Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Hizbut Tahrir Ajak Media Kampanyekan Syariat Islam

Written By Unknown on Jumat, 17 April 2015 | 17.10

Jakarta ( Berita ) : Gerakan Islam Hizbut Tahrir mengajak media massa untuk mengampanyekan penerapan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perempuan.
"Selama ini telah terbentuk mitos-mitos di media massa liberal tentang perempuan dan syariat serta telah menyudutkan Islam," kata Direktur Divisi Muslimah pada Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir, Dr. Nazreen Nawaz, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat [17/04] .
Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi serangan dari para politisi sekuler, feminis, dan berbagai media liberal atas hukum-hukum sosial Islam seperti mengenai busana perempuan, poligami, hukum waris, pemisahan gender serta hak dan kewajiban pernikahan dalam Islam.
Menurut Nazreen opini buruk yang tersebar di berbagai media massa mengenai hal-hal tersebut telah mendiskreditkan syariat Islam sehingga muncul tanggapan-tanggapan miring di masyarakat yang menyatakan bahwa Islam merendahkan dan menindas perempuan.
"Semua ini telah menciptakan banyak ketakutan terhadap Islam, seperti apa status perempuan di bawah kekuasaan Islam di masa mendatang," ujar Nazreen, seraya menambahkan ketakutan tersebut bahkan dialami oleh kaum Muslimin sendiri.
Dia mengatakan media massa, terutama di negeri-negeri Muslim, harus membongkar kebohongan-kebohongan yang telah disuarakan media massa sekuler dan liberal tentang hukum-hukum Islam.
Nazreen menjelaskan sebuah penelitian sejarah terhadap 10.000 catatan pengadilan Khilafah Utsmani (pemerintahan Islam di Istanbul, Turki [1299 - 1924]) pada 1970-an telah dilakukan oleh seorang profesor Amerika Serikat, RC Jennings.
Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perempuan di masa tersebut menggunakan pengadilan secara teratur untuk mempertahankan hak-hak pribadi dan hak milik mereka.
Para perempuan juga dilindungi dari tindak kekerasan dan pernikahan paksa serta mendapatkan jaminan finansial dari suami dan keluarga mereka.
"Mereka juga memiliki hak ekonomi yang sama dengan kaum laki-laki termasuk hak untuk membeli dan menjual properti, menjalankan bisnis, membuat kontrak dagang, menginvestasikan kekayaan mereka, dan memegang posisi manajerial dalam bisnis yang dijalankan orang lain," jelas Nazreen.
Dia menegaskan narasi buruk tentang Islam yang disampaikan oleh media massa sekuler justru menunjukan kebohongan mereka. "Kami menyeru semua insan media untuk menciptakan masa depan yang positif, aman dan bermartabat bagi perempuan dengan membongkar kebohongan tentang Islam dan menyuarakan kebenaran Islam," kata Nazreen.

Islam Menyelamatkan Perempuan Dari Eksploitasi
Penerapan syariat Islam melalui institusi negara Khilafah Islamiyah akan menyelamatkan seluruh kaum perempuan dari kemiskinan, kekerasan, dan eksploitasi ekonomi, kata Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah.
"Perempuan di dunia kini menghadapi persoalan yang kompleks dan memilukan akibat sistem kapitalisme yang berdampak pada kemiskinan global dan eksploitasi terhadap perempuan untuk menghasilkan pendapatan negara," kata Iffah Ainur Rochmah di Jakarta, Jumat [17/04].
Dia menambahkan ekonomi kapitalisme menyebabkan kekayaan hanya berada di tangan segelintir orang sementara jumlah kaum papa di dunia semakin bertambah. Dengan alasan meningkatkan pendapatan negara dan menyejahterakan masyarakat, kaum perempuan dieksploitasi secara fisik walaupun harus mengorbankan kehormatan dan mengabaikan peran utamanya untuk mengasuh dan mendidik generasi.
"Kemiskinan akibat kapitalisme memaksa para perempuan ikut dalam arus eksploitasi ekonomi," kata Iffah, seraya menambahkan hal tersebut telah menurunkan berbagai permasalahan sosial lainnya terutama terjadinya degradasi kualitas generasi manusia.
Menurut Iffah ada tiga masalah utama yang dialami perempuan di dunia saat ini yakni kemiskinan, kekerasan, serta tidak terjaminya hak politik perempuan. Dia menjelaskan Islam merupakan jalan keluar bagi permasalahan perempuan karena mengintegrasikan sistem politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sosial.
Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi dan sirkulasi kekayaan secara adil dan efektif. Salah satunya dengan melarang riba atau bunga bank dan pemilikan barang-barang yang dibutuhkan bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
"Dengan cara seperti ini negara akan mempunyai dana melimpah untuk membiayai pendidikan publik, layanan kesehatan serta layanan publik lainnya secara berkualitas," kata Iffah.
Adapun untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan Islam memadukan sistem pendidikan untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari dorongan berbuat kejahatan.
Ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi maka Islam akan menghukum tegas pelaku tindakan tersebut sesuai syariat.
"Mengenai hak politik perempuan, syariat Islam mengatur agar perempuan berperan dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar atau menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran," ujar Iffah. Bukti bahwa Islam dapat menyelematkan kaum perempuan sekaligus generasi manusia hanya dapat dilihat jika Islam diterapkan secara sempurna dan lengkap, tambahnya. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siapkan Pesawat Angkut Peserta KAA

Jokowi a
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Wakil Menlu A.M. Fachir (kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4). Rapat tersebut membahas persiapan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan finalisasi pidato presiden. ( ant/Widodo S. Jusuf )

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah menyiapkan tiga hingga empat pesawat udara milik PT Garuda Indonesia untuk mengangkut sejumlah peserta peringatan KAA dari Jakarta ke Bandung.
"Nanti kita siapkan pesawat Garuda, ada empat, mungkin tiga karena ada beberapa kepala negara yang membawa pesawat pribadi," kata Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan di Istana Negara Jakarta, Jumat [17/04]. Luhut menyebutkan ada empat atau lima kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan membawa pesawat pribadi. "Sampai kemarin ada empat, mungkin hari ini lima," katanya.
Ia mengaku parkir pesawat dalam rangka kegiatan peringatan KAA merupakan masalah tersendiri yang memerlukan perhatian. "Nah itu sekarang kita lagi 'pusing' untuk ngatur parkir pesawatnya dan take off serta landing, tapi lagi diatur oleh teman-teman TNI-AU," katanya.
Menurut Luhut, pada Sabtu akan ada gladi bersih persiapan KAA di Jakarta mulai dari Bandara Halim Perdanakusumah hingga Jakarta Convention Center. Ia menyebutkan hingga Jumat pagi 31 kepala negara dan kepala pemerintahan sudah konfirmasi hadir dalam acara itu baik raja, kepala negara maupun perdana menteri dan lainnyam
Mengenai pertemuan bilateral, ia menyebutkan ada 18 pertemuan yang semuanya berlangsung di Jakarta. Ia juga menyebutkan dari Jakarta ada juga pemimpin KAA yang menggunakan mobil ke Bandung.
"Presiden Jokowi malam hari akan pake mobil dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan kalau saya tidak keliru dengan Brunei," katanya. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Jenderal Badrodin Haiti Resmi Jabat Kapolri

Kapolri a
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) dan Isteri Ny. Tejaningsih Haiti (kedua kiri) usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4). ( ant/Widodo S. Jusuf )

Jakarta ( Berita ) : Jenderal Polisi Badrodin Haiti resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat [17/04].
"Saya bersumpah akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia dan akan memegang rahasia yang menurut sifat atau menurut perintah harus dirahasiakan," kata Badrodin dalam acara pelantikan yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden tentang pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
Selanjutnya, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi dan penandatanganan berita acara pengangkatan Jenderal Polisi Badrodin Haiti disaksikan oleh sejumlah saksi. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat.
Jangan Lupakan Shalat
Istri Calon Kapolri terpilih Hj Ningsih Badrodin Haiti mengingatkan suaminya untuk tidak melupakan shalat saat menjabat sebagai Kapolri. "Saya selalu menyampaikan pesan ini kepada Bapak dan anak-anak saya," kata Hj Ningsih sebelum pelantikan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Istri Kapolri menyatakan hal itu ketika ditanya apa dukungan keluarga terutama istri agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik dan lurus.
Istri Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mempercayakan jabatan sebagai Kapolri. "Ini merupakan karir tertinggi di Polri," katanya. Ia juga meminta didoakan agar suaminya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kejahatan Konvensional Mendesak Ditangani
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat merupakan masalah mendesak yang akan segera ditangani Polri. "Yang mendesak perlu ditangani terutama adalah kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat," kata Badrodin di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan kejahatan konvensional itu misalnya premanisme, pencurian motor, geng motor, begal dan lainnya. "Itu kejahatan konvensional yang kita upayakan dilakukan peningkatan dalam pencegahan," katanya.
Selain itu kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat misalnya korupsi, terorisme dan narkoba. "Narkoba kan juga menjadi prioritas. Bukan hanya korupsi, kemudian terkait ISIS. Kalau tidak ditangani serius akan menjadi ancaman ke depan," katanya.
Dalam kesempatan itu Badrodin juga menyatakan akan melaksanakan komitmen sesuai dengan visi misi yang sampaikan di DPR RI.
"Pertama memang secara internal kita harus meningkatkan soliditas personel Polri. Untuk itu saya harus konsolidasi untuk memberikan satu pandangan bahwa ke depan bahwa tantangan tugas kita masih cukup berat," katanya.
Sehingga secara internal Polri harus solid dan juga harus siap menghadapi tantangan ke depan. Menurut dia, apa yang menjadi komitmennya akan disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh personel untuk bisa dilakukan dengan baik.
"Sinergi dengan lembaga hukum lain juga bagian dari upaya saya karena memang di dalam program prioritas saya ada upaya kerja sama secara sinergi dengan lembaga lainnya," katanya.
Ia mencontohkan kalau nanti dalam penganan tindak pidana selain korupsi, pihaknya akan bekerja sama dengan kejaksaan, dengan BPK, dengan pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.
"Demikian juga dengan yang terkait kasus korupsi. Kita juga harus meningkatkan kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK, dengan lembaga penegak hukum lainnya," katanya.
Sementara itu mengenai siapa Wakapolri yang akan mendampinginya, Badrodin mengatakan akan di-Wanjaktikan. "Kita belum bisa tahu siapa nama-nama yang sudah disetujui Wanjakti," katanya.
Mengenai nama Budi Gunawan, ia mengatakan itu merupakan bagian dari masukan saja. "Kita serahkan pada mekanisme Wanjakti. Kalau misalnya persyaratan tentu hampir seluruh bintang tiga memenuhi syarat. Tapi kita kan minta yang bisa saling kerja sama, mendukung Kapolri," katanya. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Dubes Prancis Masih Yakin Atlaoui Tidak Dieksekusi

Jakarta ( Berita ) : Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuzé mengatakan dirinya masih percaya dan yakin bahwa Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia karena terlibat kasus pengoperasian pabrik ekstasi, tidak dieksekusi mati. "Prancis mengikuti perkembangan kasus ini, dan saya percaya Serge Atlaoui tidak dieksekusi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat [17/04].
Untuk mendukung keyakinannya tersebut, Dubes Breuzé menyampaikan lima sikap terkait Serge Atlaoui. Pertama, ia menyinggung mengenai keputusan menjadikan Atlaoui sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap semua barang bukti. "Atlaoui tidak pernah menangani bahan narkoba atau bahan kimia apapun," katanya.
Kedua, pihak Prancis menyesalkan status terpidana mati lain dalam kasus yang sama, termasuk kepala sindikat dan aktor utama lainnya tidak terancam untuk segera dieksekusi, paling tidak sampai hari ini. "Atlaoui satu-satunya dalam kasus ini yang sering disebut akan segera dieksekusi mati," ucap Dubes Breuzé.
Ketiga, Dubes Breuzé menitikberatkan vonis Atlaoui sebagai ahli kimia, bukan sebagai teknisi yang perannya minim dalam kasus ini.
Keempat, Atlaoui telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang pertama ke Mahkamah Agung (MA). Dubes Breuzé yakin MA akan memeriksa secara seksama berkas PK dan akan mengeluarkan putusan adil dan independen.
Kelima, permohonan PK tersebut sangat mendasar pada substansinya dan tidak merupakan upaya untuk mengulur waktu.
"Kami merasa heran mendengar berbagai komentar yang mengatakan bahwa MA akan memutus dengan cepat dan bahwa upaya hukum tersebut sia-sia," kata Dubes Breuzé.
Serge Atlaoui divonis mati pada 2007 oleh MA setelah dia bersama beberapa orang lainnya dinyatakan terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi terbesar di Asia yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Hukuman mati di tingkat kasasi tersebut lebih berat daripada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang 2006 dan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2007, yang menyatakan Atlaoui harus menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Namanya masuk dalam daftar narapidana yang akan dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI setelah grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35/G tahun 2014.

Bersedia Bantu Indonesia Berantas Narkoba

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuzé menyampaikan pemerintahnya bersedia membantu Indonesia untuk memberantas penyelundupan narkoba.Prancis, negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) siap bekerja sama dengan Indonesia, kata Dubes Breuzé dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat mengenai perkembangan kasus Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia karena terlibat kasus pengoperasian pabrik ekstasi.
"Dalam kaitan ini, kerja sama dan bantuan yang akan ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menyampaikan kepada kami apa yang diperlukan dan di bidang apa kami bisa membantu, dan setelah itu Prancis akan menetapkan bentuk kontribusinya terhadap usaha kerja sama tersebut," ucapnya.
Breuzé mengatakan Pemerintah Prancis telah menjalankan upaya yang terus-menerus terkait program pemberantasan penyelundupan narkoba. Prancis tidak hanya menjalankan programnya tersebut di negaranya sendiri, namun juga membantu negara-negara lain di dunia untuk memberantas narkoba. Ia mengatakan hal tersebut setelah menyampaikan lima sikapnya mengenai situasi Serge Atlaoui. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

DPD Minta Presiden Turun Tangani Kasus Eksekusi Mati TKI Di Arab

JAKARTA (Berita) Wakil Ketua Komite III DPD RI Abraham Paul Liyanto mendesak Presiden RI Joko Widodo turun tangan menangani kasus eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya di Arab Saudi dan Malaysia. Seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Tonny Abbot terhadap warganya yang akan dihukum mati dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia, yang sampai hari ini ternyata belum dieksekusi.

"Jadi, jangan seolah-olah pemerintah tidak tahu dan menjadi pemadam kebakaran dalam eksekusi mati Siti Zaenab dan Karni binti Medi Taslim yang sudah dipancung di Arab Saudi, pada Selasa (14/4) lalu," tegas anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Abraham, TKI merupakan sumber devisa negara di mana dalam setiap tahunnya menghasilkan devisa Rp 100 triliun, sehingga negara harus serius memperhatikan TKI dan bukan meremehkan pahlawan devisa tersebut. Karena itu DPD meminta kepada pemerintah, baik Presiden, Menkertrans RI M. Hanif Dakhiri, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Kemenlu RI melakukan tindakan preventif.

Tindakan preventif tersebut sudah dilakukan mulai perekrutan TKI di dalam negeri atau pra penempatan, setelah bekerja di luar negeri, dan pemulangan dari luar negeri.
"Sebelum pemberangkatan menjadi hal terpenting terkait berbagai dokumen TKI yang sering dipalsukan atau disalahgunakan oleh oknum aparat dan pejabat di daerah. Mereka ini yang harus ditertibkan dan ditindak tegas jika terjadi perdagangan manusia (trafficking), pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan lainnya," ujarnya.

Sebab, dari proses pengurusan dokumen administrasi tersebut kata Abraham seperti di NTT, justru mulai banyak oknum yang terlibat, sehingga prosesnya lama dan menelan biaya yang cukup mahal. "Mahalnya biaya itu akibat terjadi korupsi secara berjamaah, yang dilakukan oleh oknum pejabat dan aparat di daerah yang menjadi mafia TKI selama ini. Bayangkan seorang TKI dibayar oleh majikannya di luar negeri antara Rp 20 juta sampai Rp 30 juta. Belum lagi kalau TKI-nya sudah diperas sebelum berangkat, ini kan sangat memprihatin," tambahnya. (aya)


17.10 | 0 komentar | Read More

Legislator Desak Pemerintah Panggil Dubes Saudi

Written By Unknown on Rabu, 15 April 2015 | 17.10

Jakarta ( Berita ) : Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk meminta klarifikasi mengenai eksekusi warga negara Indonesia (WNI) yang terkesan sepihak.
"Kami mendukung sikap Menlu yang sudah melayangkan protes keras. Bila perlu, Menlu panggil Dubes Arab untuk meminta klarifikasi karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang eksekusi itu," kata Ahmad Zainuddin melalui siaran pers di Jakarta, Rabu [15/04].
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu mengatakan kabar eksekusi mati terhadap Siti Zaenab binti Duhri Rupa oleh pemerintah Arab Saudi sangat mengejutkan dan menyesakkan hati. Pasalnya, tidak ada informasi apa pun kepada perwakilan Indonesia di Riyadh mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut.
Karena itu, Zainuddin mengatakan Kementerian Luar Negeri harus segera mendata ulang kasus-kasus hukum yang menjerat WNI di Arab Saudi. Dia menyesalkan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak mengindahkan pemerintah Indonesia. "Jangan sampai kasus Zainab yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan terulang kembali," ujarnya.
Zainuddin juga mempertanyakan apakah ada kelalaian dari pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan kepada keluarga di Arab Saudi karena menunggu ahli waris berusia 13 tahun sejak 1999 untuk mengajukan permohonan maaf dan tebusan "diyat".
"Saya ingin meminta data kepada Kemenlu, berapa WNI yang terancam hukuman mati di sana, bagaimana proses hukumnya dan langkah pembelaan apa yang dilakukan. Saya khawatir kasus seperti Zainab banyak yang sudah terjadi tetapi tidak terekspos," tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan hukuman mati dalam kasus pidana yang berlaku di Arab Saudi harus dipahami dan dihormati. Namun, pembelaan terhadap WNI yang terjerat pidana harus tetap dilakukan.
Siti Zainab merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasa bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Atas kejadian itu Zainab dipernjara di Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan hukuman mati "qishash" kepada Zainab sehingga pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Karena putra bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, belum akil baligh, maka pelaksanaan hukuman mati ditunda.
Pada 2013, setelah akil baligh, Walid bin Abdullah menolak untuk memberikan pemaafan kepada Zainab, dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Zainab kemudian dieksekusi pada Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi Menerima Duta Besar Negara-Negara OKI

Jakarta ( Berita ) : Presiden Joko Widodo menerima para duta besar negara-negara anggota Organisasi Islam (OKI) di Istana Merdeka, Rabu [15/04] . Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, usai mendampingi Presiden di Istana Merdeka, mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan imbauan Indonesia agar umat Islam di seluruh dunia bersatu.
"Dan juga meyerukan bahwa Islam adalah agama yang damai dan itulah inti dari pertemuan tadi mengenai persatuan umat Islam dan damai," kata Retno. Dia mengatakan dari pertemuan tadi diharapkan para duta besar melihat Indonesia sebagai contoh Islam yang toleran.
"Kita juga akan menyampaikan pesan kepada masing-masing perwakilan negara tersebut untuk melakukan silaturahmi negara-negara OKI pada saat KAA," kata Retno. Ketika ditanya pertemuan tersebut juga membehas ISIS, Retno mengatakan tidak membahas masalah itu hanya fokus persatuan negara Islam. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Eksekusi Siti Zaenab Pelajaran Kejaksaan Agung

Jakarta ( Berita ) : Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengemukakan eksekusi hukuman mati terhadap Siti Zaenab tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, harus menjadi pelajaran berharga bagi Kejaksaan Agung.
"Pelaksanaan hukuman mati atas Siti Zaenab seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Kejaksaan Agung yang saat ini dalam proses melaksanakan hukuman mati (beberapa terpidana perkara nerkoba-red)," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu [15/04] .
Dia meminta Kejaksaan Agung memiliki ketegasan seperti otoritas Arab Saudi dalam pelaksanaan hukuman mati. Namun, harus menghindari kesalahaan kekonsuleran seperti dilakukan oleh Arab Saudi yakni dengan tidak menginformasikan pelaksanaan eksekusi itu ke otoritas Indonesia.
Dia mengingatkan dilaksanakannya hukuman mati atas Siti Zaenab harus diwaspadai oleh Kejaksaan Agung karena akan memunculkan pertanyaan publik mengapa mereka yang akan dieksekusi di Indonesia tidak kunjung dieksekusi. "Kemarahan publik atas pelaksanaan hukuman mati akan ditujukan kepada pemerintahan Jokowi, khususnya Jaksa Agung," nilai dia.
Siti Zaenab, TKI yang telah divonis dengan hukuman mati, dieksekusi Selasa kemarin di Arab Saudi. Hikmahanto mengatakan pemerintah Indonesia sudah tidak dapat berbuat banyak atas pelaksanan eksekusi hukuman mati itu karena merupakan kedaulatan Arab Saudi.
Namun demikian terdapat kesalahan kekonsuleran yang dilakukan Arab Saudi yakni eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh otoritas setempat kepada perwakilan Indonesia.
Menurut Hikmahanto secara internasional ada kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu. Saat ini Kemlu telah melayangkan protes keras dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk memberi penjelasan terkait tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan hukuman mati. Tindakan Kemlu, dinilai tepat oleh Hikmahanto. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Koordinasi Kedutaan

Jakarta ( Berita ) : Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkoordinasi khususnya kedutaan-kedutaan di luar negeri pasca eksekusi mati Siti Zaenab binti Duhri Rupa oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Kami harapkan pemerintah terkait dengan TKI harus sudah mulai mengadakan evaluasi dan koordinasi khususnya pada kedutaan-kedutaan kita di luar negeri," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu [15/04].
Dia mengatakan kasus hukuman mati terhadap Zainab akan menjadi masalah bagi keluarga dan bangsa Indonesia sehingga pemerintah harus segera menyelesaikannya.
Menurut dia, kejadian itu sangat memprihatinkan dan perlu ada tindakan-tindakan lebih konkret yang dilakukan pemerintah. "Ini sangat memprihatinkan dan perlu tindakan yang lebih konkret oleh pemerintah," ujarnya.
Setya mengatakan masalah itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi lebih dalam hal-hal yang menyangkut tuntutan dalam sebuah perundingan.
Menurut Ketua DPR, pemerintah harus menyiapkan anggaran apabila dalam proses negosiasi WNI bermasalah di luar negeri memerlukan pengeluaran. "Tentu saja pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada institusi terkait seperti BPK," katanya.
Siti Zaenab merupakan seorang buruh migran Indonesia di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab. Keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.
Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.
Lalu pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Pada hari Selasa (14/4/2015) pukul 10.00 waktu setempat, Zainab dieksekusi mati tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada pihak Pemerintah RI. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

DPR Minta Pemerintah Evaluasi WNI Yang Akan Dihukum Mati

JAKARTA (Berita) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab asal Bangkalan Madura di Arab Saudi, setelah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB waktu setempat tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Pemerintah Indonesia.
"DPR RI mengharapkan, pemerintah dengan kejadian ini harus segera mengevaluasi kembali kepada seluruh masalah di negara-negara sahabat yang ada Warga Negara Indonesia (WNI) akan di hukum mati, agar kejadian ini tidak terulang kembali," ungkap Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan setelah membuka Workshop Baleg DPR di Gedung Pustakaloka DPR RI, Rabu (15/04).
Setya Novanto mengatakan bahwa Pemerintah harus proaktif memverifikasi, mengevaluasi WNI yang terjerat kasus hukum agar tak ada lagi hal-hal semacam ini (eksekusi mati). Pemerintah harus bisa mengajukan permohonan pengampunan kepada negara yang bersangkutan, memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada mereka yang berurusan dengan hukum di negara lain.
Ia juga mengharapkan pemerintah harus mampu melakukan negosiasi kepada negara sahabat jika ada TKI yang bermasalah dengan hukum. Sehingga eksekusi mati terhadap WNI bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan & kasus yang menimpa Zaenab tidak terulang kembali.
"Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah Siti Zaenab," tutup Novanto


17.10 | 0 komentar | Read More

Sampul 65 Tahun Indonesia – Tiongkok Diluncurkan

Written By Unknown on Selasa, 14 April 2015 | 17.10

Beijing ( Berita ) : Sampul 65 tahun Indonesia-Tiongkok, diluncurkan menandai peringatan hubungan diplomatik kedua negara yang dibuka pada 13 April 1950. Peluncuran sampul karya Ma Xiaoling tersebut ditandai pembukaan selubung oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo dan Wakil Presiden Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) Lin Yi pada malam resepsi peringatan 65 Tahun RI-RRT di Beijing, Senin [13/04].
Duta Besar Soegeng mengatakan peluncuran sampul tersebut merupakan simbol makin eratnya hubungan kedua negara, baik ditingkat pemerintah, dan masyarakat kedua bangsa. "Ini merupakan bentuk kreasi atas eratnya hubungan kedua negara dan masyarakat kedua bangsa, yang telah berjalan selama 65 tahun," katanya.
Tak hanya itu, pada peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara juga diluncurkan pembentukan Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok serta Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia (Perhati)
"Hubungan kedua negara akan semakin komprehensif dengan adanya peran swasta, sehingga apa yang ditargetkan kedua pimpinan negara di berbagai bidang kerja sama baik di perdagangan, investasi, infrastruktur dan sebagainya dapat dicapai dengan maksimal," ungkap Dubes Soegeng.
Selain itu, tambah dia, hubungan masyarakat kedua bangsa yang semakin baik akan memperkokoh hubungan kedua negara. "Eratnya hubungan masyarakat kedua bangsa akan meningkatkan saling pemahaman dan pengertian diantara kedua pihak," ujarnya.
Hubungan yang baik antarmasyarakat Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi embrio bagi peningkatan kehadiran pusat-pusat kebudayaan Indonesia di Tiongkok dan sebaliknya. "Sehingga hubungan yang dijalin kedua negara semakin komprehensif dan memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat kedua bangsa," katanya.
Sampul amplop tersebut dirancang dan dicetak serta disebarkan terbatas di Beijing, kata Ma Xiaoling, yang juga mantan pejabat kementerian luar negeri Tiongkok. "Ini edisi spesial, jadi kami buat dalam jumlah terbatas sekitar 2.000 untuk kalangan terbatas pula di Beijing," ungkapnya.
Sampul berwarna putih, terdapat lambang dasar negara Garuda Indonesia dan lambang negara Tiongkok beserta angka 65 di sudut kiri bawah.
Di sudut kanan atas terdapat dua perangko edisi Indonesia dan Tiongkok berlambang kepala kambing, yang menandai 2015 sebagai tahun kambing menurut kalender Tiongkok. Terdapat juga cap dan logo berjabat tangan tepat menempel di bagian bawah perangko.
Dalam peringatan yang bertemakan "Kemitraan Untuk Perdamaian dan Kemakmuran" tersebut ditampilkan 20 foto yang melukiskan eratnya hubungan kedua negara antara lain dengan saling kunjung pemimpin kedua negara mulai dari dari Era Mao Zedong hingga Xi Jinping, dari Soekarno hingga Joko Widodo. Pertunjukan budaya berupa tari tradisional Indonesia dan Tiongkok juga memeriahkan malam resepsi 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Politisi PDI Perjuangan : Tidak Perlu Ada Polisi Parlemen

JAKARTA (Berita) Wacana pembentukan polisi parlemen menuai pro dan kontra diantara para anggota parlemen di Senayan. Di satu sisi mendukung adanya polisi parlemen, namun ada juga yang menolak yaitu politisi senior PDI Perjuangan Tb. Hasanuddin.

Ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR Selasa (14/4) di Gedung DPR, Senayan, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyatakan, biasa sajalah, seperti di komplek perkantoran lembaga negara yang lain, tidak perlu ada polisi parlemen. " Saya belum melihat sesuatu yang krusial, kemudian perlu ada organisasi khusus," ujarnya.

Ia menyatakan, pengamanan terhadap gedung DPR hendaknya seperti yang ada sekarang. Pengamanan dalam (pamdal) bertugas melakukan pengamanan di dalam gedung DPR sementara polisi silahkan saja seperti yang dilakukan sekarang. Sementara kalau terjadi masalah bisa ditambah penguatan. " Jadi kalau tidak ada apa-apa, ya tidak perlu tambahan
penguatan," jelasnya.

Anggota Dewan dari Dapil Jabar ini menegaskan, kalaupun terjadi pemukulan anggota DPR, kemudian dibentuk struktur organisasi khusus (polisi parlemen), menurutnya tidak relevan.

Berdasarkan informasi, DPR tengah menyusun peraturan tentang parliamentary police atau polisi parlemen yang nantinya bakal dipimpin oleh seorang jenderal polisi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen)?.

Adapun landasan hukum pengajuan Polisi Parlemen ini yai tentang Objek Vital Nasional, dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, adanya polisi parlemen berkesan tidak baik sebab gedung parlemen itu adalah gedung yang harus dimenej secara khusus karena berisi orang-orang khusus. " Kita sama-sama sajalah. Apalagi itu, polisinya adalah polisi negara, rumahnya ya di komplek masing-masing saja. Bertugas disini tidak perlu ada hal yang
khusus seperti negara dalam negara," pungkas dia. (parle/aya)


17.10 | 0 komentar | Read More

Peraturan Tatib DPR RI Disetujui

JAKARTA ( Berita) Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Tata Tertib DPR RI.

"Sekali lagi, apakah laporan Ketua Badan Legislasi tentang pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dan untuk selanjutnya disetujui menjadi Tata Tertib DPR RI," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Secara serentak, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan persetujuannya. "Setuju."

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Sareh Wiyono menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Menurut Sareh, perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib diperlukan dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat dengan menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal.

"Perubahan juga dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi khususnya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Sareh.

Sebagaimana ketentuan Tata Tertib, kata Sareh, Badan Legislasi bertugas menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan DPR. "Atas dasar tersebut, serta didasari rasa tanggung jawab dan rasa hormat kepada lembaga dewan ini, Badan Legislasi secara mendalam dan komprehensif tanpa mengenal lelah dalam suasana dialogis dan kebersamaan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib ini dalam Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Kerja," terang politisi Partai Gerindra ini.

Selanjutnya, Sareh menambahkan dalam perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 ini terdapat 26 angka perubahan. Antara lain terkait jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan, terkait keberadaan kementerian koordinator yang tidak menjadi mitra kerja komisi, terkait hak anggota atas keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi, terkait hak yang dimiliki anggota apabila pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan rekomendasi komisi, penegasan janga waktu pembahasan terhadap perubahan atas APBN oleh Badan Anggaran dan komisi terkait, terkait tugas Baleg dalam mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU, hak anggota dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UU, kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (aya/parle)


17.10 | 0 komentar | Read More

Bangun Rumah Rakyat Melalui RUU Tapera Hanya Mimpi

JAKARTA (Berita) Jika pemerintah tidak serius dalam membahas dan menganggarkan
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk membangun sejuta rumah rakyat, maka hal itu hanya jadi mimpi . Pasalnya, untuk meluncurkan sejuta rumah rakyat dibutuhkan dana Rp 88,5 triliun, sedangkan pemerintah dalam APBN hanya mengalokasikan Rp 5,1 triliun per tahun.
"Padahal, jika serius mengelola Tapera ini diyakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI FPKS Yudi Widiana Adia, akan menghasilkan dana yang luar bisa besar dan besar pula manfaatnya untuk rakyat.
"Jadi, sekarang ini sangat tergantung kepada keseriusan pemerintah. Khususnya Kementerian Keuangan , Kementerian Perumahan, Bank Indonesia, dan lainnya," tegas Yudi Widiana Adia dalam acara forum legislasi RUU Tapera bersama mantan Ketua Pansus RUU Tapera FPDIP DPR Yoseph Umar Hadi, dan Fauzih Amro dari F-Hanura di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (14/4).
Sedang Yoseph melihat, pemerintah tidak mempunyai iktikad baik menuntaskan perumahan rakyat ini, bahkan selalu menolak rumusan-rumusan dari DPR RI, dengan alasan masih akan melakukan studi banding dan sebagainya.
Karena itu, DPR RI kembali membuka peluang Rancangan Undang Undang (RUU ) untuk Tapera ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Selanjutnya akan diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) untuk dibawa ke Paripurna sebagai RUU usulan inisiatif DPR RI. RUU sama sekali tak bernuansa politik, karena rumah itu menjadi kebutuhan dasar rakyat.

" Saya yakin RUU ini akan disetujui DPR RI dan pengelolaan dana Rp 13 – Rp 15 triliun akan dikelola melalui PT. Tapera, di mana pendanaannya murni dari APBN," tambah Yoseph.

Dia menekankan, hampir semua negara demokrasi memberikan subsidi untuk perumahan rakyat. Targetnya, setiap tahun membangun 800 ribu rumah, tapi kemampuan pemerintah hanya 300 ribu unit rumah per tahun.
"Jadi, ketidakmampuan (badlock) ini tidak akan terpenuhi kalau tidak ada Tapera, maka pemerintah harus serius menuntaskan ini karena merupakan amanat konstitusi," jelas Yoseph lagi.
Sementara Fauzih Amro mengingatkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (perumahan) ini menjadi kewajiban negara. Karena itu, RUU Tapera ini harus segera disahkan pada masa sidang tahun 2015 ini.
"Kita tinggal menunggu komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memenuhi janji-janjinya jika benar-benar pro rakyat. Jangan sampai kehadiran UU ini menjadi masalah baru," pungkasnya.

RUU Tapera ini, diakui Fauzih, tidak menjadi penting jika tidak ada keterlibatan masyarakat luas, khususnya menengah ke atas untuk membantu rakyat yang tidak mampu memiliki rumah yang layak huni. "Khususnya di sekitar Jakarta, yang masih memprihatinkan," pungkasnya. (aya)


17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI Olahraga Bersama 1.600 Prajurit TNI

JAKARTA (Berita) Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko beserta para Perwira Tinggi di jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU melakukan olahraga bersama dengan 1.600 Prajurit TNI, di Markas Brigif-2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2015). Tujuan kegiatan olahraga bersama ini adalah untuk membangun solidaritas yang semakin kuat antar prajurit TNI, baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Sebelum olahraga dimulai, Panglima TNI menyampaikan sambutan dan berpesan kepada seluruh Prajurit TNI yang hadir, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Tentara Nasional Indonesia sudah cukup baik. Sedangkan untuk tingkat pelanggaran disiplin para Prajurit TNI telah menurun dengan tajam. "Kita harus bekerja dari waktu ke waktu yang semakin baik, masyarakat membutuhkan, bangsa serta negara membutuhkan kita semuanya", ujarnya.

"Berbagai kegiatan positif telah kalian lakukan di tengah-tengah masyarakat tersebut membutuhkan kehadiran TNI, dan berbagai peristiwa telah kalian selesaikan dengan baik", ujar Jenderal TNI Moeldoko.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, saya selaku Panglima TNI ingin bersama-sama dengan kalian untuk bergembira bersama, karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan kami, kesulitan kamu adalah kesulitan kami. Untuk itulah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bersuka cita, dan kita bersama-sama berolahraga.

"Melalui kegiatan olahraga yang seperti ini apabila dikembangkan secara terus menerus akan dapat membangun Jiwa Korsa yang semakin kuat, dan pada akhirnya kebijakan Panglima TNI tentang interoperability akan bisa segera terwujud dengan cepat", kata Jenderal TNI Moeldoko.

Usai menyampaikan pengarahannya, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bersama-sama dengan para Perwira TNI lainnya mengikuti senam aerobic, yang dicontohkan oleh instruktur aerobik dengan iringan lagu dangdut Goyang Dumang. Kegiatan olahraga bersama juga dimeriahkan dengan Senam Bersama, Tari Gemu Famire, Atraksi Terjun Payung atau Free Fall, Lomba Menembak, Lomba Baris Berbaris dan Fun Game.

Ikut dalam olahraga bersama tersebut, antara lain Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo, Dankomar Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, Dankorpaskhas Marsda TNI M.B Manurung, Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya. (aya)


17.10 | 0 komentar | Read More

OJK Harapkan Hedging PLN Picu BUMN Lainnya

Written By Unknown on Senin, 13 April 2015 | 17.10

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengharapkan pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) oleh tiga bank BUMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat memicu BUMN lain untuk juga melakukan hedging. "Saya berharap penandatanganan (kerja sama) ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN-BUMN lain untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan hedging," ujar Rahmat di Jakarta, Jumat [10/04].
Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Persero (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk baru saja menandatangani kerja sama pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PLN sebesar 950 juta dolar AS.
Rahmat menuturkan, perkembangan ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian memang menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut, lanjut Rahmat, memang memberikan dampak negatif kepada korporasi yang menggunakan dolar dalam tiap transaksi termasuk PLN. "Hedging merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang timbul dan akan timbul ke depannya," kata Rahmat.
Rahmat menuturkan, transaksi hedging sepertinya masih belum populer khususnya bagi perusahaan-perusahaan BUMN, namun di kalangan swasta sebagian sudah menerapkannya. Peraturan perundang-undangan terkait hedging ditengarai sebagai penyebab masih ragunya BUMN lakukan hedging. "Konsekuensi biaya akibat hedging bukan kerugian negara sepanjang dilakukan secara konsisten! konsekuen dan akuntabel," kata Rahmat. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

39 WN Tiongkok Dideportasi Bertahap Dari Bali

Denpasar ( Berita ) : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa 39 warga negara (WN) Tiongkok dan Taiwan yang ditangkap aparat kepolisian karena tersangkut kejahatan melalui internet dideportasi secara bertahap melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. "Mereka akan segera dipulangkan dengan bekerja sama dengan polisi Tiongkok," katanya ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Jumat [10/04].
Menurut dia, pihak Kepolisian Tiongkok dan Imigrasi Indonesia termasuk Imigrasi Denpasar telah bekerja sama dengan mengirimkan nama-nama para tersangka untuk ditangkap.
"Ini menunjukkan kerja sama dengan Tiongkok dan negara lain dalam menangkal kejahatan 'cyber'. Polisi Tiongkok sudah mengirimkan nama-namanya dan Imigrasi kita langsung mendeteksi dan menangkap mereka bersama kepolisian," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bambang Wisnu, mengatakan bahwa deportasi pelaku tindak pidana melalui internet tersebut rencananya dipulangkan mulai Jumat malam ini sebanyak lima orang, kemudian disusul hari Sabtu (11/4) sebanyak 10 orang dan Minggu (12/4) sebanyak 24 orang. "Deportasi mereka dikawal polisi dari Tiongkok," ucapnya.
Saat ini Imigrasi Denpasar tengah menyelesaikan proses keimigrasian untuk beberapa orang tersangka yang paspornya ditahan oleh para sindikat dari negeri tirai bambu tersebut.
Para pelaku tindak kejahatan penipuan melalui internet tersebut saat ini masih mendekam di ruang detensi Imigrasi Denpasar. "Untuk jam keberangkatan belum bisa kami konfirmasikan kemungkinan malam hari," imbuhnya.
Selama berada di Bali, tersangka yang terdiri dari 35 warga negara Taiwan dan empat warga negara Tiongkok itu didampingi oleh dua orang polisi Tiongkok dan empat orang staf Kedutaan Besar Tiongkok serta dua orang penerjemah yang membantu saat pemeriksaan. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

16 Negara Ajukan Pertemuan Bilateral Selama KAA

Jakarta ( Berita ) : Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan 16 kepala negara/pemerintahan mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta, 22-23 April 2015.
Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat [10/04], menyampaikan bahwa sebetulnya ada 18 kepala negara/pemerintahan yang telah mengajukan permohonan pertemuan bilateral, namun baru 16 yang telah terkonfirmasi.
Keenam belas negara yang kepala negara/pemerintahannya mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi adalah Tiongkok, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afrika Selatan, Zimbabwe, Mesir, Nepal, Yordania, Swaziland, Jepang, dan Seychelles.
"Permohonan para kepala negara/pemerintahan tersebut akan disesuaikan dengan kecocokan waktu antara Presiden Jokowi dan mereka, jadi bukan masalah 'approved' (diterima) atau tidak," kata Arrmanatha.
Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menyediakan sekitar 12 ruangan khusus di Balai Sidang Jakarta (JCC) yang difungsikan untuk pertemuan bilateral antara negara-negara peserta KAA.
Jubir Kemlu juga menyampaikan bahwa Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma akan hadir lebih awal pada 21 April untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan memberikan pidato kunci dalam Pertemuan Bisnis Asia Afrika (Asia-Africa Business Summitt).
Secara keseluruhan, hingga saat ini Kemlu telah menerima konfirmasi kehadiran dari 57 delagasi negara Asia-Afrika untuk ikut serta dalam rangkaian acara KAA ke-60 di Jakarta pada 19-24 April 2015.
Di kawasan ASEAN, Arrmanatha menyebutkan masih ada dua negara yang masih belum memberikan konfirmasi bahwa kepala negara/pemerintahan mereka akan hadir dalam KAA, salah satunya adalah Thailand, sementara Filipina telah menyatakan untuk tidak hadir. "Alasan yang saya dengar karena akan ada kunjungan penting di Filipina, tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi," kata dia.
Rangkaian acara KAA ke-60 akan diawali dengan pertemuan pejabat tinggi (SOM) pada 19 April, pertemuan pejabat setingkat menteri pada 20 April dan pertemuan bisnis Asia-Afrika pada 21 April.
Pada puncak peringatan KAA ke-60 di Bandung, 24 April, para pemimpin negara Asia-Afrika akan melakukan napak tilas KAA 1955 dengan berjalan dari Hotel Savoy-Homan, Gedung Asia-Afrika dan alun-alun Kota Bandung. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Islam Radikal Bukan Budaya Indonesia

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Asad Said Ali mengatakan paham ajaran Islam radikal bukan merupakan budaya yang umum ada di Indonesia.
"Paham tersebut memang dibawa oleh kelompok luar dan sebenarnya itu paham mereka sendiri yang sengaja diakitkan dengan sisi budaya Islam Indonesia," kata Asad Said Ali ketika berdiskusi di Universitas Bhayangkara, Jakarta, Jumat [10/04].
Ia menjelaskan, sasaran ajaran itu adalah orang-orang yang belum kuat keyakinannya serta lemah secara ekonomi akan mudah tergiur dengan tawaran ajaran radikal. "Itu (paham radikal) memang dibentuk untuk menuju tujuannya dengan cara kekerasan, sayangnya masih banyak yang belum sadar jika terjerumus," katanya.
Pengurus Besar Nahdatul Ulama juga meminta laman web berbau paham berbahaya yang belum terdeteksi oleh tim panel yang dibentuk Kemenkoninfo agar segera diblokir.
Laman web yang diminta oleh PBNU untuk di blokir tersebut antara lain adalah Milaibrahim, Ansyarudaullah, Ansaruttauhid, Jihadologi, Azzam blog, Sautusallam dan Al-busro karena dinilai bermuatan negatif. "Ini muatannya sudah radikal bahkan ada yang sampai mengajarkan cara membuat bom. Kecurigaan kuat kami ini yang punya ISIS malah tidak 'diapa-apain'," ujarnya.
Kendati demikian dirinya mendukung dan menghargai BNPT dan Kemenkominfo yang telah memblokir 19 laman web yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme dalam kontennya.
"Saya menghargai pemblokir 19 situs. Bagus, ada ketegasan dan untuk soal 12 pengurus laman yang protes tidak apa-apa karena bisa direvisi kayak Dakwatuna.com itu kan dari PKS," katanya.
Lebih lanjut, Asad berpendapat berbagai laman web yang mendukung ISIS mempunyai alamat dan pengelola yang jelas, maka BNPT dan Kominfo harus juga harus menindak tegas. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI Tinjau Pasukan Garuda di Lebanon

JAKARTA (Berita) Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko meninjau Pasukan Garuda yang sedang melaksanakan misi perdamaian di Lebanon, kemarin. Kunjungan ini dalam rangka melihat dan mengetahui secara dekat pelaksanaan tugas Prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas sebagai Peacekeepers dalam misi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di Lebanon.

Dalam kunjungannya di Lebanon, Panglima TNI didampingi antara lain oleh Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, dan Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing.

Setibanya di Naqoura, Panglima TNI beserta rombongan diterima oleh Komandan Kontingen Garuda Kolonel Inf Danni Koswara didampingi Komandan Satgas Indo FPC (Force Protection Company) Konga XXVI-G2/Unifil Letkol Inf Muhammad Sjahroni, dan langsung menuju UNIFIL HQ (United Nations Interim Force In Lebanon – Headquarter).

Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan di Unifil HQ disambut oleh Force Commander Unifil Mayjen Luciano Portolano, dan menerima Jajar Kehormatan dari Pasukan Unifil. Pertemuan antara Jenderal TNI Dr. Moeldoko dengan Mayjen Luciano Portolano berlangsung dengan penuh keakraban, diakhiri tukar menukar cinderamata.

Selanjutnya, Panglima TNI beserta rombongan menuju menuju Sudirman Camp, Naqoura-Lebanon untuk bertatap muka dengan Pasukan Garuda yang bertugas di Unifil HQ. Dalam pengarahannya, Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja para Prajurit TNI selama melaksanakan tugas yang mendapat apresiasi oleh Force Commander Unfil.

Panglima TNI juga berpesan kepada Pasukan Garuda yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon agar tetap memelihara dan meningkatkan disiplin, loyalitas, semangat, kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta jaga nama baik Indonesia.(rel/aya)


17.10 | 0 komentar | Read More

16 Negara Ajukan Pertemuan Bilateral Selama KAA

Written By Unknown on Minggu, 12 April 2015 | 17.10

Jakarta ( Berita ) : Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan 16 kepala negara/pemerintahan mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta, 22-23 April 2015.
Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat [10/04], menyampaikan bahwa sebetulnya ada 18 kepala negara/pemerintahan yang telah mengajukan permohonan pertemuan bilateral, namun baru 16 yang telah terkonfirmasi.
Keenam belas negara yang kepala negara/pemerintahannya mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi adalah Tiongkok, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afrika Selatan, Zimbabwe, Mesir, Nepal, Yordania, Swaziland, Jepang, dan Seychelles.
"Permohonan para kepala negara/pemerintahan tersebut akan disesuaikan dengan kecocokan waktu antara Presiden Jokowi dan mereka, jadi bukan masalah 'approved' (diterima) atau tidak," kata Arrmanatha.
Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menyediakan sekitar 12 ruangan khusus di Balai Sidang Jakarta (JCC) yang difungsikan untuk pertemuan bilateral antara negara-negara peserta KAA.
Jubir Kemlu juga menyampaikan bahwa Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma akan hadir lebih awal pada 21 April untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan memberikan pidato kunci dalam Pertemuan Bisnis Asia Afrika (Asia-Africa Business Summitt).
Secara keseluruhan, hingga saat ini Kemlu telah menerima konfirmasi kehadiran dari 57 delagasi negara Asia-Afrika untuk ikut serta dalam rangkaian acara KAA ke-60 di Jakarta pada 19-24 April 2015.
Di kawasan ASEAN, Arrmanatha menyebutkan masih ada dua negara yang masih belum memberikan konfirmasi bahwa kepala negara/pemerintahan mereka akan hadir dalam KAA, salah satunya adalah Thailand, sementara Filipina telah menyatakan untuk tidak hadir. "Alasan yang saya dengar karena akan ada kunjungan penting di Filipina, tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi," kata dia.
Rangkaian acara KAA ke-60 akan diawali dengan pertemuan pejabat tinggi (SOM) pada 19 April, pertemuan pejabat setingkat menteri pada 20 April dan pertemuan bisnis Asia-Afrika pada 21 April.
Pada puncak peringatan KAA ke-60 di Bandung, 24 April, para pemimpin negara Asia-Afrika akan melakukan napak tilas KAA 1955 dengan berjalan dari Hotel Savoy-Homan, Gedung Asia-Afrika dan alun-alun Kota Bandung. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

39 WN Tiongkok Dideportasi Bertahap Dari Bali

Denpasar ( Berita ) : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa 39 warga negara (WN) Tiongkok dan Taiwan yang ditangkap aparat kepolisian karena tersangkut kejahatan melalui internet dideportasi secara bertahap melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. "Mereka akan segera dipulangkan dengan bekerja sama dengan polisi Tiongkok," katanya ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Jumat [10/04].
Menurut dia, pihak Kepolisian Tiongkok dan Imigrasi Indonesia termasuk Imigrasi Denpasar telah bekerja sama dengan mengirimkan nama-nama para tersangka untuk ditangkap.
"Ini menunjukkan kerja sama dengan Tiongkok dan negara lain dalam menangkal kejahatan 'cyber'. Polisi Tiongkok sudah mengirimkan nama-namanya dan Imigrasi kita langsung mendeteksi dan menangkap mereka bersama kepolisian," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bambang Wisnu, mengatakan bahwa deportasi pelaku tindak pidana melalui internet tersebut rencananya dipulangkan mulai Jumat malam ini sebanyak lima orang, kemudian disusul hari Sabtu (11/4) sebanyak 10 orang dan Minggu (12/4) sebanyak 24 orang. "Deportasi mereka dikawal polisi dari Tiongkok," ucapnya.
Saat ini Imigrasi Denpasar tengah menyelesaikan proses keimigrasian untuk beberapa orang tersangka yang paspornya ditahan oleh para sindikat dari negeri tirai bambu tersebut.
Para pelaku tindak kejahatan penipuan melalui internet tersebut saat ini masih mendekam di ruang detensi Imigrasi Denpasar. "Untuk jam keberangkatan belum bisa kami konfirmasikan kemungkinan malam hari," imbuhnya.
Selama berada di Bali, tersangka yang terdiri dari 35 warga negara Taiwan dan empat warga negara Tiongkok itu didampingi oleh dua orang polisi Tiongkok dan empat orang staf Kedutaan Besar Tiongkok serta dua orang penerjemah yang membantu saat pemeriksaan. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Tiga Bank BUMN Berikan Fasilitas Hedging Ke PLN

Jakarta ( Berita ) : Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Persero (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar 950 juta dolar AS.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, kerjasama pemberian fasilitas tersebut dilakukan untuk mendukung kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"PLN memiliki kewajiban utang luar negeri dan operasional dalam valuta asing, sementara pendapatan yang diterima dalam mata uang Rupiah sehingga berdampak pada munculnya potensi missmatch arus kas," ujar Royke di Jakarta, Jumat [10/04].
Di lain pihak, lanjut Royke, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terus berfluktuasi sebagai akibat dari membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan adanya rencana the Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter, dengan menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) pada 2015.
"Kami memiliki komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian Indonesia, ditengah kondisi perekonomian global yang belum stabil. Salah satunya dengan memberikan fasilitas hedging untuk PLN," kata Royke Tumilaar.
Kerjasama pemberian fasilitas hedging ke PLN juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi LIndung Nilai Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/21/PBI/2014 dan SEBI 16/24/DKEM tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank, dimana Korporasi Non Bank harus memenuhi tiga pokok pengaturan, yaitu Rasio Lindung Nilai, Rasio Likuiditas dan Peringkat Utang.
"Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan volatilitas rupiah, terutama terhadap kinerja perusahaan BUMN," kata Royke.
Penandatanganan kerjasama sendiri dilakukan oleh Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, Direktur BRI Gatot Mardiwasisto, Direktur BNI Sutanto dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, serta disaksikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Sumarno. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

OJK Harapkan Hedging PLN Picu BUMN Lainnya

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengharapkan pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) oleh tiga bank BUMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat memicu BUMN lain untuk juga melakukan hedging. "Saya berharap penandatanganan (kerja sama) ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN-BUMN lain untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan hedging," ujar Rahmat di Jakarta, Jumat [10/04].
Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Persero (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk baru saja menandatangani kerja sama pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PLN sebesar 950 juta dolar AS.
Rahmat menuturkan, perkembangan ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian memang menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut, lanjut Rahmat, memang memberikan dampak negatif kepada korporasi yang menggunakan dolar dalam tiap transaksi termasuk PLN. "Hedging merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang timbul dan akan timbul ke depannya," kata Rahmat.
Rahmat menuturkan, transaksi hedging sepertinya masih belum populer khususnya bagi perusahaan-perusahaan BUMN, namun di kalangan swasta sebagian sudah menerapkannya. Peraturan perundang-undangan terkait hedging ditengarai sebagai penyebab masih ragunya BUMN lakukan hedging. "Konsekuensi biaya akibat hedging bukan kerugian negara sepanjang dilakukan secara konsisten! konsekuen dan akuntabel," kata Rahmat. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Islam Radikal Bukan Budaya Indonesia

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Asad Said Ali mengatakan paham ajaran Islam radikal bukan merupakan budaya yang umum ada di Indonesia.
"Paham tersebut memang dibawa oleh kelompok luar dan sebenarnya itu paham mereka sendiri yang sengaja diakitkan dengan sisi budaya Islam Indonesia," kata Asad Said Ali ketika berdiskusi di Universitas Bhayangkara, Jakarta, Jumat [10/04].
Ia menjelaskan, sasaran ajaran itu adalah orang-orang yang belum kuat keyakinannya serta lemah secara ekonomi akan mudah tergiur dengan tawaran ajaran radikal. "Itu (paham radikal) memang dibentuk untuk menuju tujuannya dengan cara kekerasan, sayangnya masih banyak yang belum sadar jika terjerumus," katanya.
Pengurus Besar Nahdatul Ulama juga meminta laman web berbau paham berbahaya yang belum terdeteksi oleh tim panel yang dibentuk Kemenkoninfo agar segera diblokir.
Laman web yang diminta oleh PBNU untuk di blokir tersebut antara lain adalah Milaibrahim, Ansyarudaullah, Ansaruttauhid, Jihadologi, Azzam blog, Sautusallam dan Al-busro karena dinilai bermuatan negatif. "Ini muatannya sudah radikal bahkan ada yang sampai mengajarkan cara membuat bom. Kecurigaan kuat kami ini yang punya ISIS malah tidak 'diapa-apain'," ujarnya.
Kendati demikian dirinya mendukung dan menghargai BNPT dan Kemenkominfo yang telah memblokir 19 laman web yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme dalam kontennya.
"Saya menghargai pemblokir 19 situs. Bagus, ada ketegasan dan untuk soal 12 pengurus laman yang protes tidak apa-apa karena bisa direvisi kayak Dakwatuna.com itu kan dari PKS," katanya.
Lebih lanjut, Asad berpendapat berbagai laman web yang mendukung ISIS mempunyai alamat dan pengelola yang jelas, maka BNPT dan Kominfo harus juga harus menindak tegas. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

16 Negara Ajukan Pertemuan Bilateral Selama KAA

Written By Unknown on Jumat, 10 April 2015 | 17.10

Jakarta ( Berita ) : Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan 16 kepala negara/pemerintahan mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta, 22-23 April 2015.
Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat [10/04], menyampaikan bahwa sebetulnya ada 18 kepala negara/pemerintahan yang telah mengajukan permohonan pertemuan bilateral, namun baru 16 yang telah terkonfirmasi.
Keenam belas negara yang kepala negara/pemerintahannya mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi adalah Tiongkok, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Iran, Palestina, Afrika Selatan, Zimbabwe, Mesir, Nepal, Yordania, Swaziland, Jepang, dan Seychelles.
"Permohonan para kepala negara/pemerintahan tersebut akan disesuaikan dengan kecocokan waktu antara Presiden Jokowi dan mereka, jadi bukan masalah 'approved' (diterima) atau tidak," kata Arrmanatha.
Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menyediakan sekitar 12 ruangan khusus di Balai Sidang Jakarta (JCC) yang difungsikan untuk pertemuan bilateral antara negara-negara peserta KAA.
Jubir Kemlu juga menyampaikan bahwa Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma akan hadir lebih awal pada 21 April untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan memberikan pidato kunci dalam Pertemuan Bisnis Asia Afrika (Asia-Africa Business Summitt).
Secara keseluruhan, hingga saat ini Kemlu telah menerima konfirmasi kehadiran dari 57 delagasi negara Asia-Afrika untuk ikut serta dalam rangkaian acara KAA ke-60 di Jakarta pada 19-24 April 2015.
Di kawasan ASEAN, Arrmanatha menyebutkan masih ada dua negara yang masih belum memberikan konfirmasi bahwa kepala negara/pemerintahan mereka akan hadir dalam KAA, salah satunya adalah Thailand, sementara Filipina telah menyatakan untuk tidak hadir. "Alasan yang saya dengar karena akan ada kunjungan penting di Filipina, tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi," kata dia.
Rangkaian acara KAA ke-60 akan diawali dengan pertemuan pejabat tinggi (SOM) pada 19 April, pertemuan pejabat setingkat menteri pada 20 April dan pertemuan bisnis Asia-Afrika pada 21 April.
Pada puncak peringatan KAA ke-60 di Bandung, 24 April, para pemimpin negara Asia-Afrika akan melakukan napak tilas KAA 1955 dengan berjalan dari Hotel Savoy-Homan, Gedung Asia-Afrika dan alun-alun Kota Bandung. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

OJK Harapkan Hedging PLN Picu BUMN Lainnya

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengharapkan pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) oleh tiga bank BUMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat memicu BUMN lain untuk juga melakukan hedging. "Saya berharap penandatanganan (kerja sama) ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN-BUMN lain untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan hedging," ujar Rahmat di Jakarta, Jumat [10/04].
Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Persero (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk baru saja menandatangani kerja sama pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PLN sebesar 950 juta dolar AS.
Rahmat menuturkan, perkembangan ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian memang menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut, lanjut Rahmat, memang memberikan dampak negatif kepada korporasi yang menggunakan dolar dalam tiap transaksi termasuk PLN. "Hedging merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang timbul dan akan timbul ke depannya," kata Rahmat.
Rahmat menuturkan, transaksi hedging sepertinya masih belum populer khususnya bagi perusahaan-perusahaan BUMN, namun di kalangan swasta sebagian sudah menerapkannya. Peraturan perundang-undangan terkait hedging ditengarai sebagai penyebab masih ragunya BUMN lakukan hedging. "Konsekuensi biaya akibat hedging bukan kerugian negara sepanjang dilakukan secara konsisten! konsekuen dan akuntabel," kata Rahmat. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Tiga Bank BUMN Berikan Fasilitas Hedging Ke PLN

Jakarta ( Berita ) : Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Persero (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar 950 juta dolar AS.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, kerjasama pemberian fasilitas tersebut dilakukan untuk mendukung kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"PLN memiliki kewajiban utang luar negeri dan operasional dalam valuta asing, sementara pendapatan yang diterima dalam mata uang Rupiah sehingga berdampak pada munculnya potensi missmatch arus kas," ujar Royke di Jakarta, Jumat [10/04].
Di lain pihak, lanjut Royke, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terus berfluktuasi sebagai akibat dari membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan adanya rencana the Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter, dengan menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) pada 2015.
"Kami memiliki komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian Indonesia, ditengah kondisi perekonomian global yang belum stabil. Salah satunya dengan memberikan fasilitas hedging untuk PLN," kata Royke Tumilaar.
Kerjasama pemberian fasilitas hedging ke PLN juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi LIndung Nilai Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/21/PBI/2014 dan SEBI 16/24/DKEM tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank, dimana Korporasi Non Bank harus memenuhi tiga pokok pengaturan, yaitu Rasio Lindung Nilai, Rasio Likuiditas dan Peringkat Utang.
"Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan volatilitas rupiah, terutama terhadap kinerja perusahaan BUMN," kata Royke.
Penandatanganan kerjasama sendiri dilakukan oleh Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, Direktur BRI Gatot Mardiwasisto, Direktur BNI Sutanto dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, serta disaksikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Sumarno. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

39 WN Tiongkok Dideportasi Bertahap Dari Bali

Denpasar ( Berita ) : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa 39 warga negara (WN) Tiongkok dan Taiwan yang ditangkap aparat kepolisian karena tersangkut kejahatan melalui internet dideportasi secara bertahap melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. "Mereka akan segera dipulangkan dengan bekerja sama dengan polisi Tiongkok," katanya ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Jumat [10/04].
Menurut dia, pihak Kepolisian Tiongkok dan Imigrasi Indonesia termasuk Imigrasi Denpasar telah bekerja sama dengan mengirimkan nama-nama para tersangka untuk ditangkap.
"Ini menunjukkan kerja sama dengan Tiongkok dan negara lain dalam menangkal kejahatan 'cyber'. Polisi Tiongkok sudah mengirimkan nama-namanya dan Imigrasi kita langsung mendeteksi dan menangkap mereka bersama kepolisian," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bambang Wisnu, mengatakan bahwa deportasi pelaku tindak pidana melalui internet tersebut rencananya dipulangkan mulai Jumat malam ini sebanyak lima orang, kemudian disusul hari Sabtu (11/4) sebanyak 10 orang dan Minggu (12/4) sebanyak 24 orang. "Deportasi mereka dikawal polisi dari Tiongkok," ucapnya.
Saat ini Imigrasi Denpasar tengah menyelesaikan proses keimigrasian untuk beberapa orang tersangka yang paspornya ditahan oleh para sindikat dari negeri tirai bambu tersebut.
Para pelaku tindak kejahatan penipuan melalui internet tersebut saat ini masih mendekam di ruang detensi Imigrasi Denpasar. "Untuk jam keberangkatan belum bisa kami konfirmasikan kemungkinan malam hari," imbuhnya.
Selama berada di Bali, tersangka yang terdiri dari 35 warga negara Taiwan dan empat warga negara Tiongkok itu didampingi oleh dua orang polisi Tiongkok dan empat orang staf Kedutaan Besar Tiongkok serta dua orang penerjemah yang membantu saat pemeriksaan. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Islam Radikal Bukan Budaya Indonesia

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Asad Said Ali mengatakan paham ajaran Islam radikal bukan merupakan budaya yang umum ada di Indonesia.
"Paham tersebut memang dibawa oleh kelompok luar dan sebenarnya itu paham mereka sendiri yang sengaja diakitkan dengan sisi budaya Islam Indonesia," kata Asad Said Ali ketika berdiskusi di Universitas Bhayangkara, Jakarta, Jumat [10/04].
Ia menjelaskan, sasaran ajaran itu adalah orang-orang yang belum kuat keyakinannya serta lemah secara ekonomi akan mudah tergiur dengan tawaran ajaran radikal. "Itu (paham radikal) memang dibentuk untuk menuju tujuannya dengan cara kekerasan, sayangnya masih banyak yang belum sadar jika terjerumus," katanya.
Pengurus Besar Nahdatul Ulama juga meminta laman web berbau paham berbahaya yang belum terdeteksi oleh tim panel yang dibentuk Kemenkoninfo agar segera diblokir.
Laman web yang diminta oleh PBNU untuk di blokir tersebut antara lain adalah Milaibrahim, Ansyarudaullah, Ansaruttauhid, Jihadologi, Azzam blog, Sautusallam dan Al-busro karena dinilai bermuatan negatif. "Ini muatannya sudah radikal bahkan ada yang sampai mengajarkan cara membuat bom. Kecurigaan kuat kami ini yang punya ISIS malah tidak 'diapa-apain'," ujarnya.
Kendati demikian dirinya mendukung dan menghargai BNPT dan Kemenkominfo yang telah memblokir 19 laman web yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme dalam kontennya.
"Saya menghargai pemblokir 19 situs. Bagus, ada ketegasan dan untuk soal 12 pengurus laman yang protes tidak apa-apa karena bisa direvisi kayak Dakwatuna.com itu kan dari PKS," katanya.
Lebih lanjut, Asad berpendapat berbagai laman web yang mendukung ISIS mempunyai alamat dan pengelola yang jelas, maka BNPT dan Kominfo harus juga harus menindak tegas. (ant )


17.10 | 0 komentar | Read More

Kinerja Jokowi – JK Belum Dapat Diukur

Written By Unknown on Kamis, 09 April 2015 | 17.10

MEDAN (Berita): Tokoh nasional yang juga mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-13 periode 2000-2005 Syafii Maarif mengungkapkan, kinerja Jokowi-JK baru empat bulan saat ini, belum dapat diukur dari sisi kinerja. Oleh karenanya ia meminta masyarakat jangan terlalu cepat bereaksi atas kondisi ini.
"Kita hanya berharap kritik masyarakat didengarkan oleh pemerintah. Seorang presiden dan wakil presiden harus mau memasang telinga ke bumi," kata Maarif dalam seminar bertajuk "Kebangsaan Pada Era Jokowi-JK" di Perpustakaan Digital Universitas Negeri Medan, Rabu (8/4).
Dia menilai Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh. Hanya perlu diarahkan dan di satu sisi pemerintah kurang paham mau dibawa kemana bangsa ini. Diakuinya, tak bisa dipungkiri bahwa angka kemiskinan di negeri ini semakin mengerikan. Salah satunya karena prilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) para elit.
Apalagi penegakkan hukum yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas, membuat makin kacaunya tata sosial ekonomi masyarakat. Kata kunci untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian carut marut ini, dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) melalui kecintaan akan Tanah Air. Rasa nasionalisme, patriotisme dan idealisme harus tetap dipelihara.
Maarif yang didaulat sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan, selain kemiskinan akibat praktik KKN, persoalan lain yang dihadapi bangsa ini ialah kurangnya rasa keadilan. "Dari data yang ada, kemiskinan di negeri ini memang sangat mengerikan. Korupsi memiskinkan bangsa ini. Begitu juga dengan tidak adanya rasa keadilan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap masyarakatnya," ujar pria yang kini berusia 80 tahun ini.
Oleh karenanya, menurut Maarif, korupsi harus dilawan dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Mengacu pada tema seminar, Maarif mengakui sejak kepemimpinan Jokowi-JK belum banyak terjadi perubahan. Terutama pada konteks kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum.
Padahal menurut dia, masyarakat begitu berharap keduanya mampu membuat berbagai terobosan yang lebih meyakinkan bahwa Indonesia itu padu dan bersatu. Maarif kemudian menggarisbawahi, bahwa upaya mewujudkan persatuan bangsa itu dengan meminimalisir pengaruh asing. Sebab menurutnya Indonesia selama ini masih berada dalam cengkraman asing.
"Anehnya, asing itu memakai anak-anak negeri kita. Untuk itu kualitas kita harus ditingkatkan, SDM kita harus diperbaiki agar tidak mudah dipengaruhi, dan Kebanggaan sebagai bangsa harus dimunculkan," tegas pria kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat ini.
Selain Syafii Maarif, dua pembicara lain yaitu Antropolog Unimed Prof Usman Pelly dan Rektor UIN Sumut Prof Nur Ahmad Fadhil Lubis, juga mengulas seputar pentingnya karakter SDM dalam prospek kebangsaan. Menurut keduanya, rasa keadilan dan prilaku korup benar-benar menggerus integritas bangsa ini termasuk individualnya.
"Dua faktor kenapa Indonesia selalu bergejolak dan terus berkonflik. Pertama kesederajatan dan kedua keadilan. Pemerintah belum jelas melakukan kedua faktor tersebut, terutama dalam dunia pendidikan," ujar Usman Pelly.
Menurut Pelly, ada tiga pesan konstitusi (UUD 45) yang merupakan perintah langsung kepada penguasa. "Pertama ialah mencerdaskan kehidupan rakyat, mensejahterahkan kehidupannya, dan untuk itu bumi, air, dan kekayaan alam yang ada dikelola untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya," sebutnya.
Ketiga perintah ini sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang harus dilaksanakan pemerintah secara sinergi. "Seseorang atau sekelompok orang tidak mungkin mensejahterahkan kehidupannya apabila dia tidak cerdas, beradap dan berpendidikan, begitu juga bagaimana mereka akan mengelola kekayaan alam dan sumber-sumber daya lainnya apabila dia tidak cerdas, bagaimana memperketat nasionalisme dan tantangan global," paparnya.
Selanjutnya Pelly menjelaskan soal otonomi setengah hati. Menurutnya, salah satu fenomena yang menonjol setelah jatuhnya orde baru (Orba), ialah munculnya otonomi daerah. Dalam UU Otonomi Daerah, sebutnya, terdapat keganjilan otonomi daerah itu diberikan kepada daerah tingkat II (kab/kota, bukan provinsi).
"Sebagian besar anggota DPR khawatir kalau otonomi diberikan ke provinsi, itu artinya selangkah lagi Indonesia akan menjadi federasi. Kalau sudah federasi maka selangkah lagi akan memisahkan diri (balkanisasi). Karena kekhawatirkan itu, otonomi saya sebut "setengah hati". Kalau diamati UU itu tidak banyak yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola keuangan yang diperoleh," jelasnya.
Guru Besar USU ini menyebut, prospektif pembangunan kebangsaan pada era sebelum Jokowi-JK lebih bayak berkutat pada slogan, perlambangan dan retorika belaka. Suksesi kekuasaan yang silih berganti, tidak dirasakan oleh daerah sebagai kemajuan politik pembangunan nusantara secara integral yang mempersatukan bangsa.
"Perspektif logika perencanaan Jokowi sangat menjanjikan. Pembangunan maritim yang dijadikan blueprint utama, infrastruktur, migas, pertanian, industri hilir dan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas. Rakyat yang tersingkir selama ini, seperti nelayan, petani dan pedagang pinggiran kota (PKL) seakan mendapat mimpi baru.
Apalagi pemerintah katanya ingin menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan baik," papar Pelly. Tetapi, lanjutnya, realisasi rencana tersebut masih terus tersendat-sendat, seperti mobil grobak yang didorong mendaki bukit yang terjal. "Masyarakat menanti 100 hari pertama, kedua Jokowi terus tersadung dalam berbagai politik," cetusnya.
Sementara itu, Nur Ahmad Fadhil Lubis menambahkan, bicara bangsa sama artinya bicara identitas. Di mana artinya, dalam kajian ilmu sosial tergantung pada kerangka kontektual. Dia mengatakan, perlunya seluruh elemen membangun semangat kebangsaan. Dan ia berharap pemerintahan kali ini bukan orang yang gampang disogok. "Sebab masalah integritas adalah masalah karakter," ujarnya.
Seminar yang dimoderatori Rektor Unimed Prof Ibnu Hajar Damanik itu dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan. Para peserta tampak antusias mengikuti acara itu, dengan bayaknya lontaran pertanyaan seputar kepemimpinan Jokowi-JK. (aje)


17.10 | 0 komentar | Read More

Neraca Perdagangan Sumut Surplus 205,06 Juta Dolar AS

MEDAN (Berita): Pada posisi Pebruari 2015, neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar 205,06 juta dolar AS, turun 23,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 268,55 juta dolar AS.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Win Koesdiatmono mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya Kamis (9/4).
Ia menjelaskan nilai impor melalui Sumut Februari 2015 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 350,41 juta dolar AS atau turun sebesar 2,50 persen dibandingkan bulan Januari 2015 yang mencapai 359,39 juta dolar AS. Dibandingkan bulan sama tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 3,52 persen.
Jika dihitung akumulasi sepanjang bulan Januari hingga Februari 2015, total nilai impor Sumatera Utara mencapai 709,80 juta dolar AS mengalami penurunan sebesar 11,37 persen bila dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.
Ia menambahkan impor bahan baku/penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 59,94 persen dengan nilai 210,04 juta dolar AS diikuti oleh impor barang konsumsi sebesar 25,19 persen (88,26 juta dolar AS) dan impor barang modal
sebesar 15,13 persen (52,11 juta dolar AS).
Dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, angkanya mengalami penurunan sebesar 56,05 persen yaitu dari 466,54 juta dolar AS pada Februari 2014 menjadi 205,06 juta dolar AS di bulan Februari 2015.
Surplus neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama selama bulanJanuari–Februari 2015 berturut-turut adalah senilai 98,45 juta dolar AS dengan Amerika Serikat, senilai 71,60 juta dolar AS dengan India, senilai 69,54 juta dolar AD dengan Jepang, senilai 43,10 juta dolar AS dengan Belanda, dan senilai 41,28 juta dolar AS dengan Kamboja.
Sebaliknya neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami defisit dengan Singapura senilai 91,03 miliar dolar AS, Malaysia defisit 57,57 juta dolar AS, Tiongkok defisit 50,49 juta dolar AS, Argentina defisit 42,16 juta dolar AS dan Australia defisit senilai 20,83 juta dolar AS. (wie)


17.10 | 0 komentar | Read More

Lulusan UMSU Siap Bersaing di MEA

MEDAN (Berita): Lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dituntut mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dengan keunggulan mutu. Karena mutu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan lulusan mencapai kesuksesan.
Rektor UMSU Dr Agussani M.AP mengatakan hal itu dihadapan 2.695 orang lulusan sarjana strata satu (S1) dan lulusan program magister (S2) di Selekta Hall Jalan Listrik Medan, Rabu (9/4) dan Kamis (10/4). Wisuda sarjana dilakukan selama dua hari mengingat banyaknya lulusan yang sudah menyelesaikan masa studinya tepat waktu.
Hadir dan turut memberikan sambutan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Khaedar Nasir, Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto MA MSP Ph.D, mewakili Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.
Hadir pada wisuda sarjana diantaranya, Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr Muhyarsyah MM, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr Muhammad Arifin Gultom MHum, Direktur Pascasarjana UMSU Prof Dr Edy Warman SH MHum, para dekan, ketua program studi dan sekretaris, dosen dan sivitas akademika UMSU.
Rektor Agussani menjelaskan, sesuai program jangka panjang hingga tahun 2020, UMSU akan terus melakukan peningkatan mutu lulusan. Hal itu dikarenakan semakin tingginya persaingan antar perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, sehingga diharapkan lulusan UMSU juga meningkat kualitas lulusannya.
"Setiap output lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi ini tidak hanya mempunyai kemampuan akademik, tapi juga diharapkan memiliki keahlian lainnya menyahuti era masyarakat ekonomi Asean (MEA). Lulusan kita jangan sekedar dibekali kemampuan menghadapi MEA, tapi perlu dilakukan penguatan aplikatif lainnya," kata rektor.
Sehingga nantinya kata rektor, lulusan UMSU memiliki daya saing tinggi dan berkualifikasi internasional tidak saja di bidang akademik tapi juga kemampuan lainnya. Hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan universitas dan fakultas agar para lulusan memiliki kompetensi maupun kecakapan/keahlian yang berbeda dari perguruan tinggi lain.
Begitu kata Agussani, dalam waktu dekat ini MEA merupakan peluang bagi lulusan UMSU untuk bisa berkiprah meraih keberhasilan di segala bidang. Artinya, lulusan UMSU yang saat ini diwisuda harus memanfaatkan momentum MEA sebagai ajang mengembangkan potensi diri sesuai keahlian dan kemampuan yang telah diperolehnya selama mengikuti proses pendidikan tinggi di UMSU.
Sedangkan Ketua PP Muhammadiyah Khaedar Nasir mengatakan, lulusan Muhammadiyah harus memiliki karatker moral. Karena sebagai lembaga pendidikan milik persyarikatan, lulusan UMSU harus menjadi harapan bangsa dan negara.
"Untuk itu, momen kebangkitan Muhammadiyah diharapkan dapat bersaing dan bisa menempatkan perannya demi kemaslahatan bagi umat manusia. Dimana peran Muhammadiyah harus dirasakan dan menyentuk ke masyarakat," tambahnya.
Oleh karenanya, lulusan UMSU juga harus unggul, cerdas dan terpercaya sesuai motto persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga manfaat lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah ini dapat berguna bagi kepentingan bangsa Indonesia.(aje)


17.10 | 0 komentar | Read More

Jangan Padamkan Listrik saat UN

MEDAN (Berita): Ujian nasional (UN) sebagai salah satu momentum krusial bagi pelajar tingkat akhir, diharapkan bisa berjalan lancar tanpa kendala, termasuk tidak ada pemadaman listrik saat UN tingkat SMA/sederajat berlangsung mulai Senin (13/4) mendatang.
Untuk itu Koordinator UN Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut 2015, August Sinaga mengimbau agar PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) tidak melakukan pemadaman listrik selama UN berlangsung.
"Saat UN berlangsung agar tidak melakukan pemadaman listrik, karena dikhawatirkan akan memengaruhi kelancaran prosesnya nanti," kata August di kantor Disdiksu Jalan T Cik Ditiro Medan, Kamis (9/4).
Imbauan tersebut menurut August akan disampaikan dalam bentuk surat tertulis kepada PLN dalam waktu dekat, meskipun dia telah mewanti-wanti pihak sekolah untuk mengantisipasi pemadaman listrik dengan menyediakan mesin genset.
"Kami hanya bisa mengimbau PLN. Namun yang terpenting kesiapan dari sekolah penyelenggara UN, khususnya bagi peserta UN dengan sistem computer based test (CBT) atau online," ungkapnya.
Menurut August bagi sekolah yang tidak memiliki genset harus bersiap-siap mengantisipasi pemadaman listrik, lantaran pihak PLN menegaskan tidak bisa menjamin tidak ada pemadaman selama UN berlangsung.
Ia menyarankan jika memang sekolah memiliki dana tidak ada salahnya melakukan pembelian genset atau bisa juga menyewa untuk kebutuhan ujian online. Tidak adanya jaminan tak padam listrik saat UN diungkapkan General manager PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sugiyatno.
Sugiyatno mengatakan, pihaknya tidak berani menjamin tidak terjadi pemadaman selama waktu pelaksanaan UN. Sebab kendala pemadaman listrik tidak hanya terjadi karena permasalahan mesin milik PLN, tetapi bisa juga lantaran hal non-teknis seperti cuaca.
"Kami tidak bisa menjamin seratus persen, karena kendala, hambatan, rintangan bisa saja terjadi dari alam, pohon tumbang atau dari mesinnya sendiri. Intinya dari hal-hal yang tidak bisa kita duga," ujarnya ketika dikonfirmasi melalui ponsel terkait imbauan Disdiksu tersebut.
Untuk itu Sugiyatno menyarankan agar sekolah menyiapkan genset sebagai sumber listrik cadangan dan PLN 100 tidak menyiapkan genset untuk dipinjamkan. Terpisah, Kepala SMK Negeri Binaan Provinsi M Rais menjelaskan, sebagai salah satu SMK yang ditunjuk sebagai peserta UN CBT, pihaknya telah siap, termasuk pada penyediaan cadangan listrik.
"Untuk sarana dan prasarana, SMKN Binaan Provinsi sudah sangat memadai dengan 100 unit komputer, yang sesuai ketentuannya, satu unit maksimal untuk tiga orang bergantian. Selain itu, listrik juga memadai, jika mati lampu kita siapkan genset," katanya.
Selain genset, katanya setiap unit komputer juga dilengkapi dengan uninteruptible power supply (UPS) yang jika dalam keadaan hidup bisa menyimpan listrik dalam waktu singkat sebelum arus listrik genset mengalir. Namun demikian, Rais menilai, pasokan listrik dari PLN menjadi sumber utama.
"Bisa saja genset dan UPS-nya tiba-tiba bermasalah kendati kami sudah periksa. Untuk itu, kami berharap kepada PLN untuk tidak mematikan listrik selama UN berlangsung," tuturnya. (aje)


17.10 | 0 komentar | Read More

Pidato Lengkap Ketua Umum PDIP Pada Pembukaan Kongres IV Di Bali

JAKARTA (Berita)

PIDATO KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PEMBUKAAN
KONGRES KE – IV
PDI PERJUANGAN

AKU MELIHAT INDONESIA

DENPASAR, 8 –12 April 2015

?
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu

Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam perjuangan kita,
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!
Yang saya hormati,
1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Para Senior Partai yang menjadi saksi perjuangan Partai, yakni Bapak ………
3. Para Petugas Partai yang duduk di Kabinet Kerja dan di lembaga legislatif.
4. Para Ketua Umum Partai …..
5. Para Tamu Undangan;
6. Rekan-rekan Pers;
7. Hadirin yang berbahagia;
8. Saudara-saudara utusan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya banggakan,
9. Kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pelosok negeri yang saya banggakan dan cintai;
10. Para relawan yang hadir di sini;
11. Para Perwakilan PDI Perjuangan di Luar Negeri,
12. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga sejarah PDI Perjuangan kembali kita torehkan di Bali. Di tempat inilah lima tahun yang lalu, jalan ideologi Partai kita canangkan. Dari tempat ini pula, tekad Partai untuk memperjuangkan dan membumikan ide, gagasan, pemikiran dan cita-cita Bapak Bangsa kita Bung Karno terus dikumandangkan.

Saudara-saudara,
Bali tidak hanya menjadi tiang penyangga kekuatan Partai. Di Pulau Dewata inilah aksara api kesejarahan Partai dituliskan. Aksara kesejarahan berwarna merah membara, yang justru terlihat semakin terang, ketika rintangan kegelapan menghadang. Di tempat ini pula suluh perjuangan kita nyalakan, menjadi api perjuangan yang tidak akan pernah padam. Kekuatan inilah yang menciptakan energi juang, sehingga akhirnya, PDI Perjuangan dipercaya rakyat menjadi pemenang pemilu legislatif dan sekaligus pemilu presiden tahun 2014. Kemenangan itu meyakinkan kita semua, bahwa jalan yang kita tempuh adalah benar.

Selanjutnya, perkenankanlah saya mengajak saudara untuk memaknai Indonesia, Indonesia Raya, yakni Indonesia yang saat itu berjaya dan begitu mewarnai dunia. Saya ingin menyoroti salah satu momen bersejarah yang ikut merubah tatanan dunia. Enam puluh (60) tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18-24 April 1955, Bung Karno mencetuskan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi menghasilkan kesepakatan Dasasila Bandung yang membangunkan kesadaran baru bagi bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka.
Namun, negara-negara yang baru merdeka tersebut, pada waktu itu dihadapkan pada tantangan baru, berupa rivalitas dua blok besar, yakni Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia pun kembali menjadi pelopor Gerakan Non Blok.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Apa yang saya sampaikan di atas, tidak hanya bertujuan menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Benang merah kemerdekaan untuk persaudaraan dunia tersebut, sangatlah relevan untuk direnungkan kembali. Lebih-lebih menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika yang sebentar lagi kita rayakan. Inilah pelajaran yang dapat kita petik, bahwa bangsa ini pernah mengukir sejarah gemilang, dan berani menyuarakan suatu tatanan dunia baru, To Build The World A New pada tanggal 30 September 1960 di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. Semua peristiwa tersebut terjadi pada Abad 20. Di Abad 21 ini, kita memahami bagaimana pemikiran Bung Karno selain visioner, juga malampaui pemikiran Abad 20.

Saudara-saudara sekalian,
Kepeloporan Indonesia di atas, hanya terjadi karena semangat juang. Mereka berjuang dengan penuh keyakinan, tanpa terpengaruh oleh opini yang dipublikasikan. Inilah dasar-dasar kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, dan pada saat bersamaan, setia pada konstitusi. Kesetiaan pada konsitusi ini sifatnya mutlak. Pemimpin memang harus menjalankan kewajiban konstitusionalnya tanpa menghitung apa akibatnya. Karmane Vadhikaraste Ma Phaleshu Kada Chana: Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitung akibatnya. Kepemimpinan yang seperti ini, hanya akan muncul apabila ia sungguh memahami sejarah bangsanya; memahami siapa rakyatnya, dan memahami darimana asal-usulnya.
Untuk itulah, guna mengkontemplasikan kepemimpinan Indonesia, saya mengajak kita semua untuk melihat ke dalam, tentang hal-hal fundamental, tentang cita-cita besar, dan keparipurnaan gagasan Indonesia Merdeka. Dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa kepercayaan diri menjadi modal utama. Kita tidak boleh merasa minder dengan negara adidaya sekalipun. Lihatlah peristiwa 10 November 1945. Lihat juga catatan sejarah ketika angkatan perang Indonesia menjadi terkuat di belahan bumi selatan Katulistiwa pada periode 1960-an.

Saudara-saudara, kader Partai yang saya banggakan,
Di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini, menjadi tugas kita untuk terus membangunkan spirit dan kebanggaan sebagai bangsa. Di sinilah revolusi mental diperlukan. Keseluruhan cerita kepeloporan Indonesia di atas adalah bukti, bahwa di tangan pemimpin yang sudah mengalami revolusi mental, bangsa ini menjadi begitu disegani.
Revolusi mental melahirkan jiwa yang hidup, berkarakter, disiplin, penuh percaya diri, dan unggul dalam kualitas kehidupan. Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura memberi contoh. Mereka membangun manusia yang berwawasan luas, berdisiplin, dan memiliki kepercayaan total dengan pemimpinnya. Pemimpinnya sendiri, mampu menjadi jembatan dan sekaligus penyambung lidah bagi rakyatnya. Kita tidak boleh ternina-bobokkan atas kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Buat apa semuanya itu, ketika justru bermalas-malas, dan membiarkan penggerogotan mental terus terjadi. Bahkan, kita juga membiarkan segala sesuatunya di republik ini tidak dapat dikelola secara berdikari. Bung Karno menegaskan, "Berdikari bukan saja tujuan. Yang tidak kalah pentingnya, berdikari merupakan prinsip dan cara mencapai tujuan itu. Semuanya adalah prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri dengan bangsa lain. Kerjasama dengan asing misalnya, harus dijalankan atas kesamaan derajat dan prinsip saling menguntungkan". Dengan demikian, percaya pada kekuatan rakyat sendiri adalah inti dan esensi atas jalan sebagai bangsa yang berdaulat dan berdikari. Di sinilah revolusi mental seharusnya dijalankan.

Saudara-saudara sekalian,
Gagasan revolusi mental pertama kali disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957. Beliau saat itu mencanangkan berkibarnya Panji Revolusi Mental.
"Nation building membutuhkan bantuannya Revolusi Mental! Karena itu adakanlah Revolusi Mental! Bangkitlah! Ya, Bangkitlah, bangkit dan geraklah ke arah pemulihan jiwa. Bangkit dan bergeraklah kembali ke cita-cita nasional. Bangkit dan geraklah ke arah kesadaran cita-cita sosial. Bangkit dan geraklah menjadi manusia baru yang bekerja, berjuang, berbakti, berkorban guna membina bangsa dan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita nasional dan sosial itu, yakni cita-cita Proklamasi. Buanglah segala kemalasan, buang segala ego sentrisme, buang segala ketamakan. Jadilah manusia Indonesia, manusia Pembina, manusia yang sampai ke tulang sumsumnya bersemboyan satu buat semua, semua buat pelaksanaan satu cita-cita."

Bagi Bung Karno, Revolusi Mental adalah arah dalam sebuah "Gerakan Hidup Baru". Gerakan Hidup Baru bukan hanya dalam hal fisik seperti hidup sederhana. Namun yang lebih penting adalah kesederhanaan bagi pemimpin. Kesederhanaan seorang pemimpin adalah kesederhanaan seorang pejuang yang jiwanya berkobar menyala-nyala, penuh daya cipta, bergelora laksana samudra, dan suatu jiwa anti kebekuan yang laksana terbuat dari gledek dan guntur.

Gerakan Hidup Baru membutuhkan Revolusi Mental. Isi Revolusi Mental sangatlah dalam. Revolusi Mental adalah tentang cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik. Yang merintangi kemajuan wajib disingkirkan. Revolusi Mental harus meliputi seluruh masyarakat, namun tidak akan berlangsung tanpa organisasi, tanpa pimpinan, tanpa gerakan. Revolusi Mental memerlukan Pemimpin yang harus melakukan revolusi mental untuk dirinya terlebih dahulu. Revolusi mental Pemimpin haruslah menggelorakan Gerakan Hidup Baru.

Saudara-saudara sekalian,
Dengan revolusi mental tersebut, maka kita bangun Indonesia dari "apa yang dilihat dan dirasakan rakyat". Rakyat yang termanifestasikan dalam wajah petani, guru, nelayan, kaum miskin kota, buruh, atau pendeknya rakyat yang masih terjerat dalam "lingkaran setan kemiskinan", yakni rakyat wong cilik. Merekalah dasar keberpihakan kita. Rakyatlah sumber dari segala sumber ideologi Partai. Di sinilah ideologi berperan sebagai daya hidup dan keyakinan Partai. Atas dasar keyakinan ideologi pula, PDI Perjuangan berani menempuh jalan terjal di luar pemerintahan selama satu dasawarsa terakhir. Rakyat memberi tempat atas pilihan politik PDI Perjuangan tersebut. Kini dapat dipahami, bahwa posisi politik tersebut adalah tugas nasional yang tidak kalah penting, untuk sehatnya demokrasi. Demikian halnya, ketika atas kehendak rakyat, PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan. Dengan pengalaman panjang ketika berada di luar pemerintahan, satu hal yang membuat kita bertahan adalah ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Ia bertindak sebagai leidstar atau bintang pengarah ketika Partai menghadapi berbagai kesulitan. Bahkan, Partai mampu mensenyawakan idelogi dan rakyat agar berurat-berakar dalam saripatinya rakyat. Atas dasar kesatuan ideologi dan rakyat, maka Partai melakukan re-tooling, mengganti perkakas yang lama, dengan yang baru. Itulah nature yang tidak bisa dihindari.

Saudara-saudara se bangsa dan setanah air,
Berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya. Kesemuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun praktek yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi "penumpang gelap" untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara. Guna mencegah hal tersebut, saya menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan. Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari.

Saudara-saudara,
Hal lain yang perlu saya sampaikan disini adalah sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama Partai.

Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara Pemerintah dan Partai Politik pengusungnya. Hal ini penting, mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik Partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa Partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan Partai. Prinsip demokrasi inilah yang saya jalankan. Penjelasan ini sangat relevan, mengingat ada sementara pihak, dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa Partai adalah beban demokrasi. Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan Partai Politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa Partai hanya sebagai ornament demokrasi; dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas Partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas, ketika pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun, makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana, ada simbiosis kekuatan anti Partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun Partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara. Karena itulah kembali saya tegaskan, bahwa jalan ideologi adalah pilihan benar. Jalan ideologi yang membentang terjal dihadapan kita, adalah jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah prinsip konstitusionalisme yang selalu jadi rujukan kita saudara-saudara.

Atas dasar konstitusi pula, saya berulang kali menyampaikan kepada Presiden, pegang teguhlah konsitusi itu. Berpijaklah pada konsitusi karena itulah jalan kenegaraan. Penuhilah janji kampanye-mu, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat.
Dalam kaitannya dengan tugas konstitusi pula, PDI Perjuangan mengingatkan kembali terhadap tugas pemimpin nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu termasuk mencegah berbagai kampanye gerakan terorisme yang tidak hanya bersifat radikal, namun sudah mengobarkan perang terhadap kemanusiaan.
Tanpa bermaksud meremehkan gerakan terorisme yang lain, saya melihat bahwa masalah ISIS sangat serius dan perlu segera disikapi. ISIS sudah bertindak atas-nama negara. Bahkan telah melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah harus memastikan, agar rekrutmen seperti itu tidak boleh terulang kembali. PDI Perjuangan dengan tegas menolak berbagai bentuk radikalisme dan terorisme atas nama apapun. Sebab Indonesia adalah negara berdaulat dengan tradisi masyarakatnya yang toleran. Indonesia tidak akan pernah membiarkan paham dan organisasi tersebut berkembang di Indonesia. Biarlah di bumi nusantara ini, hidup dan tumbuh berkembang, Indonesia sebagai tamansarinya keanekaragaman. Hal ini juga cerminan dari tekad kita, untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan,
Kongres IV Partai yang kita mulai hari ini, harus dirawat dan dijaga dengan seluruh kekuatan akal sehat dan hati nurani. Kongres merupakan forum tertinggi Partai dimana Pancasila, musyawarah mufakat, gotong royong dan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan Partai menjadi simpul-simpul pokok yang menyatukan kita. Kongres Partai adalah peristiwa dan ajang ideologis, bukan peristiwa dimana pragmatisme dan transaksional berkembang subur. Kita harus melawan berbagai tindakan transaksional tersebut. Sebab Kongres pada dasarnya adalah peristiwa politik bagi tumbuh kembangnya peradaban politik yang luhur, dan menjadi persemaian bagi Indonesia yang adil dan makmur.
Budaya politik baru juga kita lahirkan melalui Kongres IV ini. Untuk pertama kalinya dalam tradisi kepartaian kita, seluruh proses konsolidasi Partai, dimulai dari bawah dari Rapat Ranting, bergerak ke atas, hingga pelaksanaan Kongres ini. Keseluruhan proses konsolidasi penuh dengan tradisi musyawarah, tanpa voting sama sekali. Inilah kematangan demokrasi yang membumikan Pancasila saudara-saudara.

Selanjutnya, menjadi tugas bersama kita untuk merawat dan memperkokoh pondasi PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor. PDI Perjuangan pun dituntut untuk meningkatkan kemampuan membangunkan kesadaran rakyat, mengorganisir rakyat dan memimpin perjuangan rakyat. Semua itu sungguh tantangan yang berat. Menjadi pemenang dalam Pemilu 2014 tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Kita harus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Kita harus mengisi dan memenangkan kembali Pemilu 2019 yang akan datang.

Para Kader Partai dan hadirin sekalian,
Saya mengajak seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai untuk tetap teguh pada jalan ideologi Partai. PDI Perjuangan adalah satu kesatuan yang tidak boleh tercerai-berai, oleh segala pasang naik dan pasang surutnya perjuangan. Segala pukulan yang kita berikan dan segala pukulan yang kita terima, adalah iramanya perjuangan. Perkuatlah tradisi Gotong royong. Ia adalah kerja bersama; membanting tulang bersama; memeras keringat bersama; perjuangan bantu-binantu bersama; amal semua buat kepentingan semua. Itulah rahasia kekuatan kita. Satu untuk semua, semua untuk satu, one for all, all for one (kemudian diucapkan secara bersama-sama).

Saudara-saudara, anggota dan kader PDI Perjuangan yang saya cintai, dan banggakan,
Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, terkait dengan perenungan atas seluruh perjalanan politik saya. Pelajaran politik terbesar yang saya ambil sejak masuk ke Partai, menjadi anggota biasa, hingga mengibarkan bendera perjuangan, dan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai, adalah pentingnya bagi setiap insan politik partai untuk memiliki kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner bertumpu pada keyakinan politik. Ia memegang teguh pada prinsip, dan menghikmati politik sebagai dedikasi hidup. Kesabaran revolusioner bukan hanya berdiam diri. Namun mengandung daya juang, dan terus bergerak, bergerak, dan bergerak maju. Itulah sifat revolusioner. Bagi saya, politik juga harus bersendikan watak kejujuran. Sebab politik bukanlah praktek menang-menangan atas dasar kekuasaan. Itulah yang membuat saya terus bertahan, walaupun begitu banyak pengkhianatan, bahkan berulang kali, saya ditusuk dari belakang. Semua pengkhianatan itu, terjadi hanya karena ambisi politik yang berwatakkan kekuasaansemata. Alhamdullilah, saya tetap bertahan, dan lolos dari berbagai cobaan. Kuncinya hanya satu, berpolitiklah dengan keyakinan, kejujuran, penuh idealisme, dan memegang teguh prinsip pengabdian. Dengannya kalian pun akan memiliki kesabaran revolusioner saudara-saudara.
Intermezo: jika tidak memiliki kesabaran revolusioner, belajarlah dulu. Jikalau ada yang tidak sabar, dan mau merusak apa yang sudah dibangun dengan penuh keringat dan air mata perjuangan, lebih baik berpikir ulang.

Saudara-saudara dan para kader Partai yang saya banggakan,
Mengakhiri Pidato Politik saya ini, ijinkanlah saya mengajak saudara-saudara semua, untuk melihat dengan jernih Indonesia kita. Aku Melihat Indonesia, sengaja saya pilih sebagai tema Kongres IV ini. Indonesia dalam satu kesemestaan dengan seluruh jagad raya. "Aku Melihat Indonesia" haruslah berakar kuat, dari gagasan sempurna tentang Indonesia Merdeka. Indonesia yang memuat prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan; kebangsaan; musyawarah-mufakat dan prinsip kesejahteraan. "Aku Melihat Indonesia" adalah cara pandang kita bersama untuk kembali pada cita-cita bangsa.

Membacakan Puisi Bung Karno:

AKU MELIHAT INDONESIA

Djikalau aku melihat gunung gunung membiru,
Aku melihat wadjah Indonesia;
Djikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora,
Aku mendengar suara Indonesia;

Djikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa,
Aku melihat keindahan Indonesia;
Djikalau aku mendengarkan burung perkutut di pepohonan,
Aku mendengarkan suara Indonesia.

Djikalau aku melihat matanja rakjat Indonesia di pinggir djalan,
Apalagi sinar matanja anak-anak ketjil Indonesia,
Aku sebenarnja melihat wadjah Indonesia.
***

Semoga Allah SWT selalu menemani dan menjaga gerak langkah perjuangan kita bersama.
Akhirnya dengan penuh rasa syukur dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres IV PDI Perjuangan dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih,
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua,
Om Santi Santi Om.
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Megawati Soekarnoputri
KETUA UMUM PDI PERJUANGAN


17.10 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger