Indonesia Harus Konkrit Hentikan Serangan Israel

Jakarta ( Berita ) : Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Saleh Partaonan Daulay mengatakan Indonesia harus melakukan upaya-upaya konkrit dalam menghentikan serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem. "Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus ikut melakukan upaya konkrit. Konstitusi juga mengamanatkan agar Indonesia ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Jumat [07/11].
Saleh menilai serangan Israel tersebut sudah melebihi batas. Tindakan tersebut bukan sekadar provokasi tetapi sudah dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap salah satu tempat yang dianggap suci oleh umat Islam. "Jika tindakan itu dibiarkan, akan sangat mengancam perdamaian dunia khususnya di kawasan Timur Tengah. Tidak menutup kemungkinan akan berimbas ke negara-negara lain," tuturnya.
Sebelumnya, Yordania mengadu kepada Dewan Keamanan PBB tentang serangan pasukan keamanan Israel pada Rabu (5/11) terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Yordania juga menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menghentikan serangan lebih lanjut.
Ketegangan di lokasi yang juga merupakan tempat tersuci Yahudi itu memicu bentrokan antara pasukan keamanan Israel dengan warga Palestina di Yerusalem beberapa pekan terakhir. Yordania mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta Israel bertanggung jawab atas serangan yang dikatakannya memicu kebakaran dan merusak mosaik di langit-langit masjid serta permadani di gugus Haram al-Sharif, yang juga dikenal sebagai Gunung Kuil. Yordania juga telah menarik duta besarnya untuk Israel sebagai kecaman terhadap peningkatan pelanggaran Israel.
Raja Yordania Abdullah adalah penjaga gugus tersebut, yang diakui dalam perjanjian perdamaian 1994 dengan Israel. Gugus tersebut, lokasi Kubah Karang, dikelola oleh pegawai pemerintah Yordania. Yahudi tidak diizinkan beribadah di tempat tersebut. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

PAN Minta Presiden Realisasikan Janji Untuk Palestina

Jakarta ( Berita ) : Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan janjinya guna mendorong perdamaian di Palestina dengan mengambil langkah konkret terkait serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem.
"Saya kira Presiden Jokowi sangat mengerti betapa pentingnya Masjid Al Aqsa bagi umat Islam. Masjid tersebut pernah dijadikan kiblat umat Islam dalam ibadah shalat. Kesuciannya bersifat sakral," katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat [07/11].
Saleh mengatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyampaikan akan berperan aktif dalam upaya pembebasan Palestina dari kungkungan Israel. "Umat Islam tentu sangat senang jika Presiden Jokowi berdiri di shaf terdepan untuk membantu Palestina. Sudah saatnya Jokowi tampil di pentas global," tuturnya. Karena itu, Saleh meminta supaya Presiden Jokowi tidak hanya menugaskan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah-langkah diplomatik di PBB.
Saleh yakin Presiden Jokowi mampu memprakarsai pertemuan dengan para kepala negara Islam untuk mencari solusi atas serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa. "Kalaupun belum bisa membebaskan Palestina, paling tidak tindakan Israel menyerang Masjid Al Aqsa bisa segera dihentikan," katanya.
Saleh, yang juga ketua Komisi VIII DPR, mengatakan bila Presiden Jokowi serius mengupayakan kebebasan Palestina, pasti akan mendapat dukungan kuat dari DPR. "Apalagi semua sudah tahu bahwa persoalan di Palestina bukan persoalan agama, tetapi lebih kepada pelanggaran hak asasi manusia berat," ujarnya.
Sebelumnya, Yordania mengadu kepada Dewan Keamanan PBB tentang serangan pasukan keamanan Israel pada Rabu (5/11) terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Yordania juga menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menghentikan serangan lebih lanjut.
Raja Yordania Abdullah adalah penjaga gugus tersebut, yang diakui dalam perjanjian perdamaian 1994 dengan Israel. Gugus tersebut, lokasi Kubah Karang, dikelola oleh pegawai pemerintah Yordania. Yahudi tidak diizinkan beribadah di tempat tersebut. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Indonesia Harus Dukung Jordania Soal Al-Aqsa

Jakarta ( Berita ) : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan Indonesia harus memiliki sikap dengan mendukung Jordania terkait serangan tentara Israel terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem.
"Sikap Jordania sebagai penanggung jawab Baitul Maqdis harus dihargai. Bagaimana pun, Masjid Al Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi Islam. Indonesia juga harus bersikap," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat [07/11].
Ia mengatakan perlakuan tentara Israel terhadap umat Islam di Palestina sangat brutal dan melanggar kebebasan beragama, terutama kepada jamaah shalat Jumat. "Saya pernah ke sana pada hari Jumat dan menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan tentara Israel terhadap jamaah shalat Jumat di Masjid Al Aqsa," tuturnya.
Perlakuan tentara Israel lain yang dinilai melanggar kebebasan beragama adalah pemeriksaan ketat terhadap jamaah yang akan beribadah di Masjid Al Aqsa dan larangan orang-orang berusia di bawah 50 tahun untuk masuk.
Karena itu, Slamet menyayangkan Dewan Keamanan PBB yang diam saja melihat perilaku brutal tentara Israel itu. "Sikap Dewan Keamanan PBB itu perlu dikecam. Mereka juga harus didesak untuk melakukan langkah konkrit dengan memberikan sanksi terhadap Israel," katanya.
Sebelumnya, Jordania mengadu kepada Dewan Keamanan PBB tentang serangan pasukan keamanan Israel pada Rabu (5/11) terhadap Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Jordania juga menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menghentikan serangan lebih lanjut.
Ketegangan di lokasi yang juga merupakan tempat tersuci Yahudi itu memicu bentrokan antara pasukan keamanan Israel dengan warga Palestina di Yerusalem beberapa pekan terakhir.
Jordania mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta Israel bertanggung jawab atas serangan yang dikatakannya memicu kebakaran dan merusak mosaik di langit-langit masjid serta permadani di gugus Haram al-Sharif, yang juga dikenal sebagai Gunung Kuil. Jordania juga telah menarik duta besarnya untuk Israel sebagai kecaman terhadap peningkatan pelanggaran Israel.
Raja Jordania Abdullah adalah penjaga gugus tersebut, yang diakui dalam perjanjian perdamaian 1994 dengan Israel. Gugus tersebut, lokasi Kubah Karang, dikelola oleh pegawai pemerintah Jordania. Yahudi tidak diizinkan beribadah di tempat tersebut. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

PBNU Protes Pengosongan Kolom Agama DI KTP

Jakarta ( Berita ) : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes kebijakan Menteri Dalam Negeri yang membolehkan pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) untuk sementara bagi penganut kepercayaan di luar agama resmi yang diakui pemerintah.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo itu mencederai perasaan umat beragama di Indonesia. "Terus terang saya kecewa dengan pernyataan (Mendagri) tersebut, karena ini mencederai perasaan umat beragama, tidak hanya Islam, tapi tentunya juga agama lain," kata Said Aqil di Jakarta, Jumat [07/11].
Menurut Said Aqil, penulisan agama di KTP adalah identitas seorang warga negara yang penting dan harus dihormati. "Bukan untuk sombong-sombongan. Penulisan agama di KTP itu identitas yang menurut saya sangat penting," katanya.
Terkait kebijakan Mendagri itu, PBNU tengah mempelajari kemungkinan melayangkan protes resmi ke Pemerintah. "Meski sifatnya sementara, itu tidak boleh dilakukan," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi.
Menurut Andi, kebijakan pengosongan kolom agama di KTP sama artinya Pemerintah mentolerir adanya kelompok masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Kondisi ini dikhawatirkan justru mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat.
Andi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Menurut dia, pengosongan kolom agama di KTP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.
"Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, semua undang-undang pasti merujuk ke Pancasila. Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila," katanya.
Mengenai alasan Mendagri bahwa kebijakan itu untuk menghormati hak masyarakat yang tidak menganut enam agama resmi di Indonesia, Andi menekankan hal tersebut tetap tidak boleh mengorbankan Pancasila. "Tugas Pemerintah untuk mencari solusinya, bukan dengan jalan pintas mengorbankan Pancasila. Harus diingat, Pancasila itu dasar negara," tegasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (6/11), mengatakan warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di KTP elektronik (e-KTP).
Menurut dia, pihaknya segera menemui Menteri Agama untuk membahas persoalan itu. Prinsipnya, Pemerintah tidak ingin ikut campur pada keyakinan WNI sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum.
Dengan demikian, WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi boleh mengoreksi kolom agama mereka.
Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Anugerahi Gelar Pahlawan Empat Tokoh

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan plakat gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris dari almarhum Sukarni Kartodiwirjo, seorang tokoh dari Jawa Timur dalam upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11). Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh yakni almarhum Letjen TNI (Purn) Djamin Gintings, almarhum Sukarni Kartodiwirjo, almarhum K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan almarhum Jenderal Mayor TKR H.R. Mohamad Mangoendiprojo sebagai penghargaan atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan kaya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh yang dinilai memiliki jasa besar terhadap Bangsa Indonesia.
Dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Jumat [07/11] sore, Presiden atas nama pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada masing-masing Letnan Jenderal Djamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Mr. HR Moehammad Mangoendiprojo.
Penghargaan berupa gelar Pahlawan Nasional masing-masing berdasakrkan Keppres Nomor 115 TK 2014 yang ditandatangani pada 6 November 2014.
Ahli waris yang menerima penghargaan Gelar Pahlawan Nasional masing-masing Letjen Djamin Ginting diwakili oleh Likas Boru Tarigan, Sukarni Kartodiwirjo diwakili oleh ahli waris dr. Emalia Sukarni Lukman, sementara KH Abdul Wahab Chasbullah diwakili oleh ahli waris Ny. Mahfudho Ali dan Mr. HR Moehammad Mangoendiprojo diwakili oleh ahli waris Siti Hartini binti Mangoen Diprodjo. Upacara penyerahan gelar tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana, Mufida Kalla, pimpinan lembaga negara dan anggota kabinet Kerja. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Megawati Tunjuk Hasto Jabat Plt Sekjen PDIP

Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Plt. Sekjen menggantikan Tjahjo Kumolo yang mundur setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Presiden Joko Widodo. "Ibu Ketua Umum menetapkan Wakil Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai pejabat Sekjen," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat [31/10].
Ia menjelaskan, dirinya telah berkonsultasi dengan Megawati seusai Presiden Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada Senin (17/10) lalu. Selanjutnya, sehari pascapelantikan Kabinet Kerja, Tjahjo mengajukan surat pengunduran diri dari posisi sebelumnya sebagai Sekjen PDIP ke Megawati.
"Pada 28 Oktober 2014, saya mengajukan resmi pengunduran sebagai anggota DPR kepada Ibu Megawati, ketua fraksi, dan partai dapat segera menetapkan PAW pengganti saya," jelasnya.
Sedangkan keputusan penunjukan Hasto sebagai Plt. Sekjen PDI Perjuangan, kata Tjahjo, diputuskan Megawati dalam rapat pleno DPP yang digelar Kamis (30/10). Agenda pleno itu adalah menyetujui penonaktifan Tjahjo dari kepengurusan DPP PDIP, sekaligus menunjuk Hasto sebagai Plt. Sekjen PDI Perjuangan. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Membentuk Ketua Tandingan Gagalnya Komunikasi Politik

Denpasar ( Berita ) : Pengamat politik Dr Nyoman Subanda MSi mengatakan anggota DPR membuat mosi tidak percaya dan membentuk ketua tandingan pada lembaga legislatif mencerminkan anggota tidak mampu membangun komunikasi politik.
"Sampai adanya mosi tak percaya dengan perangkat kelengkapan Dewan adalah cerminan anggota DPRD tidak mampu membangun politik yang kuat, justru peran mereka hanya merebut kekuasaan," katanya di Denpasar, Jumat [31/10].
Ia mengatakan adanya keinginan dari fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk Ketua DPR tandingan adalah tindakan institusional. Sebab dalam sidang paripurna dan telah disahkan sesuai dengan tata tertib dan kode etik.
"Gagalnya merebut ketua dan perangkat kelengkapan Dewan oleh fraksi yang tergabung KIH, saya rasa karena fungsi komunikasi politik tidak jalan. Semestinya jika fungsi komunikasi politik jalan, maka kelengkapan dewan akan secara merata diisi dari KIH," kata Dekan Fisipol Universitas Nasional Denpasar itu.
Subanda mengatakan jika anggota DPR bersikeras untuk membuat ketua tandingan, maka sebagai wakil rakyat terhormat telah mengebiri kepercayaan masyarakat.
"Langkah ini sangat memalukan. Semestinya wakil rakyat menjadi teladan bagi rakyat untuk berbuat dan bersikap di gedung parlemen, tetapi kenyataannya sebagai anggota dewan hanya berebut kekuasaan untuk mendapatkan jabatan," ujarnya.
Dikatakan sebagai anggota dewan dalam posisinya tetap memiliki hak suara dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jabatan ketua dan perangkat lainnya di DPR hanyalah untuk memperlancar komunikasi politik.
"Sebagai wakil rakyat semestinya mampu meredam dan mengelola konflik politik, bukan sebaliknya mempertontonkan kepada publik. Bahkan menunjukan kekecewaan karena tidak mendapatkan jabatan politik tersebut," kata Subanda.
Hal tersebut, kata dia, jika anggota Dewan mampu melakukan komunikasi politik antaranggota maka segala persoalan bisa diatasi dengan damai. "Tapi justru mereka yang berasal dari fraksi KIH membangun kekuatan sendiri di parlemen dengan membuat ketua tandingan. Ini jelas cerminan yang tidak baik bagi masyarakat," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Waspadai Masuknya Ideologi Radikal Saat MEA

Jakarta ( Berita ) : Pengamat radikalisme Hasibullah Satrawi mengatakan pemerintah harus mewaspadai masuknya ideologi radikal yang menjadi "penumpang gelap" di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Di era pasar bebas seperti sekarang, pemerintah harus mewaspadai 'penumpang gelap' yang memanfaatkan kelonggaran yang ada, khususnya terkait ideologi radikal dan gerakan terorisme global," kata Hasibullah Satrawi dihubungi di Jakarta, Jumat [31/10].
Direktur Aliansi Indonesia Damai itu mengatakan selama ini gerakan terorisme global juga berkembang di beberapa negara ASEAN. Bahkan beberapa tokoh jaringan terorisme di Indonesia juga sempat belajar dan berlatih pada kelompok tersebut.
"Di Filipina ada kelompok Fron Pembebasan Islam Moro atau MILF. Tokoh-tokoh utama jaringan terorisme yang sempat berkembang di Indonesia juga berasal dari negara anggota ASEAN lain, seperti Noordin M Top dan Azhari dari Malaysia," tuturnya.
Apalagi, di beberapa negara anggota ASEAN juga masih terjadi konflik berbasis agama yang rentan dikapitalisasi dan dijadikan pembenaran bagi aksi terorisme yang bisa merembet ke wilayah lain.
"Misalnya konflik di Myanmar terkait diskriminasi dan intimidasi kelompok mayoritas kepada suku Rohingya yang beragama Islam dan minoritas," kata alumnus Universitas Al Azhar Kairo itu.
Karena itu, kondisi yang terjadi di wilayah ASEAN itu harus meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mengantisipasi penyisipan ideologi radikal dengan memanfaatkan arus keluar-masuk tenaga kerja di era pasar bebas ASEAN.
Aparat penegak hukum harus bisa mengantisipasi masuknya paham ideologi radikal dari luar Indonesia, maupun yang ke luar Indonesia.
Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pun harus dibekali dengan nasionalisme sehingga tidak terpengaruh paham radikal di luar negeri yang akan dibawa pulang ke Indonesia.
Pasar bebas ASEAN bertajuk MEA akan berlangsung pada 2015. Tak hanya arus barang dan jasa yang akan keluar dan masuk di Indonesia dari negara-negara ASEAN, tetapi juga tenaga kerja. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Kemenlu RI Bahas Potensi Samudera Hindia

Padang ( Berita ) : Anggota Tim Indian Ocean Rim Association (IORA) dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia RI) Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengadakan dialog tentang potensi Samudera Hindia dengan anggota Tim Forum Akademik Samudera Hindian, Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat.
Humas Universitas Bung Hatta (UBH) Indrawadi di Padang, Jumat [31/10], menjelaskan IORI Kemenlu RI memandang Samudera Hindia merupakan halaman depan sebelah Barat Indonesia yang menyimpan potensi yang relatif belum banyak dimanfaatkan seperti perikanan dan lainnya.
Banyak negara yang berada di kawasan Samudera Hindia mulai melirik potensi tersebut yang dapat berdampak dan memiliki arti penting bagi dunia, kata Dorojatun.
Dorodjatun bersama timnya membahas permasalahan keketuaan Indonesia dalam IORA pada periode 2015 hingga 2017. Sehubungan itu terdapat enam program prioritas IORA yaitu keselamatan dan keamanan maritim, perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, penanggulangan bencana, kerja sama akademik dan IPTEK serta pariwisata serta pertukaran budaya, kata Dorojatun.
"Ada peran perguruan tinggi dalam mendukung program IORA ke depan dan juga sejalan dengan program kemaritiman yang sedang disiapkan oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," katanya.
Sementara itu, Pejabat Diplomatik dan Konsuler Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika, Rima Pramudyawati mengatakan, pada dialog kali ini bahwa dirinya berpandangan kalangan akademisi Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai arti penting kawasan Samudera Hindia.
"Potensi IORA merupakan platfom kerja sama antar negara-negara di lingkar Samudera Hindia," katanya.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas peran perguruan tinggi khususnya UBH sebagai kalangan akademisi dalam memajukan kerjasama dan mendukung IORA di bidang akademik dan IPTEK.
Sedangkan anggota Tim FASH-UBH, Dr Ir Alfian Zain, M.S menjelaskan selama ini wilayah Barat Indonesia yang memiliki samudera yang luas belum menjadi perhatian bagi pemerintah.
Selain itu juga bagi UBH yang memiliki wilayah yang strategis berada di tepian pantai Samudera Hindia berupaya menjadi garda depan untuk menggarap potensi yang sangat besar ini.
"Juga ditambah dengan adanya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dengan didukung oleh enam fakultas lainnya, memantapkan diri untuk mengajak perguruan tinggi terkemuka untuk bersama-sama untuk mengembangkan potensi Samudera Hindia ini sesuai dengan konsep Tridharma Perguruan Tinggi," katanya.
Menurut dia program IORA ini sangat sejalan dengan keberadaan Forum Akademik Samudera Hindia dan forum yang berpusat di UBH dan siap membantu kegiatan-kegiatan IORA.
Terdapat 11 perguruan tinggi dalam maupun luar negeri yang menjadi bagian untuk pembentukan FASH ini yaitu Universitas Andalas (Unand, Padang) Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Bengkulu, Institut Teknologi Bandung, Institiut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Sains Malaysia, Universitas Malaysia Trengganu dan Institut Teknologi Maru. Selain itu juga instansi pemerintahan terkait seperti LIPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Fadli Zon Minta Penangguhan Penahanan “MA”

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) bersama Orang tua Muhammad Arsyad (MA) pria yang dituduh melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, Mursida (kiri) menjawab pertanyaan wartawan ketika mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/10). Fadli Zon yang datang menjenguk tersangka menyatakan pihaknya akan menyiapkan pengacara dan mengusahakan agar Arsyad ditangguhkan penahanannya yang dituduh melakukan pelanggaran hukum terkait penghinaan terhadap Presiden Jokowi. ( ant )

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta penangguhan penahanan terhadap "MA" tersangka penghina Presiden Joko Widodo melalui media sosial. "Proses hukum silahkan tetap berjalan tapi kami mintakan penangguhan penahanan," kata Fadli di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat [31/10].
Terkait hal ini, pihaknya menyiapkan pengacara untuk MA, mendampingi pengacara MA sebelumnya. Ia pun membantah melakukan politisasi terhadap proses hukum MA. "Ini bukan upaya intervensi terhadap hukum," ujarnya. Dari penjelasan penyidik Bareskrim, menurut dia, kasus ini telah diproses dengan benar.
Fadli mengatakan MA yang ditemuinya di rutan Bareskrim, mengakui kesalahannya. MA pun sempat kaget karena terseret kasus ini. Berdasarkan pengakuan MA kepadanya, Fadli mengatakan MA tidak memiliki tujuan apapun terkait postingan yang dia unggah di Facebook.
Menurut dia, kasus yang menimpa MA ini harus menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak menghina orang lain di media sosial. Fadli mendatangi Bareskrim Polri bersama kedua orang tua MA. Mereka menjenguk MA yang kini mendekam di rutan Bareskrim.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga sekaligus ingin menanyakan kelanjutan proses beberapa kasus yang dia laporkan ke Bareskrim terkait penghinaan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto selama masa Pilpres 2014 berlangsung.
Sebelumnya, MA ditangkap di rumahnya oleh kepolisian Mabes Polri, Kamis (23/10), karena diduga melakukan tindak pencemaran nama baik dan pornografi setelah memuat gambar Presiden Joko Widodo melalui akun Facebook-nya.(ant )




17.10 | 0 komentar | Read More