyangkut hubungan bilateral, jadi kasus Tina ini sebenarnya dia sudah menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Terkait upaya penyelesaiannya ini juga menjadi kewenangan presiden, sehingga kami masih menunggu kelanjutannya," kata Sri.
Keberangkatan Tina ke luar negeri dan menjadi pembantu rumah tangga di Pahang, Malaysia berawal dari ajakan seorang temannya yang diketahui telah lama bekerja di negeri jiran itu, kata Sri.
Paman Tina, Nurcholis menyatakan Tina bertekad menyusul kakak dan ibunya untuk ikut bekerja di Malaysia. Namun saat diajak bekerja, Tina tak mengetahui jika bekerja di Malaysia sebenarnya tidak hanya mengandalkan dokumen atau paspor kunjungan, katanya.
"Karena itu, kami pihak keluarga tak menyangkal jika Tina bekerja di Malaysia secara ilegal, karena kedatangannya ke Malaysia hanya menggunakan paspor kunjungan," kata Nurcholis.
Pihak keluarga mengatakan proses hukum yang dihadapi Tina berawal dari jeratan hukum pemerintah Malaysia yang memvonis Tina bersalah karena membunuh orang tua majikannya pada tahun 2008 lalu. Berselang dua tahun kemudian Tina pun justru divonis hukuman mati. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Malcolm Fraser Tokoh Negarawan

*Indonesia Berdukacita Atas Kepergian Mantan PM Australia

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Perdana Menteri Australia ke-22 Malcolm Fraser, demikian disampaikan dalam keterangan pers Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu [21/03].
Bagi Pemerintah Indonesia, mendiang Malcolm Fraser merupakan tokoh negarawan yang telah menjadi suri teladan nilai-nilai multilateralisme, demokrasi, dan kesetaraan dalam sejarah. Sosok Malcolm Fraser juga dikenang atas dukungannya terhadap ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Pemerintah dan rakyat Indonesia mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan dan rakyat Australia diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi suasana duka atas kepergian mantan PM Malcolm Fraser, demikian disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Malcolm Fraser yang dikenal sebagai seorang politisi besar Australia meninggal dunia pada usia 84 tahun. Mantan perdana menteri Australia ke-22 itu lahir pada 1930 dan pertama kali masuk dalam parlemen Australia pada 1955 sebagai anggota parlemen termuda. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Perluasan Pasar KUKM Belum Tersentuh Kebijakan

Jakarta ( Berita ) : Pengamat Ekonomi Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menilai upaya perluasan pasar dan jaringan pemasaran KUKM sampai saat ini belum tersentuh kebijakan yang mendukung.
"Jaringan simbiosis usaha antar usaha kecil tidak terjadi karena tidak diberikan insentif yang memadai. Mereka malah sangat terbebani oleh pajak dan beban lainnya seperti pungutan liar, beban bunga pinjaman modal kerja tinggi dan lain sebagainya selain kelembagaannya juga lemah," kata Suroto.
Menurut dia, KUKM di Indonesia lebih banyak didominasi usaha mikro dan kecil yang kontinuitasnya tidak terjamin karena lemah dalam pemasaran dan pengembangan jaringan usaha serta permodalan. Jadi, kata dia, selama ini KUKM hanya bertahan sehingga berat bagi mereka untuk bisa mengembangkan usaha ke skala yang lebih tinggi.
"Kebijakan dan program pemasaran dan jaringan usaha UKM belum efektif. Koperasi kita minus di sektor pemasaran dan produksi. Ini juga karena kebijakan upaya peningkatan pemasaran dan pengembangan jaringan usaha koperasi dan UKM tidak jelas konsepnya mau diarahkan kemana," katanya.
Ia mengaku sama sekali belum melihat adanya strategi kebijakan dan program yang ditujukan untuk melakukan upaya scaling-up atau peningkatan kapasitas UKM dan Koperasi. "Sepertinya riset untuk mendukung kebijakan yang baik juga belum banyak dilakukan," katanya.
Padahal ia berpendapat sebetulnya UKM dan juga usaha skala mikro tersebut bisa diberdayakan melalui kelembagaan koperasi. Ia mencontohkan, pengintegrasian konsep pedagang kecil pasar dalam sistem pasar tradisional berbasis koperasi, pengintegrasian industri kecil dalam koperasi dan lain sebagainya. "Sayangnya koperasi kita di sektor ini kondisinya juga belum baik secara kelembagaan," katanya.
Padahal UMKM bisa diberdayakan sebagai pusat inovasi asalkan ada upaya penguatan jaringannya secara tepat.
Apalagi, kata dia, sebaiknya didorong pengintegrasian antara industri skala rumah tangga dan usaha besar yang selama ini lebih banyak menikmati fasilitas kemudahan ketimbang mereka.
"Kondisi KUKM kita masih termarjinalkan oleh kebijakan sehingga kondisinya lemah dalam pemasaran dan jaringan. Peranannya bukan diposisikan sebagai pemeran utama tapi hanya jadi buffer atau ganjal," katanya.
Data BPS 2014 menyebutkan koperasi Indonesia jumlahnya 206.000 primer koperasi. Sedangkan jumlah UKM di Indonesia sebanyak 57 juta unit dan kontribusi jumlah PDB dari koperasi hanya 2 persen dan kontribusi 59,08 persen dari PDB Nasional.
Sementara sebanyak 99 persen jumlah usaha di Indonesia berasal dari UKM yang juga berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja hingga 104 juta orang atau 97 persen dari lapangan kerja.
Dari hasil riset Akses, jumlah kontribusi koperasi yang hanya 2 persen tersebut kurang lebih 95 persennya berasal dari usaha simpan pinjam. Kontribusi di sektor perdagangan dan produksi di koperasi hanya 5 persen dan itu pun belum terkonsolidasi dengan baik. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Wartawan Mesir Pertanyakan Bali Nine

Kairo ( Berita ) : Utusan Khusus Presiden Joko Widodo, Alwi Shibah dalam jumpa pers di Kairo usai bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatah Al Sisi, muncul pula pertanyaan mengenai hukuman mati Bali Nine. "Bagaimana tanggapan Indonesia terhadap tuntutan Australia untuk membebaskan warganya, duo Bali Nine, yang menghadapi hukuman mati akibat terpidana narkoba?".
"Bagaimana bisa Australia mengaitkan hukuman mati Bali Nine dengan hak asasi manusia. Tapi kenapa dulu mereka justru menuntut agar Amrozi dan kawan-kawannya dihukum mati ?".
Menanggapi pertanyaan tersebut, Alwi Shihab yang juga mantan Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak bakal meladeni tuntuan Australia untuk pembebasan Bali Nine dari hukuman mati.
"Hukuman mati itu putusan pengadilan dan akan tetap dijalankan kendati ditentang keras oleh Australia. Pemerintah Indonesia juga tidak ikut campur karena itu putusan pengadilan," katanya.
Alwi Shihab mengunjungi Mesir sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat undangan kepada Presiden Al Sisi guna menghadiri HUT ke-60 Konferensi Asia-Afrika di Bandung bulan depan. Namun, Presiden Sisi berhalangan hadir dalam perhelatan akbar tersebut, tapi berjanji akan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam HUT 60 KAA.
Di sisi lain, Alwi Shihab keberatan dengan sepotong kalimat kalimat dalam pemberitaan ANTARA sebelumnya (Presiden Mesir tak bisa hadiri HUT ke-60 KAA) karena dinilainya tidak sesuai dengan wawancara.
"Pak Alwi sudah baca berita ANTARA, namun beliau minta paragraf, '.... namun diperpanjang hingga 45 menit dari jam 10:00-10:45 dan diselingi dengan jamuan sarapan', agar didrop karena tidak sesuai dengan wawancara, terima kasih'", demikian pesan singkat (SMS) dari Staf Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kairo, Harun Syaifullah.
Dalam kunjungan ke Mesir itu, Alwi Shihab yang didampingi Direktur Urusan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Nul Aulia. Selain kunjungan ke Mesir, Alwi Shihab juga mengemban misi serupa sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi ke Yordania dan Arab Saudi.
Selama di Mesir, Alwi Shihab yang alumnus Universitas Al Azhar Kairo itu sedianya dijadwalkan temu wicara dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) atas prakarsa Atase Pendidikan KBRI Kairo Fahmy Lukman, namun batal. "Persiapan acara di KBRI dengan mahasiswa itu sudah matang termasuk konsumsi, namun Pak Alwi berhalangan karena capek," ujar Fahmy Lukman. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Harapkan Kerja Sama Kongkrit Dengan Jepang

Jakarta ( Berita ) : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan tindak lanjut kerja sama yang lebih kongkrit dengan Jepang dan Tiongkok dalam kunjungan kenegaraannya selama dua hari ke dua negara tersebut.
"Kunjungan resmi kenegaraan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pembicaraan pada November lalu dengan Presiden Tiongkok Xi Jin Ping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe," ujar Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu [21/03], sebelum melakukan lawatan ke luar negeri.
Jokowi mengatakan bahwa kunjungannya terkait erat dengan agenda pembangunan Indonesia dalam mempercepat infrastruktur, menufaktur serta meningkatkan investasi. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS baru-baru ini merupakan sinyal untuk perbaikan ekonomi Indonesia, tambah Jokowi. "Namun depresiasi Rupiah yang terjadi belakangan ini menjadikan investasi di Indonesia sangat menarik dan kompetitif sebagai basis produksi," ujar Presiden.
Hingga saat ini, Jepang dianggap sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, sedangkan Tiongkok juga memiliki potensi besar untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menambahkan bahwa belakangan ini sudah banyak industri manufaktur dari Jepang yang beroperasi di Indonesia dan kedepannya diharapkan bertambah, sesuai dengan tren yang ada. "Kita menghargai tidak hanya modal yang mereka bawa tapi juga teknologi, sistem dan jaringan yang mereka punya untuk dapat diterapkan di Indonesia," kata Presiden.
Dalam lawatan ke luar negeri kali ini, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Panglima TNI Moeldoko, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Di Jepang, Jokowi akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI terima PPAD

JAKARTA (Berita) Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.H., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya menerima Audiensi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) yang diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Wiyono Suyono beserta 3 orang staf, bertempat di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Dalam audiensinya Jenderal TNI (Purn) Wiyono Suyono menyampaikan bahwa, PPAD dan TNI adalah satu jiwa, satu visi, dan satu misi kenegaraan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melihat perkembangan situasi dan kondisi negara saat ini, PPAD terpanggil untuk memberikan masukan kepada Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, pada prinsipnya TNI mengakomodasi apa yang telah disampaikan oleh PPAD. "TNI mengerti dan telah mengantisipasi itu semua apabila terjadi sesuatu yang membahayakan keamanan NKRI", kata Jenderal TNI Moeldoko.

Panglima TNI meyakinkan kepada PPAD bahwa situasi keamanan negara saat ini masih aman dan terkendali, untuk itu TNI belum perlu terjun langsung ke lapangan dan situasi keamanan negara masih dibawah kendali dan tanggung jawab Polri. Namun demikian, TNI sudah mengantisipasi hal tersebut dan selalu siap sedia apabila diperlukan. (rel/aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Militer Indonesia dan Amerika Serikat Sepakat Perangi ISIS

JAKARTA (Berita) Militer Indonesia dan Amerika Serikat sepakat perangi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) serta peningkatan kerjasama militer kedua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Mr. Robert O. Blake beserta Staf, di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, kemarin.

Terkait perkembangan ISIS di Indonesia, Panglima TNI kembali menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus dikelola dengan baik. Untuk itu, Panglima TNI terus melakukan komunikasi dengan para pimpinan agama Islam dan beberapa komponen lain di Indonesia guna menyatukan persepsi yang sama dan menempatkan ISIS menjadi musuh bersama.

"ISIS tidak boleh berkembang, tidak boleh tumbuh di satu wilayah pun di Indonesia, ini sudah menjadi suatu keputusan. Untuk itu TNI akan menggelar latihan dalam jumlah yang relatif besar di Poso, karena saya mewaspadai Poso, saya tidak ingin Poso menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya ISIS setelah mereka kembali dari Suriah dan Irak", tegas Panglima TNI.

"Saya punya keyakinan penuh bahwa dalam kepemimpinan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia dapat membangun komunikasi yang sangat baik dengan TNI khususnya, dan dapat membuahkan hal-hal baru dalam konteks hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata" kata Jenderal TNI Moeldoko.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa pada saat pertemuannya dengan Panglima Militer Amerika Serikat Jenderal Martin Dempsey terkait prospek hubungan kedua Angkatan Bersenjata, bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama untuk membangun kekuatan dan hubungan yang semakin kuat.

Sementara itu, Dubes Amerika Serikat mengatakan sangat menghargai atas ketegasan Panglima TNI terkait masalah ISIS, dan mengharapkan Indonesia dapat mengawasi ISIS dengan baik serta dapat bekerjasama dengan negara ASEAN.

Dubes Amerika menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang selama ini telah berjalan dengan baik. "Saya berkeinginan untuk dapat mengundang para perwira-perwira di kawasan ASEAN, untuk membicarakan tentang perkembangan ISIS ke depan dan bagaimana dalam menyikapinya", ujar Mr. Robert O. Blake

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Amerika juga menyampaikan penggunaan landasan di Lanud Ranai, Natuna, dapat digunakan sebagai tempat pengisian BBM pesawat dalam mendukung pelaksanan latihan gabungan militer Indonesia dengan Amerika.

Turut mendampingi Panglima TNI dalam pertemuan tersebut, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Kapuskersin TNI Laksma TNI Suselo dan Staf Khusus Panglima TNI Marsma TNI (Purn) Prayitno.(rel/aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Tantowi Yahya Minta Pasukan Cyber Yang Buat Resah Masyarakat Ditindak

JAKARTA (Berita) Wakil Ketua Komisi I meminta Presiden Joko Widodo dan Polri menindak tegas pasukan cyber yang membuat resah masyarakat di dunia maya.
Menurutnya, tindak tanduk pasukan cyber ini sudah meresahkan, merusak demokrasi dan bisa menyebabkan diistegrasi bangsa dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat.

"Polri harus mengambil tindakan tegas karena pasukan cyber yang sudah meresahkan. Tindak tanduk mereka menyebabkan keresahan, merusak demokrasi dan bisa menyebabkan diintegrasi bangsa.Ini membahayakan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Tantowi ketika dihubungi wartawan, Kamis (19/3).

Tantowi mengatakan Pasukan cyber ini jelas menjalankan praktek merusak demokrasi dengan cara yang tidak sehat dan intimidatif
" Mereka selalu mengeroyok orang dengan cara-cara yang kasar. Orang yang berpendidikan yang biasa berdikusi sehat pun menjadi malah meladeni mereka, bukan tidak bisa meladeni.Abis maki-maki orang mereka pun membuang sim card mereka.Lama kelamaan demokrasi pun mati dan kebenaran hanya milik pasukan cyber ini karena selalu membenarkan apapun yang dilakukan pemimpin," imbuhnya.

Menurut Tantowi Komisi I DPR rencana akan segera membahas ini dengan Menkominfo. Negara menurutnya harus hadir dalam hal ini dan tidak bisa dibiarkan.
DPR pun tegasnya akan merevisi UU ITE untuk membahas mengenai cyber sehingga kedepan tidak ada lagi akun-akun tidak jelas yang digunakan untuk mengadu domba anak bangsa.

"Hal ini sudah dibicarakan sejak menkominfo Pak Tifatul Sembiring. Penjualan simcard tak bisa sembarangan, harus meninggalkan kartu identitas untuk didaftarkan. Kalau simcard dibeli di pinggir jalan satu orang saja bisa punya 10 nomor.Kita tidak ingin membatasi kebebasan tapi kebebasan juga harus bertanggungjawab,"tandasnya. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Politisi Senayan Minta Gubernur Ahok Akhiri Perseteruan

JAKARTA (Berita): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tantowi Yahya meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera menghentikan perseteruan dengan DPRD DKI terkait dana siluman.

Hal ini disampaikan Tantowi menyikapi keluhan warga DKI Jakarta saat mengadakan pertemuan pada masa reses ke daerah pemilihan.

"Saat masa reses kedua ini saya menerima banyak keluhan dari warga DKI Jakarta tentang perseteruan Gubernur dengan DPRD DKI, Mereka meminta perseteruan tersebut segera diakhiri," jelas Tantowi saat jumpa pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/3).

Dia menuturkan, selain mengeluhkan perseteruan, warga juga khawatir pengesahan APBD DKI akan molor dan berimbas pada kurangnya pelayanan dari pemerintah provinsi dan dihentikannya berbagai anggaran untuk warga miskin.

"Jika APBD tak kunjung disahkan maka akan berimbas pada pelayanan warga," jelas Tantowi.

Politisi Golkar ini meminta agar Gubernur Ahok segera bekerja untuk rakyat dan menghentikan perseteruannya dengan DPRD.

"Perseteruan itu akan memecah konsentrasi Ahok. Mana mungkin Ahok bisa bekerja bila pikirannya terbelah. Karenanya, Ahok menghentikan polemik ini," katanya.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyayangkan, pernyataan Gubernur Ahok yang melontarkan kata-kata kasar saat tampil dalam tayangan langsung (live) di sebuah stasiun televisi swasta.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily menegaskan, lembaganya mengecam pejabat publik bicara kotor dan kasar di televisi yang menggunakan frekuensi milik publik.

"Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang. Malah juga disaksikan anak-anak dan remaja, Ini bisa menjadi contoh buruk," kata Lily.

Menurutnya, kasus seperti demikian merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Terlebih ada pejabat berbicara sangat kasar secara terbuka di lembaga penyiaran. Sebagai seorang pejabat, KPI justru berharap perilaku dan tutur kata bisa menjadi panutan tauladan bagi masyarakat. Kasus Ahok menjadi lebih berat lantaran mengemban tanggung jawab yang lebih berat pada masyarakat yang dipimpinnya.

"Jadi penggunaan kata-kata dan bahasa tidak bisa sembarangan terutama di ruang publik" ujar Agatha.

Sejatinya, kasus serupa harus menjadi pembelajaran bagi lembaga penyiaran lainnya jika ingin mengundang seorang pejabat atau narasumber menjadi pembicara. Serta memperhitungkan kemungkinan tersiarkannya kata-kata kurang pantas di ruang publik. (iws)

17.10 | 0 komentar | Read More

Hari ini Kepengurusan Yayasan Pencinta DANAU TOBA Periode 2014-2019 Dikukuhkan

JAKARTA ( Berita) Usai menggelar seminar sehari Save Lake Toba dengan sukses menampilkan pembicara kunci Menteri Hukum Dan HAM dan Penutup Manteri Kehutan dan LIngkungan Hidup, Selasa 17 Maret 2015 di aula Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta , maka Jumat (20/3), malam kepengurusan lengkap Yayasan Pencinta DANAU TOBA Periode 2014-2019 akan dikukuhkan di MS Hall, Jalan Minangkabau Timur, Jakarta

Menurut Aldentua Siringo ringo, yang dihubungi Berita, sebelum pengukuhan dan pelantikan Kepegurusan YPDT, akan digelar fragmen r bertajuk "Andung Ni Tao Toba (Ratapan Danau Toba) dan uning uningan ( musik tradisionil Batak). Melalui konser Kita harap ada kesadaran dan kepedulian untuk bersama sama secara terintegrasi menyelamatkan Danau Toba," ujar Aldentua Siringo-ringo.

Berikut susunan lengkap Kepengerusan Yayasan Pencinta DANAU TOBA Periode 2014-2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Pencinta Danau Toba No :001/SK/PBN-YPDT/XI/2014 adalah: Pembina Ketua. Drs. Inget Sembiring, Wakil Ketua: Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak
,anggota-anggota: Dr. Ir. H. Akbar Tandjung, Prof. Dr.-Ing. K. Tunggul Sirait, Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi, Dr. Master P. Tumanggor, Jansen H. Sinamo, Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM, Dr. Maruarar Siahaan, SH, Dr. Ir. Simon F. Sembiring, Dr. Junimart Girsang, SH., MBA.,MH., Pdt. Dr. Martin L. Sinaga, Ferederick Siahaan, Drs. Adian Silalahi, Drs. Poltak M. Sirait, MBA

Pengawas : Ketua Mayjen TNI (Purn) R. K. Sembiring Meliala, Wakil Ketua Pdt. Gomar Gultom, STh., MTh., Sekretaris: Drs Jerry R.H. Sirait, Anggota Monang Sianipar, Laksma TNI (Purn) Dr. Bonar Simangunsong, SE., MSc., Maulina Regina Schulz Siahaan, Sabar Lumban Gaol, SH., Hamidin Pakpahan, Milton Hasibuan,SH., MH, Halomoan Sirait

Ketua Umum: Drs. Maruap Siahaan, MBA, Wakil Ketua Umum Baltasar Tarigan, SE, Ir. August Tumanggor, MT, Ir. Jaya Damanik, MM, MBA, Dr. Ir. Maurits Pasaribu, MSc. Ketua Departemen Pengkajian Dan Kerjasama Antar Lembaga, Ir. Ellisa Lumbantoruan,Wakil Ketua Ir. Baginda Siahaan, Ketua Departemen Pengelolaan Danau Toba dan Kawasannya (Lake Toba Watershed management), Ir. Marojahan Doloksaribu,M.Eng. Wakil Ketua Dr.Ir. Sapta Putra Ginting, Ketua Departemen Infrastruktur Dan Perumahan Rakyat Ir. Ojahan Hutajulu, Wakil Ketua Ir. Tamba Sihombing, Ketua Departemen Pendidikan, Sains dan Lingkungan Hidup: Ir. Lumumba Sirait, Wakil Ketua Sahat F. Siahaan,SE, Ketua Departemen Budaya dan Nilai-nilai Adat Suhunan Situmorang,SH, Wakil Ketua Saut Poltak Tambunan,SE.,MM, Ketua Dept Pertanian Berkelanjutan, Perikanan dan Kehutanan Ir. Haposan Panjaitan, Wakil ketua Ir. Texin Sirait, MM, Ketua Departemen Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Ir. Mardi FN Sinaga,MBA, Wakil Ketua Ir. Tumpal Hutajulu, Ketua Departemen Ekonomi, Energi Dan Kesejahteraan Sosial Ir. Walden R. Bakara, MBA,Wakil Ketua: Ir. Edison Sihombing, Ketua Departemen Teknologi Informasi Dan Komunikasi : Ir. Kristofel Sirait, Wakil Ketua Ir. Jonathan Hasugian, Ketua Departemen Hubungan Internasional Ir.Martua Thomas Sirait, MSc, Wakil Ketua Ir. Alimin Ginting, MSc, Ketua Departemen Hukum Dan Agraria Sandi Silalahi, SH.,MH, Wakil Ketua Aldentua Siringo-ringo, SH, MH, Sekretaris Umum Andaru Satnyoto, SIP, MSi, Sekretaris Berry Purba, SH.,MH., Sekretaris Edwin P. Damanik, SE, Sekretris Dra. Arta P.Sinamo,MA, Sekretaris Pdt. Marihot Siahaan, STh. Sekretaris /Sekretaris Eksekutif Jhohanes Marbun, S.S., Bendahara Umum Ir. Harli Sibarani, MBA, Tiarma Silaban, SE. MM, Ir. Luter P. Munte, Dra. Yuniwati R. Sirait.

Personalia Departemen/ Kelompok Kerja Ahli Pengurus YPDT Masa Bakti 2014 – 2019 yakni Departemen Pengkajian dan Kerjasama Antar Lembaga Dr. Henry Lumbantoruan, Alex ander Barus, Dr.David Ketaren, Ir.Erwin Tobing, Irjen Pol (Purn). Drs.Hendry Sinuraya, Drs. MM. Maruhum Batubara, Dr.
Sagom Tambun, Laksdya TNI (Purn.), Departemen Pengelolaan Kawasan Danau Toba (Lake Toba Watershed Management) Budi Situmorang, Ir.MSc, Dr.Hari Sinulingga, Johannsen Silalahi, Ir. MSc, Dr.Uras Siahaan, Prof. Dr. Rer.nat.Parluhutan Manurung, Ir.Samsir Simanjuntak, Ir.Valentino Barus, Drs. MM.Sudung Marihat Siahaan, Ir.Lisman Manurung, Dr. MSi.

Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat; Henry David Simanjuntak, MSc, Lily Sianipar, Ir. Miller Banurea, Drs. Panal Banjarnahor-Marbun , Ir.Pinondang Simanjuntak, ST. MT. Robin Tampubolon, Ir.Victor Sirait, Ir. Nesar Hutabarat Mariocto Sihombing, Ir. Jonny Siregar, Ir. Departemen Lingkungan Hidup, Sains dan Pendidikan, Alamta Singarimbun, Prof.Dr.Togar Simatupang, Prof. Dr.Pdt. Japanen Nababan, MTh. Mangatas Situmorang, Dr. Djasarno M. Gurning, .Ir.MSc.
Marihot Hutahaean, Ir. SPsi Nikolas Simanjuntak, Drs., MSi. Parsaoran Siahaan, MSc. Dr. Ita Siregar, Dra Parlindungan Pardede, SPd.,M.Hum. Binur br.Panjaitan, MPd. Dr. Jopie Rory,SH.,MH. Kerdid Simbolon, SPd.,MPd. Tigor Tampubolon , Jannus Simanjuntak, Ir., SH. Aderson Situngkir, Drs, MSi. Departemen Pertanian Berkelanjutan, Perikanan Dan Kehutanan Edward T. Napitupulu, Dr. Ir. Gilbert Sinamo, Ir. Halomoan Sibarani, Ir. Martua Sirait, Ir. MSc. Ph.D. Saut Hutagalung, Dr.Ir.
Goklas Nababan, Ir. Togu Sitorus, Ir. MM. Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ir Haris Simanjuntak, Elisa Sinaga, Edward P. Sirait, Drs. Erika Lamria R. Pardede, Dr. Ir. Erlan Sibuea, Ir. Helmina Br.Sinaga, CRM. Erlan Sibuea, Ir. Adelbert Sinaga, Togap Simangunsong, Ir. MSc. Bernhard Sinaga,Mangisi Sihombing
Sabar Situmorang, SE, Fritz Simatupang, Meylan Sirait, SS.Trisnayanti Pardede

Departemen Budaya dan Nilai-Nilai Adat Hotman Siahaan , Prof. Dr., Marihot Siahaan, STh, Pdt, Jhony Sianipar, Drs. Dohar Pakpahan,, Ir. MSc. Bishop (Emiritus) Datubara, Johanes Marbun, SS. Harison Napituplu, Ir, MM. Ordani Simbolon. Departemen Ekonomi, Energi dan Kesejahteraan Sosial; Charles Bahler Purba, Dr.Hatta Simanjuntak, Ir. Pardi Banjarnahor, Ir. Posman Sibuea, Prof. Dr.Ir. Rudy Simanjuntak, Dr. SPOg. Sahat Sihombing, Ir. Sereida Tambunan,S.IP, Shynta Dewiyanantogo, Dr. Sidin Manik,SE. Marusaha Lumban Gaol, Dr. Mahar A. Sembiring Lamria br. Sirait Berlin Situngkir, Drs., MBA, Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi
Contina Siahaan, SH.,MH. Hasudungan Sirait, Drs., Hebron Siregar, SE, Hotben Lingga, SS Fil.MM, Johnery Pandiaarco Antonio Carnegie Sinamo, S.Kom.Suhardi, Dr.Ir. Timbul Siahaan, Dr. Monang Sirait, SE, MM Richardo Situmorang,Ir. Septian Sakti Simanjuntak, Dion Simangunsong Reza Hafif

Departemen Hubungan Internasional; Berlin Sembiring, Manerep Pasaribu, Dr. Mario Siahaan,MSc. Nelson Barus, Victor Silaen, MA., Dr. Osmar Tanjung, MA.
Panusunan Simanjuntak Partogi Pangaribuan, Dr. Rekson Silaban, SE.
Departemen Hukum dan Agraria Daniel Yusmik P.Foekh, SH.MH., David Tobing, SH.,MH. Haposan Napitupulu, Ir.Dr. Mompang Panggabean, SH. MH. Dr.
Robert Paruhum Siahaan, SH , Ronsen Pasaribu, SE.,SH, MH. Dr. Sahat Damanik, SH.,MH. Vera Riamona Samosir, SH., MH. Itamari Lase, SH., MH.
Fredy Purba, SH. Alfra Girsang, SH, Artje Tuhupeirory, SH.,MH. Oskar Simanullang, Ir. SH., MT, MH.

Perwakilan Daerah (Sumatera Utara) Prof.Dr. Ramlan Silaban* Pahala Sirait, Dr. Sebastian Hutabarat, Ir. Pdt. Jamilin Sirait, MTh,Dr. Tigor Siahaan, Vera Situmorang, Ir. Perdana Ginting, Ir. MSi Jonathan Tarigan, Ir. Jamidin Manurung, Drs. Apt. MM Halomoan Tobing, Ir. MM. S.I .S. Sihotang, Drs. MM. Halomoan Tobing, Ir. MM
Ricson Simarmata, Ir.MSc. Horas Sitompul, SE. Djisman Lubis, Drs., MM. Robert Sirait, Apt., MSi,Dr. Marika Silitonga, S.IP. Laden Marbun, SH, Gita Manurung, Ir.
Jhonny Sinaga,SH., MH, Tonggam Sirait, Thomas Heinle, Ratnauli Gultom

Perwakilan Luar Negeri; Gindo Tampubolon, ( Kawasan UK / Great Britain) Romulus Godang , Prof. Dr. (Kawasan Amerika Serikat), Teruna Siahaan, Prof. Dr. (Kawasan Amerika Serikat), Hanna H.W.Sibarani, STP.,M.Biotech. ( Canberra Australia), Kristin Vizette Br. Sipayung (Kawasan Amerika Serikat), Masao Sinulingga ( UK/Kawasan Eropa Barat), Charles Siahaan ( Singapura/Asia).(aya)

17.10 | 1 komentar | Read More

Kisruh Berkepanjangan Partai Golkar Disebabkan Ketidakrasional Pemerintahan

JAKARTA (Berita) Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan kisruh berkepanjangan yang terjadi di Partai Golkar saat ini disebabkan oleh ketidakrasional pemerintahan .
Ketidakrasional itu membawa dampak pada semua unsur pemerintahan dalam bersikap dan mengambil tindakan.
"Ini kan semua dimulai dari pemerintah yang mengambil sikap dan tindakan yang tidak rasional. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga kartu yang langsung dieksekusi dan tidak dibicarakan dengan DPR, padahal pemerintah seharusnya membicarakannya terlebih dahulu dengan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dalam anggaran. Itu tidak dilakukan, dan dari sinilah mulai kekacauan demi kekacauan," ujar Tantowi Yahya, ketika dihubungi, Rabu (18/3).
Persetujuan DPR diperlukan karena sebagai wakil rakyat, anggota DPR berhak tahu , apalagi program tiga kartu itu membutuhkan pembiayaan negara.

Ketidakrasionalan pun menurut Tantowi bersambung lagi, dimana pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya harga BBM dunia. Berbagai desakan masyarakat agar pemerintah membatalkan keputusannya, pun tidak didengarkan dan pemerintah juga jalan sendirian.

"Ketidakrasional ini berlanjut lagi ketika Jokowi sebagai Presiden meminta persetujuan untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan kemudian disetujui oleh DPR, namun Jokowi batal melantik Budi Gunawan, dan ujung-ujug menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai pengganti calon Kapolri,," paparnya.
Ini pun, tegas Tantowi, belum berhenti karena setelah grasi ditolak, enam terpidana mati kasus narkoba yang seharusnya langsung bisa dieksekusi, kemudian ditunda tanpa alasan yang jelas.
Yang paling mutakhir adalah masalah Golkar. Munas Bali yang diikuti semua DPD I dan DPD II dan tidak ada satupun yang berhalangan, justru tidak diakui pemerintah.
" Jadi ketidakrasionalan yang dibuat pemerintah, mengakibatkan hubungan antar lembaga juga kisruh.Semakin hari semakin tidak rasional," tandasnya. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

YPDT Serukan Penyelamatan Danau Toba

JAKARTA (Berita) Melalui seminar nasional, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menyerukan penyelamatan kawasan Danau Toba. Ketua Panitia seminar nasional Save Lake Toba Aldentua Siringo-ringo, SH., MH, mengatakan YPDT berharap seminar ini menjadi momentum yang dapat menghasilkan pemikiran pemikiran kongkrit dan menggugah kesadaran kita bersama untuk bergerak melakukan upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian kawasan Danau Toba.

Danau Toba merupakan kaldera hasil letusan gunung api raksasa (supervolcano) yang menjadi ikon pariwisata Danau Toba, juga harus kita usahakan bisa masuk UNESCO, ujar Aldentua Siringo-ringo, Selasa (17/3) saat menyampaikan laporannya pada pembukaan seminar nasional sekaligus pengukuhan dan pelantikan pengurus YPDT periode 2014-2019, di aula Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta Timur.

Alden menekakan bahwa , keberadaan Geopark Kaldera Toba sangat penting bagi kelestarian alam. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menerbitkan residen (Perpres) No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Nasional Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, ujar Aldentua Siringo-ringo.

Dalam seminar sehari dengan tema. Save Lake Toba: Kajian Kritis Menuju Integrasi Program Penyelamatan Danau Toba,". Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutan tertulisnya dibaca
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ahmad M. Ramli, mengatakan Amanat Peraturan Emerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayyah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya pada tahun 2010-2014.

Amanat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Hal ini, menurut Laoly, menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam merespon betapa pentingnya usaha dan program penataan dan pelestarian kawasan Danau Toba sebagai anugerah Tuhan serta sebagai salah satu daerah yang pantut menjadi keajaiban dunia.
Oleh karena itu,Menkumham mengajak semua stakeholder Kawasan Danau Toba turut serta memperhatikannya.

Sementara Ketua YPDT , Maruap Siahaan, meminta pemerintah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba dengan konsekuen, untuk menjadikan Danau Toba kawasan strategis nasional.

YPDT, jelas Maruap Siahaan juga mendukung penuh pengusulan Geopark Kaldera yang merupakan warisan dunia menjadi anggota Glaobal Geopark Networking Unesco .

Karenanya, Maraup mengajak semua pihak untuk menghargai hak dan martabat masyarakat yang bermukim di Kawasan Danau Toba serta menghentikan segala bentuk perusakann lingkungan hidup, adat dan budaya.

" Kita semua perlu bergandeng tangan untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba," ujar Maruap Siahaan
Dalam seminar sehari dengan tema. Save Lake Toba: Kajian Kritis Menuju Integrasi Program Penyelamatan Danau Toba," menampilkan pembicara antara lain Dr. Budi Situmorang (Direktur Tata Ruang Kementrian PU dan Perumahan Rakyat RI), Dr. Maruarar Siahaan, SH (Rektor UKI /Mantan Hakim MK), Dr. Parluhutan Manurung Dr. R.E. Nainggolan (RE Foundation)
Iwan Sutrisno (Kadin DKI) Ir. Elisa Lumbantoruan, Franky Sibarani (Kepala BKPM RI), Annette Horschmann (Pengelola Hotel): Monang Sianipar (Toba Dream), Pdt. Nelson Siregar, S.Th. (KSPPM), Henky Manurung (Kasubdit Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata RI) dan Moderator masing masing Aldentua Siringo-ringo, SH., MH, Rismawati Simarmata (Ketua DPRD Samosir) dan Dr. Maurits Pasaribu, M.Sc (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI terima Panitia Hari Raya Nyepi

JAKARTA (Berita) Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima audiensi panitia perayaan Hari Raya Nyepi yang dipimpin oleh Mayjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC M.Sc., selaku Ketua Panitia Nasional Perayaan Nyepi Tahun Saka 1937, didampingi oleh Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma, bertempat di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1937 jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2015, mengangkat tema "Penyucian Diri dan Alam Semesta Menuju Peningkatan Kualitas Kerja". Sebagaimana hakekat menyambut datangnya tahun baru, maka hakekat Nyepi adalah melakukan refleksi dan introspeksi (mawas diri) terhadap perjalanan kita selama satu tahun terakhir sebelum memasuki tahun yang baru. Dengan harapan, apa yang dicapai pada tahun yang akan datang harus lebih baik dari tahun yang lalu.

Dalam audiensinya, Mayjen TNI I Gede Sumertha menyampaikan bahwa, melalui peringatan Hari Raya Nyepi diharapkan dapat mengimplementasikan Tri Hita Karana yaitu tiga hubungan keseimbangan yang harmonis antar manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia dan antar manusia dengan lingkungan, sehingga dapat tercipta dunia yang damai dan ajeg.

"Umat Hindu di seluruh Nusantara, tahun ini akan melakukan upacara penyepian pada tanggal 21 Maret 2015 dalam rangka memperingati Tahun Baru Saka 1937. Sepi, hening, dan kosong adalah kosa-kata yang selalu diungkapkan dalam menggambarkan suasana Nyepi", kata Mayjen TNI I Gede Sumertha.

Berbekal semangat nilai tersebut umat Hindu Dharma berkewajiban melaksanakan dharma Agama dan dharma Negara, untuk tidak tergoyahkan bersama-sama komponen bangsa lainnya menjaga kerukunan dan kedamaian, sehingga terwujud harmoni nusantara dan pembangunan bangsa dapat berjalan sebagaimana mestinya. (rel/aya)

17.10 | 0 komentar | Read More