MEDAN (Berita): Tokoh nasional yang juga mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-13 periode 2000-2005 Syafii Maarif mengungkapkan, kinerja Jokowi-JK baru empat bulan saat ini, belum dapat diukur dari sisi kinerja. Oleh karenanya ia meminta masyarakat jangan terlalu cepat bereaksi atas kondisi ini."Kita hanya berharap kritik masyarakat didengarkan oleh pemerintah. Seorang presiden dan wakil presiden harus mau memasang telinga ke bumi," kata Maarif dalam seminar bertajuk "Kebangsaan Pada Era Jokowi-JK" di Perpustakaan Digital Universitas Negeri Medan, Rabu (8/4).
Dia menilai Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh. Hanya perlu diarahkan dan di satu sisi pemerintah kurang paham mau dibawa kemana bangsa ini. Diakuinya, tak bisa dipungkiri bahwa angka kemiskinan di negeri ini semakin mengerikan. Salah satunya karena prilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) para elit.
Apalagi penegakkan hukum yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas, membuat makin kacaunya tata sosial ekonomi masyarakat. Kata kunci untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian carut marut ini, dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) melalui kecintaan akan Tanah Air. Rasa nasionalisme, patriotisme dan idealisme harus tetap dipelihara.
Maarif yang didaulat sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan, selain kemiskinan akibat praktik KKN, persoalan lain yang dihadapi bangsa ini ialah kurangnya rasa keadilan. "Dari data yang ada, kemiskinan di negeri ini memang sangat mengerikan. Korupsi memiskinkan bangsa ini. Begitu juga dengan tidak adanya rasa keadilan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap masyarakatnya," ujar pria yang kini berusia 80 tahun ini.
Oleh karenanya, menurut Maarif, korupsi harus dilawan dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Mengacu pada tema seminar, Maarif mengakui sejak kepemimpinan Jokowi-JK belum banyak terjadi perubahan. Terutama pada konteks kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum.
Padahal menurut dia, masyarakat begitu berharap keduanya mampu membuat berbagai terobosan yang lebih meyakinkan bahwa Indonesia itu padu dan bersatu. Maarif kemudian menggarisbawahi, bahwa upaya mewujudkan persatuan bangsa itu dengan meminimalisir pengaruh asing. Sebab menurutnya Indonesia selama ini masih berada dalam cengkraman asing.
"Anehnya, asing itu memakai anak-anak negeri kita. Untuk itu kualitas kita harus ditingkatkan, SDM kita harus diperbaiki agar tidak mudah dipengaruhi, dan Kebanggaan sebagai bangsa harus dimunculkan," tegas pria kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat ini.
Selain Syafii Maarif, dua pembicara lain yaitu Antropolog Unimed Prof Usman Pelly dan Rektor UIN Sumut Prof Nur Ahmad Fadhil Lubis, juga mengulas seputar pentingnya karakter SDM dalam prospek kebangsaan. Menurut keduanya, rasa keadilan dan prilaku korup benar-benar menggerus integritas bangsa ini termasuk individualnya.
"Dua faktor kenapa Indonesia selalu bergejolak dan terus berkonflik. Pertama kesederajatan dan kedua keadilan. Pemerintah belum jelas melakukan kedua faktor tersebut, terutama dalam dunia pendidikan," ujar Usman Pelly.
Menurut Pelly, ada tiga pesan konstitusi (UUD 45) yang merupakan perintah langsung kepada penguasa. "Pertama ialah mencerdaskan kehidupan rakyat, mensejahterahkan kehidupannya, dan untuk itu bumi, air, dan kekayaan alam yang ada dikelola untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya," sebutnya.
Ketiga perintah ini sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang harus dilaksanakan pemerintah secara sinergi. "Seseorang atau sekelompok orang tidak mungkin mensejahterahkan kehidupannya apabila dia tidak cerdas, beradap dan berpendidikan, begitu juga bagaimana mereka akan mengelola kekayaan alam dan sumber-sumber daya lainnya apabila dia tidak cerdas, bagaimana memperketat nasionalisme dan tantangan global," paparnya.
Selanjutnya Pelly menjelaskan soal otonomi setengah hati. Menurutnya, salah satu fenomena yang menonjol setelah jatuhnya orde baru (Orba), ialah munculnya otonomi daerah. Dalam UU Otonomi Daerah, sebutnya, terdapat keganjilan otonomi daerah itu diberikan kepada daerah tingkat II (kab/kota, bukan provinsi).
"Sebagian besar anggota DPR khawatir kalau otonomi diberikan ke provinsi, itu artinya selangkah lagi Indonesia akan menjadi federasi. Kalau sudah federasi maka selangkah lagi akan memisahkan diri (balkanisasi). Karena kekhawatirkan itu, otonomi saya sebut "setengah hati". Kalau diamati UU itu tidak banyak yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola keuangan yang diperoleh," jelasnya.
Guru Besar USU ini menyebut, prospektif pembangunan kebangsaan pada era sebelum Jokowi-JK lebih bayak berkutat pada slogan, perlambangan dan retorika belaka. Suksesi kekuasaan yang silih berganti, tidak dirasakan oleh daerah sebagai kemajuan politik pembangunan nusantara secara integral yang mempersatukan bangsa.
"Perspektif logika perencanaan Jokowi sangat menjanjikan. Pembangunan maritim yang dijadikan blueprint utama, infrastruktur, migas, pertanian, industri hilir dan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas. Rakyat yang tersingkir selama ini, seperti nelayan, petani dan pedagang pinggiran kota (PKL) seakan mendapat mimpi baru.
Apalagi pemerintah katanya ingin menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan baik," papar Pelly. Tetapi, lanjutnya, realisasi rencana tersebut masih terus tersendat-sendat, seperti mobil grobak yang didorong mendaki bukit yang terjal. "Masyarakat menanti 100 hari pertama, kedua Jokowi terus tersadung dalam berbagai politik," cetusnya.
Sementara itu, Nur Ahmad Fadhil Lubis menambahkan, bicara bangsa sama artinya bicara identitas. Di mana artinya, dalam kajian ilmu sosial tergantung pada kerangka kontektual. Dia mengatakan, perlunya seluruh elemen membangun semangat kebangsaan. Dan ia berharap pemerintahan kali ini bukan orang yang gampang disogok. "Sebab masalah integritas adalah masalah karakter," ujarnya.
Seminar yang dimoderatori Rektor Unimed Prof Ibnu Hajar Damanik itu dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan. Para peserta tampak antusias mengikuti acara itu, dengan bayaknya lontaran pertanyaan seputar kepemimpinan Jokowi-JK. (aje)
Anda sedang membaca artikel tentang
Kinerja Jokowi – JK Belum Dapat Diukur
Dengan url
https://kasihinfopenting.blogspot.com/2015/04/kinerja-jokowi-jk-belum-dapat-diukur.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kinerja Jokowi – JK Belum Dapat Diukur
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kinerja Jokowi – JK Belum Dapat Diukur
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar