Aceh Serahkan Penghargaan Kepada Lembaga Peduli Pendidikan

Banda Aceh ( Berita ) : Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga lembaga nonpemerintah (NGO) dan badan PBB, yakni Pasiad Turki, Usaid Amerika Serikat dan Unicef yang telah membantu bangkitnya dunia pendidikan pascatsunami di provinsi itu.
"Piagam penghargaan ini sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuan mereka yang telah memulihkan sektor pendidikan Aceh akibat bencana tsunami 10 tahun lalu," kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Anas M Adam di Banda Aceh, Selasa [30/12].
Hal tersebut disampaikan di sela-sela tausiah dan zikir/doa bersama para pegawai dan anak yatim untuk mengenang 10 tahun bencana tsunami di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Anas Adam menjelaskan, gempa berkekuatan 9,1 skala richter yang disusul tsunami pada 26 Desember 2004 telah menyebabkan Aceh porak-poranda, termasuk sektor pendidikan.
"Kalau dibayangkan dengan tingkat kehancuran pada saat ini, maka rasanya kita sulit untuk bangkit kembali, namun atas bantuan dari berbagai pihak donor maka sektor pendidikan Aceh kini sudah semakin membaik," kata dia menjelaskan.
Anas M Adam juga menjelaskan bahwa tsunami 10 tahun lalu juga berdampak hancurnya atau rusaknya sekitar 1.075 gedung sekolah, sebanyak 24 dayah (pondok pesantren), satu SKB dan dua unit gedung PAUD percontohan di sejumlah daerah pesisir di Aceh.
Bencana tsunami juga menghancurkan atau merusakan pagar sekolah sepanjang 10.300 meter, selain sebanyak 3.314 ruang kelas di sejumlah kabupaten dan kota yang terkena dampak bencana dahsyat tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh juga menyebutkan kehancuran sebanyak 652 unit rumah dinas guru dan penjaga sekolahakibat bencana tsunami 26 Desember 2004 itu.
"Tsunami juga menyebabkan Aceh kehilangan sebanyak 2.499 orang guru, tercatat 232 pegawai dinas pendidikan dan 24.885 orang siswa dari TK, hingga tingkat SMU di daerah ini," kata Anas M Adam. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

95 Persen Daerah Penemuan Airasia

Jakarta ( Berita ) : Badan SAR Nasional (Basarnas) memastikan 95 persen daerah penemuan serpihan pesawat AirAsia berada di dekat Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
"Dari semua temuan itu, saya memastikan 95 persen daerah yang tergambar adalah lokasi serpihan maupun benda-benda yang diduga berasal dari pesawat," kata Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo di Jakarta, Selasa [30/12] .
Pada hari ketiga (30/12) pencarian pesawat AirAsia QZ 8051 yang hilang kontak pada Minggu (28/12) itu, Tim SAR berhasil menemukan beberapa serpihan benda-benda yang diduga bagian pesawat.
"Yang lima persen lagi karena sampai detik ini saya belum melihat langsung benda yang ditemukan tapi secara komunikasi kepada komandan unsur pencarian atas penglihatan di lapangan menyatakan itu adalah emergency exit," kata Soelistyo. Berdasarkan penemuan tersebut dipastikan daerah tersebut dan dan benda-benda itu adalah bagian dari pesawat yang dicari.
Benda yang ditemukan mengapung berupa lempengan logam, objek yang menggambarkan bayangan dalam laut diduga badan pesawat, emergency exit dan diduga beberapa jasad penumpang.
Sepuluh objek diduga serpihan pesawat itu terpantau oleh Pangkoopsau I Marsda TNI Agus Dwi Putranto saat dalam perjalanan menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menggunakan helikopter CN 235.
Sepuluh objek diduga serpihan pesawat ini belum dipastikan merupakan serpihan pesawat AirAsia yang hilang tiga hari lalu atau objek atau benda lain. Untuk itu, Basarnas mengirimkan tim ke lokasi untuk memastikannya dari jarak dekat.
Sepuluh objek itu terpantau sekitar 105 mil dari Pangkalan Bun. Posisinya sekitar 10 kilometer dari lokasi terakhir pesawat AirAsia yang mengangkut 155 penumpang dan tujuh awak pesawat itu hilang kontak dengan menara pengawas udara.
Kronologi Penemuan Serpihan Airasia Qz 8501
Badan SAR Nasional pada Selasa menyebutkan telah menemukan serpihan benda atau bagian yang diduga berasal dari pesawat hilang AirAsia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura yang hilang sejak Minggu (28/12).
"Pada hari ketiga, ada satu dinamika penting dalam pencarian pesawat di sekitar Pangkalan Bun," kata Kepala Basarnas Marsekal Madya Bambang Soelistyo di Jakarta, Selasa [30/12].
Secara kronologis, tim gabungan mulai menemukan bagian yang diduga pesawat Air Aisa QZ 8501 berikut jenasah yang berada di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Berdasarkan penuturan Bambang, pesawat C925 AU menemukan benda-benda, serpihan atau bagian warna putih yang diduga dari pesawat Air Asia QZ 8501 yang mengapung pada koordinat 3 derajat 46' 50-LS 110 derajat 29' 27-BT pada pukul 08.00 WIB.
Pada 11.30, pesawat C-130 TNI AU menemukan potongan logam pada koordinat 3 derajat 50' 43-LS 110 derajat 29' 21-BT. Selanjutnya pukul 12.40, pesawat C-130 TNI AU menemukan pintu darurat/ emergency exit pada koordinat 3 derajat 54' 48-LS 110 derajat 31' 4-BT).
Terkini, KRI Bung Tomo mengevakuasi pintu darurat pada pukul 14.10 di koordinat 4 derajat 5' 0-LS 110 derajat 16 ' 0-BT. Secara umum, lokasi tersebut ada di sekitar perairan Pangkalan Bun.

Tim SAR Digerakkan Ke Lokasi Penemuan Serpihan

Tim SAR dan seluruh kapal yang dikerahkan untuk mencari pesawat AirAsia QZ 8051 yang hilang kontak digerakkan menuju titik lokasi penemuan serpihan diduga bagian pesawat. "Yang akan dilakukan adalah mencari dan mengevakuasi semua benda dan barang yang ditemukan dan saya pastikan semua dibawa ke Pangkalan Bun," kata Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya FHB Soelistyo di Jakarta, Selasa.
"Kita meyakinkan posisi dari bagian lain pesawat itu di sekitar wilayah penemuan ini. Setelah memastikan dan dibantu teknologi yang ada untuk meyakinkan di bawah benda-benda mengapung itu ada bagian besar dari pesawat," tambah dia. Kedalaman laut yang ada di bawah penemuan serpihan tersebut antara 25 meter hingga 30 meter, maka akan diturunkan penyelam untuk melakukan evakuasi. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

George Soros Temui Presiden Joko Widodo

Jakarta ( Berita ) : Investor global George Soros datang ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa [30/12] sore, namun belum ada kepastian terkait topik dari pembahasan tersebut.
Berdasarkan pantauan di Antara, Jakarta, Selasa siang, George Soros dengan mengenakan jas tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pada sekitar pukul 14.00 WIB. Menurut data dari Biro Pers Kepresidenan yang diterima Selasa pagi, Presiden Jokowi memang dijadwalkan menerima George Soros pada sekitar pukul 14.00 WIB.
Pada pagi harinya, Presiden juga telah memimpin sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan hasil akan mengoptimalkan produk pertahanan yang dibuat oleh industri dalam negeri.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan akan dapat mampu mandiri dan tidak lagi bergantung kepada impor. George Soros sendiri, menurut ensiklopedia dunia maya Wikipedia, adalah warga negara Amerika Serikat kelahiran Hungaria. Di dalam wikipedia, dia dikenal sebagai "business magnate", investor dan filantropis.
Dia juga dikenal sebagai "The Man Who Broke the Bank of England" selama masa krisis mata uang "Black Wednesday" di Inggris tahun 1992. Soros juga dikenal sebagai pendukung kebijakan politik liberal-progresif, dan juga menjabat sebagai Ketua Open Society Foundations. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi : Perbaikan Total Industri Strategis Pertahanan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12). Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis di industri pertahanan terkait dengan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). (ant/Andika Wahyu )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Joko Widodo ingin berbagai pihak terkait bersama-sama melakukan perbaikan secara total terhadap industri strategis pertahanan dalam negeri guna mencapai kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista). "(Industri strategis pertahanan) harus kita perbaiki secara total baik daya saing maupun kapasitas produksi," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa [30/12].
Menurut Presiden Joko Widodo, perbaikan secara total harus dilakukan di berbagai industri strategis pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL. Dengan demikian, ujar dia, maka industri strategis pertahanan harus berjangka panjang dan bukan hanya dikelola hanya dalam jangka waktu yang pendek atau hanya satu-dua tahun.
Selain itu, ia mengemukakan agar industri pertahanan bisa lebih efisien agar dapat mengembangkan teknologi ganda yaitu antara sipil dan militer. "Jadi industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan nonpertahanan," katanya.
Presiden Jokowi mencontohkan, misalkan produksi kapal perang dalam negeri juga teknologinya dapat digunakan untuk mengembangkan produk kapal niaga. Ia juga mengingatkan bahwa "pekarangan rumah" Republik Indonesia adalah laut karena merupakan negara lautan yang terdiri atas pulau-pulau.
Untuk itu, Jokowi juga ingin agar formasi kekuatan yang dominan agar dapat dikembalikan ke kebijakan kemaritiman Selain itu, lanjutnya, hal tersebut jangan hanya diterjemahkan dengan kebijakan tol laut dan pembangunan pelabuhan.
"Tetapi yang paling penting dalam membenahi industri maritim dan galangan kapal, kita lakukan sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Tanpa itu, pemain luar yang akan dominan dan kita hanya akan jadi penonton," papar Presiden.

Empat Prioritas Utama Kebijakan Pertahanan

Presiden Joko Widodo menekankan empat prioritas utama dalam hal kebijakan pertahanan yang mesti didasari dengan kebijakan dasar yang solid, berjangka panjang, serta terintegrasi dengan keamanan secara komprehensif.
"Saya ingin menekankan empat hal prioritas utama," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Presiden memaparkan, empat prioritas tersebut adalah menjamin kebutuhan pertahanan yang mencakup baik kesejahteraan prajurit hingga pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Prioritas kedua adalah terkait kemandirian pertahanan agar tidak tergantung lagi dengan kebijakan impor.
Sementara prioritas ketiga adalah pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, namun harus ditunjukkan dengan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani.
Terakhir, prioritas keempat adalah menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan yang komprehensif.
Untuk itu, Presiden menghendaki agar berbagai prioritas tersebut dicapai secara simultan, yaitu dengan setiap pembelian senjata mesti selalu disertai transfer teknologi, terutama bagi industri pertahanan strategis.
Presiden juga menekankan pentingnya memperhatikan siklus produksi senjata guna meninggalkan kebiasaan membeli senjata, serta integritas sistem pengadaan alutsista sehingga satu matra bisa terhubung ke matra lainnya.
"Misalnya tank angkatan darat bisa terintegrasi dengan pesawat angkatan udara dan kapal tempur angkatan laut," ucapnya.
Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu diikuti pula antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Indonesia Pusat Studi Islam Dunia

Jakarta ( Berita ) : Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kamaruddin Amin merasa yakin bahwa Indonesia akan menjadi pusat studi Islam dunia beberapa tahun ke depan. "Visi Ditjen Pendidikan Islam pun sudah mengarah ke sana. Konsepnya di Pendis sudah ada, di antaranya program 50.000 doktor, 10.000 hafiz, santri berprestasi dan sejumlah program strategis di Ditjen Pendis (lainnya)," katanya di Jakarta, Selasa [30/12].
Lantas kapan target implementasinya, Kamaruddin mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. "Mungkin butuh satu atau dua RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Mahfud MD usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, Senin (29/12), mewacanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemikiran Islam. Mahfud bahkan mewacanakan tak perlu belajar Islam di Timur Tengah.
"Masa kita belajar Islam harus di Timur Tengah, sementara Timur Tengah sendiri tidak bisa memberi, menjadi contoh yang baik, pertikaian, pembunuhan terjadi di sana," katanya. Masih menurut Mahfud, Indonesia berhasil mengembangkan Islam yang lebih rasional dan moderat sehingga pemikiran Islam seharusnya bisa lebih berkembang di sini. Terkait ini, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD bukan merupakan hal baru, karena Ditjen Pendis sudah merencanakannya sejak lama.
Meski demikian, Kamaruddin mengatakan bahwa Timur Tengah masih sangat penting untuk menjadi tujuan belajar. Di samping memiliki distingsi yang dapat memperkaya khazanah keislaman Indonesia, lanjut Kamaruddin, Timur Tengah juga masih menjadi simbol Islam salaf al-salih yang terlalu penting untuk diabaikan. "Menjadikannya rujukan mutlak tidak tepat, tetapi mengabaikannya sama sekali juga tidak benar," tegas pria yang juga Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.
Kamaruddin mengaku bahwa pemikiran Islam Timur Tengah juga sangat variatif, tidak selalu radikal, dan itu tergantung negaranya. Mesir misalnya, beda dengan Saudi dan juga Maroko. "Overall, distingsi Timur Tengah adalah kekayaan materi keilmuannya. Rasanya juga naif kalau relitas sosio politik Timur Tengah yang kurang demokratis sepenuhnya dituduhkan kepada pemikiran keislamannya. Tentu faktornya sangat multidimensional," ujar Kamaruddin.
Selain itu, pengembangan pendidikan Islam juga harus mempertahankan tradisi keagamaan pada masa Sahabat dan Tabiin sebagai rujukan nilai dalam kehidupan. "Ilmu tentang hal itu penting dan Timur Tengah kuat untuk itu," katanya.
Terkait dengan hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah menyerukan dan mengajak para pelaku pendidikan untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia.
Selama ini ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.
Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia. Kini momentum itu sudah tiba, kata Lukman. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Larangan Rapat Di Hotel Hemat Rp1,2 Triliun

Jakarta ( Berita ) : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun.
Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, kata Yuddy, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar dari tidak menyelenggarakan rapat di hotel.
"Jika dikalikan jumlah Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, penghematannya dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun," kata Yuddy dalam keterangan yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Kamis [25/12].
Yuddy Chrisnandi menyampaikan penjelasan itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Rabu (24/12), saat menerima Wali Kota Bogor Arya Bima bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Sosial dan pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Bogor yang meminta penjelasan mengenai kebijakan Kementerian PANRB terkait larangan pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel.
Arya Bima mengungkapkan bahwa kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel berdampak pada penurunan pendapatan Pemerintah Kota Bogor, meskipun dia mendukung agenda reformasi birokrasi terkait efisiensi dan potongan biaya-biaya yang tidak logis seperti biaya perjalanan dinas, studi banding, pengadaan mobil dinas, dan pengadaan operasional kepala daerah.
Namun, kata Arya, kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel memiliki dampak yang berkelanjutan, mengingat pendapatan Kota Bogor paling besar dari sektor perhotelan, di mana lebih dari 50 persen bergantung pada kegiatan pemerintahan. Selain itu, menurut Bima, kebijakan itu juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perhotelan.
"Saat ini saja sudah ada 200 pekerja yang kena PHK karena hotel sudah tidak mampu lagi menampung mereka dengan pendapatan yang semakin berkurang," kata Arya.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memahami permasalahan yang dihadapi oleh Wali Kota Bogor dan PHRI. Ia mengungkapkan, seusai menerbitkan peraturan tersebut, banyak protes yang diterimanya, khususnya dari pihak yang memiliki bisnis perhotelan.
"Saya memahaminya karena rekan-rekan saya yang memiliki bisnis perhotelan juga mengeluhkan hal yang sama. Ibarat minum obat yang rasanya pahit dan bahkan bisa sampai muntah, tapi nanti pasti akan sembuh. Begitu pula dengan kebijakan ini, karena manfaatnya akan sangat besar untuk rakyat," kata Yuddy.
Menurut Yuddy, dana penghematan itu bisa dipakai untuk program yang lebih bermanfaat langsung untuk rakyat banyak. "Belum lagi dari pengurangan subsidi BBM," katanya.
Yuddy memberikan sejumlah solusi mengurangi dampak yang sangat signifikan itu. Pertama, Menteri Pariwisata sudah merancang serangkaian program menggenjot wisatawan domestik dan asing untuk mengejar target 10 juta wisatawan pada 2015. "Jadi, tiga sampai empat bulan ke depan situasi yang masih 'berdarah-darah' ini nantinya akan sembuh sendiri," kata Yuddy.
Kedua, Yuddy menyarankan Pemerintah Kota Bogor membuat kegiatan wisata nusantara yang dapat menarik para wisatawan domestik dan asing, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, Wonosobo, Banyuwangi, dan sejumlah kota lainnya yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan nasional dan internasional.
"Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak untuk sektor perhotelan. Karena kalau 'event' di tingkat nasional di mana Pemda sebagai 'event organizer' dan mengakomodasi kehadiran turis asing dengan bekerja sama dengan pihak hotel maka saya yakin itu bisa mendongkrak pendapatan daerah," katanya.
Ia menegaskan revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi ini memang merupakan terapi kejut (shock therapy). "Dulu setiap ganti menteri bisa ganti mobil, sekarang sudah berubah. Jadi jalankan saja yang menjadi kebijakan pemerintah ini," ujar Yuddy. Seusai mendengarkan penjelasan Menteri, Wali Kota Bogor dapat memahami kebijakan tersebut dan melakukan langkah-langkah kreatif mengatasi masalah tersebut. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Wapres Ke Aceh Peringati 10 Tahun Tsunami

Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai kunjungan kerja ke Aceh untuk menghadiri peringatan 10 tahun tsunami yang akan dipusatkan di Lapangan Blang Padang.
Keterangan Sekretariat Wapres yang diterima di Jakarta, Kamis [25/12] menyebutkan Wapres Jusuf Kalla yang didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla berangkat ke Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Kepresidenan TNI-AU Boeing 737-400.
Selama di Aceh pada Jumat (26/12) wapres akan melakukan sejumlah kegiatan kerja terkait memperingati 10 tsunami, antara lain ziarah ke makam massal Siron. Puncak peringatan 10 tahun tsunami akan dilakukan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Selama acara puncak akan ditayangkan video rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, peninjauan pameran Expo Kebencanaan, serta mengunjungi Museum Tunami Aceh. Selanjutnya Wapres Jusuf Kalla di Pendopo Gubernur menghadiri peluncuran buku "10 Tahun Tsunami".
Pada jam 16.15, Jusuf Kalla direncanakan akan melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh. Wapres Jusuf Kalla dan rombongan direncanakan akan kembali ke Jakarta pada pukul 17.05 dari Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda.
Bencana tsunami setinggi puluhan meter yang melanda Aceh pada 2004 telah menewaskan sekitar 160 ribu orang. Bencana ini didahului dengan bencana gempa bumi berkekuatan 9,3 SR di kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut di Pulau Simeulue. Pemerintah pun telah menggelontorkan dana sekitar Rp 30 triliun guna pembangunan infrastruktur. Bencana tsunami juga melanda negara lainnya di sepanjang Samudra Hindia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Ganti Kerugian Masyarakat Akibat Banjir

Banda Aceh ( Berita ) : Anggota DPR RI HM Nasir Djamil meminta Pemerintah Aceh mengganti semua kerugian masyarakat akibat banjir yang melanda sejumlah daerah di provinsi itu dalam beberapa hari terakhir.
"Pemerintah Aceh agar mengganti semua kerugian yang dialami masyarakat. Banjir yang rutin di Aceh tidak terlepas dari kelalaian dari pemerintah dalam menanganinya," katanya di Banda Aceh, Kamis [25/12].
Hujan yang mengguyur Aceh selama sepekan terakhir berdampak pada terjadinya banjir di beberapa wilayah, dan mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir sehingga proses belajar mengajar disejumlah daerah terpaksa dihentikan.
Politisi PKS daerah pemilihan Aceh itu menambahkan, Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan rakyatnya terus menerus terendam dalam air seperti yang terjadi disejumlah daerah saat ini.
"Seolah-olah tidak ada lagi yang mengurus mereka. Seharusnya mereka bisa ke sekolah, bekerja, beribadah, tapi karena banjir datang semuanya hilang, dan aktifitas ekonomi lumpuh, ini semua harus diganti oleh pemerintah Aceh," katanya menambahkan.
Anggota Komisi III DPR itu juga berharap agar Pemerintah Aceh tidak hanya memberikan alasan kepada masyarakat bahwa banjir sebagai musibah semata, tapi yang terjadi adalah bencana akibat dari kelalaian pemerintah itu sendiri.
Nasir juga meminta Pemerintah Aceh untuk melepaskan ego-ego sektoral lainnya dan fokus menangani banjir, salah satunya dengan membangun waduk. Salah satu langkah yang paling tepat dilakukan untuk saat ini adalah dengan membangun waduk.
Selain itu Pemerintah Aceh harus melakukan pengerukan sungai-sungai yang sudah mulai dangkal dan reboisasi hutan, dengan harapan kedepan Aceh akan terbebas dari banjir, kata dia.
Dia menjelaskan, beberapa penyebab banjir di Aceh, salah satunya adalah pembalakan liar, selain itu Pemerintah Aceh tidak memprioritaskan pembangunan waduk, kemudian sungai-sungai sudah mulai dangkal.
"Pemerintah Aceh harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait apa yang paling mungkin dilakukan. Kalau menurut saya aksi yang mungkin dilakukan adalah pembangunan waduk. Reboisasi dan pengerukan sungai juga butuh waktu dan biaya besar," kata dia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

DPR Harus Cermat Bahas Perppu 1/2014

Banjarmasin ( Berita ) : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dr H Mohammad Effendy SH mengingatkan, DPR-RI harus cermat dalam membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.
"Dalam membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 nanti, DPR-RI bukan hanya bicara menerima atau menolak, tapi lebih esensial lagi mencermati isi dari Perppu tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel, di Banjarmasin, Kamis [25/12].
Pasalnya, menurut alumnus program magister dan doktor bidang ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu, Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, masih memerlukan penyempurnaan.
"Penyempurnaan itu terlepas, apakah nanti pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui DPRD maupun secara langsung oleh masyarakat pemilih," tutur pakar hukum tatanegara pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) tersebut.
Mantan Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unlam itu mengatakan, penyempurnaan materi/isi dari Perppu 1/2014 sebagai antisispasi terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
Sebagai contoh (walau hal tersebut tak kita inginkan), saat dalam perjalanan melaksanakan tugas kepala daerah meninggal dunia, maka wakil tidak bisa secara otomatis naik untuk menggantikan kedudukan itu.
"Karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan satu paket secara bersamaan, tapi atas penunjukan kepala daerah terpilih. Untuk mengisi kekosongan kepala daerah tersebut parlu aturan," kata alumnus Fakultan Hukum perguruan tinggi negeri tertua di Kalsel itu.
Sebab, lanjut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) itu, baik dalam Perppu 1/2014 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 tahun 2014, tampaknya belum mengakomodir persoalan seandainya terjadi kekosongan kepala daerah, karena satu dan lain hal.
Mengenai Pilkada tak lagi satu paket dengan wakilnya, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berpendapat, hal tersebut ada positif dan negatif atau kelemahannya.
Contoh sederhana dari nilai positif, tambahnya, wakil kepala daerah bisa seirama dengan yang menunjuk, sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan lebih lancar. "Karena jauh dari kemungkian perbedaan pendapat antara kepala daerah dan wakil," katanya. "Hal negatif dari tidak satu paket tersebut, manakala terjadi kekosongan kepala daerah sulit mencari pengganti, apalagi kalau wakilnya dua orang sebagaimana ketentuan yang berdasarkan jumlah penduduk setempat," demikian Moh Effendy. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Kejagung Pastikan Eksekusi Dua Terpidana Mati

Jakarta ( Berita ) : Kejaksaan Agung memastikan akhir tahun ini bakal mengeksekusi dua terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. "Mudah-mudahan sesuai rencana, tinggal tim di daerah menentukan hari yang terbaik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana, kepada Antara di Jakarta, Kamis [25/12].
Kapuspenkum menambahkan kedua terpidana yang akan dieksekusi itu dalam kasus tindak pidana umum atau pembunuhan dan direncanakan hukuman dilakukan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Kedua terpidana mati itu, yakni, GS, kasus pembunuhan berencana di Jakarta Utara, dan TJ, kasus pembunuhan berencana di Tanjung Balai Karimun, Riau.
Sementara itu, empat terpidana mati lainnya yang semula akan dieksekusi tahun ini "didelay" dahulu karena masih menunggu kepastian hukumnya. Keempat terpidana mati itu terkait kasus narkoba. "Bukan ditunda tapi 'didelay'," katanya. Ia menegaskan tidak ada pembatalan atau alasan lain yang dapat membatalkan rencana eksekusi tersebut.
Kendati demikian, ia mengakui pihaknya akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung soal adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari dua kali sesuai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Tentunya, kita akan berkoordinasi dengan MA soal adanya pengajuan PK lebih dari dua kali itu," katanya.
Jaksa Agung HM Prasetyo juga membantah pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah terpidana mati 2014 akan dibatalkan. "Nggak ada yang bilang itu, kalian itu salah kutip itu, nggak ada istilah dibatalkan," katanya.
Ia juga mengaku sudah membicarakan hal itu dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) --yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan lebih dari satu kali.
"Kita bersama MA akan mengeluarkan apakah Perma atau apakah apapun yang itu nantinya tentunya memberikan pembatasan pengajuan PK oleh terpidana mati. Sekarang kan nggak ada batas waktu," ucapnya.
Ia menyoroti pula terpidana yang sudah mengajukan grasi namun bisa mengajukan PK. Itu menjadi perdebatan. Semestinya kalau sudah grasi, sudah mengaku salah dan minta ampun, tidak ada lagi upaya hukum, tapi "faktanya sekarang kan seperti itu", ujarnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Berjanji Tingkatkan Remunerasi

Jakarta ( Berita ) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, pemerintah berjanji meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau remunerasi, sehingga diharapkan tentara lebih kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Beberapa waktu lalu Pak Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan, beliau menyampaikan, TNI akan mendapat tambahan peningkatan remunerasi dari 37 persen menjadi sekitar 50 persen," kata Panglima TNI usai Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Selasa [23/12].
Proses peningkatan kesejahteraan prajurit seiring dengan perawatan alat utama sistem persenjataan TNI yang masuk dalam rencana strategis TNI. Hal itu lanjut Moeldoko, telah disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi I DPR RI. "Itu yang jadi drive dalam penyelenggaraan anggaran ke depan," terangnya.
Rapim TNI 2015 membahas tiga rencana strategis, yakni rencana strategis pembangunan dan pengembangan kemampuan TNI, rencana strategis kesejahteraan dan renstra perawatan alat utama sistem senjata (Alutsista). "Dalam renstra tahun 2015-2019, kita akan membangun kesejahteraan prajurit, baik dari segi penggajian, perumahan maupun kesehatan," kata Moeldoko.
Tak hanya itu, dalam renstra II TNI akan menganggarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI. "Saat ini kita telah banyak membeli alutsista canggih dan mahal, tapi kita belum punya rencana pemeliharaan. Pada kurun tertentu harus diperbaiki. Kalau tak tersusun dalam renstra ini berbahaya. Kala tak menyiapkan dana bisa-bisa dikanibal kanan-kiri," kata Moeldoko.
Kita boleh berbangga bahwa pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) TNI hingga renstra tahap I 2010-2014 telah mencapai kurang lebih 38 persen dari pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan, namun besaran tersebut belum menyangkut pembangunan kesejahteraan dan belum menyentuh upaya menjaga masa pakai alutsista yang telah dimiliki saat ini, kata Moeldoko.
Oleh karena itu, ketiga renstra tersebut merupakan kosistensi Indonesia terhadap komitmen menjadikan TNI yang profesional, militan, solid, sejahtera, dicintai dan dibanggakan rakyat.
Upaya membangun manajemen TNI yang solid dan adaptable, serta interoperabilitas operasional termasuk peran teritorial TNI, harus menjadi titik berat dalam implementasi renstra pembangunan dan pengembangan kemampuan 2015-2019, yang didalamnya secara eksplisit memuat upaya mengeleminasi ego sektoral.
Sementara itu, hari ini terakhir Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan. Rapim ini mengundang sejumlah Menteri kabinet kerja untuk memberikan pembekalan, yakni Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjiatno dan Menko Kemaritiman Indro S (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Segera Evaluasi Tambang Di Aceh

Banda Aceh ( Berita ) : Anggota DPD RI Rafli Kande meminta pemerintah segera mengevaluasi seluruh pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, karena keberadaannya dinilai tidak memberi kontribusi serta manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat setempat.
"Saya menilai keberadaan perusahaan tambang di Aceh Selatan banyak mudharatnya ketimbang manfaat sebab telah merusak lingkungan dan kawasan hutan, sementara kontribusi untuk daerah dan masyarakat juga tidak begitu maksimal," kata Senator asal Aceh itu di Tapaktuan, Ibukota Aceh Selatan, Selasa [23/12].
Karena itu, Rafli yang juga anggota Komite II DPD RI yang membidangi pertambangan itu meminta kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan agar segera mengevaluasi kembali perizinan perusahaan tambang tersebut.
Ia menyatakan, langkah evaluasi kembali perizinan perusahaan tambang di Aceh Selatan penting harus diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkab Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh, mengingat bahwa banyak perusahaan tambang yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, namun keberadaan operasionalnya tidak jelas.
"Dari data yang kita dapat, ada sekitar 19 perusahaan tambang baik emas maupun bijih besi yang telah mengantongi IUP eksplorasi di Aceh Selatan. Namun anehnya dari sebanyak itu, hanya ada sekitar dua perusahaan yang sudah jelas melakukan aktivitas operasional, selebihnya jangankan aktivitas operasional di lapangan, keberadaan perusahaan itu saja tidak jelas dan tidak pernah terlihat, sementara wilayah IUP telah diklaim mencapai ribuan hektare," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi itu terjadi akibat pengurusan dan penerbitan izin IUP di Aceh Selatan dilakukan secara diam-diam dan tidak terbuka kepada publik, sehingga masyarakat sangat sulit untuk melakukan langkah pengawasan di lapangan.
"Masyarakat kadang-kadang terkejut, sebab secara tiba-tiba mengetahui bahwa di daerahnya atau di wilayah kebun miliknya di kawasan Gunung Aceh Selatan telah diklaim sebagai WIUP perusahaan tambang tertentu," ujar mantan vokalis Grup Band Kande yang juga seniman Aceh ini.
Pria kelahiran Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan ini menegaskan, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan polemik tambang di Aceh Selatan tersebut adalah hanya dengan cara evaluasi kembali perizinan yang telah dikeluarkan.
"Bila perlu, terhadap perusahaan yang telah dikeluarkan IUP produksi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan renegosiasi, untuk duduk kembali dengan pihak perusahaan tersebut membicarakan atau memperbaharui kesepakatan (MoU). Agar keberadaan tambang itu dapat memberikan kontribusi maksimal untuk PAD serta tidak merusak lingkungan," imbuhnya.
Apalagi, sambung Rafli, Gubernur Aceh Zaini Abdullah baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan moratorium (jeda) tambang, sehingga pihaknya menilai bahwa kebijakan tersebut sangat tepat dimanfaatkan oleh Pemkab Aceh Selatan sekarang ini untuk segera melakukan langkah evaluasi keberadaan tambang yang ada di daerah itu.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Rafli berjanji bahwa bersama dengan rekan-rekannya yang duduk di Komite II DPD RI membidangi pertambangan, akan memanggil pihak kementerian terkait di Jakarta seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kehutanan untuk mempertanyakan terkait keberadaan 19 perusahaan pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan.
"Menyikapi persoalan ini, saya bersama rekan-rekan yang duduk di Komite II DPD RI, berjanji bahwa dalam waktu dekat ini segera akan memanggil pihak Kementerian terkait di Jakarta mempertanyakan persoalan itu," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi – Gubernur BI Bahas Rupiah

Jakarta ( Berita ) – Presiden Joko Widodo Selasa siang ini bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo untuk membahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral, salah satunya soal fluktuasi rupiah.
"Ini adalah koordinasi formal pertama antara Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia terkait situasi rupiah, sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dengan BI," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Presiden, Selasa [23/12] . Pertemuan berlangsung di Kantor Presiden Jakarta pukul 13.00 WIB.

Dalam beberapa pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun, demikian juga terhadap sejumlah mata uang negara lainnya. Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan fundamental ekonomi nasional kuat dan fluktuasi nilai mata uang hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia. ( ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Ormas Islam Berharap PPP Bersatu

Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan seluruh ormas Islam di Indonesia berharap PPP bersatu kembali sebagai partai politik berbasis massa Islam "Ormas Islam berharap PPP selesaikan konflik internalnya, karena tidak mungkin bersatu apabila ada perpecahan," kata Din di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Selasa [23/12].
Pernyataan Din itu disampaikan dalam acara Halaqoh Kebangsaan, Refleksi Akhir Tahun dan Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indo VI. Acara itu diadakan MUI Pusat dan Fraksi PPP di MPR yang diadakan di Gedung Nusantara IV, Jakarta. Dia yakin PPP bisa bersatu sebagai wujud menunjukkan semangat persatuan yang ada di dalam partai tersebut.
Selain itu, dia menilai perolehan suara partai politik berbasis massa Islam cenderung terus menurun, meskipun di Pemilu 2014 sedikit naik di tengah kampanye hitam.
"Koalisi strategis partai Islam tidak jadi kenyataan, ini jadi momentum kebangkitan politik yang tidak hanya dilaksanakan partai berbasis Islam saja, namun yang lain," ujarnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara tersebut mengatakan Indonesia bersyukur karena memiliki PPP sebagai partai yang "istiqomah" berbasis massa Islam. "Saya harap PPP sebagai parpol Islam segera bersatu," ucapnya, berharap.
Dia menjelaskan saat ini ada fenomena baru dalam parpol di Indonesia yaitu perpecahan di internal partai. Hal itu menurut dia harus segera diatasi karena bisa menambah buruk citra partai politik dan para politisi di mata masyarakat Indonesia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI : TNI Memiliki Potensi Besar Untuk Maju

JAKARTA ( Berita) TNI memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, sesungguhnya bagi TNI memiliki potensi dan harapan bahwa tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah mau atau tidak untuk berpikir cerdas, mau atau tidak untuk berbuat yang terbaik, dan mau atau tidak untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik.

Hal ini dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI yang telah dilaksanakan tanggal 22- 23 Desember 2014, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Lebih lanjut dikatakan, membangun semangat baru, untuk berubah dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah tradisi dan jatidiri TNI. TNI harus menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan internal dan eksternal, dari meningkatkan kemampuan hingga terobosan-terobosan pengembangan kemampuan TNI. Pendekatan internal ditujukan untuk membangun manajemen TNI yang solid dan terinteroperabilitas pada semua bidang.

"Pada konteks kehidupan bermasyarakat, saya tekankan untuk kembali menghidupkan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial (KKS) TNI, bertujuan untuk lebih mendekatkan yang sudah dekat dan mendekatkan yang jauh, dalam rangka menjadikan TNI lebih dicintai, dibanggakan masyarakat", kata Panglima TNI.

"Ciptakan kondisi yang lebih baik, kondisikan kondisi dan manfaatkan kondisi dalam konteks kepentingan pelaksanaan tugas TNI, serta dalam konteks membangun kreativitas komunikasi dengan pemerintah daerah dan elememen masyarakat lainnya, guna membantu percepatan pembangunan di daerah", tutup Panglima TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, didampingi Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, menyampaikan bahwa pemerintah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan prajurit, berupa meningkatkan tunjangan kinerja atau remunerasi.

Panglima TNI menambahkan. proses peningkatan kesejahteraan prajurit seiring dengan perawatan alat utama sistem persenjataan TNI yang masuk dalam rencana strategis TNI. "Itu yang jadi drive dalam penyelenggaraan anggaran ke depan," lanjut Moeldoko.

Sementara itu, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan. Rapim tersebut mengundang sejumlah Menteri Kabinet Kerja untuk memberikan pembekalan. Hari ini dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman. Sedangkan kemarin sejumlah Menteri telah memberikan pembekalan, diantaranya adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU dan Perumahan rakyat. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Gedung Panti Asuhan Jending Islam Medan Terbakar

Desember 19, 2014 - Medan

Medan ( Berita ) : Tiga unit bangunan gedung Panti Asuhan Yayasan Jending Islam Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat siang, terbakar, namun tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.
Salah seorang saksi mata, Udin (52), di lokasi kejadian menyebutkan peristiwa yang menghanguskan tiga unit gedung belajar anak-anak Panti Asuhan Yayasan Jending Islam itu terjadi setelah Shalat Jumat [19/12].
Bahkan, menurut dia, kebakaran gedung tempat belajar yang terdiri dari dua lantai itu terjadi ketika anak-anak panti asuhan tersebut sedang tidak berada di ruangan dan mereka lagi sedang makan.
"Mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, sejumlah anak-anak panti asuhan berusaha menyelamatkan buku-buku dan pakaian mereka, namun ada yang berhasil dibawa, tapi ada juga yang hangus terbakar," ujar Udin.
Dia menyebutkan penyebab kebakaran itu, berasal dari ruangan bangunan belajar sebelah kanan urutan ketiga dan tiba-tiba saja terjadi percikan api yang membakar lantai pertama. Selanjutnya, salah seorang Pengurus Panti Asuhan Jending Islam langsung menghubungi petugas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Pemkot Medan per telepon.
"Ada sebanyak lima unit bus pemadam kebakaran milik Pemkot Medan dikerahkan memadamkan api yang membakar bangunan tersebut dan hanya berjarak lebih kurang 20 meter dari masjid yang berada di dalam Gedung Panti Asuhan tersebut," kata Udin wargas setempat. Dia menduga asal api adalah konsleting, dan hal ini mungkin terjadi sejak pagi hari, karena siang harinya api mulai membesar. "Petugas kepolisian dari Polsekta Medan Kota dan staf Camat juga kelihatan turun ke lapangan untuk memadamkan kobaran api yang cukup besar," kata Udin.
Salah seorang staf pengajar Panti Asuhan, bermarga Nasution (53) mengatakan, saat terjadinya kebakaran tersebut, dia tidak sedang berada di tempat, sehingga tidak mengetahui peristiwa itu.
"Jumlah anak-anak panti asuhan itu, tercatat sebanyak 80 orang, namun saat ini yang ada lebih kurang 30 orang, dan mereka dalam keadaan tenang berada di lokasi tersebut," ujarnya.
Seorang Anak Panti Asuhan, Iwan (14), asal Subulussalam, Provinsi Aceh menyebutkan, dirinya benar-benar terkejut saat terjadinya kebakaran gedung tempat belajar. "Saat kebakaran itu, saya sedang berada di tempat ruangan makan dalam kompleks Gedung Panti Asuhan Jending Islam," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Kepling Andalan Teritorial

Desember 19, 2014 - Medan

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSI Membuka Orientasi Andalan Teritorial Pengurus Organisasi Kepemudaan Melalui Gerakan Pramuka Kepling Se-Kota Medan, Di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Jumat (19/12) ( beritasore/zili)

Medan ( Berita ) : Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi atas digelarnya orientasi andalan teritorial pengurus organisasi kepemudaan melalui Gerakan Pramuka Tahun 2014 di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Jumat (19/12). Apalagi kegiatan ini mengikutsertakan seluruh kepala lingkungan (kepling) sebagai pesertanya. Dengan demikian para kepling dapat mengembangkan diri sebagai seorang pandu andalan territorial yang benar-benar diandalkan.
Menurut Wali Kota, masyarakat saat ini menginginkan aparat pemerintah yang tegas, cekatan dan memiliki empati yang tinggi kepada lingkungan tempat dia bertugas. Tentunya dengan orientasi yang berbasis kepada kepanduan ini dapat menjawab tantangan itu. Di samping itu menjadikan kepling di seluruh lingkungan yang ada di Kota Medan, menjadi insan-insan yang cerdas, baik emosional dan spiritual serta mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik.
"Jadi saya minta kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini tetap semangat dan menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan berlangsung. Kemudian dapat menerapkan segala yang didapat dalam orientasi ini dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan," kata Wali Kota pada saat membuka Orientasi Andalan Teritorial Pengurus Organisasi kepemudaan Melalui gerakan Pramuka.
Mantan sekda Kota Medan ini menjelaskan, kegiatan orientasi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kepramukaan kepada para andalan teritorial yang terdiri dari kepling se-Kota Medan. Dengan orientasi ini diharapkan para kepling mampu mengimplementasikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam kehidupan sehari-hari, agar lebih tanggap terhadap keluhan dan layanan kepada masyarakat pada umunya dan kepada pemuda secara khusus.
Di samping itu kata Wali kota algi, kegiatan ini juga memberdayakan kepling menjadi motivator maupun penggerak pemuda produktif dalam peningkatan peran serta pemuda di lingkungan masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan kepling membagun harmonisasi pada organisasi kepemudaan di lingkungannya masing-masing.
Kegiatan orientasi ini diikuti 2.173 orang peserta yang terdiri dari 21 orang camat selaku ketua majelis pembimbing ranting, 151 orang lurah serta kepling sebagai andalan territorial Gerakan pramuka dari setiap kwatir ranting kecamatan yang ada di Kota Medan sebanyak 2.001 orang. Kegiatan ini berlangsung mulai 19 s/d 21 Desember yang dibagi dalam 3 angkatan, dimana masing-masing angkatan terdiri dari 7 kecamatan. (zili)




17.10 | 0 komentar | Read More

18 Televisi Digital Mengudara

Jakarta ( Berita ) : Sebanyak 18 lembaga penyiaran swasta (LPS) akan melakukan siaran televisi digital pada tahun 2015, kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta, Ubaidilah di Jakarta, Jumat [19/12].
Ke-18 LPS itu adalah TV Betawi, Republika TV, KTI, News TV, Gramedia TV, Warna TV, BBS TV, Tempo TV, SportOne, BNTV, Detik TV, Magna TV, City TV, JPTV Jakarta, Smile TV, RIM TV, Nusantara TV, dan TVMU. "Ini siaran uji coba," kata Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta itu saat menyampaikan catatan akhir tahun.
Menurut Ubaidillah, ke-18 LPS itu telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip yang berlaku satu tahun. "KPID Jakarta berharap penyiaran digital membawa angin segar bagi masyarakat agar mendapatkan manfaat dan informasi yang sehat dari penyiaran," ujarnya.
Ia mengakui bahwa saat ini masih banyak yang harus dibenahi dari dunia pertelevisian. Contoh yang menonjol pada 2014 adalah ramainya kampanye dan perang opini di televisi pada masa pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Kampanye di media televisi ini kemudian mengerucut pada polarisasi keberpihakan media sehingga terjadi `pertarungan di udara. "Polarisasi ini tidak hanya memanaskan situasi di media, tetapi juga berimplikasi pada polarisasi pada masyarakat yang potensial memicu konflik," katanya.
Terkait hal itu, kata dia, KPID Jakarta telah mengingatkan stasiun televisi untuk mengutamakan netralitas dan independensi.Selain itu, KPID Jakarta juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat terhadap penyiaran dan kondisi penyiaran yang akan memasuki era digital. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

BPOM Keluarkan Daftar 68 Kosmetik Berbahaya

Jakarta ( Berita ) : Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan daftar 68 kosmetika yang mengadung bahan berbahaya hasil pengawasan sepanjang 2014. Kepala BPOM Roy A Sparringa dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat [19/12], mengatakan daftar yang dikeluarkan sebagai peringatan publik dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik tersebut karena dapat membahayakan kesehatan.
Kosmetik berbahaya yang ditemukan berupa bedak, krim pemutih, lipstik, dan perona wajah. Kosmetik tersebut mengandung bahan beracun penyebab kanker, seperti merkuri, timbal, asam retinoat, dan pewarna rhodamin.
Kosmetika dalam daftar yang dikeluarkan BPOM ini terdiri dari 32 kosmetika dari luar negeri dan 36 kosmetika dari dalam negeri. Sebanyak 37 kosmetika tidak termodifikasi dan 31 lainnya memiliki nomor notifikasi yang telah dibatalkan.
Jika dilihat dari jumlah produk yang disampling selama lima tahun terakhir, ia mengatakan temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya cenderung menurun dari 0,86 persen menjadi 0,48 persen pada 2010-2013. Namun angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 0,09 persen berdasarkan data hingga Desember 2014.
Temuan kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya selama 2014 didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (merah K3, rhodamin), cemaran logam berat Pb, dan pemutih (merkuri). Tren peredaran kosmetika mengandung bahan berbahaya yang masuk dalam daftar peringatan publik ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.
Menurut dia, kebanyakan kosmetik berbahaya dijual di toko kosmetik tidak resmi, secara online, dan melalui tenaga freelance. Produk kosmetik dengan bahan berbahaya yang ada dalam daftar BPOM tersebut banyak dijual di kota besar dan perbatasan.
Pihaknya, ujar Roy, melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, serta asosiasi dalam pengawasan dan penanganan kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya. Selain itu, diserukan kepada pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetika mengandung bahan berbahaya untuk menghentikan praktik-praktik tersebut.
BPOM dan Pemda akan menerima laporan dari dari masyarakat apabila menemukan produk yang diduga berbahaya dan ilegal ke kontak center HALOBPOM 1500533, SMS 081219999533, email halobpom@pom.go.id atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar atau Balai POM di seluruh Indonesia.
Berikut nama-nama 68 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan antara lain Baolishi Lipstick No 15 (Gold Case), No 15 (Yellow Case), Baolishi Lipstick No 20 (Gold Case), No 20 (Green Case), No 20 (Red Case), No 20 (Yellow Case), Baolishi Lipstick No 25, Baolishi Lipstick No 33, KISS Beauty No 7, No 8 (Pink Case), MISS Beauty lipstick No 07, Monaliza Lipstick No 20 (Gold Case), No 20 (carbon casing), Monaliza Series Lipstick No 20 (Gold Case), Series Lipstick No 20 (Pink Case), Monaliza Series Lipstick No 5, Baolishi Lipstick No 20 (Gold Case), KISS Beauty No 20, Han's Skin Care Trial Flawless Night Cream (Malaysia), dan Han's Skin Care Flawless Night Cream (Malaysia).
Platinum Cream malam, Meili Freckle Cream, Cosmedic Cream 4 pagi Sore, Sari Daily Cream for Oily Skin, Sari Sabun Muka Lime, Sari Daily Cream for Normal Skin, Sari Night Cream for Normal Skin, Sari Sabun Muka Papaya and Honey, Chanleevi No 04, KISS beauty No 8, Ladymate Lipstick No 02, No 03, No 04, No 06, No 07, No 08, No 09, No 10, No 11, No 12, Implora Lipstick 01, Implora Fashionable Cosmetics Complete Make up Tas (lipstick), Implora eye shadow, Implora 707 eye shadow, Implora 707 02 eye shadow, Implora 707 02 blush on, Implora Lipstick 03.
Han's skin Care Trial Treatment Toner (Malaysia), Han's Skin Care Treatment Toner (Malaysia), Stefani Cream Malam, Citra Jelita Night Cream (Krim malam), Sulamit Miraculous White Day Cream Passion Series, Han's Skin Cream Trial Flawless Day Cream (Malaysia), Han's Skin Cream Flawless Day Cream (Malaysia), QB White Night Cream, Cosmedic Formula Baru Cream No 08, Dr BL Skin Care Cream Peremajaan Plus, Herbal Health Ru Special Cream, Herbal Health Ji Special Cream, Herbal Health Cream Yi Special Cream, Herbal Health Xiang Cream, Protech and Serve 2 Oz (Mybody, LLC, United State), AUBAINE Rejuvenating Intensice Serum, BIO-K Sulf Anti Acne Cream. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Kemenag Berikan Beasiswa Untuk 1.000 Dosen

Jakarta ( Berita ) : Kementerian Agama (Kemenag) mulai 2015 akan memberi beasiswa kepada 1.000 dosen dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) seluruh Indonesia untuk meraih gelar doktor di dalam negeri maupun luar negeri.
"Hal ini merupakan bagian dari beasiswa program doktor untuk semua dosen," kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, di Jakarta, Jumat (19/12) sore. Sebelumnya, pemberian beasiswa program 5.000 doktor ini diluncurkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat siang (19/12).
Kamaruddin mengatakan pengiriman dosen ini dilakukan secara bertahap, setiap tahun 1.000 dosen sampai mencapai 5.000 dosen untuk waktu lima tahun. Para dosen tersebut yang akan mendapatkan beasiswa ini akan mengikuti proses seleksi. "Karenanya, kita akan melakukan pemetaan terlebih dahulu, di setiap perguruan tinggi terkait kebutuhan doktor untuk bidang apa saja, setelah itu dibuat standarnya, kata Kamaruddin.
Ia memaparkan setiap PTAI akan didata berapa jumlah dosen, dan dosen yang sudah meraih gelar doktor berapa, termasuk ada berapa jurusan di PTAI tersebut sehingga pihaknya dapat mengetahui kebutuhan jumlah doktor.
Menurut dia, beasiswa ini semuanya ditanggung Kemenag. Namun, Kamaruddin belum mengetahui rincian dana yang akan dikeluarkan kementerian tersebut untuk setiap tahunnya untuk 1.000 doktor, baik yang belajar di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Soal dana ini standarnya sama yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mereka yang belajar di dalam negeri, dan juga ada standarnya untuk mereka yang belajar di luar negeri," terang Kamaruddin.
Ia menjelaskan target dari pengiriman program doktor ini untuk menjadikan PTKI bermutu dan berkualitas dan "go international", "Pemberian beasiswa doktor berlaku untuk semua bidang studi, baik agama maupun umum. Kita kirim mereka berbagai perguruan tinggi kelas dunia, juga termasuk di dalam negeri," katanya lagi. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Singapore Airlines Dan Eva Air Perluas Kerjasama

MEDAN (Berita): Pelanggan Singapore Airlines dan Eva Air kini dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman ke Amerika Serikat dan Kanada, sebagai hasil dari kerjasama codeshare yang dikembangkan antara kedua maskapai.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Singapore Airlines kini melakukan kerjasama codeshare pada penerbangan yang dioperasikan Eva Air di rute-rute dari Taoyuan International Airport Taiwan ke Los Angeles, Seattle, San Fransisco, John F Kennedy International Airport New York, Toronto dan Vancouver.
Siaran pers dari Singapore Airlines yang diterima Berita Kamis (18/1) menyebutkan perjanjian terbaru tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014, yang mana juga menandai satu tahun pengoperasian kerjasama codeshare antar anggota Star Alliance pada penerbangan antara Singapura dan Taipei. Singapore Airlines kini mengoperasikan 14 penerbangan dalam seminggu pada rute tersebut, sedangkan Eva Air mengoperasikan tujuh penerbangan.
"Kami merasa sangat senang dengan perpanjangan kerjasama codeshare dengan Eva Air. Kerjasama kami bersama Eva Air yang terus tumbuh merupakan contoh lain dari usaha kami untuk memanfaatkan aliansi dari Star Alliance agar dapat memperluas jangkauan jaringan kami dan menawarkan lebih banyak pilihan dan kenyamanan kepada pelanggan yang terbang menuju dan dari Amerika Serikat," kata Lee Wen Fen, Senior Vice President Marketing Planning Singapore Airlines.
Executive Vice President Corporate Planning Division Eva Air, Mr Glenn Chai menambahkan kerjasama bersama Singapore Airlines merupakan kebanggaan tersendiri. Layanan trans-pasifik merupakan pasar yang sangat potensial bagi Eva Air yang ingin mengembangkan lebih jauh. Hal ini juga menunjukkan komitmen Eva Air untuk membangun kerjasama yang kuat dengan anggota-anggota Star Alliance.
Tiket untuk layanan kerjasama codeshare akan mulai dijual pada tanggal 12 Desember 2014. Para pelanggan disarankan untuk langsung mengunjungi website ke singaporeair.com atau evaair.com untuk informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan. (rel/wie)




17.10 | 0 komentar | Read More

Anggota DPR RI Bantu Warga Sirapit

Langkat, Sumut ( Berita ) : Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar Delia Pratiwi membantu warga Desa Aman Damai di Kecamatan Sirapit, Langkat, Sumut.
"Kita serahkan bantuan buat warga Sirapit berupa tanaman obat-obatan, sayuran, buku-buku agama dan perangkat alat shalat berupa sarung," kata anggota Komisi VIII DPR Delia Pratiwi, di Sirapit, Kamis [18/12].
Bantuan tersebut diserahkan dalam rangka kunjungan kerjanya pada reses perdana di Daerah Pemilihan Sumut VIII. Bantuan tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan serta peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat di Langkat.
"Semoga bantuan berupa bibit tanaman obat-obatan serta sayuran dapat dimanpaatkan kaum ibu untuk pemenuhan bahan pangan keluarga serta masyarakat di daerah ini," katanya.
Demikian juga buku-buku agama yang akan diserahkan untuk sepuluh mushalla dan satu masjid di desa itu akan dapat mendorong peningkatan kualitas keberagamaan umat Islam.
Delia Pratiwi yang merupakan anggota DPR RI asal Kabupaten Langkat tersebut mengajak kaum ibu untuk dapat berperan aktif dalam mengisi pembangunan di Langkat. "Peran aktif kaum perempuan sangat dibutuhkan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat," katanya.
Anggota DPR itu juga melakukan kunjungan ke pengungsi korban meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo. Ia juga menyerahkan bantuan berupa bahan makanan serta sejumlah uang pada masyarakat untuk membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat yang menjadi korban erupsi dari Gunung Sinabung.
Secara bersamaan, Ketua Tim Penggerak PKK Langkat Nuraida Ngogesa Sitepu mengutarakan kaum perempuan di Langkat yang tergabung dalam ibu-ibu PKK berupaya menjadi sarana untuk memberdayakan kaum ibu di daerah ini.
Peran aktif kaum perempuan itu dibuktikan dengan masuknya Desa Aman Damai di Kecamatan Sirapit sebagai desa percontohan pemanfaatan tanah pekarangan tingakt Sumatera Utara.
Nuraida berharap dengan kegiatan reses tersebut dapat mendorong pemberdayaan kaum perempuan di Kabupaten Langkat. Kegiatan reses tersebut juga dirangkai dengan dialog serta penyampaian aspirasi masyarakat. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

UTU Meulaboh Digugat Mahasiswa Karena Tidak Transparan

Banda Aceh ( Berita ) : Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, digugat oleh mahasiswanya karena tertutup dalam pengelolaan anggaran keuangan serta draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM-RPJP) 2013. "Kita membantu menyelesaikan sengekata informasi antara pemohon berstatus mahasiswa dengan pihak UTU. Awalnya kami sudah menawarkan adanya mediasi namun pihak pemohon menolak dan meminta dilanjutkan kepada sidang ajudikasi," kata Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Jehalim Bangun di Meulaboh, Kamis [18/21].
Sidang gugatan pertama antara Rektorat UTU dengan Riza Arafin difasilitasi KIA di aula kantor TP2A Aceh Barat ini tidak memperoleh titik temu sehingga sidang gugatan sengketa informasi tersebut dilanjutkan pada pekan mendatang. Selain pihak pemohon, UTU Meulaboh juga mengutus akademis sebagai penerima kuasa Rektor UTU dipercayakan kepada Mawardi dan didampingi beberapa dosen serta dekan ikut mendengarkan berjalannya sidang perdana ini.
Ada delapan poin yang menjadi tuntutan terhadap pihak kampus yang baru dinegerikan pada 2 April 2014 itu, yakni pengelolaan uang SPP, dana kegiatan KKN, operasional kampus, realisasi anggaran ospek, alokasi dana organisasi kampus, dokumen SPP serta draf RPJM-RPJP tahun 2013.
Jehalim Bangun usai memimpin sidang tersebut menyampaikan, persoalan sengketa informasi hampir di 23 kabupaten/kota di Aceh tidak tranparan, akan tetapi untuk Kabupaten Aceh Barat sudah dua kali difasilitasi selama 2014.
"Hampir semua daerah di Aceh itu mengalami hal yang sama dalam hal keterbukaan informasi publik namun cuma dari masyarakat Aceh Barat yang sudah dua kali meminta difasilitasi oleh KIA," imbuhnya.
Sementara, Riza Arafin menambahkan harusnya pihak rektorat sudah mengetahui adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang memberi akses kepada warga negara Indonesia mengetahui pengelolaan uang negara bahkan uang mahasiswa.
"Paling tidak kampus itu ditempel di mading-mading kemana uang mahasiswa dan uang negara yang dikelola selama ini digunakan sehingga tidak terkesan adanya praktik-praktik pelangaran hukum dikampus yang dinegerikan masa presiden SBY ini," tegasnya.
Selain itu Riza menyampaikan pihak rektorat UTU Meulaboh harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga bagi masyarakat dan mahasiswa dapat mengetahui managemen pengelolan anggaran kampus tersebut. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pipa Besar Di CBD Polonia Pecah Distribusi Air Terganggu

Desember 18, 2014 - Medan

MEDAN (Berita): Pipa besar berukuran 400mm milik PDAM Tirtanadi yang melintasi kawasan perumahan CBD Polonia Medan mengalami keretakan sejak Rabu, 16 Desember 2014 malam dan telah ditangani untuk dilakukan perbaikan.
Pelaksana Kepala Divisi Public Relation PDAM Tirtanadi Syawal Hutasuhut SH, Msi dalam siaran persnya diterima Berita Kamis (18/12) mengatakan keretakan pipa itu menyebabkan distribusi air terganggu.
Kawasan yang mengalami gangguan yakni di Jalan Sudirman, Polonia, Starban, Karang Sari dan Diponegoro. Untuk sementara, kawasan-kawasan tersebut diatas akan mengalami penurunan kuantitas distribusi air selama 2-3 hari ke depan. "Saat ini tim teknis sudah turun ke lapangan untuk segera memperbaiki keretakan tersebut, mudah-mudahan pada tanggal 20 Desember 2014 sudah normal kembali," jelas Syawal.
Menurutnya, kondisi itu merupakan major force atau hal-hal yang terjadi secara alamiah karena setiap pipa kita tertanam dibawah tanah dan keretakan kerap terjadi sewaktu-waktu.
Namun sebelum Natal, kendala teknis di lapangan tersebut akan segera diatasi". "Kami memohon maaf atas ketidak-nyamanan ini dan keluhan pelanggan dapat dilayangkan ke kantor cabang terdekat atau call centre PDAM Tirtanadi di 500444," katanya.
Pasokan Air Di Berastagi Dan Kaban Jahe Berhenti Ia menambahkan kegiatan rutin pembersihan reservoir atau penampungan air baku dan air bersih dalam upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontiniutas akan dilaksanakan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lau Melas, Berastagi pada Kamis, 18 Desember 2014, dimulai pada Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Akibat aktifitas pembersihan ini, pasokan air dari IPA Lau Melas akan berhenti sementara hingga proses pembersihan tuntas. Pada waktu pembersihan daerah-daerah pelayanan seperti Berastagi dan Kaban Jahe akan sedikit terganggu. (wie)




17.10 | 0 komentar | Read More

17 ABK Indonesia Korban Oryong Ditemukan

Jakarta ( Berita ) : Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ditemukan 17 orang dari 35 orang anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban tenggelamnya Kapal Oryong-501 milik Korea Selatan di Selat Bering, Rusia.
"Dari 35 ABK Indonesia, sudah ada 17 orang yang ditemukan, 14 di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dan tiga orang selamat. Sementara itu, 18 orang lainnya masih dalam pencarian," kata Plh. Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis [18/12].
Menurut dia, Pemerintah Korea Selatan masih terus melakukan pencarian para korban Kapal Oryong-501, namun proses pencarian terkendala cuaca buruk sehingga masa pencarian akan diperpanjang.
"Pihak Korea Selatan awalnya menetapkan masa pencarian cuma tiga hari tetapi karena cuacanya buruk, mereka memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian," ujar dia. "Namun, masa pencarian ini diberlakukan sampai kapan, hal itu akan dibahas kembali antara pihak Korsel dan Indonesia," lanjut Iqbal.
Iqbal menyebutkan bahwa wilayah pencarian para korban Kapal Oryong-501 juga diperluas dan armada tim penyelamat juga ditambah. Pencarian itu juga melibatkan pemerintah Rusia dan Amerika Serikat dengan menggunakan 15 kapal laut dan satu pesawat. "Sebetulnya wilayah pencarian diperluas. Selain itu, ada 15 kapal dan satu pesawat yang dikerahkan dalam proses pencarian, dari sebelumnya cuma lima kapal,"kata dia.
Dia juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pun telah bertemu dengan pemimpin perusahaan operator kapal Oryong 50. "Dalam pertemuan dengan Sojo Industries, Menlu mendukung perpanjangan masa pencarian. Menlu juga meminta agar para ABK yang menjadi korban, baik yang telah meninggal maupun masih hidup, diberikan perlakukan yang sebaik-baiknya," ucap Iqbal.
Ia mengatakan perwakilan dari Direktorat PWNI-BHI Kemlu juga telah mengunjungi keluarga para ABK Indonesia yang menjadi korban, untuk memberitahu perkembangan terakhir dan menyampaikan tentang hak-hak yang harus diterima oleh keluarga korban.
Menurut dia, keluarga korban akan menerima asuransi terkait kecelakaan tersebut, namun belum diketahui nilai asuransi yang akan diterima.
"Semua keluarga dari 35 ABK ini sudah didatangi. Pihak keluarga korban terus diberitahu perkembangan terakhir. Kami juga telah menyampaikan kompensasi yang akan mereka terima," ungkap dia. "Selain itu, untuk korban tewas kami meminta agar dapat segera dipulangkan jenazahnya," kata Iqbal.
Kapal Oryong-501 dilaporkan karam di Selat Bering, Rusia, pada 1 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIB. Selain 35 WNI, ada beberapa ABK lain asal Korsel, Filipina dan Rusia. Total ABK di dalam kapal itu adalah 60 orang. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Bandar Narkoba Layak Di Hukum Mati

Palangka Raya ( Berita ) : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menegaskan bandar besar narkoba yang memproduksi secara besar-besaran layak di hukum mati untuk memberikan efek jera.
"Kami mendukung penuh apabila ketegasan pemerintah dalam mengeksekusi mati bandar besar narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Palangka Raya," kata Kepala BNN Kota Palangka Raya M Soedja'i di Palangka Raya, Jumat [12/12] .
Kepala BNN Kota Palangka Raya itu juga mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menolak pemberian grasi kepada bandar terpidana narkoba yang sudah divonis hukuman mati.
Ia mengatakan yang layak diberikan hukuman mati yaitu para penyedia bahan secara finansial atau yang memproduksi barang haram tersebut dan produsen narkoba yang selalu mencari jaringan untuk disebarkan secara luas hingga ke plosok-plosok wilayah demi meraup keuntungan besar.
Memang saat ini untuk kejahatan narkoba sudah sangat mengancam generasi muda, tidak peduli muda maupun tua. Bahkan pernah ada yang terjerumus dengan benda haram tersebut seperti oknum aparat, kepemerintahan hingga anggota legislator yang terjerat kasus narkoba.
"Penerapan hukuman mati adalah salah satu bentuk ketegasan pemerintah yang perlu diterapkan dalam memberikan efek jera sekaligus membrantas jaringan narkoba secara global," katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy pernah menyatakan keseriusan Presiden Joko Widodo terkait eksikusi mati terhadap terpidana narkoba yang sudah divonis hukuman mati sangat dinantikan banyak pihak.
"Bukan hanya saya, namun masyarakat Indonesia pasti akan mengapresiasi apabila presiden benar-benar berani tegas terhadap para bandar narkoba yang telah di vonis mati itu segera dieksekusi mati," katanya.
Sampai hari ini ada 77 pengedar narkoba yang telah divonis mati, namun baru 6 orang saja yang telah dilakukan eksekusi. "Bila pemerintah sebelumnya telah berani melakukan eksekusi mati terhadap para teroris Bom Bali, seharusnya nyali yang lebih besar dimiliki pemerintah sekarang untuk mengeksekusi para bandar besar narkoba, karena kerusakan yang ditimbulkan mereka ini jauh lebih parah dari para napi yang lain," kata politisi PKS itu.
Ditambahkan, pengguna narkoba di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir karena masih banyaknya pengedar narkoba. Bila sebelumnya ada 4,3 juta pengguna, saat ini sudah meningkat menjadi 5,8 juta pengguna narkoba.
Bila sebelumnya 40 orang mati tiap hari disebabkan oleh narkoba, saat ini meningkat menjadi 50 orang mati tiap harinya karena disebabkan narkoba. "Belum dampak lainnya, baik berupa kecelakaan, kejahatan ataupun persoalan rumah tangga. Oleh karenanya, keberanian dari pemerintah ditunggu agar mengurangi berbagai dampak dari peredaran narkoba tersebut," ucap Aboe Bakar. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

MPR Siap Mediasi Kasus Pelanggaran HAM Berat

PALEMBANG (Berita) – Majelis Permusyawaratan Rakyat RI siap memediasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini belum terselesaikan. Termasuk peristiwa 1965, masalah Aceh, Trisakti dan kasus-kasus lainnya.

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini beputar-putar seperti benang kusut," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka press gathering wartawan parlemen di Palembang, Jumat (12/12).

Oleh karena itu, dia menawarkan MPR menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut. Bila disepakati oleh semua komponen yang ada, maka akan ada jalan tengah.

"Jika tujuannya hanya menyalahkan, tentu persoalan tidak akan selesai. Demikian pula bila semua persoalan pelanggaran HAM itu diselesaikan di pengadilan. Sebab hal itu juga tidak mudah diselesaikan," ujarnya.

Tentunya, inisiatif itu hanya bisa terlaksana bila semua komponen menyetujuinya. Dia berharap, ada solusi terbaik dalam pembahasan tersebut.

"Bila sudah ditemukan solusi terbaik, maka MPR akan menyampaikan kepada pemerintah. Saya kira, pada 2015 persoalan pelanggaran HAM akan dapat dituntaskan," tandasnya.

Dia berpendapat, jangan sampai persoalan HAM menjadi luka sejarah atau dibawa ke pengadilan internasional.

Konsultasi
Dalam kesempatan itu dia menuturkan telah menyampaikan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengadakan rapat konsultasi dengan MPR, DPR dan DPD. Saat itu, Zulkifli mengusulkan agar dalam pertemuan pertama itu, presiden yang memimpin langsung.

"Pertemuan itu membahas persoalan-persoalan kebangsaan. Sebab, jangan sampai rakyat menjadi apatis dengan kondisi yang ada," paparnya.

Dikatakan, bila para tokoh dan pemimpin negara bertemu, duduk dan berbicara secara akrab, maka akan menimbulkan kesejukan bagi rakyat. Dikatakan, Jokowi setuju atas usulan tersebut.

"Mudah-mudahan pada pertengahan Januari tahun depan, pertemuan tersebut bisa direalisasikan," imbuhnya. Dia menjamin, MPR akan tetap mengedepankan politik kebangsaan.

Sebab, MPR memang tidak bisa mengedepankan politik praktis. "MPR tidak memiliki pilihan dan tidak bisa menggunakan politik praktis. Untuk itu, MPR harus mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong," ucapnya.

Adapun Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang menegaskan, pers berperan penting dalam hal menyampaikan informasi kepada publik. Bahkan, apa yang disampaikan oleh media massa bisa membentuk opini masyarakat.

"Jadi, pers yang merupakan ujung tombak, harus memiliki etika dan nurani saat akan memberitakan sesuatu. Jangan sampai apa yang diberitakan justru menimbulkan dampak negatif," tegasnya.(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Gubernur Sumsel: Kalau Daerah Diberi Kesempatan, Indonesia akan Hebat

PALEMBANG (Berita) , Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Nurdin mnegaskan majunya daerah provinsi Sumsel selama ini, karena ada kesempatan untuk membangun, yang diberikan oleh pemeirntah pusat. Karena itu, pemerintah pusat harus member peluang dan kesempatan membangun itu lebih besar, agar daerah bisa maju dan Indonesia pasti akan jauh lebih hebat.
"Kalau daerah diberi kesempatan untuk membangun daerah dengan segala potensi kekayaan alamnya, maka Indonesia akan jauh lebih hebat. Apalagi potensi kekeyaan Sumsel cukup besar. Bahkan untuk tambang batubara 48,45 % kebutuhan Negara berasal dari dari Sumsel, yaitu 47,8 miliar ton atau 25 % – 27 %-nya per tahun, dan itu bias dimanfaatkan untuk 300 tahun lagi," tegas Alex Nurdin dalam acara pressgathering wartawan parlemen dan MPR RI di Palembang, Sumsel, Sabtu (13/12).
Hadir Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, pimpinan FPKB MPR RI Abdul Kadir Karding, Zanut Tauhid (FPPP), Fadholi (F NasDem), Hanna Hasanah Fadel Muhammad (DPD RI), Sekjen MPR RI Edie Siregar, Kabag Humas MPR RI Yana Indra dan wartawan parlemen.
Selain itu lanjut Alex Nurdin, gas alam dari Sumsel mampu menerangi Senayan Jakarta, dan Singapura. Belum lagi minyak bumi yang sudah ada sejak jaman Belanda, CFU betanol 40 % kebutuhan Indonesia sebanyak 70% dari 40% yang dibutuhkan Negara ada di Sumsel. Panas bumi 40% ada di Sumsel. "Sedangkan untuk beras, Sumsel mencatat sebanyak 1,27 juta ton surplus setiap tahun dari 2,069,253 juta ton beras yang dibutuhkan. Juga kelapa sawit mencapai 7,160,625 juta ton," ujarnya.
Sementara itu untuk olah raga, Jakabaring berstandar internasional yang dibangun di atas tanah 325 hektar Untuk kolam renang (swimming pool) terbaik di Asia. "Jadi, jangankan dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya, tapi sudah sejajar dengan Hongkong sebagai pusat olah raga dunia (quartic center), lapangan tembak juga terbaik di Asia karena peralatannya terbaik dan didatangkan dari luar negeri," tambah Alex.
Hanya saja menurut politisi Golkar itu, anggaran Rp, 2,2 triliun yang dibutuhkan tersebut sebanyak Rp 200 miliar dari APBD dan Rp 300 miliar dari APBN selebihnya dari pihak ketiga. Karena itu, wajar kata Alex, jika Sumsel menjadi tumn rumah PON ke XIV pertama kali (2004) di luar Jawa adalah di Palembang, Sea Games (2011), Islamic Solidarity Game (2013) untuk mendamaiakan negara-negara Islam di dunia, sehingga pemeirntah Saudi Arabia memberi hadiah air zam-zam, dan Masjid Makkah-Madinah.
Pada tahun 2011-2015 Jakabaring menjadi sport city internasional dan sudah 5 kali menjadi tuan rumah kejuraaan dunia, 5 kali kejuraan Asia dan 2 kali Asia Pasific Game dan semua itu kata Alex Nurdin adalah untuk membangkitkan daerah,
Selain itu, Asrma Haji Sumsel merupakan asrama haji terbaik di Indonesia, membuat Ka'bah dengan ukuran yang sebenarnya dan ibadah Sa'i juga dengan ukuran sebenarnya (450 m) untuk manasik calon jamaah haji Indonesia.
"Jadi, kalau daerah mempunyai semangat seperti Sumsel, maka Indonesia akan maju dan pada tanggal 10-13 Desember 2014 ini Palembang menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Mahahsiswa (POM) Asean, tuan rumah MTQ internasional yang diikuti 53 negara-negara Islam dan terakhir pada Desember 2014 ini menjadi tuan rumah Festifal Film Indonesia. Perjuangan memang tidak mudah, dan terbukti kontribusi Sumsel pada Indonesia jauh lebih besar disbanding Jakarta sendiri," pungkasnya.(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Jajaran Staf. Di DPD RI Di Bekali Wawasan Pahami Isu Lokal

JAKARTA (Berita) Seluruh staf di jajaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) akan dibekali wawasan dan pemahaman untuk mengemas isu lokal yang berdampak nasional, dan mengelolanya menjadi bahan berita yang layak muat di media massa, baik cetak maupun online.
Pembekalan ini dilakukan melalui workshop peningkatan dukungan kepada DPD RI melalui komunikasi dengan media massa bagi staf ahli anggota DPD RI, staf ahli alat kelengkapan DPD RI, Kepala Subbagian Rapat dan Operasional DPD RI, dan staf DPD RI.

"Dalam usianya yang satu dasawarsa, kami merasa eksistensi DPD RI belum tersosialisasi secara optimal, karenanya Staf ahli yang mampu mengemas isu lokal dan mengelolanya menjadi bahan berita layak muat akan mendukung pertanggungjawaban para senator (anggota DPD RI) kepada masyarakat dan daerah pemilihannya, "ujar Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual DPD RI Mahyu Darma di Gedung DPD RI , Jakarta, Senin (15/12).
tukasnya.

Dia menjelaskan pnyelenggaraan workshop yang akan dimulai Rabu-17 Desember hingga 18- Des 2014 di lantai 2 Gedung DPD RI melibatkan beberapa pemimpin redaksi dan redaktur media massa yang berbasis di Jakarta.

Mahyu Darma berharap, setelah mengikuti workshop itu staf ahli anggota DPD RI, alat kelengkapan, Kepala Subbagian Rapat dan Operasional DPD RI, mampu berkontribusi bagi penguatan komunikasi para senator dengan media massa, khususnya menginformasikan kegiatan para senator yang mewakili masyarakat dan daerah serta para senator yang mewakili alat kelengkapan DPD RI. "Kami berharap, ke depan, selain kepiawaian para senator dalam mengolah isu lokal, juga didukung staf ahli yang handal."(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Politisi PDIP Dukung Hukuman Mati Bagi 64 Terpidana Narkoba

JAKARTA (Berita), Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( F PDIP) Masinton Pasaribu mendukung hukuman mati bagi 64 terpidana kasus Narkoba, yang grasinya ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Pengguna Narkoba di Indonesia sudah mencapai 24 juta orang, dan dampaknya pasti luar biasa luas bagi generasi bangsa, bahkan termasuk darurat nasional. Apalagi penduduk Indonesia yang besar ini pasti akan menjadi potensi pasar empuk barang haram itu, sehingga hukum harus ditegakkan," tegas Masinton dalam dialog 4 konsensus dasar kebangsaan 'Hukuman mati dan penegakan HAM' bersama pakar hukum pidana Achyar Salmi (UI), dan pengamat hukum dari Indoensia Rountable Firmasyah Arifin di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (15/12).

Karena itu, lanjut Mashinton, langkah Jokowi itu sangat tepat , di mana peredaran Narkoba sudah sangat mengkhawatirkan saat ini.

Hanya saja, tambahnya, penegakan hukum itu , harus pula dibarengi dengan perbaikan dan evaluasi kinerja hakim, proses peradilan termasuk rekrutmen hakim dan sebagainya.

"Kita harus melakukan pembenahan terhadap sistem peradilan yang ada. Vonis yang berat tanpa adanya pembenahan juga berbahaya ," tambahnya.
Dikatakan, jika dalam demokrasi itu sendiri, hukum harus tegak dan adil terhadap siapapun yang terbukti melakukan kejahatan.

"Kita tak bisa membiarkan hukum jalan di tempat. Hukum harus harus tegak dan adil serta dibarengi dengan pembenahan ke internal peradilan, agar tidak salah dalam mengambil keputusan," pungkasnya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Achyar Salmi menegaskan, jika penerapan hukuman mati bagi pidana narkoba, koruptor, teroris, pemerkosa dan pembunuh terencana memang mengundang pro dan kotra di masyarakat.

Hanya tinggal mana yang lebih banyak antara yang mendukung dan menolak penerapan hukuman mati tersebut.

Kalau terbukti lebih banyak yang mendukung, katanya, pemerintah tidak usah ragu-ragu melaksanakan eksekusi. Kalau ragu-ragu, lalu kapan hukum bisa ditegakkan dengan adil?

"Masalah pro dan kontra terhadap suatu kebijakan terutama hukuman mati itu sunnatullah atau natural of law. Sejak tahun 2000-an, pakar hukum kondang Adnan Buyung Nasution sudah mendukung penerapan hukuman mati bagi terpidana narkoba, dan sudah masuk dalam KUHP. Jadi, hukuman mati itu konstitusional," tegas Achyar Salmi.

Menurut Achyar, induk hukum pidana itu memang KUHP. Tapi, dalam perkembangannya ada UU 77 tahun 1955 tentang pidana ekonomi, UU 11 tahun 1963, ada UU subversif juga terancam hukuman mati, terorisme, korupsi UU 24/1960, pasal 2 (2) UU Nomor 31 tahun 1999 dalam keadaan tertentu terancam hukuman mati bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan UU Nomor 31/1999.

Karena itu, kata Achhyar, secara hukum sudah tidak ada lagi perdebatan hukuman mati, tinggal hakim melaksanakan. "Hanya ada dua langkah bagi terpidana mati untuk meminta keringanan; yaitu banding dengan pengajuan kembali (PK) dan kalau putusannya tetap mati, maka tinggal dieksekusi, dan kedua upaya grasi ke Presiden RI sesuai UU Nomor 5/2010," tambahnya.
Karenanya , dia menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi menolak grasi 64 terpidana narkoba itu tidak ada masalah. Tapi kalau Presiden memaafkan juga tidak apa-apa.
"Tinggal alasan menerima atau menolak grasi itu yang mesti dijelaskan oleh Mahkamah Agung dan Presiden," ujarnya.

Sementara Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmasyah Arifin menegaskan jika efek jera dari hukuman mati itu kecil dibanding hukuman seumur hidup.

Karena itu, menurutnya harus menerapkan hukum dengan sistem hukum yang mendorong untuk kehidupan lebih beradab dan manusiawi

"Banyak negara telah melakukan ratifikasi hukuman mati untuk memberi hak hidup pada orang lain, yang tidak dibatasi oleh apapun termasuk dalam perang. dari 55 negara yang menerapkan hukuman mati, tapi tiap tahunnya 3 negara menghapuskannya. Juga 94 negara telah menghapus, dan 34 negara menjadikan narkoba sebagai kejahatan biasa," tegas Firmansyah.

Komite HAM PBB telah melakukan evaluasi terhadap hukuman mati tersebut pada tahun 2008 – 2011, terbukti efek jera hukuman mati tersebut lebih buruk atau lebih rendah dibanding seumur hidup.

Dalam konteks Indonesia sebagai contoh kasus Rubben, yang divonis mati tahun 2003, dalam investigasi Polri jelas Firmansyah, ada pola-pola penyiksaan agar dia mengakui dan di kemudian hari ada yang menyalahkan, bahwa Rubben bukan pelakunya.
Itulah antara lain , proses peradilan yang belum bersih.

"Jadi, kalau Jokowi menolak grasi 64 terpidana narkoba, itu harus ada alasan dan penjelasannya, harus ada pertimbangan MA. Kita tak boleh membiarkan proses peradilan yang masih bobrok," ujarnya.

Karena itu pemerintah dan pengadilan tak boleh sewenang-wenang menerapkan hukuman mati."Presiden harus arif menyikapi ini. Kalau pun Jokowi menolak grasi dan akan eksekusi mati, maka dampaknya akan kita lihat 5 tahun ke depan. Bahwa komitmen memberi rasa aman dan adil itu harus jelas, sementara TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, malah diminta dibebaskan, bagaimana?" tanya Firmasyah (aya).

17.10 | 0 komentar | Read More

Walikota Medan Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014

Desember 12, 2014 - Medan

Medan ( Berita ) : Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena dinilai memiliki prestasi dalam menggelorakan semangat otonomi daerah serta sebagai salah satu kepala daerah inovatif se-Indonesia.
"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkot Medan untuk dapat menjalankan pembangunan untuk masa yang akan datang, juga untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang lainnya," kata Eldin di Medan Jumat [12/12] . Penghargaa tersebut diterima Eldin langsung dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Puri Kencono Ball Room, Lor In Hotel, Solo, Jawa Tengah, Kamis [11/12] malam.
Sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan, Eldin dinilai mampu membawa kebijakan dari sentralistik birokratis daerah kearah desantralistik partisipatoris yang tetap dilandasi oleh kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kebijakan yang telah dilakukan Eldin sebagai Wali Kota diantaranya melakukan transparansi anggaran dalam tata kelola keuangan hingga berhasil meraih standar tertinggi. Lebih lanjut Eldin mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri karena telah dipilih menjadi salah satu dari Kepala daerah yang inovatif.
"Penghargaan ini nantinya akan menjadi motivasi bagi Pemko Medan untuk dapat menjalankan pembangunan di Medan untuk masa yang akan datang juga untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang lainnya," katanya.
Ia mengatakan jika kali ini Medan dinilai baik dalam pengelolaan keuangannya menuju good government, maka di lain waktu Pemkot medan akan mengembangkan inovasi lainnya yang telah dirintis. "Kita akan terus mengembangkan apa yang sudah kita rintis, sekarang ini tinggal mengemasnya. Kita lihat juga daerah-derah lain yang telah melakukan banyak inovasi dan itu akan kita serap untuk bisa dikemas dan kita kembangkan di Medan," katanya.
Sementara untuk pengelolaan keuangan agar Medan tidak menjadi beban bagi pemerintah pusat, Eldin mengatakan Pemkot Medan akan terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang selama ini sudah dilakukan, di mana setiap tahun PAD kota Medan terus meningkat. "Selain itu Pemkot Medan juga akan mempersiapkan perangkat sumber daya untuk lebih ditingkatkan dibarengi dengan penggunaan anggaran yang efektif," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Tekan Laju Inflasi , Pemko Solok Belajar Ke Kota Medan

Desember 12, 2014 - Medan

Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah didampingi Kepala Bagian Administrasi Perekomian Danhar Siregar foto bersama Rombongan Kerja Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, jumat [12/12] di balai kota Medan ( Beritasore/zili)

Medan ( Berita ) : Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah didampingi Kepala bagain Adminstrasi Prekonomian Dahnar Siregar SE menerima rombongan kunjungan kerja pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Jumat (12/12) di balai Kota Medan.
Pimpinan rombongan Pemko Solok H Zul Elfian Msi yang juga Wakil Walikota Solok mengatakan, Kota Solok merupakan kota kecil yang penduduknya dibawah 100 ribu jiwa salah satu kota penyumbang inflasi di Provoinsi Sumatera Barat termasuk Kota Padang, untuk menekan laju inflasi ini perlu mendapatkan pelajaran dan informasi dari Kota Medan yang sudah pernah menerima penghargaan didalam menekan angka inflasi ini dari pemerintah Psuast.
" Kami saksikan sendiri Kota Medan menerima penghargaan TPID dari pemerintah pusat didalam upaya menekan laju inflasi di Kota Medan, untuk itu kami ingin belajar, dan semua masukan yang kami terima ini menjadi sangat berharga bagi kami untuk menerapkannya di daerah kami, " ujar Zul Elfian.
Asisten Prekeonmian Dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah mengatakan, Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kota Medan telah terbentuk sejak 2014, dan ini mengacu pada inmendagri nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013, dimana TPID Kota Medan terdiri dari tim ahli dan tim kerja.
Dikatakan, Kota Medan merupakan penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Utara, bila Kota Medan terjadi inflasi cukup besar maka Sumatera Utara akan terpuruk, untuk itulah upaya-upaya pemerintah Kota Medan didalam menekan inflasi ini selalu melakukan monitoring dan evaluasi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradiosional juga gudang distributor.
Selain itu membangun pasar induk Medan Tuntungan, pasar Sayur di Meralan, revitalisasi pasar tradisional, membentuk Pusat Informasi Harga Startegis (PIHS), pelaksanaan pasar murah menjelang hari raya Idul fitri dan menjelang Natal dan Tahun baru, pembinaan kelompok tani, optimalisasi pemanfaatan perkarangan rumah dan polibek, pertemuan dengan para distributor guna stabilkan harga, serta perecepatan penyaluran beras miskin (raskin) kepada rumah tangga sasaran dan operasi pasar beras yang dilakukan bulog.
Menurutnya, Cabe merah dan bawang merah penyumbang inflasi terbesar di Kota Medan danya kenaikan harga cabe merah dan bawang merah, karena bahan ini merupakan bahan pokok yang digunakan para kuliner , selain Medan daerah konsumen juga Cabe dan Bawang punya musim tanam.
" Baru baru ini Pemko melakukan peninjauan harga pasar, dari dampak kenaikan BBM kenaikan ini memang ada tetapi masih dalam batas normal, seperti kenaikan beras premium mencapai Rp 500 sampai Rp 600 perkg, sementar harga daging biasanya ada kenaikan menjelang hari raya dan natal , " ujar Qamaraul. ( zili)




17.10 | 0 komentar | Read More

FKUB Penajam Timba Ilmu Kerukunan Beragama di Medan

Sekda kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis mewakili Walikota Medan foto bersama rombongan FKUB Kabupaten Penajam Utara, jumat [12/12] di balai kota Medan. ( Beritasore/zili )

Medan ( Berita ) : Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan berguru soal kerukunan umat beragama di Kota Medan. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Drs H Mustaqim MZ MM ini, ingin mencontoh pola kerukunan hidup beragama yang selama ini terjalin dengan sangat baik itu untuk selanjutnya diterapkan di kabupaten baru berusia 12 tahun tersebut.
Demikian terungkap ketika Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis menerima kunjungan kerja rombongan FKUB Kabupaten Penajam Utara di Balai Kota Medan, Jumat (12/12). Untuk itulah rombongan yang berjumlah 26 orang ini minta masukan dari pengurus FKUB Kota Medan maupun Pemko Medan.
Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2002, Kabupaten Penajam Paser Utama memiliki luas lebih kurang 3.333 km2 dengan penduduk lebih kurang 185.000 jiwa yang bermukim di 4 kecamatan. Meski masih berusia muda, Mustaqim mengatakan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ingin tertinggal dari kabupaten maupun kota lainnya di Kalimantan Timur
Apalagi Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di posisi strategis sebagai pintu gerbang trans Kalimantan serta menjadi lalu lintas perdagangan antar provinsi. Karena itu peluang untuk menjadikan wilayah ini lebih maju lagi semakin terbuka lebar. Selain memajukan wilayah, Mutaqim pun ingin kehidupan beragama di Kabupaten Penajam Paser Utara pun rukun dan harmonis.
"Seluruh suku dan agama yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Penajam Paser Utama. Untuk itulah kita ingin belajar dari Kota Medan soal kerukunan hidup beragama. Sebab, kita ingin kerukunan beragama di wilayah kita sama seperti yang di Kota Medan saat ini. Apalagi kita mendengar, Kota M edan telah mendapat penghargaan dari sejumlah negara berkat kerukunan hidup beragamanya," kata Mustaqim.
Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis didampingi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Erwin Lubis serta sejumlah pimpinan SKPD menjelaskan, meski memiliki penduduk lebih kurang 2,9 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama namun seluruh warganya hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Kondisi itulah yang menyebabkan Kota Medan selama ini relatif aman dan kondusif.
Dijelaskan Sekda, misi Kota Medan saat ini meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Kemudian, meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang di semua kawasan kota. Lalu, meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan.
"Selain itu mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religious. Serta meningkatkan kualitas masyarakat kota," jelas Sekda yang juga didampingi Ketua KKUB Kota Medan Drs Palit Muda Harahap.
Guna mewujudkan hal itu kata Sekda, ada 6 fokus pembangunan yang ditempuh yaitu pembenahan persoalan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, pembenahan pelayanan kesehatan,, peningkatan pelayanan administrasi public, peningkatan disiplin pegawai negeri sipil serta pengurangan angka kemiskinan.
Terkait dengan kerukunan hidup beragama Kota Medan, Sekda mengatakan kesadaran masyarakatnya cukup tinggi. Di samping itu peran pemerintah, tokoh mayarakat maupun pemuka agama melalui FKUB sangat mendukung. Artinya, masing-masing tokoh agama selalu mengingatkan umatnya untuk hidup dengan kerukunan. "itu sebabnya di Kota Medan tidak pernah terjadi konflik suku maupun agama," jelasnya.
Sedangkan Pemko Medan imbuh Sekda, mendukung penuh warganya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, termasuk mendukung perayaan keagamaan yang dilakukan seperti Ramadhan Fair, Christmas Season, Imlek Fair maupun Devawali yang rutin digelar setiap tahunnya. Kerukunan kehidupan beragama inilah yang membawa Kota Medan mendapat penghargaan dari Malaysia, Thailand dan Singapura. ( zili)




17.10 | 0 komentar | Read More

Nusakambangan Tempat Aman Eksekusi Mati

Cilacap ( Berita ) : Jaksa Agung H.M. Prasetyo menilai Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, merupakan tempat yang aman untuk pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati. "Kita cari tempat yang amanlah. Di sini (Nusakambangan, red.) aman," katanya di Nusakambangan, Cilacap, Jumat [12/12].
Prasetyo mengatakan hal itu kepada wartawan saat mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengumumkan tempat pelaksanaan eksekusi lima terpidana mati, dua di antaranya merupakan penghuni Lapas Nusakambangan.
"Eksekusi belum diumumkan tempatnya. Kalaupun akan dilaksanakan, nanti ada kesepakatan antara kita dengan Polri, tempatnya di mana, waktunya kapan, bagaimana caranya, semua harus kita persiapkan," katanya.
Saat ditanya apakah kunjungannya bersama Menkumham ke Nusakambangan termasuk bagian dari koordinasi menjelang pelaksanaan eksekusi, dia mengakui bahwa pihaknya harus selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM.
"Ingat, 'integrated criminal justice system' (sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan, red.) harus kita jalankan terus," katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan eksekusi dua terpidana mati yang ada di Nusakambangan akan dilaksanakan di pulau itu, Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya belum mengumumkan tempat pelaksanaan eksekusi. "Saya belum menyebutkan itu. Banyak di sini, bukan hanya dua, banyak yang menunggu (pelaksanaan eksekusi, red.)," katanya.
Terkait kapan eksekusi itu dilaksanakan, dia mengatakan bahwa pihaknya akan melihat dulu pemenuhan aspek-aspek yuridis dan aspek teknisnya. Dia mengakui peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati kepada Mahkamah Agung (MA) dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi.
"Kalau mati iya (dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi, red.), beda dengan pidana lainnya. Kalau pidana lainnya, PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kalau mati kita tunggu. Kita akan minta nanti Mahkamah Agung seperti apa, secepatnya menjawab PK mereka," katanya.
Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa terpidana mati yang mengajukan PK harus konsisten. Dalam hal ini, kata dia, ketika para terpidana mati itu mengajukan PK, mereka harus segera menyampaikan novumnya (bukti baru, red.).
Menkumham Yasonna Laoly mengakui kunjungannya ke Nusakambangan bersama Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam rangka koordinasi menjelang pelaksanaan eksekusi mati. "Kita masih koordinasi dengan Kejaksaan," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More