Jakarta ( Berita ) : Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit RAPBN Perubahan 2015 akan ditekan hingga di bawah dua persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit pada 2014.
"Defisit anggaran 2015, maksimum dua persen. Jadi, otomatis bukan hanya penerbitan surat berharga negara yang nantinya akan terpengaruh, namun secara keseluruhan untuk struktur utang pemerintah," katanya di Jakarta, Senin [05/01].
Ia menjelaskan evaluasi akan dilakukan terhadap manajemen utang, terutama terkait rencana penerbitan obligasi maupun pinjaman dari lembaga multilateral, serta kemungkinan pemanfaatan sumber pembiayaan dari dalam negeri.
Pembenahan struktur pembiayaan ini, lanjut dia, dilakukan dalam menyikapi kondisi pemulihan perekonomian di Amerika Serikat, yang berarti The Fed segera menyesuaikan suku bunga acuan paling lambat pada akhir 2015.
"Tingkat bunga naik diperkirakan 100 basis poin pada akhir 2015. Konsekuensinya, saya ingin mengurangi defisit untuk mengatasi ketidakpastian. Pembiayaan yang besar nantinya berasal dari domestik, tidak lagi asing, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya 'sudden reversal'," kata Bambang.
Dengan pemanfaatan sumber pembiayaan domestik melalui penerbitan instrumen yang bisa mendukung peningkatan jumlah investor pasar finansial, lanjut dia, maka kondisi pasar keuangan tidak rentan terhadap berbagai tekanan eksternal.
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran periode 1 Januari-31 Desember 2014 telah mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB yang sedikit lebih rendah dari target APBN Perubahan.
Defisit anggaran yang berada di bawah target tersebut disebabkan kelebihan pembiayaan anggaran dari penerbitan surat berharga negara serta penerimaan perpajakan pada 2014 yang tidak optimal.
Secara keseluruhan, defisit anggaran tahun 2014 berasal dari realisasi pendapatan negara Rp1.537,2 triliun atau 94 persen dari target Rp1.635,4 triliun dan belanja negara Rp1.764,6 triliun atau 94 persen dari pagu Rp1.876,9 triliun.
Realisasi Defisit Anggaran Capai Rp227,4 Triliun
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi defisit anggaran yang tercatat hingga 31 Desember lalu mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB, sedikit lebih rendah daripada target yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2014.
"Defisit anggaran di bawah batas target 2,4 persen, dan menyebabkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp19 triliun," katanya dalam jumpa pers perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-Perubahan 2014 di Jakarta, Senin.
Bambang menjelaskan bahwa defisit anggaran yang berada di bawah target ini, disebabkan karena adanya kelebihan pembiayaan anggaran dari penerbitan surat berharga negara meskipun penerimaan perpajakan tidak mencapai optimalisasi.
"Terjadi kelebihan pembiayaan dalam negeri hingga 102,7 persen sehingga defisit masih bisa sedikit ke bawah. Akan tetapi, ini belum final karena masih bisa berubah sampai pertengahan Januari. Realisasi final masih menunggu hasil LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)," ujarnya.
Defisit anggaran yang mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.537,2 triliun atau 94 persen dari target Rp1.635,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.764,6 triliun atau 94 persen dari pagu Rp1.876,9 triliun.
Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp1.246,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp390,7 triliun atau 101 persen dari target Rp386,9 triliun.
"Pencapaian penerimaan perpajakan dipengaruhi melambatnya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, perlemahan impor dan penurunan harga sawit (CPO) di pasar internasional," ujar Bambang.
Bambang mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan adanya tambahan penerimaan, terutama dari pajak nonmigas yang belum tercatat dalam realisasi, agar mampu mendekati target Rp988,5 triliun meskipun realisasi baru mencapai Rp894,5 triliun atau 90,5 persen.
"Pajak nonmigas akan diupayakan mendekati Rp900 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang mengalami 'shortage' karena terjadi kenaikan restitusi pajak yang luar biasa, terjadi di hampir seluruh kantor wilayah Ditjen Pajak," katanya.
Dari realisasi belanja negara, kata dia, penyerapan belanja pemerintah mencapai Rp1.190,8 triliun atau 93 persen dari pagu Rp1.280,4 triliun dan transfer ke daerah telah mencapai Rp573,8 triliun atau 96,2 persen dari pagu Rp596,5 triliun.
"Penyerapan belanja pemerintah pusat dipengaruhi upaya peningkatan efisiensi belanja kementerian negara atau lembaga, termasuk penghematan perjalanan dinas dan paket rapat akhir tahun 2013 serta pengendalian belanja non kementerian negara atau lembaga," jelas Bambang.
Realisasi belanja subsidi energi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir belum melebihi pagu, untuk subsidi BBM baru mencapai Rp240 triliun atau 97,4 persen dari pagu Rp246,5 triliun, dan subsidi listrik Rp101,8 triliun atau 98,1 persen dari pagu Rp103,8 triliun.
"Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 ternyata dapat mengendalikan realisasi subsidi BBM sehingga tidak melebihi pagu subsidi energi yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2014," katanya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan mampu melebihi target dan membantu menekan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan 2014, yaitu telah mencapai Rp246,4 triliun atau 102 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp241,5 triliun. (ant )
