SBY Diminta Selamatkan Harian Jurnal Nasional

JAKARTA (Berita) Ketua Umum Dewan Pengurus Serikat Pekerja Jurnal Nasional (SP Jurnas) Friederich Batari meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku penggagas dan pendiri Harian Jurnal Nasional untuk mencari solusi penyelamatan Harian Jurnal Nasional (Jurnas) yang akan ditutup mulai 1 November 2014.
"Karyawan PT Media Nusa Pradana (Penerbit Harian Jurnal Nasional) berharap kepada pak SBY selaku penggagas dan pendiri Harian Jurnal Nasional untuk mengambil langkah penyelamatan Harian Jurnas termasuk menjamin hak-hak karyawan/wartawan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Serikat Pekerja Jurnal Nasional (SP Jurnas), Friederich Batari di Kantor Jurnal Nasional, Jalan Paso No. 62 Cilandak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (30/10) malam.
Menurut Friederich, dalam siaran persnya yang diterima Berita, seruan Serikat Pekerja Jurnal Nasional ini didasarkan pada pengumuman sepihak manajemen yang dimuat di Harian Jurnas, edisi Senin, 27 Oktober 2014, bahwa Harian Jurnas akan beralih sepenuhnya menjadi online Jurnas.com terhitung sejak 1 Nopember 2014. Artinya, Koran Harian Jurnal Nasional tidak akan lagi menemui pembaca.
Padahal, Koran ini, lanjut Friederich, menjadi salah satu media massa yang selalu dibaca SBY saat menjabat Presiden RI.
Lebih lanjut, Friederich menjelaskan, Serikat Pekerja Jurnal Nasional telah memfasilitasi pertemuan karyawan PT Media Nusa Pradana/wartawan Harian Jurnal Nasional dengan Direktur PT Media Nusa Pradana, Rommy Fibri pada tanggal 30 Oktober 2014.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Friederich, Rommy Fibri tetap bersikukuh untuk menutup Harian Jurnal Nasional dan beralih sepenuhnya ke online Jurnas.com.
"Hati saya berpihak pada nasib karyawan. Tapi saya kan tidak bisa berbuat banyak karena semuanya tergantung pada penyandang dana kita (Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan, red)," kata Rommy Fibri seperti dikutip Friederich Batari.
Lebih lanjut, menurut Friederich, Direktur PT Media Nusa Pradana menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya hanya menjalankan perintah penyandang dana. "Hanya dua hal untuk menyelamatkan Harian Jurnal Nasional yakni hanya tangan Tuhan dan tangan Cikeas (Pak SBY, red)."
Pada kesempatan itu, Friederich mengingatkan Direktur PT Media Nusa Pradana agar tidak ada karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Friederich, saat dialog/pertemuan dengan Direktur PT Media Nusa Pradana, Serikat Pekerja Jurnal Nasional telah menyampaikan bahwa Serikat Pekerja Jurnal Nasional segera membentuk tim untuk mengaudit keuangan perusahaan PT Media Nusa Pradana.
"Berdasarkan usulan SP Jurnas, pak Rommy Fibri selaku Direktur PT Media Nusa Pradana sangat mendukung. Pak Rommy menyatakan tidak akan menghalangi dan justru memfasilitasi SP Jurnas dalam melakukan audit," kata Friederich. (aya/rel)

17.10 | 0 komentar | Read More

Aparat P2B Jakarta Pusat Melempem, Proyek Bangunan Liar Dibiarkan

JAKARTA (Berita) Aparat P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan), pemerintahan kota DKI Jakarta melempem, akibatnya proyek bangunan liar pun dibiarkan, seperti yang dialami Indra Bonaparte, warga Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat. Dimana, ada rumah tinggal yang sudah lama kosong, hendak diubah menjadi restoran.

Prorek renovasi yang persis di depan rumah Indra yang sudah berlangsung dua minggu lebih, diakui Indra sangat mengganggu dirinya dan keluarganya, karena setiap hari berisik, debu dan puing menerpa rumahnya setiap saat. Anehnya, pemilik rumah tak pernah ada dilokasi, dan hanya tukang yang sedang bekerja saja yang terlihat

Indra yang merasa terganggu akibat proyek bangunan itu, sudah berusaha mengadu kepada Kepala Kelurahan Rawasari Ishran Prasetiawan terkait proyek bangunan tanpa ijin itu, namun Ishran terkesan lepas tangan.

" Aparat Kelurahan Rawasari, aparat Kasie P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan) Kecamatan Cempaka Putih, hingga Kepala Suku Dinas P2B Pemkot Jakarta Pusat, tidak ada melakukan tindakan apa pun, " ujar

Menurut Indra, aparat hanya berbasa-basi meminta nomor ponsel dan alamat Indra, namun hinga kini tak ada tindaklanjutnya . Oleh karenanya, Indra, bermaksud meaporkannya ke kantor Kecamatan Jakarta Pusat. Sialnya kantor kecamatan sedang kosong tanpa ada pejabat berwenang . Menurut staf kecamatan, Kepala Kecamatan Cempaka Putih Liliek Handayani dan Wakil Camatnya Popy Purnama tak ada di kantor karena menjalani pendidikan dan latihan (diklat) hingga Desember tahun ini. "Saya coba temui Kasie P2B-nya (Rustam Sianipar) dan Kasie Perijinan (Ivan) juga tak ada di tempat," ujar Indra di Jakarta, Kamis (30/10).

Dilanjutkan Indra, ia pun mendatangi kantor Walikota Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang I hendak menemui Walikota (Plt) Rustam Effendi, namun lagi-lagi gagal menemuinya. Indra hanya diarahkan untuk bertemu Sekretaris Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. "Saya berhasil menemui Pak Seko, saya jelaskan semua masalahnya. Dia bilang langsung disampaikan ke Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Pusat (Elizabet Ratu Rante Allo), itu seminggu yang lalu. Pak Bayu janji segera dilakukan pemeriksaan dan kalau terbukti melanggar akan ditindak. Tapi tetap saja proyek renovasi rumah menjadi restoran berlangsung sampai sekarang," tutur Indra lagi.

Karena tak ada tindak lanjut konkrit, lima hari lalu Indra membuat surat pengaduan tertulis lengkap dengan foto-foto proyek renovasi rumah yang langsung diantarkan ke ruang kerja Seko Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Bukan hanya itu, Indra juga mengirim sms mengadukan hal yang sama ke nomor pengaduan Gubernur Ahok di nomor 085811291966. Namun hanya dijawab Ahok, "Hubungi staf saya, Kamil di nomor 087887511799".
"
Saya langsung hubungi nomor ponsel Kamil itu, tetap gak diangkat-angkat. Dia hanya kirim sms yang bunyinya 'sms saja'. Sayang langsung sms melaporkan hal itu. Itu lima hari yang lalu, tetap gak ada tindak lanjut. Surat pengaduan lengkap dengan foto juga gak ada tindak lanjut. Jadi omong kosong saja reformasi birokrasi yang didengungkan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Buktinya aparat dibawahnya tetap sama kayak dulu," tutur Indra dengan nada jengkel.
Ia pun memastikan bahwa rumah di Jalan Percetakan Negara Raya No.30 Jakarta Pusat itu tanpa dilengkapi sertifikat, karena masih ada masalah sengketa dengan pemilik lama "Tolong Pak Ahok, benahi aparat P2B di Kecamatan Cempaka Putih dan di Jakarta Pusat. Banyak bangunan tanpa ijin di Jakarta Pusat ini," pungkas Indra. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI: ISIS Tidak Boleh Hidup Di Muka Bumi Indonesia

JAKARTA (Berita) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) , Jenderal TNI Dr. Moeldoko , menegaskan kelompok negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang merupakan organisasi teroris dan lebih buruk dibandingkan Al Qaeda, tidak boleh hidup di muka bumi Indonesia. Karena itu, TNI akan mencegah berkembangnya kelompok radikal ISIS, dan tidak ada toleransi bagi ISIS.
Panglima TNI juga mengajak kebersamaan rakyat guna mencegah berkembangnya ISIS, dengan membentuk "SUMUK", yaitu Solidaritas Umat Muslim Untuk Ke-Bhineka-an, yang kekuatannya dilandasi oleh Pancasila.
" Mari kita hadapi ISIS dengan "SUMUK", ( Solidaritas Umat Muslim Untuk Ke-Bhineka-an), yang kekuatannya dilandasi oleh Pancasila dan NKRI harga mati bagi rakyat Indonesia yang terbuka dan toleran," ujar Paglima TNI sat menjadi pembicara dalam acara International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang bertajuk "TNI dan Keamanan Nasional, khususnya dalam konteks konflik dan proses demokratisasi di Timur Tengah", di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Kamis malam (30/10.
Konflik Timur Tengah, papar Panglima TNI, secara spesifik telah melahirkan ancaman global baru, yaitu lahirnya kelompok radikal ISIS.
Berkembangnya kelompok radikal ISIS, telah menimbulkan kegelisahan internasional, Penyebabnya, karena fenomena meningkatnya warga negara di kawasan Eropa, Amerika dan Asia, serta kawasan Asia Pasifik, dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Korban akibat kebrutalan ISIS ini sudah sangat banyak, para tentaranya pun dilengkapi persenjataan.
ISIS bergerak menggunakan strategi terselubung bernama "the hornet's nest" atau strategi "sarang lebah hornet", yaitu strategi yang bertujuan membawa semua ekstrimis-ekstrimis utama dunia, untuk bergerak ke satu tempat atau tujuan, dan sebagian besar untuk mengguncang stabilitas negara yang dianggap musuhnya.

Melalui manusia-manusia bergaris keras ini, memunculkan paham-paham yang juga bergaris keras. Pelan namun pasti, ajaran ditekuk, dipelintir, digeser, disalah-artikan, untuk kemudian merekrut pengikut yang juga bergaris keras. Kemudian ratusan bahkan ribuan orang yang memiliki naluri "satu species" ini pun menjadi alat untuk mencapai tujuan ISIS.

Perkembangan keanggotaan ISIS dari warga negara asing ini, tentu menjadi kekhawatiran , karena dipastikan akan berdampak pada tumbuhnya jaring kelompok ISIS di negara asal, yang akan membahayakan ketentraman, kerukunan etnis dan agama, serta keberagaman masyarakat suatu negara. "ISIS telah jelas menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, tandas Panglima TNI.

Untuk itu, sebagaimana relis Puspe TNI yang diterima Berita, di Jakarta, Panglima TNI menegaskan bahwa Indonesia harus kuat, rakyatnya harus bersatu, harus membangun ketahanan umat dan membangun ketahanan nasional. Kita tidak ingin menjadi jawaban who the next ? Dari perkembangan timur tengah.

Dalam konteks tugas pokok sebagai komponen utama sishankamrata atau sishanta, Menurut Moeldoko, TNI telah berupaya membangun profesionalisme, militansi serta berupaya untuk tetap dekat dan dicintai rakyat Indonesia, karena sesungguhnya totalitas kekuatan keamanan nasional kebersamaan TNI dan rakyat untuk menghadapi segala bentuk ancaman apapun.
Panglima TNI menekankan, kebersamaan segenap rakyat dan komponen bangsa, dalam hal ini kebersamaan antara TNI dan rakyat, termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikam, akan dapat melanjutkan pembangunan bangsa ini, serta dapat memelihara dan menjaga NKRI, "Bersama Rakyat TNI Kuat dan Bersama TNI Rakyat Kuat", itulah slogan yang terus didengungkan dalam rangka menjaga serta mempertahankan kedaulatan, melindungi seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan membangun kesejahteraan rakyat, menuju negara yang bal'datun toyyibatun warobbun ghofur, tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa dari perspektif TNI, kita harus terus merevitalisasi dan mereaktualisasi spirit , memperkuat ketahanan nasional dan jatidiri bangsa, agar tidak terjadi diskontinyuitas terhadap pemikiran, sikap dan tindakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanganan terorisme mempengaruhi hubungan antar negara, dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.

Di akhir kuliah umunya, Panglima TNI mempersilahkan para kyai membentuk "SUMUK" dengan TNI, karena TNI juga memiliki perwira tinggi pembinaan mental di bidang kerohanian Islam. Pada sisi lain, saya persilahkan para kyai membangun kerjasama dengan aparat komando kewilayahan TNI, Kodam, Korem, Kodim dan Koramil, guna membina kerukunan umat serta membina kebersamaan antar umat beragama dan etnis. Kebersamaan rakyat-para Kyai dan santri dengan TNI harus terus dibangun, karena itulah totalitas kekuatan negara, dalam mencegah dan mengatasi ancaman, seperti halnya ISIS dan radikalisme lainnya.

"dalam konteks hubungan internasional dan membangun kerjasama antar angkatan bersenjata, selaku pimpinan TNI, saya akan membawa masalah ISIS dan isu radikalisme global dan regional lainnya ke dalam forum konfrensi antar Panglima Angkatan Bersenjata se Asia dan Asia Pasifik, sebagai bagian dari masalah keamanan regional". Dalam kaitan tersebut, kiranya para Kyai dapat membantu TNI, terkait pengumpulan informasi perkembangan kelompok radikal di Indonesia dan regional, terutama yang terkait dengan perkembangan ISIS. (aya/rel)

17.10 | 0 komentar | Read More

Mega Tunjuk Hasto Jadi Plt Sekjen PDI-P

JAKARTA (Berita): Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri telah resmi menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai pelaksana tugas. Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen), menggantikan Tjahjo Kumolo yang telah mengajukan surat pengunduran dirinya, setelah menjadi Menteri Dalam Negeri.

"Betul," kata Tjahjo saat dikonfirmasi mengenai ditunjuknya Hasto sebagai Plt Sekjen, Jumat (31/10).

Menurut Tjahjo, dirinya juga secara resmi sudah mengajukan pengunduran sebagai anggota DPR, tanggal 28 Oktober lalu, dan partai pun akan segera menetapkan pergantian antarwaktu.(PAW). Keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP, terkait hal ini sudah disampaikan dalam Pleno DPP PDI P, Kamis,(30/10). (iws)

17.10 | 0 komentar | Read More

Susunan Lengkap Pimpinan AKD DPR , Kecuali Banggar

JAKARTA (Berita) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melaksanakan pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kecuali Badan Anggaran (Banggar).
Sampai berita ini dilansir, DPR belum melakukan pemilihan dan penetapan Pimpinan Banggar dijadwalkan dilakukan Senin (3/11).

Berikut susunan pimpinan Komisi dan AKD yang ditetapkan DPR RI:

Pimpinan Komisi I DPR terdiri dari :
Ketua Mahfudz Sidiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS),
Wakil Ketua Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar (F-PG),
Wakil Ketua Asril Hamzah Tandjung dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra),
Wakil Ketua Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Pimpinan Komisi II DPR terdiri dari :
Ketua Rambe Kamarulzaman (F-PG),
Wakil Ketua Ahmad Riza Patria (F-Gerindra),
Wakil Ketua Wahidin Halim dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD),
Wakil Ketua Mustafa Kamal (F-PKS).

Pimpinan Komisi III DPR terdiri dari :
Ketua Aziz Syamsudin (F-PG),
Wakil Ketua Desmon Junaidi Mahesa (F-Gerindra),
Wakil Ketua Benny Kabur Harman (F-PD),
Wakil Ketua Mulfahri Harahap (F-PAN).

Pimpinan Komisi IV DPR terdiri dari :
Ketua Edhi Prabowo (F-Gerindra),
Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto (F-PG),
Wakil Ketua Herman Khaeron (F-PD),
Wakil Ketua Viva Yoga Mauladi (F-PAN).

Pimpinan Komisi V DPR terdiri dari :
Ketua Fary Djemy Francis (F-Gerindra)
Wakil Ketua Michael Watimena (F-PD),
Wakil Ketua Muhidin M Said (F-PG),
Wakil Ketua Yudi Widiana (F-PKS).

Pimpinan Komisi VI DPR terdiri dari :
Ketua Achmad Hafisz Tohir (F-PAN)
Wakil Ketua Azam Azman (F-PD),
Wakil Ketua Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG),
Wakil Ketua Heri Gunawan (F-Gerindra).

Pimpinan Komisi VII DPR terdiri dari :
Ketua Kardaya Warnika (F-Gerindra),
Wakil Ketua Tamsil Linrung (F-PKS),
Wakil Ketua Mulyadi (F-PD),
Wakil Ketua Satya W Yudha dari (F-PG).

Pimpinan Komisi VIII DPR terdiri dari :
Ketua Saleh Partaonan Daulay (F-PAN),
Wakil Ketua Deding Ishak (F-PG),
Wakil Ketua Sodik Mudjahid (F-Gerinda)
Wakil Ketua Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).

Pimpinan Komisi IX DPR terdiri dari :
Ketua Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD),
Wakil Ketua Syamsul Bachri (F-PG),
Wakil Ketua Pius Lustrilanang (F-Gerindra),
Wakil Ketua Asman Abnur (F-PAN).

Pimpinan Komisi X DPR terdiri dari :
Ketua Teuku Riefky Harsya (F-PD)
Wakil Ketua Ridwan Hisyam (F-PG),
Wakil Ketua Nuroji (F-Gerindra),
Wakil Ketua Sohibul Iman (F-PKS).

Pimpinan Komisi XI DPR terdiri dari :
Ketua Fadel Muhammad (F-PG),
Wakil Ketua Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra),
Wakil Ketua Marwan Cik Asan (F-PD),
Wakil Ketua Jon Erizal (F-PAN).

Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terdiri dari :
Ketua Roem Kono (F-PG),
Wakil Ketua Novita Wijayanti (F-Gerindra),
Wakil Ketua Agung Budi Santoso (F-PD)

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terdiri dari :
Ketua Surahman Hidayat (F-PKS)
Wakil Ketua Lili Asdjudiredja (F-PG),
Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra).

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR terdiri dari :
Ketua Sareh Wiyono (F-Gerindra)
Wakil Ketua Firman Subagyo (F-PG),
Wakil Ketua Saan Mustofa (F-PD),
Wakil Ketua Totok Daryanto (F-PAN).

Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR terdiri dari :.
Ketua Nurhayati Ali Assegaf (F-PD),
Wakil Ketua Meutya Hafid (F-PG),
Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN),
Wakil Ketua Rofi'i Munawar (F-PKS). (parle/aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Polri Diharap Tidak Diskriminasi Kasus MA

Jakarta ( Berita ) : Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak diskriminatif dalam menangani kasus yang menjerat seorang tukang tusuk sate MA, terkait hujatannya terhadap Presiden Joko Widodo melalui media sosial.
"Kita apresiasi Polri bertindak cepat menangkap MA namun jangan bersikap diskriminasi, tebang pilih dan bernuansa cari muka untuk membuat pencitraan," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui siaran pers di Jakarta Kamis [30/10].
Neta membandingkan proses hukum yang menimpa MA dengan pelaku penyebaran selebaran "Obor Rakyat" yang juga terkait dugaan fitnah terhadap Jokowi. Ia menuturkan penyidik Polri cepat tanggap menciduk dan menahan MA yang merupakan seorang remaja dari kalangan keluarga menengah ke bawah.
Namun sebaliknya Polri tidak menahan dua tersangka kasus Obor Rakyat yang sudah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Neta meminta Jokowi memerintahkan penyidik Polri segera menuntaskan kasus Obor Rakyat sehingga dapat digelar sidang di pengadilan.
Polisi juga dituntut menyita barang bukti peralatan kerja dan percetakan, serta memeriksa seluruh pekerja yang terlibat pembuatan selebaran Obor Rakyat itu.
"Kasus Obor Rakyat lebih berat dibanding kasus MA karena bukan hanya semata pelanggaran Pemilu tapi lebih dari menyebarkan isu SARA dan menyebar kebencian," ujar Neta. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Gagasi DPR Tandingan, KIH Dinilai Ajarkan Politik Anarki

JAKARTA (Berita) Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Almuzzammil Yusuf menilai Pimpinan DPR tandingan yang digagas para anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), ajarkan politik anarki.

Menurutnya, pembentukan pimpinan DPR tandingan dan mosi tidak percaya adalah tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

"Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarki yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaan kita pada hukum. Mari beri keteladan yang baik. Jangan ajarkan rakyat untuk langgar Konstitusi dan UU."Kata politisi PKS asal Lampung ini dalam relisnya yang dikirim ke Berita, Kamis, (30/10), di Jakarta.

Menurut Muzzammil, anggota DPR RI periode 20014-2019 telah dilantik dan disumpah pada 1 Oktober 2014 untuk menaati Konstitusi, UU, Tata Tertib, dan Kode Etik Anggota DPR RI.

"Kepada teman-teman KIH saya mengajak untuk segera bekerja dan taati Konstitusi dan UU. Pemilihan Pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR telah diatur dalam UU MD3 dan tata tertib. MK juga sudah memutuskan UU MD3 telah sesuai dengan Konstitusi." Jelasnya. (aya)

Setelah MK menolak gugatan teman-teman KIH tentang UU MD3, menurut Muzzammil, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Jika KIH berpendapat bahwa Pimpinan DPR definisitif melanggar aturan atau tidak cakap, kata Muzzammil, silahkan sampaikan di Sidang Paripurna dan Majelis Kehormatan DPR.

"Mari kita ikuti aturan dan prosedur yang ada. Supaya kita semua bersama-sama kerja seharusnya teman-teman segera daftarkan nama-nama anggota untuk masuk AKD. Karena pada Pasal 76 UU MD3 menyebutkan setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi." Terangnya

Sikap yang diambil KIH membuat pimpinan DPR tandingan, tegas Muzzammil, tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, katanya, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku

"Silahkan buka UU MD3 Pasal 84, Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jika tidak mufakat pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung" Paparnya.

Muzzammil menyayangkan alasan KIH yang menginginkan jabatan di DPR karena berprasangka bahwa KMP akan menghambat kinerja dan memakzulkan Pemerintahan Jokowi.

"Sikap seperti itu melanggar Kode Etik DPR Pasal 9 yang menyebutkan setiap Anggota DPR tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok dengan dasar yang tidak relevan." Terangnya.

Muzzammil menilai, sikap yang diambil KIH ini sebagai bentuk akumulasi kepanikan dan kekecewaan KIH yang kalah dalam pemilihan pimpinan.

"Sikap seperti itu justru akan merugikan KIH sendiri yang terkesan memaksa untuk meminta-minta jabatan dan tidak rasional. Dalam berpolitik seharusnya kita siap kalah dan siap menang. Kedewasaan kita dalam berdemokrasi diuji." Tuturnya.

17.10 | 0 komentar | Read More

Sistem Kerja Di Sumut Akan Berubah

Medan ( Berita ) : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara H Nurdin Lubis meyakini sistem kerja di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota akan ikut mengalami perubahan besar pada kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo.
"Gaya kepemimpinan Presiden yang berubah, otomatis mengubah kerja para menteri dan pasti berimbas juga ke para gubernur, bupati/wali kota dan jajarannya," katanya pada perpisahan dengan wartawan Pempov Sumut, di Medan, Kamis [30/10]. Apalagi, katanya, Presiden sudah menamakan kabinetnya dengan Kabinet Kerja.
Dengan nama Kabinet Kerja, ujar Nurdin, sudah seharusnya sistem kerja menjadi dinamis sejalan dengan tuntutan masyarakat yang juga semakin besar menagih janji Pemerintahan baru.
"Oleh karena itu, tugas Sekda yang fungsinya strategis akan semakin berat, tetapi saya yakin pengganti saya bisa akan lebih baik,"kata Nurdin yang akan memasuki masa purna bakti pada 1 November 2014 setelah diperpanjang setahun oleh Presiden," katanya.
Dia juga mengaku, beban Pemerintah Pemprov Sumut juga masih cukup banyak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski banyak, kata Nuridin, juga diyakini bisa diselesaikan kalau benar-benar kedinamisan terjadi di jajaran Kabinet Kerja mengingat pembangunan di Sumut dan daerah lain tidak terlepas dari bantuan atau kebijakan Pemerintah Pusat.
Nurdin menolak menjawab pertanyaan tentang calon kuat penggantinya yang sudah diusulkan Gubernur Sumut H gatot Pujo Nugroho saat masih di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau 13 Agustus 2014.
"Semua bagus. Kita lihat dan tunggu saja keputusan Presiden termasuk kalau nantinya untuk sementara ada plt (petugas tugas) sebelum ada Sekda yang ditetapkan," katanya. Tiga nama yang sudah disampaikan kepada Presiden sebelumnya adalah H Arsyad Lubis, H Hasban Ritonga dan H Randiman Tarigan.
Aadapun Nurdin Lubis seusai pensiun mengaku tetap siap membantu Pemerintah Provinsi Sumut untuk membangun Sumut termasuk di bidang kesejahteraan dan dunia pendidikan melalui peningkatan aktivitasnya di bidang sosial dan pendidikan atau mengajar. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Panglima TNI Jamin Keamanan Investor Asing

JAKARTA (Berita) Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko,memastikan seluruh jajaran anggota TNI akan berusaha semaksimal mungkin menjaga ketentraman wilayah Indonesia, sebab hal itu akan memberi dampak pada kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
" Para investor silahkan masuk. Jajaran TNI siap memberi jamin keamanan bagi para investor di Indonesia, " tegas Panglima TNI saat membuka acara ceramah Ekonomi Prof. Gustav F. Papanek, seorang Profesor Emiritus bidang Ekonomi dari Universitas Boston, sekaligus Presiden Boston Institute for Developing Economies (BIDE), di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta , Kamis (30/10).
Panglima , dalam relisnya yang diterima Berita di Jakarta, menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pembangunan sektor ekonomi, karenanya demografi yang akan dinikmati Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Bonus demografi itu dapat menjadi peluang, sekaligus sebagai ancaman bagi bangsa. Ancaman datang saat Sumber Daya Manusia- (SDM), nya tidak siap atau sebaliknya", tukasnya.
Panglima TNI , menambahkan hubungan antara pertahanan dan kesejahteraan, bagaikan dua sisi mata uang. Sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dapat dipastikan kekuatan militernya terbangun dengan baik.
Sementara Prof. Gustav F. Papanek yang telah aktif di Indonesia sejak awal tahun 1960-an pada makalah yang dipaparkannya, bertajuk " Economic Choices Facing the New President (Pilihan Ekonomi yang dihadapi Presiden baru) , mengatakan pentingnya wawasan dalam berbagai disiplin ilmu bagi para perwira TNI, termasuk pengetahuan tentang perekonomian.

Hal ini, juga sejalan dengan upaya peningkatan profesionalisme prajurit, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang perkembangan yang terjadi di luar TNI.
Dia mengakui bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup seluruh rakyatnya. Perbaikan taraf hidup tersebut dapat dilakukan dalam periode pertama masa jabatan Presiden baru, dengan cara menggapai 10 persen angka pertumbuhan pendapatan nasional per tahun, serta menciptakan 21 juta lapangan kerja yang layak dan produktif selama lima tahun. (aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Pimpinan Terima Kunjungan Imam Besar Masjidil Haram Abdurrahman bin Assudais

JAKARTA (Berita) Pimpinan MPR RI menerima kunjungan kehormatan Imam dan Khatib Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Abdurrahman bin Abdul Aziz Assudais, yang didampingi oleh 5 delegasi lainnya dari Kerajaan Saudi Arabia pada Rabu (29/10?2014) di Gedung MPR RI Jakarta.

Pimpinan MPR RI yang menerima antara lain Ketua MPR Zulkfili Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang (Oso), "Ini kehormatan besar bagi MPR RI karena kedatangan orang mulia yang hafal Al-Quran dan Imam Besar Masjidil Haram," kata Zulkifli.

Dalam kesempatan itu Abdul Aziz Assudais berjanji akan menyampaikan masalah itu kepada raja dan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi.. Dia juga menyapaikan ucapan selamat kepada pemerintahan yang baru di Indonesia. Kami berharap hubungan kedua negara tetap berlangsung baik.

"Saya juga mendukung ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW agar menjadi berkah. Selain itu semoga Islam di Indonesia menjadi kelompok yang mempresentasikan sebagai kelompok moderat," tutur Sudais.

Pemerintahan Saudi Arabia berjanji akan lebih banyak memberi beasiswa kepada pelajar Indonesia dan akan membangun hubungan yang lebih baik di antara kedua negara ke depan.

Sebelumnya MPR menjelaskan jika pemerintah Indoensia telah menyelesaikan proses transisi kekuasaan yang damai dan mulia. Peralihan kekuasaan yang damai dan mulia itu bisa terjadi setelah melalui waktu yang panjang, dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, hingga Pelantikan Presiden.

"Allhamdulillah berlangsung damai," kata Zulkifli.
Perbaikan kerjasama tersebut seperti pendidikan, hubungan antarparlemen, dan bersama dengan negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Turki bersatu menghadapi isu dan rumor negatif terhadap Islam. Bahwa Islam adalah agama rahmatan nil'alamin.(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Greenspeace: Lindungi Lahan Gambut

Jakarta ( Berita ) : Greenpeace Indonesia, mengaharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melindungi lahan gambut dan tidak mengeluarkan izin pengelolaan kepada perusahaan perkebunan sawit."Dengan adanya kebijakan larangan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar di lahan gambut tersebut maka dapat mencegah kebakaran hutan dan polusi udara," kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Rabu [29/10].
Untuk mencegah kebakaran hutan dan polusi udara ini, kata dia, pemerintah harus mencabut izin hutan tanaman industri dan usaha perkebunan sawit skala besar di lahan-lahan gambut tersebut.
"Selama ini, pemerintah berupaya keras mengantisipasi kebakaran dan polusi udara tersebut, namun upaya tersebut selalu sia-sia karena tetap saja terjadi kebakaran hutan skala besar dan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat," ujarnya.
Pada hal, kata dia, untuk mengantisipasi kebakaran hutan tersebut cukup mudah. Pemerintah cukup melindungi lahan gambut dan tidak lagi memberikan izin usaha perkebunan serta mencabut izin usaha perkebunan yang ada di lahan gambut tersebut.
"Cukup disayangkan, upaya pemerintah dengan mengganggarkan ratusan miliar untuk mencegah dan memadamkan api kebakaran hutan tersebut membuahkan hasil yang maksimal," ujarnya.
Menurut dia, seluruh lahan gambut di Indonesia menyimpan karbon yang sangat tinggi mencapai 60 miliar ton atau setara karbon yang dikeluarkan oleh transportasi dunia selama empat tahun. "Pemadaman api di lahan gambut tidak bisa diatasi karena lahan ini bisa terbakar sampai ke dalam, sehingga apinya tidak kelihatan tetapi mengeluarkan asap putih," ujarnya.
Ia mengatakan, lahan gambut banyak digunakan untuk pembangunan HTI dan perkebunan sawit dan lahan ini merupakan lapisan-lapisan vegetasi yang bertumpuk, tertimbun, membusuk selama ribuan tahun yang kaya bahan organik. "Ketika lahan gambut mengering maka menjadi santapan api yang paling mudah dan menyebar ke hutan atau lahan yang mengering selama musim kemarau ini," ujarnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Isu Lingkungan Setara Dengan Politik

Jakarta ( Berita ) : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berpendapat isu lingkungan setara dengan politik dan pertumbuhan ekonomi. "Sejak 2001 saya memikirkan isu lingkungan hidup seolah hanya dikaitkan dengan pencemaran dan perizinan, padahal isunya evolutif. Jadi, setara dengan isu politik dan pertumbuhan ekonomi," ujar Siti di Jakarta, Rabu [29/10].
Siti menyatakan isu lingkungan meliputi banyak dimensi, tidak hanya soal pencemaran atau perizinan lahan. Dia menyebut beberapa contoh yang termasuk dalam isu lingkungan, seperti kenyamanan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, ketersediaan sumber daya alam, dan mobilitas penduduk.
"Dalam beberapa hari ini saya mendapat 4000 SMS. Banyak yang isinya laporan tentang lingkungan," ujar dia, menyimpulkan bahwa perspektif tentag lingkungan telah meluas di masyaraat.
Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah itu mengatakan ada tiga hal besar yang akan ditingkatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu menggiatkan kampanye informasi publik, memudahkan dan menyederhanakan perizinan agar jelas pembayarannya, serta membuat regulasi efektif. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Walhi Kawal Pembangunan Poros Maritim

Jakarta ( Berita ) : Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mengawal pembangunan poros maritim yang dicanang Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kepulauan."Kami akan terus mengawasi poros maritim ini, jangan sampai pembangunan melenceng atau salah arah yang menguntungkan pihak tertentu saja," kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan di Jakarta, Rabu [29/10].
Ia menjelaskan, pembangunan poros maritim atau tol laut ini harus diawasi dan dikritisi agar masyarakat lokal tidak lagi menjadi korban dari perilaku pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
"Kami mendukung sepenuhnya pembangunan poros maritim ramah lingkungan ini, karena akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kepulauan. Mereka akan mudah melalulintas hasil pertanian dan perkebunannya ke daerah lainnya," ujarnya.
Namun demikian, kata dia, pemerintah dalam proses pembangunan pelabuhan sebagai dukungan program ini, harus memperhatikan lingkungan pesisir dan menjamin hak-hak masyarakat di pesisir tersebut.
"Saat ini, proses pembangunan poros maritim ini, telah menimbulkan sejumlah persoalan sosial lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian dan prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu, agar pembangunan poros maritim dan tol laut ini tidak merugikan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, permasalah pertama yang harus diselesaikan pemerintah, ganti rugi lahan reklamasi Teluk Benoa, pembangunan PLTU Batang dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan proses poros maritim yang merugikan masyarakat pesisir khususnya nelayan.
"Kami berharap kabinet bekerja yang telah disusun presiden untuk turun ke lapangan, melihat langsung masalah-masalah yang muncul di masyarakat, agar pembangunan poros maritim ini berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada pertentangan dari masyarakat," ujarnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Politisi Partai Golkar Pimpin Komisi II DPR

Jakarta ( Berita ) : Politisi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR RI pada pemilihanpimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu [29/10].
Selain Rambe Kamarulzaman, juga terpilih tiga nama sebagai wakil Ketua Komisi II yakni Riza Patria (Fraksi Gerindra), Wahidin Halim (Fraksi Partai Demokrat) dan Mustafa Kamal (Fraksi PKS).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang memimpin pemilihan pimpinanKomisi II mengatakan pemilihan berlangsung lancar meskipun sebelumnyaharus menunggu sekitar 10 menit untuk menunggu anggota komisi qorum.
Pada saat itu hadir 28 anggota komisi dari lima fraksi yakniterdiri dari delapan anggota dari FPG, enam anggota dari FGerindra,enam anggota dari FPD, empat anggota dari FPAN, serta empat anggotadari FPKS, dari seluruhnya sebanyak 10 fraksi di DPR RI.
Fadli Zon saat itu masih menunggu empat anggota lagi dari Fraksi PPP.Namun, setelah 10 menit ditunggu dan diperoleh kepastian anggotadari FPPP tidak hadir maka pemilihan pimpinan pun dilanjutkan.
Dari lima fraksi yang hadir hanya mengajukan satu paket yangkemudian segera disetujui menjadi pimpinan Komisi II DPR RI."Karena hanya ada satu paket pimpinan komisi, maka langsungdisetujui oleh forum untuk ditetapkan," kata Fadli Zon, usai penetapan pimpinan Komisi II DPR RI.

PAN Pimpin Komisi VIII DPR
Anggota DPR RI dari Fraksi PartaiAmanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan terpilih sebagai Ketua KomisiVIII DPR RI pada pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu [29/10].
Selain Saleh Partaonan, tiga nama lainnya terpilih sebagai wakil ketua Komisi VIII yakni Deding Ishak (Fraksi Partai Golkar), Sodik Nudjahid (Fraksi Gerindra), dan Ledia H Amaliah (Fraksi PKS).
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang memimpin pemilihan danpenetapan pimpinan komisi dan AKD langsung mengetukkan palu tanda disetujuinya pimpinan Komisi VIII.
"Rapat pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi VIII berlangsungtertutup atas persetujuan semua anggota komisi yang hadir. Pemilihan ini kan bagian dari agenda internal komisi," kata Fahri Hamzah setelah usai pemilihan.
Politisi PKS ini mengatakan, pemilihan berlangsung lancar karena hanya ada satu paket pimpinan sehingga setelah pembacaan nama-namapimpinan dan meminta persetujuan anggota, bisa langsung ketok palu. Pemilihan pimpinan komisi VIII yang berlangsung mulai pukul 11:40 hanya berlangsung sekitar 25 menit.

Lagi , Mahfudz Ketua Komisi I DPR
Ketua Komisi I DPR RI incumbent Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terpilih kembali sebagai ketua Komisi I DPR RI pada pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Mahfudz didampingi oleh tiga wakil ketua yakni Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar (FPG), dan Asril Tanjung dari Fraksi Partai Gerindra (FGerindra).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin rapat pemilihan danpenetapan pimpinan Komisi I DPR RI mengatakan berdasarkan daftarhadir dari sekretariat komisi anggota yang hadir sebanyak 28 orang dari lima fraksi, yakni FPG, FGerindra, FPAN, FPKS, dan FPD.
Sementara itu, anggota dari Fraksi PDIP, FPKB, FNasDem, FHanura, dan FPPP tampak hadir. Saat itu, Fadli Zon menskors sementara proses pemilihan untuk menunggu anggota Komisi I dari Fraksi PPP yang sudah menyetorkan namanya tapi belum hadir.
Setelah ditunggu selama 15 menit, anggota dari Fraksi PPP belum juga hadir, maka pemilihan pimpinan Komisi I dilanjutkan. Fadli Zon kemudian membacakan surat mengenai anggota komisi I yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Setelah itu, lima fraksi yang hadir menyatakan hanya mengusung satu paket yang kemudian segera disetujui. Setelah meminta persetujuan dari anggota komisi yang hadir, fadli Zon kemudian mengetukkan palu sebagai tanda menyetujui untuk ditetapkan.
Empat pimpinan komisi I kemudian diminta tampil ke depan, dan Fadli Zon menyerahkan palu pimpinan komisi kepada ketua komisiterpilih. "Setelah pimpinan komisi terpilih, kami harapkan komisi I bisa segera langsung bekerja," katanya.

Dede Yusuf Ketua Komisi IX DPR
Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf terpilih sebagai Ketua Komisi IX DPR RI pada pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Selain Dede Yusuf tiga nama lainnya terpilih sebagai wakil ketua Komisi IX DPR RI yakni Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Pius Lustrilanang dari Fraksi Partai Gerindra (FGerindra), dan Asman Abnur dari Fraksi (Fraksi PAN).
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang memimpin pemilihan pimpinan Komisi IX DPR RI segera mengetujui dan menetapkannya setelah meminta persetujuan dari 30 anggota komisi yang hadir. Kelima fraksi tersebut adalah FPG, FGerindra, FPAN, FPKS, dan FPD.
Sementara itu, anggota dari Fraksi PDIP, FPKB, FNasDem, FHanura, dan FPPP tampak hadir. Menurut Fahri, sebanyak 30 anggota komisi dari lima fraksi yang hadir hanya mengajukan satu paket pimpinan sehingga langsung disetujui forum untuk ditetapkan. Dede Yusuf sebelumnya adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Lima Fraksi Tetapkan Pimpinan DPRRI Tandingan Dan Minta Presiden Keluarkan Perpu MD3

JAKARTA ( Berita) Lima fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengulirkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRRI periode 2014-2019, yang dinilai tidak cakap untuk memimpin DPRRI.

KIH juga tidak mengakui seluruh pimpinan di alat kelengkapann dewan (AKD) yang sudah dilakukan, Rabu (28/10)

Menurut juru bicara kerjasama lima partai politik itu, Arif Wibowo (PDI) dalam jumpa pers yang digelar diruang rapat Komisi II DPR, Rabu (29/10), sore. Disamping mengajukan mosi tidak percaya, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ,(perppu), tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD )

Sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap pimpinan DPRRI, kelima fraksi ini pun menetapkan Pimpinan DPRRI tandingan.

Adapun Ketua DPRRI versi KIH adalah Pramono Anung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sedang Wakil Ketua DPRRI masing masing Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella, Nasdem, dan Dossy Iskandar (Hanura) .(aya)

17.10 | 0 komentar | Read More

Beri Kesempatan Jokowi Pilih Calon Menteri

Purwokerto ( Berita ) : Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Ahmad Sabiq mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Presiden Joko Widodo memilih calon menteri.
"Sebaiknya masyarakat memberi kesempatan Jokowi untuk betul-betul cermat memilih para pembantunya agar jangan sampai kecolongan memilih menteri yang tidak profesional dan tidak bersih," kata Sabiq di Purwokerto, Kamis [23/10].
Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu mengapresiasi langkah Jokowi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri rekam jejak calon menteri dalam kaitannya dengan kasus korupsi.
Menurut dia, hal itu merupakan langkah cerdas Jokowi karena selain untuk memastikan bahwa calon menterinya bebas dari korupsi, juga sebagai cara elegan untuk menolak calon-calon menteri dari partai yang terindikasi bermasalah.
Terkait tertundanya pengumuman kabinet Jokowi, dia mengatakan bahwa hal itu sangat dimungkinkan karena masih ada tarik ulur di internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) baik antarpartai dengan Jokowi maupun antara Jokowi dan Jusuf Kalla sendiri.
"Itu sebetulnya sudah terlihat saat Jokowi tidak lagi menepati janjinya untuk membentuk kabinet kerja yang ramping. Selain itu, juga keinginan untuk memperluas koalisi dengan memberi posisi pada partai yang naga-naganya mau berubah haluan," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Ia mengatakan bahwa hal itu memang harus dipahami karena Jokowi saat ini menghadapi situasi yang sulit. Menurut dia, tertundanya pengumuman kabinet itu juga karena ada keinginan untuk mengubah nomenklatur kementerian yang ternyata perlu meminta pertimbangan DPR dulu. "Meskipun sebetulnya dari sisi waktu ya belum terlambat," ujarnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintahan Jokowi-JK Strategis Bagi SJSN

Jakarta ( Berita ) : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki peran strategis bagi keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Undang-undang mengamanatkan BPJS Kesehatan harus mencakup seluruh rakyat. Berdasarkan 'roadmap' yang dibuat, hal itu dilakukan bertahap hingga 2019," kata Chazali H Situmorang kepada Antara di Jakarta, Kamis [23/10].
Chazali mengatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak mengatur kapan batas waktu seluruh rakyat harus dilindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
DJSN bersama pemerintah sebelumnya kemudian menyusun peta jalan atau "roadmap" 2012-2019 yang menargetkan seluruh rakyat tercakup pada 2019. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK sangat strategis untuk menyukseskan peta jalan tersebut. "Selama 10 bulan pelaksanaan BPJS Kesehatan sudah ada 129 juta rakyat Indonesia yang terdaftar. Bila dengan asuransi dan jaminan kesehatan daerah, sudah ada 80 persen rakyat Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Masih ada 20 persen yang belum terlindung oleh skema apa pun," tuturnya.
Chazali mengatakan BPJS mencakup semua jenis penyakit. Bahkan, calon peserta yang mendaftar dalam kondisi sakit pun tetap dilayani. Itu yang membedakan BPJS dengan asuransi swasta.
Namun, BPJS memiliki pelayanan yang standar dengan obat-obatan generik. Hal itu pula yang tampaknya membuat sebagian masyarakat yang tergolong mampu lebih memilih asuransi swasta. "Banyak juga pegawai negeri sipil yang sebelumnya dimanjakan PT Askes, mengeluhkan seolah-olah pelayanan BPJS menurun dari sebelumnya. Demi kebersamaan yang tidak diskriminatif memang diperlukan pengorbanan," katanya.
Namun, Chazali menjamin segala keluhan tentang BPJS itu hanya akan terjadi pada masa transisi. Di kemudian hari, ketika rasio peserta dengan layanan kesehatan dan redistribusinya sudah merata, hal itu akan bisa diatasi. "Kalau kita menunggu semua siap, tidak akan bisa berjalan. Dulu waktu kita menyatakan kemerdekaan juga belum memiliki apa-apa. Yang penting terlaksana lalu segala sesuatunya disiapkan secara bertahap," tuturnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Bahaya Jika Jabatan Menteri Lama Kosong

Jakarta ( Berita ) : Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahaya jika jabatan menteri terlalu lama kosong karena tidak ada yang bisa mengambil kebijakan dalam kementerian tersebut.
"Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa yang ambil kebijakan sampai ada serah terima jabatan (menteri) karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja," kata Yusril di Jakarta, Kamis [23/10].
Bahkan jika terjadi hal yang ekstrim, Yusril mencontohkan apabila terjadi kejadian luar biasa terhadap presiden dan wakil presiden, maka tidak ada yang bisa menjalankan pemerintahan. "Kalau presiden dan wakil presiden ditembak mati, ini misalnya, dan saya tidak berdoa seperti itu, maka negara ini bisa kacau karena ngak ada menteri yang menggantikan. Dalam UUD jika presiden dan wakil presiden tidak ada secara bersamaan akan digantikan oleh menteri," ungkap Yusril.
Yusril juga mengkomentari terkait Presiden Joko Widodo yang mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan terkait rencana pergantian dan penambahan jumlah menteri dalam susunan kabinetnya. "Itu buang-buang waktu saja, karena penyusunan kabinet kewenangan presiden," ucap Yusril usai mengkuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur hal tersebut, dan sebaiknya surat dikirimkan ke DPR setelah pembentukan kabinet sudah berjalan agar pemerintahan segera berjalan.
Pasal 19 UU Kementerian Negara: ayat (1) "Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
Ayat (2) berbunyi: "Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama tujuh hari kerja sejak surat Presiden diterima."
Ayat (3) berbunyi: "Apabila dalam waktu tujuh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan."
Menurut Yusril, dengan adanya surat ini justru akan memperpanjang kefakuman pemerintahan karena harus menunggu waktu tujuh hari jawaban DPR untuk melantik menteri yang dipilihnya.
Pakar hukum tata negara ini mengatakan pertimbangan DPR ini diperlukan agar terjadi sinkronisasi kerja antarmenteri dan alat kelengkapan DPR. "Jadi, misalnya, ada komisi yang membidangi pendidikan budaya, kalau dibentuk kementerian baru kan harus ada tempatnya, itu aja sebenarnya, tidak ada tujuan lain," tukas Yusril. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

DPR Segera Berikan Tanggapan Surat Jokowi

Jakarta ( Berita ) : Dewan Perwakilan Rakyat segera memberikan tanggapan terhadap surat Presiden Joko Widodo tentang permintaan pertimbangan parlemen dalam perubahan dan penambahan nomenklatur kementerian.
"Mekanismenya hari ini (Kamis 23/10) jam 14.00 WIB ada rapat pengganti Badan Musyawarah untuk menanyakan sikap fraksi terkait surat Presiden Jokowi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis [23/10].
Dia mengatakan sifat rekomendasi yang diminta Presiden Jokowi kepada DPR bisa diminta atau tidak namun saat ini presiden sudah meminta kepada DPR. Menurut dia, secara etika Presiden Jokowi akan mengumumkan kabinetnya setelah DPR mengeluarkan pertimbangan yang telah diminta presiden.
"Karena itu Rabu malam saya kaget ada informasi presiden ingin mengumumkan kabinet sementara presiden telah mengirimkan surat (meminta pertimbangan) kepada DPR," ujarnya.
Fahri meyakini pengumuman kabinet Jokowi-JK tidak akan dilakukan sebelum DPR menjawab surat Jokowi yang telah masuk ke pimpinan DPR tanggal 22 Oktober 2014. Dia mengatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menjawab surat tersebut.
"Jokowi sudah menyerahkan surat pada lembaga negara untuk meminta pertimbangan maka dia harus tunggu pertimbangan dalam waktu tujuh hari, itu sesuai undang-undang," katanya.
Menurut dia, DPR diberikan pertimbangan terkait perubahan nomenklatur di kementerian yang telah diatur dalam undang-undang. Dia mengatakan kondisi itu berbeda dengan lembaga yang tidak diatur dalam undang-undang namun diminta untuk memberikan pertimbangan.
"Tugas kami tidak mengada-ada karena DPR memiliki hak untuk memberikan pertimbangan. Dan kebetulan Jokowi meminta pertimbangan kami sehingga dia harus menunggu," ujarnya.
Fahri menyarankan ada kementerian yang tidak ada persoalan sehingga bisa diumumkan segera seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun dia meyakini Jokowi-JK akan mengumumkan kabinetnya sebelum batas 14 hari yang telah ditetapkan undang-undang.
Presiden Jokowi mengirimkan surat meminta pertimbangan DPR terkait perubahan dan penggabungan nomenklatur kabinet di pemerintahannya pada Rabu (22/10).
Ada beberapa kementerian yang diubah dan digabungkan seperti penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Hati-Hati Pilih Menteri

Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman susunan kabinet tak bisa dilakukan secepat mungkin karena harus dilakukan dengan hati-hati untuk memilih calon menteri mengingat mereka akan menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
"Kita harus bisa memilih menteri yang bebas masalah dan kredibel. Jangan sampai memilih menteri yang ternyata bermasalah tapi harus profesional sehingga harus hati-hati," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis [23/10].
Menurutnya, seluruh calon menteri disaring dengan ketat dan namanya dimasukkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah diperiksa menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa dipilih menjadi menteri atau tidak.
JK mengatakan sikap hati-hati yang dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk pemerintah dan masyarakat bukan untuk kepentingan pihak tertentu atau partai politik. "Tidak ada untuk kepentingan tertentu tapi harus untuk kepentingan bersama dan masyarakat," kata wapres.
Wapres mengatakan pula pengumuman susunan kabinet tidak akan dilakukan secara bertahap, yaitu separuh nama terlebih dahulu atau hanya mengumumkan nama kementerian. "Yang namanya mengumumkan kabinet adalah mengumumkan kementerian dan nama menterinya. Gak bisa sepotong-potong," kata JK.
Mengingat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memilih susunan kabinet, JK mengatakan pengumuman kemungkinan besar tidak akan dilakukan hari ini tapi dalam satu hingga dua hari ke depan. "Diumumkannya juga di Istana Merdeka bukan di tempat lain," kata Wapres JK.
Mengenai adanya menteri berasal dari partai politik, JK mengatakan akan ada menteri yang berasal dari parpol tapi tetap harus yang profesional, berpengalaman, serta kredibel."Kabinet mendatang harus menyeimbangkan antara teknokrat dan profesional baik yang berasal nonpartai maupun partai," kata JK. Menurut JK, kabinet mendatang juga harus menyeimbangkan menteri yang berasal dari berbagai suku, agama, dan jender. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Obama Kirim Delegasi Hadiri Pelantikan Jokowi

Jakarta ( Berita ) : Presiden AS Barack Obama mengumumkan telah menyiapkan sejumlah delegasi untuk menghadiri pelantikan Presiden RI terpilih Joko Widodo pada Senin 20 Oktober 2014.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Gedung Putih yang diterima dari Kedutaan AS untuk Indonesia di Jakarta, Jumat [17/10] , Presiden Obama telah mengumumkan susunan delegasi kepresidenan untuk hadir di upacara pelantikan Presiden RI ke-7 tersebut.
Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS John F. Kerry dan rencananya akan tiba di Jakarta pada 20 Oktober 2014, Pukul 05:30 WIB, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Delegasi tersebut akan terdiri dari Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O. Blake, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Daniel R. Russel, Direktur Peace Corps Carolyn Hessler-Radelet, Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang juga mantan Duta Besar AS untuk
Republik Indonesia Scot Marciel, serta Deputi Asisten Menteri Pendidikan Internasional dan Pendidikan Bahasa Asing Mohamed Abdel-Kader. Presiden RI terpilih Joko Widodo berserta Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla akan dilantik di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/10), setelah berhasil memenangi ajang pemilihan Presiden RI pada bulan Juli.
Kemenangan Jokowi, begitu Joko Widodo akrab disapa, mendapat sambutan besar dari dunia internasional yang dibuktikan dengan sejumlah delegasi asing yang akan menghadiri upacara tersebut.
Upacara pelantikan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu, juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Menteri Perdagangan Rusia Denis Manturov. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pertemuan Prabowo-Jokowi Tunjukkan Sikap Kenegarawanan

Purwokerto ( Berita ) : Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap kenegarawanan, kata pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq. "Kemampuan Jokowi memecahkan kebekuan politik dengan mendatangi Prabowo patut diapresiasi," katanya, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat [17/10].
Sabiq mengatakan hal itu terkait pertemuan Prabowo dan Jokowi di kediaman almarhum ayah Prabowo di Rumah Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Menurut dia, kemauan Prabowo untuk menerima Jokowi serta menyampaikan selamat juga harus dihargai. "Ini hal bersejarah. Mereka bukan sekadar politikus namun juga negarawan yang menempatkan persatuan bangsa sebagai hal yang utama," katanya.
Ia mengatakan bahwa di era sebelumnya, pemenang dan pihak yang kalah dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres), ada yang sampai saat ini tidak bisa akur. Dalam hal ini, dia mencontohkan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sampai sekarang belum bisa ketemu.
Lebih lanjut, Sabiq mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi merupakan sebuah perkembangan yang sangat positif dalam perpolitikan di Indonesia. "Intinya, semuanya harus menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya, yang di pemerintahan juga menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, kemudian yang di kubu berseberangan bertugas untuk mengawasi," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Prabowo Wariskan Tradisi Politik Yang Baik

Jakarta ( Berita ) : Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi Chaniago menilai Prabowo Subianto mewariskan tradisi politik yang baik di Tanah Air usai pertemuannya dengan presiden terpilih Joko Widodo. "Pertemuan kedua calon presiden yang bersaing pada pilpres lalu perlu diapresiasi, ini tradisi politik yang baik dan harus diwariskan," kata dia di Jakarta, Jumat [17/10].
Menurut dia, fenomena ini tidak terjadi pada Pemilu Presiden 2009 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan kedua tokoh menyiratkan hubungannya telah cair pascapilpres, dalam hal ini juga ingin memberikan pesan Prabowo telah legowo dan menjadi pribadi yang negarawan, kata dia.
Ia mengatakan, walaupun pertemuan itu baru terjadi beberapa waktu menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014-2019, ini menunjukkan proses transisi kepemimpinan yang cukup baik. Namun, yang perlu diperhatikan bukan berarti sikap politik Koalisi Merah Putih di parlemen akan otomatis berubah.
Dapat dipastikan Koalisi Merah Putih akan tetap solid dan kritis sebagai penyeimbang di parlemen karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, kata dia. Tetapi, gesekan antarpendukung kedua calon presiden itu dipastikan akan berkurang dan lebih mencair karena kedua tokoh puncak sudah bertemu dan mencairkan ketegangan yang terjadi selama ini, katanya.
Ia menambahkan belajar dari tradisi politik di Amerika Serikat antara Barak Obama dengan Jhon Mc Cain usai Obama ditetapkan sebagai pemenang, Mc Cain langsung memberikan selamat dan mengajak semua pihak bersama-sama menggerakan roda pembangunan. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Semua Tokoh Bangsa Sukseskan Pelantikan Presiden

Jakarta ( Berita ) : Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua tokoh bangsa legowo dan bersedia menyukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang sedianya akan digelar pada Senin (20/10)."Seluruh tokoh bangsa yang didatangi MPR berjanji akan datang, seperti Hatta Rajasa, Habibie, Megawati dan lainnya," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jumat [17/10].
Menurut dia, dengan hadirnya tokoh-tokoh bangsa di depan publik ini diharapkan dapat mengurangi tensi politik yang belakangan terus naik. "Hal ini juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di antara semua komponen bangsa tersebut mengingat belum lama ini terjadi kompetisi agak tajam dalam ajang pemilihan presiden," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa persiapan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sudah hampir 100 persen. Di mana mulai dari Jumat (17/10) dan besok (18/10) digelar gladi kotor, lalu dilanjutkan dengan gladi bersih pada Minggu (19/10). "Tidak hanya itu, MPR juga sudah meminta TNI-Polri untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden terpilih ini," katanya.
Dia menuturkan pihaknya juga mengundang semua komponen bangsa, seperti mantan presiden dan wakil presiden, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk menghadiri serta menyukseskan pelantikan tersebut sebagai kado terindah bagi bangsa Indonesia.
"Rencananya delapan kepala negara dan sembilan utusan khusus akan menghadiri sidang MPR dengan agenda pelantikan presiden terpilih ini," katanya lagi. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

SBY : TNI Harus Kuat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Ibu negara Ani Yudhoyono (kanan) melambaikan tangan kepada personel TNI/Polri pada perpisahan di Lapangan Sapta Marga, Komplek Akmil Magelang, Jateng, Jumat (17/10). Pada acara yang diikuti sedikitnya 11.000 personel TNI/Polri tersebut SBY meresmikan pembentukan Skuadron Udara 16 (Vijayakantaka Abhyastivirayate) dan Batalyon Infanteri 10 Marinir Satria Bhumi Yudha serta Museum Paviliun 5. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan TNI harus kuat agar mampu menjaga kedaulatan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang berkembang di era global.
Presiden menyatakan hal itu dihadapan para prajurit TNI dan Polri serta Taruna Akademi Militer di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Jumat [17/10] pagi. "Dunia terus berubah, Indonesia juga terus berubah, tantangan dan anacaman yang dihadapi juga terus berekembang dari masa ke masa. Maka misi atau tugas pokok kita dan tugas kita tidaklah menjadi samekin ringan, oleh karena itu diperlukan kekuatanyang tangguh utamanya kekuatan TNI," kata Presiden.
Presiden menjelaskan, meski era perang dingin antara Barat dan Timur sudah tidak ada lagi, namun dunia tetap belum stabil. Konflik, ketegangan bahkan perang masih terjadi diberbagai penjuru dunia, mulai Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, keteganagan di Asia Timur dan berbagai belahan dunia lainnya. Ancaman insurgency (pemberontakan) dan aksi-aksi terorrisme masih terus berlanjut.
"Menunjukan dunia tidak stabil dan dunia belum dapat dikatakan damai, ancaman setiap saat datang termasuk ancaman thd negara kesatauan RI, oki Ind harus siap, TNI harus siap, Polri harus siap, kita semua harus siap," kata Presiden.
Kepala Negara menyatakan, penguatan TNI tidak hanya dengan meningkatkan kecukupan jumlah tentara, modernisasi alutsista, dan peningkatan logistik semata. Namun juga didukung oleh strategi, taktik dan doktrin yang tepat dan peningkatan pelatihan dan pendidikan prajurit.
Presiden mengingatkan agar TNI terus menggali dan belajar dari berbagai pengalaman di dunia. Banyak negara maju yang gagal menyelesaikan peperangan meski didukung persenjataan yang canggih dan logistik yang kuat.
"Banyak negara-negara maju yang tidak berhasil benar mengatasi aksi-aksi insurgency di berbagai negara, negara maju memiliki keunggulan teknologi, memiliki kecanggihan persenjataan militer dan logistik tidak terbatas karena ekonomi kuat, tetapi ternyata seringkali mereka tidak bisa memenangkan peperangan. Ini harus kita pelajari," kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono meresmikan pembentukan skuadron udara - 16 (Vijayakantaka Abhyastivirayate) dan Batalyon Infanteri - 10 Marinir Satria Bhumi Yudha yang sempat tertunda sebelumnya karena kesibukannya akhir-akhir ini.
Acara yang sekaligus perpisahan SBY sebagai presiden tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Panglima TNI Moeldoko, Kepala Kepolisian RI Sutarman, para kepala staf angkatan dan jajaran petinggi TNI. Acara tersebut juga dihibur oleh pertunjukan drumband dari para perwira tinggi dan Taruna Akmil.

Resmikan Yonif-10 Marinir
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani prasasti peresmian Batalyon Infanteri-10 Marinir di Akademi Militer Magelang, Jumat.
Dinas Penerangan Korps Marinir dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya melaporkan peresmian Yonif-10 Mar itu merupakan rangkaian kegiatan Presiden meresmikan "Museum Paviliun 5" di Akmil Magelang.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menandatangani prasasti peresmian Skuadron F16 yang berada di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, sedangkan Yonif-10 Marinir berkedudukan di Pulau Setoko, Batam. "Pembangunan Yonif-10 Marinir merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat TNI. Jika TNI kuat, negara akan kuat," kata Presiden sebelum menandatangani prasasti itu.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio menyampaikan paparan kesiapan Ksatrian Yonif-10 Marinir di hadapan Presiden. "Pembentukan Batalyon Infanteri-10 Marinir yang bermarkas di Pulau Setoko, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan Satuan Marinir yang berkekuatan satu batalion infanteri Marinir," kata KSAL.
Satu batalion infanteri Marinir itu merupakan satuan yang diperkuat dengan dilengkapi Unit Combat Boat, Sea Raider, Tank Amfibi, dan peralatan canggih lainnya sehingga akan mampu menjaga keamanan dan memperkuat pertahanan di wilayah tersebut.
Batalyon Infanteri-10 Marinir mempunyai semboyan "Satria Bhumi Yudha". Satria mempunyai makna prajurit laut yang gagah berani, lalu Bhumi artinya Tanah Air dan Yudha mempunyai arti perang. "Jadi, Satria Bhumi Yudha memiliki makna prajurit laut yang gagah berani yang selalu siap sedia berperang di darat maupun di laut dengan tujuan untuk menjaga setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Pedang Jenawi
Komandan Batalyon Infanteri-10 Marinir dijabat oleh Letkol Marinir Kresno Pratowo yang pernah berdinas di Detasemen Jalamangkara (Denjaka) dan juga pernah menjabat Komandan Yonif-4 Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan.
Selain bersemboyankan Satria Bhumi Yudha, Yonif-10 Marinir juga memiliki bendera perang yang bergambar senjata tradisional masyarakat Kepulauan Riau, yaitu "Pedang Jenawi" sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya masyarakat Riau.
Pedang Jenawi adalah senjata berbentuk lurus panjang dan digunakan dengan dua belah tangan. Mata Pedang Jenawi terbuat dari besi kualitas baja, hulunya terbuat dari tembaga, panjang bisa mencapai satu meter.
Keunggulan Pedang Jenawi adalah bisa ditebaskan ke kiri dan ke kanan. Selain itu, juga dapat menjadi tombak yang diarahkan ke depan. Pedang Jenawi ini dipakai oleh para panglima perang kerajaan di Riau dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda tempo dulu.
Pedang Jenawi ini tidak sembarangan dipegang oleh para pejuang. Orang yang memegang harus andal dalam bersilat dan lebih-lebih adalah orang yang cukup zuhud dalam Islam. Oleh karena itu, langkahnya selalu dipandang oleh anak buahnya, bukan langkah sembarangan, melainkan langkah yang meminta rida Allah SWT, bahkan dia bersembahyang dua rakaat sebelum membawa Pedang Jenawi ke medan peperangan.
Yonif-10 Marinir berdiri di atas lahan seluas 37 hektare, dilengkapi sejumlah fasilitas, yaitu markas batalion, balai prajurit, helipad, mess perwira , mess bintara, mess tamtama, rumah dinas, garasi angkutan dan rantis, bangunan markas kompi, barak kompi, dapur, lapangan apel, fasilitas olahraga, balai pengobatan, lapangan tembak, dan sarana ibadah.
Peletakan batu pertama pembangunan Markas Batalyon Infanteri-10 Marinir dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio pada tanggal 5 Juni 2013. Awalnya, Direktif Presiden kepada Komandan Korps Marinir Letnan Jenderal TNI (Mar.) Muhammad Alfan Baharudin pada akhir Juni 2011 di Istana Negara.
Di Surabaya, Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Herkulanus Herry Sintarto memimpin apel khusus peringatan Hari Ulang Tahun Ke-53 Kavaleri Korps Marinir di Kesatrian Soepraptono Semarung, Ujung, Surabaya (17/10). (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

30 Desa Deliserdang Terkena Abu Sinabung

Sibolangit, Sumut ( Berita ) : Sebanyak 30 desa di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, terkena dampak abu vulkanik pascaerupsinya Gunung Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara.
Camat Sibolangit, Amos F Karo Karo di Sibolangit, Kamis [09/10] , mengatakan pada hari Selasa, (7/10) sekitar pukul 14.00 WIB, Kecamatan Sibolangit dilanda hujan debu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung yang berada di Tanah Karo dan mengakibatkan 30 Desa di Sibolangit terkena dampaknya.
Dari 30 Desa yang dilanda hujan debu Vulkanik, ada delapan yang sangat parah terkena dampak debu vulkanik yaitu Desa Bukum, Ketangkuhen, Suka Maju, Cinta Rakyat, Negeri Gunung, Martelu, Sikeben dan Desa Bandar Baru. "Kami telah turun ke lapangan untuk memantau dan mengimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktifitas kegiatan diluar rumah," katanya.
Hal itu ia sampaikan pada rapat terbatas di Kantor Camat Sibolangit membahas penanggulangan terhadap rumah warga yang rusak akibat dampak abu vulkani Gunung Sinabung, yang dipimpin langsung Bupati Deliserdang Ashari Tambunan.
Selanjutnya, lanjut Amos, pihaknya juga telah membuka posko di Kantor Camat Sibolangit dan Kantor Kepala Desa yang terkena dampak debu vulkanik.
Selain itu Dinas Kesehatan Deliserdang juga telah membuka posko kesehatan di setiap desa di Kecamatan Sibolangit, begitu juga Dinas Sosial dan Tim Tagana yang telah memberikan 16 ribu masker kepada masyarakat dan siswa sekolah di Kecamatan Sibolangit. "Namun sampai saat ini, belum ada warga yang mengungsi akibat dampak abu vulkanik itu," katanya.
Usai rapat terbatas, Bupati Deliserdang beserta rombongan langsung meninjau kelapangan melihat keadaan masyarakat yang berada di Kecamatan Sibolangit pasca erupsi Gunung Sinabung.
Dalam kesempatan itu ia mengintruksikan kepada pihak kecamatan, tim tagana, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya agar terus memantau kondisi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Alat Kelengkapan DPRD Sumut Ditetapkan

Medan ( Berita ) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menetapkan unsur pimpinan dan alat kelengkapan dalam rapat paripurna di Medan, Kamis [09/10].
Dalam rapat pimpinan itu, ditetapkan jumlah fraksi di DPRD Sumut sebanyak sembilan yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa.
Berdasarkan jumlah peraihan kursi, ditetapkan unsur pimpinan DPRD Sumut didapatkan Partai Golkar (17 kursi), PDI Perjuangan (16 kursi), Partai Demokrat (14 kursi), Partai Gerindra (13 kursi), dan Partai Hanura (10 kursi).
Sesuai surat rekomendasi dari lima parpol itu, ditetapkan unsur pimpinan DPRD Sumut terdiri dari Ajib Shah (Ketua/Partai Golkar), Ruben Tarigan (Wakil Ketua/PDI Perjuangan), HT Milwan (Wakil Ketua/Partai Demokrat), Parlinsyah Harahap (Wakil Ketua/Partai Gerindra) dan Zulkifli Efendi Siregar (Wakil Ketua/Partai Hanura).
Rapat paripurna tersebut juga menetapkan susunan pimpinan sembilan fraksi di lingkungan DPRD Sumut. Fraksi Partai Golkar diketuai Yasir Rido Lubis didampingi HM Hanafiah Harahap (sekretaris) dan Putri Suci Melani Daulay (bendahara).
Fraksi PDI Perjuangan masih sama seperti periode 2009-2014 yakni Budiman Pardamean Nadapdap (ketua), Analisman Zalukhu (sekretaris), dan Brilian Moktar (bendahara).
Fraksi Partai Demokrat diketuai Saleh Bangun yang pada periode 2009-2014 menjadi Ketua DPRD Sumut, didamping Sopar Siburian (sekretaris) dan Jenny Riany Lucia Berutu (bendahara).
Fraksi Partai Gerindra diketuai Yantoni Purba didamping Sonny Firdaus sebagai sekretaris fraksi dan Sri Kumala menjadi bendahara fraksi.
Fraksi Partai Hanura diketuai Aduhot Simamora dan sekretaris Robby Anangga. Sedangkan Fraksi PKS diketuai Zulfikar, sekretaris Khairul Anwar, dan bendahara Satria Yudha Wibowo.
Fraksi PAN diketuai Syah Afandin, sekretaris Parluhutan Siregar, dan bendahara Iskandar Sakty Batubara. Adapaun Fraksi Partai NasDem diketuai Anhar Monel, sekretaris Jubel Tambunan, dan bendahara Delmeria.
Fraksi terakhir yakni Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa diketuai Robby Agusman Harahap, sekretaris Tigor Lumbantoruan, dan bendahara Zera Salim Ritonga. Seluruh fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut menyampaikan persetujuannya atas susunan alat kelengkapan dewan tersebut. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Abu Sinabung Sampai Bandara Kualanamu

Lava pijar disertai debu vulkanik meluncur di lereng Gunung Sinabung, tampak dari Desa Tiga Pancur, Karo, Sumut, Kamis (9/10) dini hari. Aktivitas Gunung Sinabung berstatus Siaga (Level III) sejak sepekan terakhir meningkat, ditandai dengan adanya erupsi disertai awan panas. ( ant )

Medan ( Berita ) : Abu vulkanik yang keluar dari erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut mulai menghigapi sebagian infrastruktur di Bandar Udara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang.
Manager Humas dan Protokoler PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandara Kualanamu Dewandono Prasetyo Nugroho di Medan, Kamis [09/10], mengatakan abu vulkanik tersebut mulai menghampiri kawasan bandara pada Kamis dini hari. Abu vulkanik Gunung Sinabung tersebut terlihat banyak menumpuk di bagian "runway" atau landasan pacu, "taxiway", dan bagian apron.
Setelah mengetahui banyaknya abu vulkanik tersebut, pihaknya langsung berkordinasi dengan Stasiun Meteorologi Bandara Kualanamu dan berbagai satuan kerja bandara untuk memantau perkembangan sekaligus membersihkan area yang dipenuhi abu.
Pembersihan tersebut sangat perlu dilakukan karena merupakan bagian vital dalam aktivitas penerbangan di Bandara Kualanamu.
Melalui pemanfaatan mobil pemadam kebakaran yang selalu siaga di Bandara Kualanamu, pihaknya telah membersihkan abu vulkanik tersebut pada pukul 05.35 WIB. "Kondisi 'runway', khususnya di titik 23 yang ketebalan debunya agak menonjol sudah 'clear' (bersih)," ucapnya.
Ia mengatakan, meski abu vulkanik tersebut telah bersih, tetapi pihaknya kembali melakukan pembersihan lanjutan pada pukul 06.00 WIB. Setelah abu vulkanik tersebut dibersihkan, dua maskapai langsung minta konfirmasi untuk lepas landas (take off) dari Bandara Kualanamu.
Kedua maskapai tersebut adalah Lion Air dengan tujuan Bengkulu dan Wings Air yang terbang ke Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. ( ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

MUI Desak SBY Segera Ratifikasi FCTC

Jakarta ( Berita ) : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono segera meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) di sisa masa baktinya sekitar 10 hari lagi.
"Kami punya sikap untuk mendukung pemerintahan agar segera menandatangani FCTC ini. Kalau pemerintah tidak peduli maka rakyat akan terus jadi korbannya," kata Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di kantor IDI, Menteng, Jakarta, Kamis [09/10]. Amisyah mengatakan, sikap MUI itu sejalan dengan kelompok kerja bersama Komnas Pengendalian Tembakau.
Dalam undang-undang, kata Amirsyah, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Karena itu, dia menilai pemerintahan akan secara langsung atau tidak langsung melindungi rakyat Indonesia dari bahaya rokok dengan segera meratifikasi FCTC.
Senada, Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Kartono Muhammad mengatakan SBY memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan yang baik untuk rakyatnya apabila meratifikasi FCTC yang dulu sempat digagas Indonesia.
Bagi Kartono, SBY memiliki sedikit waktu untuk menunjukkan legitimasinya sebagai pemimpin dengan meratifikasi FCTC.
"Tidak akan ada yang dikenang oleh masyarakat dari SBY kecuali dia mampu mengaksesi FCTC itu. Dengan meratifikasinya, maka dia memiliki 'legacy' (warisan) yang baik untuk rakyat yang akan ditinggalkannya," kata dia.
Kendati demikian, Kartono akan tetap berupaya agar Indonesia mau meratifikasi FCTC apabila SBY tidak kunjung melakukannya. Dia berharap pemerintahan mendatang dari Joko Widodo-Jusuf Kalla mau meratifikasi FCTC.
"Selama SBY berkuasa kami melakukan banyak lobi-lobi kepada sejumlah instansi dan kementerian. Terdapat beberapa kementerian yang mendukung tapi ada juga yang tidak. Apabila SBY belum meratifikasinya di masa jabatannya maka langkah selanjutnya kami akan melobi kepada kementerian dan instansi di bawah Jokowi-JK," kata dia.
FCTC sendiri merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Sedunia/WHO. Kerangka kerja itu merupakan konvensi internasional di bawah PBB yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengatasi zat adiktif dari tembakau.
Pasal-pasal dalam FCTC menegaskan pentingnya strategi pengurangan permintaan terhadap produk tembakau. Fokus utama FCTC adalah mencegah orang merokok daripada mengobati kecanduannya. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Benua Asia dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang belum meratifikasi FCTC. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Indonesia Calonkan Nurhayati Presiden IPU

Jakarta ( Berita ) : Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan Indonesia saat ini menggalang dunia internasional agar Nurhayati Assegaf bisa menjadi Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU). "Saya telepon Menlu dan minta semua dubes-dubes RI menjadi timses bagi penggalangan dunia internasional agar bu Nurhayati Assegaf berhasil sebagai Presiden IPU," kata ketua DPR RI Setya Novanto saat memberikan keterangan pers di Senayan Jakarta, Kamis [09/10].
Ikut dalam konferensi pers, Ketua DPR Setya Novanto, anggota DPR Tantowi Yahya, Nurhayati Assegaf dan Sekretaris Dirjen Multilateral Deplu Rina Sumarno. Lebih lanjut Setya Novanto menegaskan pencalonan Nurhayati Assegaff sebagai calon presiden IPU sangat penting bagi parlemen Indonesia.
"Kehadiran parlemen Indonesia menjadi sangat penting dalam IPU untuk ikut pembahasan resolusi-resolusi bagi dunia. Terpilihnya Nurhayati nanti sebagai Presiden IPU akan membawa citra positif bagi Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan negara demokratis ketiga di dunia," kata Setya Novanto.
Menurut Setya Novanto Indonesia akan menjadi jembatan bagi IPU untuk menyatukan berbagai parlemen yang begitu beragam.
Setya Novanto menjelaskan Nurhayati memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi di IPU. Dalam catatan Nurhayati pernah sebagai Presiden komite koordinator perempuan parlemen IPU periode 2010-2012 dan 2012-2014. "Visi Indonesia yang dibawa Nurhayati Assegaf adalah demokrasi inklusif, memperbarui komitmen parlemen untuk terlibat dengan publik yang lebih luas," kata Setya Novanto.
Menurut Setya Novanto penggalangan dukungan juga dilakukan pada saat pertemuan dengan berbagai kelompok regional di IPU seperti Asean, Asean +3 dan Asia Pasifik. IPU merupakan organisasi parlemen dunia yang beranggotakan 164 negara dan berdiri sejak 1889. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Kekalahan Di Parlemen Bukti Ketidakterampilan KIH

Jakarta ( Berita ) : Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan kekalahan koalisi PDI Perjuangan dalam mengisi kursi pimpinan MPR dan DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan rendahnya kualitas dan keterampilan berpolitik Koalisi Indonesia Hebat(KIH).
"Salah satunya penyebabnya adalah sikap 'gede rasa' KIH dengan kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden 2014 dan melupakan konstituen, relawan dan masyarakat sipil dalam proses politik parlemen," kata Hendardi melalui pesan elektronik di Jakarta, Rabu [08/10].
Menurut Hendardi, KIH juga terlalu percaya diri dengan adanya dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, dukungan PPP dan DPD itu belum teruji soliditasnya karena bukanlah mitra koalisi strategis seperti PKB, Partai NasDem dan Partai Hanura.
"Ini pelajaran penting bagi KIH dan Jokowi-JK. Setelah mendapat dukungan dari PPP dan DPD, KIH juga sama bernafsunya untuk berkuasa seperti KMP. PDI Perjuangan diam-diam menghendaki voting. Padahal, musyawarah mufakat seharusnya tetap menjadi pilihan yang diutamakan," tuturnya.
Pemilihan pimpinan MPR yang diadakan Rabu dini hari berakhir dengan voting yang akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi ketua. Terdapat dua paket pilihan yang masing-masing diajukan KIH dan KMP.
Paket A yang diusung KIH terdiri atas ketua Oesman Sapta Odang dari Kelompok DPD, dan empat wakil ketua yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Imam Nahrawi (Fraksi PKB), Patrice Rio Capella (Fraksi Partai NasDem) dan Hazrul Azhar (Fraksi PPP).
Sedangkan paket B yang diusung KMP terdiri atas ketua Zulkifli Hasan dengan wakil ketua yaitu Mahyudin (Fraksi Partai Golkar), E.E Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS) dan Oesman Sapta Odang (Kelompok DPD).
Dalam pemungutan suara tersebut terdapat 678 suara dari total 680 anggota MPR yang tercatat hadir. Paket A yang diusung KIH mendapat 330 suara, sedangkan paket B yang diusung KMP mendapat 347 suara. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Lahan Korupsi DAK Tertinggi Indonesia

Jakarta ( Berita ) : Peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Febri Hendri menyebutkan lahan korupsi tertingi di seluruh Indonesia terjadi pada bantuan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang jumlah kasusnya tidak sedikit.
"Ada tren peningkatan kerugian negara, pada 2003-2012 jumlah kasus yang sama namun dengan kerugian negara berbeda, yakni delapan kasus sedangkan indikasi kerugian negara 2003 Rp19,0 miliar dan 2012 Rp99,2 miliar," kata Febri di Jakarta, Rabu [08/10]
Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW ini, jumlah kasus korupsi pendidikan tidak meningkat namun kerugian negara semakin meningkat signifikan setiap tahunnya. Ia menyebutkan DAK untuk dana pendidikan paling sering di korupsi dengan jumlah 84 kasus dan kerugian negara terbesar Rp265,1 miliar.
Selain itu dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan kasus terbanyak kedua dengan jumlah 48 kasus. Namun, kerugian negara dari dana BOS terlalu kecil sehingga tidak masuk 10 besar.
Febri merinci korupsi terkait Sarana Prasarana Perguruan Tinggi jumlah kasusnya sembilan namun kerugian negara mencapai Rp 57,7 miliar. Dan dana pengadaan buku 21 kasus dengan kerugian Rp70,8 miliar.
Kerugian negara untuk dana pendidikan gratis, lanjutnya, mencapai Rp55,2 miliar, kemudian infrastruktur sekolah Rp35,3 miliar, gaji guru Rp31,6 miliar, dana operasional sekolah Rp16,5 miliar, Infrastruktur Disdki Rp12,4 dan APBD 11,4 miliar.
Sedangkan untuk Block Grant 20 kasus, gaji guru 15 kasus, Beasiswa 14 kasus, Sarana Prasarana sekolah 13 kasus Bantuan Operasional sembilan kasus dan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi sembilan kasus. Sementara pengelapan adalah satu modus korupsi yang paling sering digunakan dengan jumlah 106 kasus dan indikasi kerugian negara mencapai Rp248,5 miliar.
"Penggelapan sering digunakan untuk menyelewengkan dana BOS dan DAK. Hampir 50 persen dari kasus dengan modus penggelapan terjadi pada dana BOS dan DAK. Dua dana ini merupakan dana yang mudah diselewengkan dengan cara penggelapan," ungkapnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Golkar Gunakan Jaringan Pecah Suara DPD

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku menggunakan jaringannya di Dewan Pimpinan Daerah untuk memecah suara lembaga tersebut dalam pemilihan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"Saya mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia sehingga jaringan di DPD kuat karena itu kami bermain di DPD dengan memecah suara," kata Fadel saat dihubungi di Jakarta, Rabu [08/10].
Fadel mengatakan, Golkar dan Koalisi Merah Putih terkejut dengan langkah PPP menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan MPR pada Rabu dini hari. Sikap PPP itu menurut dia menunjukkan partai itu tidak istiqomah dan tidak menjaga kebersamaan dengan KMP.
"Kami memberikan kursi ke PPP dengan mengambil Pak Muqowam karena pernah empat kali menjadi anggota DPR dari PPP," ujarnya.
Namun menurut Fadel, PPP tidak mau KMP mengajukan Muqowan dan tetap menginginkan Hasrul Azwar menjadi salah satu pimpinan MPR dalam paket KMP.
Selain itu menurut dia, PPP pecah dan tidak solid mendukung kebijakan partai untuk tetap di KMP saat pemilihan pimpinan MPR. "Akhirnya kami memiliki sikap, kalau mereka mau ke sana (KIH) silakan saja karena itu hak mereka," katanya.
Fadel menegaskan KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan check and balances pemerintahan. Dia mengatakan masyarakat jangan berprasangka buruk penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut. "Kami akan bekerja dengan baik menjalankan mekanisme 'check and balances' dan juga mendukung kinerja pemerintah yang pro-rakyat," katanya.
Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, Paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara, satu suara lainnya abstain.
Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP). Sidang paripurna itu dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Fadli Zon Jelaskan Pertimbangan Pemekaran Komisi DPR

Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan wacana pemekaran komisi-komisi di DPR RI muncul karena pertimbangan banyaknya jumlah mitra parlemen dalam pembahasan perundang-undangan.
"Pemekaran itu masih wacana. Pertimbangannya itu dalam satu komisi ada yang mitra kerjanya tujuh, ada yang 15, ada yang enam, dan sebagainya, itu ada yang terlalu banyak," kata Fadli Zon di gedung parlemen, Jakarta, Rabu [08/10].
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan banyaknya mitra di satu komisi tertentu membuat kerja-kerja komisi menjadi tidak fokus. Sehingga ada usulan agar komisi dimekarkan atau diperbanyak.
Menurut dia, ada masukan dari anggota DPR periode sebelumnya agar Komisi 1 dan Komisi III menjadi bagian dari pemekaran tersebut. Namun hal itu belum menjadi keputusan final.
Sementara itu terkait adanya tudingan bahwa pemekaran komisi berkaitan dengan rencana pemerataan jatah kursi pimpinan komisi kepada fraksi partai Koalisi Merah Putih, Fadli menampik hal itu"Saya kira biasa memekarkan kalau diperlukan," ujar dia.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa DPR RI periode 2014-2019 akan berupaya mengkaji ulang seluruh perundang-undangan yang dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau terlalu liberal.
Undang-undang itu termasuk diantaranya perundang-undangan berkaitan dengan migas, perbankan dan lain sebagainya. "Nanti kita kaji supaya undang-undang kita kembali ke jalan yang benar," ujar dia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Terpilihnya Zulkifli Hasan Bukti Soliditas KMP

Jakarta ( Berita ) : Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR menjadi bukti militansi dan soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) sekaligus menjawab perkiraan dan analisis yang selama ini berkembang.
"Perkiraan dan analisis yang berkembang sangat beragam. Banyak yang meragukan. Namun, KMP menjawab keraguan itu dengan kerja keras dan cerdas. Alhamdulillah berhasil," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Rabu [08/10].
Saleh mengatakan secara khusus PAN sangat bergembira karena dapat mendermakan salah satu kader terbaiknya untuk diperjuangkan menjadi ketua MPR bersama kader-kader dari partai anggota KMP.
Hal itu, kata dia, mengingatkan perjuangan yang sama 15 tahun lalu ketika tokoh terbaik PAN, Amien Rais, menjadi ketua MPR periode 1999-2014. PAN akan mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara.
"Kami sangat berterima kasih pada pimpinan partai-partai anggota KMP yang akhirnya menugaskan Zulkifli Hasan menjadi ketua. Kami mendoakan agar tugas-tugas memimpin MPR dapat berjalan lancar dan membanggakan semua pihak," tuturnya.
Pemilihan pimpinan MPR yang diadakan Rabu dini hari berakhir dengan voting yang akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN menjadi ketua. Terdapat dua paket pilihan yang masing-masing diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP.
Paket A yang diusung KIH terdiri atas ketua Oesman Sapta Odang dari Kelompok DPD, dan empat wakil ketua yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Imam Nahrawi (Fraksi PKB), Patrice Rio Capella (Fraksi Partai NasDem) dan Hazrul Azhar (Fraksi PPP).
Sedangkan paket B yang diusung KMP terdiri atas ketua Zulkifli Hasan dengan wakil ketua yaitu Mahyudin (Fraksi Partai Golkar), E.E Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS) dan Oesman Sapta Odang (Kelompok DPD).
Dalam pemungutan suara tersebut terdapat 678 suara dari total 680 anggota MPR yang tercatat hadir. Paket A yang diusung KIH mendapat 330 suara, sedangkan paket B yang diusung KMP mendapat 347 suara. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More