BBM Perlu Dinaikkan Kurangi Beban APBN

Yogyakarta ( Berita ) : Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depan, kata seorang ekonom.
"Perlu dilakukan berbagai upaya agar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat, termasuk mengurangi subsidi BBM," kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tony Prasetyantono di Yogyakarta, Kamis [31/07].
Menurut dia, meski kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM tetap diprioritaskan, namun perlu dilakukan secara bertahap. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata dia.
Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 secara gradual. Kenaikan itu dapat terus dilakukan hingga tahun-tahun berikutnya. "Dengan cara berangsur-angsur seperti itu, maka harga jual tetap mendekati harga keekonomian,"kata dia.
Sementara itu, menurut dia, guna memperbaiki struktur APBN, selain mengurangi subsidi BBM, pemerintah baru juga harus berupaya keras menaikkan penerimaan pajak.
Ia meyakini, apabila problem penerimaan pajak dapat diperbaiki oleh pemerintahan baru mendatang, Indonesia dapat menambah penerimaan pajak hingga Rp100 triliun per tahun. "Ini bisa memperbaiki struktur APBN yang dananya bahkan bisa dipakai untuk menambah belanja infrastruktur dan subsidi BBM," katanya.
Sementara itu, menurut dia, untuk sektor penerimaan pajak, yang dapat dimaksimalkan lebih lanjut adalah pajak individu atau pajak penghasilan (PPh)."Pajak jenis itu (pajak individu) banyak yang tercecer yang biasanya disebabkan kurangnya staf di Direktorat Jenderal Pajak, selain itu juga kerap disebabkan integritas petugas pajak yang kurang kuat," kata dia. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

1.235 Napi Rutan Medan Dapat Remisi Lebaran

Medan ( Berita ) : Tercatat sebanyak 1.235 narapidana (Napi) yang menghuni Rumah Tahanan Negara Klas IA Medan mendapat remisi atau pengurangan hukuman pada Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri 1435 Hijriyah.
Kepala Rutan Medan Tony Nainggolan, Kamis [31/07], mengatakan, dari jumlah 1.235 napi yang mendapat remisi tersebut, yakni RK I (pengurangan hukuman) sebanyak 1.205 orang dan RK II (menghirup udara bebas) 30 orang.
Jumlah napi dan tahanan di Rutan Medan, menurut dia, sebanyak 2.399 orang.Terdiri dari 1.201 orang napi dan 1.198 orang tahanan yang berada di Rutan tersebut."Napi yang mendapat remisi pada Idul Fitri itu, bervariasi ada yang 15 hari dan 30 hari," ucap Tony.
Dia menyebutkan, persyaratan bagi napi untuk mendapatkan remisi telah menjalani hukuman selama enam bulan lamanya di Rutan Medan.Selain itu, jelasnya, berkelakuan baik, tidak pernah berkelahi dengan sesama napi, melawan petugas Rutan dan melarikan diri.
"Pengusulan napi untuk mendapatkan remisi tersebut disampaikan ke Dirjen Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut," ujarnya.

Karutan menambahkan, pada penyerahan remisi Idul Fitri 2014 itu, juga disampaikan pemberian remisi susulan Lebaran 2013 kepada sejumlah napi di Rutan Medan, yakni RK I: 56 orang dan RK II: kosong."Jadi, total pemberian remisi Idul Fitri 2014 dan Idul Fitri 2013, yakni 1.235 orang ditambah 56 orang, mencapai seluruhnya 1.291 orang," ucap dia. Ketika ditanya kapan pemberian remisi tersebut, Tony mengatakan, pada hari Idul Fitri 1435 Hijriyah atau Senin (28/7).
"Ada sebanyak 30 orang napi yang langsung bebas dan dapat berkumpul dengan pihak keluarganya pada Lebaran tersebut, dan mereka sangat senang mendapat remisi," kata orang pertama di Rutan Medan (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Railink Berlakukan Tarif Progresif Untuk Medan-Kualanamu

Medan ( Berita ) : Manajemen PT Railink memberlakukan tarif progresif untuk Medan-Bandara Kualanamu-Medan sebagai wujud pelayanan ekstra di Lebaran. "Dengan tarif progresif, maka konsumen yang bepergian dari stasiun Medan-Kualanamu-Medan akan lebih hemat,"kata staf komersil PT.Railink, Riangga Galih di Medan, Kamis [31/07].
Tarif progresif itu akan semakin dirasakan lebih murah kalau penggunaan atau jumlah keberangkatan menggunakan kereta api Railink itu lebih banyak.Dia memberi contoh, kalau tiket untul dua orang masih Rp150.000, maka tiga orang hanya dikenakan Rp200.000 dan empat orang Rp250.000.
Railink juga semakin memberi kemudahan dengan sudah banyaknya gerai penjual oleh-oleh di area komersial CRS Stasiun Medan."Konsumen tidak perlu repot kalau memerlukan oleh-oleh.Pengguna kereta api ke dan Bandara Kualanamu sendiri semakin banyak,"katanya tanpa merinci persentase isian kereta itu.
Di luar peningkatan pelayanan, PT.Railink sendiri sedang dan terus meningkatkan kerja sama dengan airlines dan perusahaan lainnya untuk meningkatkan isian penumpang kereta api Medan-Bandara Kualanamu-Medan.
Direktur Utama PT.Railink M.N Fadhila saat di Medan, mengatakan empat set kereta api buatan Woojin Industrial System Co Ltd Korea Selatan yang dipesan untuk transportasi ke Bandara Kualanamu itu diyakini diminati konsumen.
Selain waktu tempuh yang cepat dan jumlah frekuensi keberangkatan yang banyak, kereta api itu dilengkapi berbagai fasilitas seperti WIFI, tempat barang dan toilet seperti di pesawat udara. "Lama tempuh Stasiun Medan-Kualanamu sekitar 30-40 menit dengan kecepatan 60-70/jam cukup membuat pengguna tidak khawatir terlambat di bandara,"katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

KPU Palu Bongkar Kotak Suara Terkait Gugatan

Sejumlah petugas membuka kembali kotak suara pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/7). Pembukaan kembali kotak suara itu untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan terkait gugatan hasil Pilpres oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta kepada KPU. Sulteng merupakan salah satu dari 11 provinsi di Indonesia yang disengketakan hasil pilpresnya. ( ant )

Palu ( Berita ) : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu membongkar 621 kotak suara Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 menyusul gugatan kubu Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Marwan P Angku di Palu, Kamis [31/07] , mengatakan pembongkaran kotak suara itu berdasarkan instruksi KPU Pusat.
Pembongkaran kotak suara itu berlangsing sejak 30 Juli 2014 hingga selesai dalam beberapa hari ini. Marwan mengatakan, pembongkaran itu akan mengambil sejumlah dokumen di antaranya hasil rekapitulasi suara serta daftar hadir pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hasil pembongkaran tersebut nantinya akan diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya diberikan kepada KPU Pusat di Jakarta.
Proses pembongkaran itu disaksikan oleh perwakilan saksi dari calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan M Hatta Rajasa, serta sejumlah pihak lainnya termasuk aparat keamanan.
Selain KPU Kota Palu, sejumlah KPU lain di provinsi Sulawesi Tengah juga membongkar kotak suara untuk mengambil sejumlah dokumen yang diperlukan terkait sidang di Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan 90.744 suara dibanding Jokowi/Jusuf Kalla yang meraih 81.761 suara saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Palu.
Dalam proses rekapitulasi yang dipimpin Ketua KPU Kota Palu Marwan P Angku itu, Prabowo-Hatta unggul di enam kecamatan dari delapan kecamatan yang ada di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ini. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

KPU: DPKTB Riau Termasuk Rendah Di Indonesia

Pekanbaru ( Berita ) : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menyatakan bahwa jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor provinsi itu jumlahnya termasuk rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham M. Yasir menanggapi gugatan tim hukum pasangan capres/cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang salah satunya menyorot masalah DPKTb.
"Jumlah DPKTb Riau hanya sekitar 90 ribu dan itu termasuk rendah di Indonesia. Kalau provinsi lain jumlahnya lebih banyak," katanya dihubungi melalui telepon seluler dari Pekanbaru, Kamis [31/07].
Oleh sebab itu, ia mengaku tidak terlalu khawatir dengan gugatan tersebut. Apalagi menurutnya hal tersebut juga telah disampaikan kepada saksi pasangan koalisi merah putih itu baik di pleno tingkat provinsi ataupun nasional.
Secara umum dalam gugatannya, seperti yang tertera di situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK), pada Provinsi Riau dituliskan bahwa terdapat 444.756 pengguna hak pilih ditemukan berbagai permasalahan.
Selain jumlah DPKTb, gugatan itu juga menyoroti jumlah seluruh pengguna hak pilih yang tidak sama dengan dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar pada 937 TPS.
Selanjutnya, surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar pada 250 TPS. Lalu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar di DPTb yang tersebar pada 474 TPS.
Terakhir, pasangan nomor 1 ini juga mengatakan tidak memperoleh satu suarapun di delapan TPS. Dengan demikian, tim hukum menilai jajaran termohon (KPU) beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan kelompok Panitia Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dinyatakan juga dalam gugatan itu, secara "masif" Pemilu presiden dan wakil presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan Capres-Cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam putusannya, KPU mencatat pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang dengan meraup 53 persen suara. ( ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Tim Jokwi – JK Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta

Jakarta ( Berita ) : Tim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi proses hukum dan politik yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Meskipun proses itu telah berjalan, tapi tekad untuk Indonesia satu yang disuarakan melalui salam tiga jari, tetap tidak akan berhenti dikumandangkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, melalui siaran persnya yang diterima, Sabtu [26/07].
Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menyikapi gugatan yang dilakukan tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi, atas dugaan kecurangan pada proses pemilu presiden 2014.
Menurut Hasto, salam tiga jari adalah gerak rekonsiliasi nasional yang dilakukan oleh tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk memulihkan persatuan Indonesia setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan sudah memperkirakan tim Prabowo-Hatta akan menggunakan jalur hukum untuk menggugat hasil penghitungan suara. Hal ini, kata dia, memang diamanahkan dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi," katanya.
Menurut dia, PDI Perjuangan menaruh kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi, dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga tersebut ketika dipimpin oleh Akil Mochtar.
Mahkamah Konstitusi, kata dia, harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana inti hukum adalah menerapkan dan menegakkan keadilan dengan sebenarnya.
"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," katanya.
Hasto menegaskan, jangan sampai legitimasi rakyat yang begitu kuat diabaikan hanya karena obsesi terhadap berbagai bentuk kecurangan. Diakuinya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemilu di Indonesia, tapi realitasnya rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat. "Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus-menerus kita dengarkan," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY : Proses Pilpres Bisa Berjalan Dengan Aman

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeyakinan proses pemilihan presiden bisa berjalan dengan aman walaupun ada gugatan hasil pilpres dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada Jumat (25/7).
"Saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa proses apa yang akan disampaikan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dan ini sesuatu yang tidak luar biasa. Ingat dalam Pilpres 2009 dulu, baik pasangan Ibu Megawati dan Pak Prabowo serta pasangan Pak Jusuf Kalla dan Pak Wiranto juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi juga proses dengan transparan dan bertanggung jawab," kata Presiden dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu [26/07].
Presiden menambahkan, "Saya berikan dukungan dan harapan ke MK tangani masalah ini dengan baik dan adil, mari kita berikan pengawasan pada MK agar yang dilakukan tepat sesuai harapan kita semua."
Meski ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Presiden meyakini semua proses akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
"Yang penting sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, masa pendukung dan konstituen tenang sambil hormati proses yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pesan dan komentar saya, tetap punya keyakinan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik," katanya.
"Yang penting regularitas demokrasi bisa dijaga, kalau pergantian pemerintahan itu bisa kita jaga dan tepati, artinya 20 Oktober mendatang betul-betul bisa akhiri menjalankan roda pemerintahannya dan presiden baru dengan pemerintahannya bisa mulai," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.
Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.
Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.
"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.
Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.
"Insya Allah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insya Allah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.
Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan, dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.
Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas memengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Partai Golkar Siap Jadi Oposisi

Sangatta ( Berita ) Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organsiasi dan Kaderisasi H. Mahyudin, menegaskan Partai Golkar sangat siap untuk menjadi oposisi pada periode pemerintahan lima tahun berikutnya.
Menurut Mahyudin, ada kemungkinan menjadi oposisi, meskipun ada sebagian kader yang tidak terbiasa menjadi oposisi dan ingin tetap berada di dalam pemerintahan.
"Yang tidak siap menjadi oposisi itu bukan Golkar tetapi perorangan. Mungkin ada kepentingan menjadi menteri," tegas Mahyudin yang pernah menjadi bupati Kutai Timur itu, saat dihubungi melalui ponsel pribadinya, Minggu [27/07]. Mahyudin menegaskan, memang tidak tertutup ada orang per orang dari Golkar yang tidak setuju dengan jalan oposisi.
Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Timur dan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur ini menegaskan, Golkar ingin membuat sejarah baru dengan berada di luar pemerintahan alias oposisi.
Namun kata dia, meskipun menjadi oposisi, kalau kebijakan pemerintah dan program Jokowi-Jusuf Kalla memang bermanfaat untuk rakyat kita akan dukung dan apresiasi. Sebaliknya kalau ada yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka akan kita kritik. "Kalau menjadi oposisi mengontrol dan mengeritiknya akan lebih tajam," tegasnya.

Ada Oknum Ingin Golkar Masuk Pemerintahan

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Golkar, H Mahyudin menegaskan, ada oknum atau pihak-pihak yang tidak
sabar sehingga ingin membawa Partai Golkar masuk ke pemerintahan dengan mendorong diselenggarakan munas yang dipercepat. "Indikasinya ada oknum Partai Golkar yang tidak sabar ingin masuk kabinet, makanya mendorong dilaksanakan munas Golkar 2014," kata Mahyudin, Minggu.
Menurut Mahyudin, dirinya perlu menjelaskan bahwa di dalam aturan Partai Golkar tidak mengenal munas dipercepat. Yang ada hanyalah musyawarah nasional (munas) dan musyawarah nasional luas biasa (munaslub). Untuk melaksanakan munas dan munaslub, kata dia, harus ada sebabnya dan harus ada syaratnya.
Syaratnya adalah diminta 2/3 pengurus provinsi dan sebabnya adalah ketua umum tidak mampu melaksanakan tugas, ketua umum melanggar AD/ART, meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Jadi, kata dia, harus ada syarat dan ada sebab. Kalau tidak ada syarat dan sebab tentu tidak bisa dilaksanakan munas dan munaslub. Hal ini saya kira penting bagi Golkar supaya tidak terbiasa mengadakan munaslub.
"Masalah adalah sekali saja Partai Golkar melaksanakan munaslub, maka munaslub jilid II dan seterusnya akan terjadi dan ini menurut saya bisa merusak partai," kata politisi Partai Golkar dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.
Kemudian berkenaan dengan jabatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, menurut dia, berdasarkan hasil munas di Riau, keputusannya baru akan dilaksanakan 2015. Keputusan Partai Golkar baru akan melaksanakan munas tahun 2015 sesuai dengan rekomendasi munas di Pekanbaru (Riau) dan didukung penuh pemegang suara di 33 DPD Partai Golkar Tingkat I seluruh Indonesia. "Sebanyak 33 DPD Tingkat I Partai Golkar menyatakan tegas menolak munaslub," kata Mahyudin. ( ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Tim Prabowo – Hatta Merinci Pelanggaran Pilpres Setiap Provinsi

Jakarta ( Berita ) : Tim Pembela Merah Putih (kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) merinci dugaan pelanggaran Pilpres 2014 di 33 provinsi Indonesia, melalui laporan gugatan yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang telah dipublikasi melalui situs resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id , beberapa dugaan pelanggaran yang dapat diinformasikan antara lain terjadi di Provinsi Aceh, yakni adanya kejanggalan bahwa jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih di provinsi itu tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
Kubu Prabowo-Hatta menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Aceh beserta jajarannya (panitia pemilihan kecamatan dan kelompok penyelenggaran pemungutan suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pilpres yang demokratis tidak tercapai.
Di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Nias Selatan, kubu Prabowo-Hatta mengatakan bahwa KPU setempat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hasil perolehan suara pasangan calon menjadi 100 persen hingga 200 persen.
Pada bagian ini Tim Prabowo-Hatta menyatakan telah mengajukan keberatan kepada panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan telah diakomodasi dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, namun rekomendasi itu belum dijalankan KPU di sana.
Lalu di Provinsi Sumatera Barat, diduga terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Hal ini menurut tim Prabowo-Hatta, terindikasi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
Di Provinsi Riau, Jambi serta Bangka Belitung, tim Prabowo-Hatta menyatakan bahwa terdapat masing-masing 444.756, 213.789 dan 78.581 pengguna hak pilih yang bermasalah.
Sementara di Lampung dan Jakarta juga terdapat dugaan mobilisasi pemilih melalui DPKtb, di mana khusus di Provinsi DKI Jakarta, pengawas pemilu telah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta agar dilakukan pengecekan terhadap 5.817 TPS serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS, namun hanya rekomendasi PSU yang dijalankan oleh KPU.
Lebih jauh untuk Provinsi Jawa Barat tim Prabowo-Hatta mengaku tidak mendapatkan respon yang kuat dari KPU setempat untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui pengawas pemilu.
Sedangkan dugaan pelanggaran lain juga dinilai terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat. Atas dasar itu dalam petitumnya Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 pengacara memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan seluruhnya.

Ada Indikasi Politik Uang

Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyebut adanya indikasi praktik politik uang yang dilakukan tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada perhelatan Pilpres 9 Juli 2014.
Indikasi politik uang terjadi di Kota Probolinggo, yakni ada pemberian uang senilai Rp500.000 kepada pedagang di Pasar Wono Asih dan pembagian jilbab kepada ibu-ibu, demikian Tim hukum Prabowo-Hatta dalam dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dipublikasi melalui situs resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id, Sabtu (26/7) malam.
Tim hukum Prabowo-Hatta yang terdiri dari 95 pengacara menyatakan ada pula praktik pembagian sarung serta sembako masing-masing di Kecamatan Sukosari dan Desa Bangsal Sari, Jenggawah, Balung, Kecamatan Sukowono, serta pembagian sembako gratis dengan dalih ajang Safari Ramadhan di Kota Batu.
Selain itu dalam laporannya mereka juga menyebut adanya indikasi pelanggaran berupa pembagian uang dan sarung di Kabupaten Tuban, dan pembagian uang Rp75.000 di Kabupaten Gresik.
Tim hukum Prabowo-Hatta telah mendaftarkan gugatannya atas hasil Pilpres 2014 kepada MK sejak Jumat (25/7). Namun pada Sabtu (26/7) mereka kembali mendatangi MK untuk melengkapi berkas-berkas gugatan tersebut. Kelengkapan berkas-berkas itu lantas dipublikasi oleh MK melalui situs resminya.
Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva telah menjelaskan pihaknya memberikan waktu 1x24 jam kepada pemohon gugatan untuk melengkapi berkas-berkas yang dinilai kurang.
Selanjutnya apabila permohonan sudah dianggap lengkap, maka MK akan mendaftarkannya di dalam buku registrasi perkara dan setelah itu akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak, termohon, dan menyampaikan juga pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hamdan memperkirakan bahwa sidang perdana gugatan Pilpres dapat dilaksanakan Rabu (6/8) dengan agenda mendengarkan keterangan lisan dari pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya. Pada kesempatan tersebut majelis hakim juga akan memberikan nasihat apabila permohonan perlu disempurnakan.
Hamdan mengatakan, jika permohonan perlu disempurnakan, maka pemohon harus menyampaikan perbaikannya pada keesokan hari atau Kamis (7/8). Sedangkan sidang untuk menerima perbaikan permohonan dilakukan Jumat (8/8), sekaligus mendengarkan keterangan dan jawaban dari termohon, serta Bawaslu.
"Setelah itu adalah proses persidangan biasa untuk pembuktian, mendengarkan saksi-saksi dan bukti. Itu memakan waktu kira-kira tujuh hari kerja. MK sendiri membutuhkan waktu sekitar empat hari untuk menganalisa dan juga mempersiapkan putusan," jelas Hamdan.

Lengkapi Dokumen Ke MK

Tim Pembela Merah Putih (kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) kembali mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (26/7) malam, untuk melengkapi dokumen permohonan gugatan Pilpres 2014 yang diduga diliputi sejumlah kecurangan.
"Perbaikan (terkait) syarat permohonan berupa identitas pemohon dan perbaikan kelengkapan permohonan," kata anggota Tim Pembela Merah Putih, Firman Wijaya dikonfirmasi Antara di Jakarta, Sabtu (26/7) malam.
Firman tidak merinci berkas kelengkapan apa yang diserahkan dalam rangka perbaikan tersebut. Namun berdasarkan dokumen perbaikan Tim Pembela Merah Putih yang dipublikasi oleh Mahkamah Konstitusi di situs resminya www.mahkamahkonstitusi.go.id, berkas yang diserahkan sejumlah 146 halaman dengan konten terkait dugaan-dugaan kecurangan dalam Pilpres 2014.
Dalam pokok permohonannya, Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 orang kuasa hukum, menyatakan hasil rekapitulasi suara Pilpres tingkat nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara dan Joko Widodo-Jusuf Kalla 70.997.833 tidak sah, karena perolehan suara itu dinilai diperoleh dengan cara-cara kecurangan.

Kecurangan itu antara lain tidak dijalankannya rekomendasi pengawas pemilu atas pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dugaan penggelembungan suara pasangan Jokowi-JK sebanyak 1,5 juta suara, dan pengurangan suara pasangan Prabowo-Hatta sebanyak 1,2 juta suara dari 155.000 TPS.
Sehingga menurut Tim Pembela Merah Putih, berdasarkan bukti-bukti berita acara yang ada seharusnya Prabowo-Hatta memperoleh 67.139.153 suara sedangkan Jokowi-JK hanya 66.435.124 suara.
"Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon (Prabowo-Hatta) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2014," ujar Tim Pembela Merah Putih dalam pokok permohonannya itu.
Sebelumnya Tim Pembela Merah Putih didampingi petinggi Partai Koalisi Merah Putih mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Jumat (25/7) malam. Pada kesempatan itu Tim Pembela Merah Putih menekankan terdapat dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2014.
Anggota Tim Pembela Merah Putih Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, diantaranya 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

28 Juli , 1 Syawal 1435 H.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) Ketum MUI Din Syamduddin (kedua kiri) dan Wakil Ketum MUI Ma'ruf Amin memberi keterangan pada wartawan tentang hasil Sidang Itsbat Awal Syawal 1435 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Sidang tersebut menetapkan 1 Syawal 1435 H jatuh pada Senin, 28 Juli 2014. ( ant )

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah menetapkan awal Syawal atau Lebaran jatuh pada 28 Juli 2014 berdasarkan hasil sidang itsbat yang berlangsung di Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta, Minggu [27/07] petang.
Dalam sidang itsbat yang dihadiri Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Wakil Ketua MUI Makrum Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Abdul Djamil dan sejumlah undangan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin, 28 Juli 2014.
Penetapan awal Syawal tersebut, menurut dia adalah berdasarkan laporan dari sejumlah saksi yang ditempatkan di 111 titik di seluruh Indonesia.
Dari laporan 111 titik di tanah air, setidaknya ada 9 orang dari tiga titik yang berbeda menyatakan bahwa mereka telah melihat hilal di atas dua derajat yaitu dari Gresik (Jawa Timur), Pelabuhan Ratu Sukabumi (jawa Barat), Kolaka (Sulawesi Selatan).
Atas laporan tersebut seluruh peserta sidang itsbat menyatakan sepakat bahwa awal Syawal 1435 H jatuh pada 28 Juli 2014..
Pada kesempatan itu Menteri Agama Lukman Hakim juga menyampaikan peserta sidang itsbat sepakat bahwa untuk tahun mendatang kriteria penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal dapat segera ditetapkan. Hal ini merupakan masukan agar pelaksanaan sidang itsbat memiliki kriteria yang jelas.
Sebelumnya Cecep Nurwendaya dari Badan Hisab Dan Rukyat menyatakan awal Syawal 1435 H hilal teramati di wilayah Indonesia, yaitu poisisi hilal pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu - Sukabumi, Jawa Barat, pada Ahad 27 Juli 2014/29 Ramadhan 1435 H tinggi/Irtifa' Hilal = 3,67derajat, jarak busur bulan dan matahari = 6,53 derajat, umur hilal = 12 jam 11 menit 18 detik dan fraksi illuminasi hilal = 0,41 persen.
Sementara itu dasar kriteria imkanurukyat adalah dua derajat. Hilal Syawal 14014 tinggi 2 derajat, ijtimak terjadi jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984 dilihat oleh Muhammad Arief (33), Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, Muhadir (30), Bendahara Pengadilan Pare-Pare, H. Abdul Hamid (56) Guru Agama Jakarta, h. Abdullah (61) guru agama Jakarta, K. Ma'mur (55) guru agama Sukabumi dan Endang Effendi (45) Hakim Agama Sukabumi.
Ia menjelaskan, ada referensi empririk visibilias (ketampakan) hilal jika hilal awal Syawal 1435 H. Teramati di wilayah Indonesia. Posisi hilal pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Ahad, 27 Juli 2014 M/29 Ramadhan 1435 H tinggi/Irtifa' hilal = 3,67 derajat, jarak busur bulan dan matahari = 6,53 derajat, umur hilal = 12 jam 11 menit 18 detik. Fraksi illuminasi hilal = 0,41 derajat. Referensi ini juga digunakan oleh Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan Indonesia. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Idul Fitri 2014 Berpotensi Sama

Surabaya ( Berita ) : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi 1 Syawal 1435 Hijriah akan jatuh pada waktu yang sama, sehingga hari raya Idul Fitri 2014 berpotensi sama.
"Potensi kebersamaan Idul Fitri itu untuk tahap awal dapat diketahui dari aspek hisab dalam komunitas NU," kata Koordinator Rukyatul Hilal PWNU Jatim HA Sholeh Hayat kepada Antara di Surabaya, Sabtu [26/07].
Menurut dia, ada tujuh hasil hitungan dengan tujuh sistem yang hasilnya mendekati kebersamaan tentang saat terjadinya "ijtimak unnayyi ren" (konjungsi saat matahari dan rembulan bertemu sebagai pertanda astronomi awal lahirnya hilal/sabit). "Kitab Sullamun Nayyiren mencatat bahwa ijtimak terjadi pada pukul 04.45 WIB (pagi hari) dengan irtifak (ketinggian hilal) 6,42 derajat," kata Wakil Ketua PWNU Jatim itu.
Selain itu, Kitab Fathurrouf fil Mannan mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 04.27 WIB dengan irtifak hilal 6,27 derajat, lalu Kitab Irsyadul Murid mencatat bahwa ijtimak pukul 5,43 WIB dengan irtifak hilal 3,28 derajat.
Selanjutnya, Kitab Irsyadul Jadid mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.33 WIB dengan irtifak hilal 3,35 derajat, lalu Sistem Ephimeris Hisab Rukyat mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.33 WIB dengan irtifak hilal setinggi 3,49 derajat.
Berikutnya, Sistem Ephimeris mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.44 WIB dengan irtifak hilal 3,30 derajat, lalu Sistem Accurate Time mencatat bahwa ijtimak sudah imkan rukyat di atas 3 derajat. "Imkan rukyat itu berarti posisi hilal/sabit sangat mungkin dilihat dalam Rukyatul Hilal (melihat sabit secara kasat mata). Jadi, potensi kebersamaan itu sangat besar," katanya.
Namun, walau dari aspek hitungan hisab bahwa hilal sudah dapat dilihat dalam Rukyatul Hilal, nahdliyyin (masyarakat NU) masih memerlukan satu tahap lagi sesuai syariat yakni melakukan Rukyatul Hilal itu.
"Untuk Jawa Timur, Rukyatul Hilal akan dilakukan pada 12 lokasi yakni Tanjungkodok, Lamongan; Bukit Condro, Gresik; Pantai Ambet, Pamekasan; Pantai Gebang, Bangkalan; dan Pantai Nambangan, Kenjeran, Surabaya," katanya.
Selain itu, rukyatul hilal juga dilakukan di Pantai Serang, Blitar; Pantai Ngliyep, Malang Selatan; Pantai Gili Ketapang, Probolinggo; Pantai Nyamplong, Jember; Pantai Kalbut, Pasir Putih, Situbondo; Tanjung Awar-Awar, Tuban; dan Pantai Srau, Pacitan.
"Walau demikian, keputusan terakhir ada pada Sidang Itsbat Menteri Agama pada Minggu (27/7) pukul 19.30 WIB. Insya-Alllah, rukyat berhasil di antara 61 lokasi se-Indonesia," katanya. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada 28 Juli 2014 berdasarkan "hisab hakiki wujudul hilal".
Berdasarkan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal tersebut mencatat bahwa ijtimak menjelang Syawal 1435 Hijriah terjadi pada 27 Juli 2014 pukul 05.43.39 WIB atau pagi hari yang berarti sudah terjadi ijtimak, karena ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Prabowo – Hatta Datangi Mahkamah Konstitusi

Tim Advokat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan alat bukti saat mengajukan gugatan Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (25/7) malam. Tim Advokasi tersebut melaporkan adanya sejumlah kecurangan Pilpres 2014. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat [25/07] malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.
Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.

Sejumlah pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7). Aksi unjuk rasa ini mengiringi pendaftaran gugatan Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. (ant )

Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.
"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.
Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.
"'Insyaallah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insyaallah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.
Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.
Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas mempengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmatyo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memimpin acara pelantikan KSAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kiri) disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman (kedua kanan) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7). Letjen TNI Gatot Nurmantyo menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Budiman yang akan memasuki masa pensiun. Dalam pelantikan itu Budiman tidak hadir. (ant )

* KSAD Diamanahkan Presiden Untuk Konsolidasi Dan Evaluasi

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Jumat [25/07].
Presiden di Istana Negara membacakan sumpah yang harus diikuti oleh Letjen TNI Gatot Nurmantyo yang menggantikan Jenderal TNI Budiman yang memasuki masa persiapan pensiun.
Namun, Jenderal TNI Budiman yang digantikan oleh Letjen TNI Gatot sebagai KSAD tidak tampak terlihat dalam acara pelantikan yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Panglima TNI menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak terkait dengan politik, dan murni merupakan kebutuhan dari organisasi TNI.
Selain itu, ujar dia, Jenderal Budiman memang telah dijadwalkan memasuki masa pensiunnya pada September 2014.
Sedangkan Letjen TNI Gatot diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan antara lain Gubernur Akmil (2009-2010), Panglima Kodam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan sebagai Panglima Kostrad sebelum menjadi KSAD.


Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) bersama KSAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Jenderal TNI Budiman (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan KSAD di Mabesad, Jakarta, Jumat (25/7). Gatot menjadi KSAD menggantikan Budiman yang memasuki masa pensiun. (ant )

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD.
"Saya harap, KSAD baru dapat meningkatkan dari kondisi eksisting yang sekarang sudah berjalan dengan baik, tingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7).
Ia mengatakan, profesionalisme prajurit tak ada batas akhir, sehingga terus berlatih meningkatkan kemampuan merupakan kewajiban karena itu merupakan tuntutan dari tugas pokok TNI.
KSAD Diamanahkan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru dilantik, Letjen TNI Gatot Nurmantyo diamanahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi guna menyukseskan program TNI AD.
"Segera konsolidasi untuk melihat dan mengevaluasi apa-apa yang perlu dibenahi," kata Letjen TNI Gatot Nurmantyo setelah dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Menurut KSAD, pihaknya akan meneruskan program yang telah ditentukan tetapi dengan melakukan sejumlah evaluasi yang diperlukan terkait dengan situasi dan tantangan ke depan.
Dengan demikian, TNI AD juga diharapkan dapat berkinerja lebih baik serta lebih profesional di masa mendatang.
Ia juga mengutarakan harapannya agar semua program yang telah dirancang dapat berjalan dengan sukses dan diselesaikan dengan baik.
KSAD juga mengemukakan, pihaknya akan terus menjaga agar situasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tetap kondusif.
Apalagi, ujar dia, Pilpres 2014 yang dijalani Indonesia juga mendapat perhatian secara luas dunia internasional. "Ke depannya kondisi harus tetap damai, dan kami akan tetap selalu siaga untuk menjaganya," tegasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo yang menggantikan Jenderal TNI Budiman untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD.
"Saya harap, KSAD baru dapat meningkatkan dari kondisi eksisting yang sekarang sudah berjalan dengan baik, tingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7).
Ia mengatakan, profesionalisme prajurit tak ada batas akhir, sehingga terus berlatih meningkatkan kemampuan merupakan kewajiban karena itu merupakan tuntutan dari tugas pokok TNI. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Tim Jokwi – JK Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta

Jakarta ( Berita ) : Tim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi proses hukum dan politik yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Meskipun proses itu telah berjalan, tapi tekad untuk Indonesia satu yang disuarakan melalui salam tiga jari, tetap tidak akan berhenti dikumandangkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, melalui siaran persnya yang diterima, Sabtu [26/07].
Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menyikapi gugatan yang dilakukan tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi, atas dugaan kecurangan pada proses pemilu presiden 2014.
Menurut Hasto, salam tiga jari adalah gerak rekonsiliasi nasional yang dilakukan oleh tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk memulihkan persatuan Indonesia setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan sudah memperkirakan tim Prabowo-Hatta akan menggunakan jalur hukum untuk menggugat hasil penghitungan suara. Hal ini, kata dia, memang diamanahkan dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi," katanya.
Menurut dia, PDI Perjuangan menaruh kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi, dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga tersebut ketika dipimpin oleh Akil Mochtar.
Mahkamah Konstitusi, kata dia, harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana inti hukum adalah menerapkan dan menegakkan keadilan dengan sebenarnya.
"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," katanya.
Hasto menegaskan, jangan sampai legitimasi rakyat yang begitu kuat diabaikan hanya karena obsesi terhadap berbagai bentuk kecurangan. Diakuinya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemilu di Indonesia, tapi realitasnya rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat. "Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus-menerus kita dengarkan," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY : Proses Pilpres Bisa Berjalan Dengan Aman

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeyakinan proses pemilihan presiden bisa berjalan dengan aman walaupun ada gugatan hasil pilpres dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada Jumat (25/7).
"Saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa proses apa yang akan disampaikan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dan ini sesuatu yang tidak luar biasa. Ingat dalam Pilpres 2009 dulu, baik pasangan Ibu Megawati dan Pak Prabowo serta pasangan Pak Jusuf Kalla dan Pak Wiranto juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi juga proses dengan transparan dan bertanggung jawab," kata Presiden dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu [26/07].
Presiden menambahkan, "Saya berikan dukungan dan harapan ke MK tangani masalah ini dengan baik dan adil, mari kita berikan pengawasan pada MK agar yang dilakukan tepat sesuai harapan kita semua."
Meski ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Presiden meyakini semua proses akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
"Yang penting sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, masa pendukung dan konstituen tenang sambil hormati proses yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pesan dan komentar saya, tetap punya keyakinan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik," katanya.
"Yang penting regularitas demokrasi bisa dijaga, kalau pergantian pemerintahan itu bisa kita jaga dan tepati, artinya 20 Oktober mendatang betul-betul bisa akhiri menjalankan roda pemerintahannya dan presiden baru dengan pemerintahannya bisa mulai," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.
Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.
Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.
"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.
Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.
"Insya Allah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insya Allah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.
Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan, dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.
Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas memengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Prabowo – Hatta Datangi Mahkamah Konstitusi

Tim Advokat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan alat bukti saat mengajukan gugatan Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (25/7) malam. Tim Advokasi tersebut melaporkan adanya sejumlah kecurangan Pilpres 2014. (ant )

Jakarta ( Berita ) : Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat [25/07] malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.
Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.

Sejumlah pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7). Aksi unjuk rasa ini mengiringi pendaftaran gugatan Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. (ant )

Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.
"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.
Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.
"'Insyaallah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insyaallah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.
Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.
Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas mempengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmatyo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memimpin acara pelantikan KSAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kiri) disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman (kedua kanan) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7). Letjen TNI Gatot Nurmantyo menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Budiman yang akan memasuki masa pensiun. Dalam pelantikan itu Budiman tidak hadir. (ant )

* KSAD Diamanahkan Presiden Untuk Konsolidasi Dan Evaluasi

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Jumat [25/07].
Presiden di Istana Negara membacakan sumpah yang harus diikuti oleh Letjen TNI Gatot Nurmantyo yang menggantikan Jenderal TNI Budiman yang memasuki masa persiapan pensiun.
Namun, Jenderal TNI Budiman yang digantikan oleh Letjen TNI Gatot sebagai KSAD tidak tampak terlihat dalam acara pelantikan yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Panglima TNI menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak terkait dengan politik, dan murni merupakan kebutuhan dari organisasi TNI.
Selain itu, ujar dia, Jenderal Budiman memang telah dijadwalkan memasuki masa pensiunnya pada September 2014.
Sedangkan Letjen TNI Gatot diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan antara lain Gubernur Akmil (2009-2010), Panglima Kodam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan sebagai Panglima Kostrad sebelum menjadi KSAD.


Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) bersama KSAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Jenderal TNI Budiman (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan KSAD di Mabesad, Jakarta, Jumat (25/7). Gatot menjadi KSAD menggantikan Budiman yang memasuki masa pensiun. (ant )

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD.
"Saya harap, KSAD baru dapat meningkatkan dari kondisi eksisting yang sekarang sudah berjalan dengan baik, tingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7).
Ia mengatakan, profesionalisme prajurit tak ada batas akhir, sehingga terus berlatih meningkatkan kemampuan merupakan kewajiban karena itu merupakan tuntutan dari tugas pokok TNI.
KSAD Diamanahkan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru dilantik, Letjen TNI Gatot Nurmantyo diamanahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi guna menyukseskan program TNI AD.
"Segera konsolidasi untuk melihat dan mengevaluasi apa-apa yang perlu dibenahi," kata Letjen TNI Gatot Nurmantyo setelah dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Menurut KSAD, pihaknya akan meneruskan program yang telah ditentukan tetapi dengan melakukan sejumlah evaluasi yang diperlukan terkait dengan situasi dan tantangan ke depan.
Dengan demikian, TNI AD juga diharapkan dapat berkinerja lebih baik serta lebih profesional di masa mendatang.
Ia juga mengutarakan harapannya agar semua program yang telah dirancang dapat berjalan dengan sukses dan diselesaikan dengan baik.
KSAD juga mengemukakan, pihaknya akan terus menjaga agar situasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tetap kondusif.
Apalagi, ujar dia, Pilpres 2014 yang dijalani Indonesia juga mendapat perhatian secara luas dunia internasional. "Ke depannya kondisi harus tetap damai, dan kami akan tetap selalu siaga untuk menjaganya," tegasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengharapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru Letjen TNI Gatot Nurmantyo yang menggantikan Jenderal TNI Budiman untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD.
"Saya harap, KSAD baru dapat meningkatkan dari kondisi eksisting yang sekarang sudah berjalan dengan baik, tingkatkan lagi dan terus ditingkatkan lagi," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/7).
Ia mengatakan, profesionalisme prajurit tak ada batas akhir, sehingga terus berlatih meningkatkan kemampuan merupakan kewajiban karena itu merupakan tuntutan dari tugas pokok TNI. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

Idul Fitri 2014 Berpotensi Sama

Surabaya ( Berita ) : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi 1 Syawal 1435 Hijriah akan jatuh pada waktu yang sama, sehingga hari raya Idul Fitri 2014 berpotensi sama.
"Potensi kebersamaan Idul Fitri itu untuk tahap awal dapat diketahui dari aspek hisab dalam komunitas NU," kata Koordinator Rukyatul Hilal PWNU Jatim HA Sholeh Hayat kepada Antara di Surabaya, Sabtu [26/07].
Menurut dia, ada tujuh hasil hitungan dengan tujuh sistem yang hasilnya mendekati kebersamaan tentang saat terjadinya "ijtimak unnayyi ren" (konjungsi saat matahari dan rembulan bertemu sebagai pertanda astronomi awal lahirnya hilal/sabit). "Kitab Sullamun Nayyiren mencatat bahwa ijtimak terjadi pada pukul 04.45 WIB (pagi hari) dengan irtifak (ketinggian hilal) 6,42 derajat," kata Wakil Ketua PWNU Jatim itu.
Selain itu, Kitab Fathurrouf fil Mannan mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 04.27 WIB dengan irtifak hilal 6,27 derajat, lalu Kitab Irsyadul Murid mencatat bahwa ijtimak pukul 5,43 WIB dengan irtifak hilal 3,28 derajat.
Selanjutnya, Kitab Irsyadul Jadid mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.33 WIB dengan irtifak hilal 3,35 derajat, lalu Sistem Ephimeris Hisab Rukyat mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.33 WIB dengan irtifak hilal setinggi 3,49 derajat.
Berikutnya, Sistem Ephimeris mencatat bahwa ijtimak terjadi pukul 05.44 WIB dengan irtifak hilal 3,30 derajat, lalu Sistem Accurate Time mencatat bahwa ijtimak sudah imkan rukyat di atas 3 derajat. "Imkan rukyat itu berarti posisi hilal/sabit sangat mungkin dilihat dalam Rukyatul Hilal (melihat sabit secara kasat mata). Jadi, potensi kebersamaan itu sangat besar," katanya.
Namun, walau dari aspek hitungan hisab bahwa hilal sudah dapat dilihat dalam Rukyatul Hilal, nahdliyyin (masyarakat NU) masih memerlukan satu tahap lagi sesuai syariat yakni melakukan Rukyatul Hilal itu.
"Untuk Jawa Timur, Rukyatul Hilal akan dilakukan pada 12 lokasi yakni Tanjungkodok, Lamongan; Bukit Condro, Gresik; Pantai Ambet, Pamekasan; Pantai Gebang, Bangkalan; dan Pantai Nambangan, Kenjeran, Surabaya," katanya.
Selain itu, rukyatul hilal juga dilakukan di Pantai Serang, Blitar; Pantai Ngliyep, Malang Selatan; Pantai Gili Ketapang, Probolinggo; Pantai Nyamplong, Jember; Pantai Kalbut, Pasir Putih, Situbondo; Tanjung Awar-Awar, Tuban; dan Pantai Srau, Pacitan.
"Walau demikian, keputusan terakhir ada pada Sidang Itsbat Menteri Agama pada Minggu (27/7) pukul 19.30 WIB. Insya-Alllah, rukyat berhasil di antara 61 lokasi se-Indonesia," katanya. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada 28 Juli 2014 berdasarkan "hisab hakiki wujudul hilal".
Berdasarkan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal tersebut mencatat bahwa ijtimak menjelang Syawal 1435 Hijriah terjadi pada 27 Juli 2014 pukul 05.43.39 WIB atau pagi hari yang berarti sudah terjadi ijtimak, karena ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Tim Jokwi – JK Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta

Jakarta ( Berita ) : Tim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi proses hukum dan politik yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Meskipun proses itu telah berjalan, tapi tekad untuk Indonesia satu yang disuarakan melalui salam tiga jari, tetap tidak akan berhenti dikumandangkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, melalui siaran persnya yang diterima, Sabtu [26/07].
Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menyikapi gugatan yang dilakukan tim Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi, atas dugaan kecurangan pada proses pemilu presiden 2014.
Menurut Hasto, salam tiga jari adalah gerak rekonsiliasi nasional yang dilakukan oleh tim Jokowi-Jusuf Kalla untuk memulihkan persatuan Indonesia setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan sudah memperkirakan tim Prabowo-Hatta akan menggunakan jalur hukum untuk menggugat hasil penghitungan suara. Hal ini, kata dia, memang diamanahkan dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi merupakan cara terbaik yang tersedia sesuai perintah konstitusi," katanya.
Menurut dia, PDI Perjuangan menaruh kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi akan berdiri kokoh menjadi benteng demokrasi, dan tidak akan mengulangi pengalaman terburuk lembaga tersebut ketika dipimpin oleh Akil Mochtar.
Mahkamah Konstitusi, kata dia, harus menempatkan dirinya pada tugas bernegara dengan tetap mengedepankan sikap kenegarawanan dimana inti hukum adalah menerapkan dan menegakkan keadilan dengan sebenarnya.
"Semua pihak harus memahami bahwa konstitusi adalah nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada satu pihakpun yang bertindak sepihak dan memaksakan kehendaknya hanya karena ambisi kekuasaan," katanya.
Hasto menegaskan, jangan sampai legitimasi rakyat yang begitu kuat diabaikan hanya karena obsesi terhadap berbagai bentuk kecurangan. Diakuinya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemilu di Indonesia, tapi realitasnya rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat. "Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus-menerus kita dengarkan," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY : Proses Pilpres Bisa Berjalan Dengan Aman

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeyakinan proses pemilihan presiden bisa berjalan dengan aman walaupun ada gugatan hasil pilpres dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada Jumat (25/7).
"Saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa proses apa yang akan disampaikan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dan ini sesuatu yang tidak luar biasa. Ingat dalam Pilpres 2009 dulu, baik pasangan Ibu Megawati dan Pak Prabowo serta pasangan Pak Jusuf Kalla dan Pak Wiranto juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi juga proses dengan transparan dan bertanggung jawab," kata Presiden dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu [26/07].
Presiden menambahkan, "Saya berikan dukungan dan harapan ke MK tangani masalah ini dengan baik dan adil, mari kita berikan pengawasan pada MK agar yang dilakukan tepat sesuai harapan kita semua."
Meski ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Presiden meyakini semua proses akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
"Yang penting sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, masa pendukung dan konstituen tenang sambil hormati proses yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pesan dan komentar saya, tetap punya keyakinan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik," katanya.
"Yang penting regularitas demokrasi bisa dijaga, kalau pergantian pemerintahan itu bisa kita jaga dan tepati, artinya 20 Oktober mendatang betul-betul bisa akhiri menjalankan roda pemerintahannya dan presiden baru dengan pemerintahannya bisa mulai," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.
Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.
Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.
"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.
Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.
"Insya Allah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insya Allah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.
Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan, dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.
Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas memengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua. (ant )

17.10 | 0 komentar | Read More

DPRD Sumut Terima Berkas Pembentukan Provinsi “Surapati”

Medan ( Berita ) :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menerima berkas berisi dukungan pembentukan daerah baru yakni Provinsi Sumatera Pantai Timur atau "Surapati" di Medan, Kamis [24/07].
Berkas dukungan dari enam kabupaten/kota itu diserahkan Ketua Komite Pembentukan Provinsi Surapati Muslim Simblon kepada Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga.
Penyerahan berkas itu disaksikan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain yang mewakili enam bupati/wali kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Surapati yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Kota Tanjung Balai.
Ketua Komite Pembentukan Provinsi Surapati Muslim Simbolon mengatakan, pihaknya telah melengkap seluruh persyaratan pembentukan provinsi baru, mulai dari jumlah daerah, dukungan kepala daerah, hingga kajian akademis.
Berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, enam kabupaten/kota yang dimasukkan dalam wilayah Provinsi Surapati tersebut memiliki peluang besar untuk berkembang.
Namun sayangnya, peluang tersebut sulit direalisasikan sehingga enam kabupaten/kota itu sulit berkembang secara maksimal disebabkan pengembangan infrastruktur yang masih rendah.
Karena itu, pihaknya memprakarsasi pembentukan Provinsi Surapati dengan dukungan enam kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan daerah.
"Kami berharap tujuan kami ini dapat dikabulkan dan didukung Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan ke tingkat pusat," kata Muslim yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN itu.
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan, pihaknya sangat yakin dengan kajian yang telah dibuat terhadap potensi Provinsi Surapati yang terdiri dari enam kabupaten/kota tersebut.
Karena itu, enam kepala daerah yang masuk dalam wilayah Provinsi Surapati mendukung rencana tersebut. "Pembentukan Provinsi Surapati ini bukan untuk 'bagi-bagi kekuasaan', tetapi semangat yang sama untuk memakmurkan masyarakat," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan komite pemekaran tersebut karena merupakan aspirasi dari masyarakat.
Meski bukan pengembil keputusan, tetapi DPRD Sumut akan menyampaikan aspirasi pemekaran dan pembentukan Provinsi Surapati tersebut ke pemerintah pusat. "Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyikapi aspirasi ini untuk akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai mekanisme yang ada," kata politisi Partai Golkar itu. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Ratusan Pengungsi Sinabung Di Masjid Istihrar Dipindahkan

Berastagi, Sumut ( Berita ) :Sebanyak 367 pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang ditampung di Masjid Istihrar Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah dipindahkan ke lokasi Gedung Nasional di Kota Kabanjahe.
Koordinator Posko Penampungan Pengungsi Sinabung Masjid Istihrar Berastagi, Rusdianto Purba, Kamis [24/07], mengatakan pemindahan pengungsi tersebut tujannya adalah untuk kebaikan bersama.
Sebab selama ini, menurut dia, tempat penampungan para pengungsi di Gedung Nasional itu, sudah lama ditinggalkan pengungsi yang lain karena mereka telah diizinkan Pemerintah Kabupaten Karo untuk kembali ke desanya.
"Jadi, wajar pengungsi yang selama ini berada di penampungan rumah ibadah tersebut ditempatkan di Gedung Nasional, karena lokasinya jugacukup luas," ucap Rusdianto. Dia menyebutkan, dipindahkannya para pengungsi tersebut dari masjid itu, dinilai wajar untuk menjaga kejenuhan mereka.
Apalagi, jelasnya, para pengungsi itu sudah hampir delapan bulan lamanya menumpang di masjid tersebut.Selain itu, katanya, Masjid Istihrar juga akan dijadikan tempat Shalat Idul Fitri 1435 Hijriyah. "Pemindahan pengungsi Sinabung itu, juga berdasarkan perintah Pemkab Karo yang menangani warganya terkena bencana alam erupsi Sinabung," ujarnya.
Rusdianto mengatakan, dulunya jumlah pengungsi Sinabung berdomisili di masjid itu mencapai sebanyak 50orang lebih, saat ini terus berkurang karena ada yang sudah pulang ke desa dan diberikan dana Pemkab Karo untuk menyewa rumah masyarakat.
Para pengungsi tersebut berasal dari enam desa di Kabupaten Karo, yakni Desa Sukanalu, Desa Sukansdebi, Desa Bekerah, Desa Lau Kawar, Desa Kutambelin, dan Desa Cimbang.
"Selama ini pengungsi yang tinggal di masjid itu cukup aman, tertib,rajin beribadah, bergaul baik dengan masyarakat, serta tidak pernah terjadi pertengkaran sesama mereka," kata Rusdianto.
Data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 14.130 jiwa yang masih mengungsi dan ditampung di 23 lokasi pengungsian. Sedangkan 3.683 jiwa lagi yang terdiri atas 1.258 kepala keluarga ditampung di sejumlah rumah sewa.
Sejak 25 Mei 2014 tanggung jawab penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung telah diserahkan kepada Pemprov Sumut karena masalah ditangani adalah masalah rutin yang berkaitan dengan pengungsi.
Gunung Sinabung kembali mengeluarkan erupsi disertai awan panas dan guguran lava pijar pada Sabtu (12/7) malam pukul 23.05 WIB. Awan panas yang keluar dari erupsi tersebut meluncurkan sejauh 4 km ke arah selatan Gunung Sinabung dan menyebabkan hujan abu di beberapa tempat di Karo. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Kubu Prabowo-Hatta Laporkan Bawaslu – KPU Ke DKPP

Ketua Tim Advokat Prabowo-Hatta Eggy Sudjana (tiga kiri) beserta anggotanya menunjukan bukti kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2014 saat melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Kamis (24/7). Tim Advokasi tersebut melaporkan adanya sejumlah kecurangan Pilpres 2014.(ant )

Jakarta ( Berita ) : Kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melalui tim advokasi Merah Putih di Jakarta, Kamis [24/07] , mengadukan seluruh anggota Bawaslu dan komisoner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena pelanggaran kode etik.
Salah satu anggota Tim Advokasi Merah Putih, Eggi Sudjana, mengatakan ketua dan seluruh anggota Bawaslu melanggar kode etik lembaga penyelenggara Pemilu karena tidak menjalankan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu oleh Suhardi Somomulyono.
"Bawaslu pernah menyatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi.Tetapi pada 28 Juni, Bawaslu justru menyatakan status laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, sehingga tidak diteruskan ke instansi berwenang," kata Eggi saat mendatangi kantor DKPP di Jakarta.
Sementara itu, terkait pengaduan terhadap ketua dan seluruh komisioner KPU, dugaan pelanggaran kode etik diduga terkait hal administratif pada saat pendaftaran peserta Pemilu oleh pasangan calon usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
"Pendaftaran Joko Widodo ke KPU itu hanya dalam tempo enam hari berselang dengan permintaan izinnya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bawaslu melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut," tambahnya. Laporan pengaduan Tim Advokasi Merah Putih tersebut diterima oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini.
Menurut Sardini, laporan pengaduan tersebut secara resmi telah diterima DKPP dan akan dilakukan proses verifikasi sebagai langkah awal untuk memeriksa berkas administratif laporan tersebut.
"Kalau memang ada unsur pelanggaran kode etik ya akan naik sidang. Kalau tidak ditemukan kita akan nyatakan dimissal (tidak naik sidang). Kalau kurang bukti dinyatakan belum memenuhi syarat. Tapi semuanya perlu kami kaji dulu. Tidak dapat saya katakan sekarang. Paling cepat tanggal 4 Agustus akan dijawab, karena ini ada libur panjang," ujar dia.( ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Jumat , Tim Prabowo-Hatta Daftar Ke MK

Jakarta ( Berita ) : Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, menyatakan pihaknya akan mendaftarkan gugatan hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (25/7).
Tim pembela Prabowo-Hatta menyatakan telah mempersiapkan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar gugatan Pilpres dalam persidangan di MK.
"Kami akan daftar gugatan ke MK Jumat. Kami ada bukti diam berupa data, ada bukti yang bicara berupa kesaksian dan testimoni, itu kita siapkan," kata Firman di DPP PKS, Jakarta, Kamis [24/07] petang.
Firman mengatakan untuk mendaftarkan gugatan ke MK dibutuhkan hasil rekapitulasi pilpres dari KPU. Namun sampai saat ini KPU belum juga mengirimkannya kepada tim Prabowo-Hatta.
Dia mendesak agar KPU segera mengirimkan hasil rekapitulasi itu. Karena jika tidak, dapat diartikan KPU lalai atas kewajiban konstitusionalnya mengirimkan hasil rekapitulasi kepada peserta pemilu.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa MK bukanlah satu-satunya jalur hukum yang bisa ditempuh. Menurut Firman tidak menutup kemungkinan ada langkah hukum lain untuk menyelesaikan adanya delik pidana lain.
Desak KPU Kirimkan Hasil Rekapitulasi
Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyerahkan hasil rekapitulasi pilpres, baik di tingkat provinsi maupun nasional kepada tim koalisi Merah Putih.
"Siapapun peserta pemilu berhak mendapatkan hasil rekapitulasi pemilu baik tingkat nasional maupun provinsi. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan baik rekapitulasi nasional maupun provinsi, padahal itu kewajiban KPU kepada peserta pemilu," ujar Firman Wijaya di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis.
Firman mengatakan pihaknya membutuhkan salinan rekapitulasi dari KPU itu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami saat ini sedang mempersiapkan upaya gugatan ke MK. Kami minta baik-baik pada hari ini, jika tidak diberikan maka itu bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum bagi KPU," ujar dia.
Anggota tim Hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah, menegaskan berdasarkan peraturan MK, tentang cara mengajukan gugatan ke MK, pemohon diwajibkan melampirkan bukti rekapitulasi hasil pemilu.
"Jelas tanpa rekapitulasi itu menghambat kami untuk mengajukan gugatan ke MK. Harusnya diberikan sesaat setelah diumumkan hasil rekapitulasinya, meskipun tidak ada orang yang mewakili tapi bisa dikirimkan," ujar Alamsyah.
Pada hari ini Prabowo dan Hatta menyambangi Kantor DPP PKS untuk melakukan buka puasa bersama petinggi PKS, sekaligus meninjau data-data pilpres yang tersimpan di DPP PKS. Keduanya diterima langsung oleh Presiden PKS Anis Matta dan petinggi PKS lainnya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden Minta Pelayanan Optimal Selama Arus Mudik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) mengadakan video conference dengan petugas lapangan di berbagai daerah saat meninjau Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2014 di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7). Presiden melakukan video conference dengan petugas lapangan di Pelabuhan Batam, Stasiun Gubeng Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), dan Terminal Tirtonadi (Solo) guna memastikan arus mudik Lebaran berjalan lancar dan aman.(ant )

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta operator angkutan arus mudik Lebaran 2014 memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. "Tadi saya sudah pesan saat meninjau baik pengguna jalur laut, udara dan darat termasuk kereta api bagi pengelola, pimpinan pelabuhan dan stasiun kereta api untuk utamakan faktor keamanan dan melakukan pelayanan yang baik," kata Presiden usai meninjau pelayanan arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis [24/07].
Presiden mengatakan sangat menekankan agar faktor keselamatan juga menjadi perhatian utama agar masyarakat aman saat melakukan mudik lebaran. "Setiap tahun kita tingkatkan pelayanan tetapi pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara agar terus meningkat. Segala upaya dilakukan agar selamat baik sampai tujuan," katanya.
Presiden mengajak semua pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis siang, memastikan kesiapanpelayanan arus mudik lebaran dengan meninjau sejumlah lokasi terkait kegiatan tahunan itu. Presiden melihat kesiapan dan pelayanan arus mudik lebaran 2014 di Posko Nasional mudik lebaran di Kementerian Perhubungan.
Di Posko Nasional angkutan Lebaran tersebut Presiden mendapatkan penjelasan mengenai moda angkutan lebaran baik darat, laut dan udara. Di posko yang terletak di lantai 7 itu, terdapat panel monitor yang dapat memantau kondisi diberbagai stasiun, bandara juga terminal.
Wamenhub Bambang Susantono menjelaskan kepada Presiden bagaimana pelayanan angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat.
Saat meninjau posko tersebut presiden didampingi Wapres Boediono, Menhub EE Mangindaan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan Seskab Dipo Alam.
Presiden sempat melakukan telekonferensi dengan Kepala Terminal Tirtonadi Solo. Dalam kesempatan itu Presiden mendengarkan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan di terminal itu.
Kepala negara juga berkomunikasi dengan stasiun kereta api Gubeng Surabaya. Didapatkan laporan mengenai pelayanan di stasiun kereta yang merupakan salah satu tujuan arus mudik ke arah timur.
Selain Terminal Tirtonadi dan Stasiun Gubeng, Presiden juga mencek kondisi di Bandara Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, akan Presiden meninjau Stasiun Pasar Senen.
Kepala Negara melihat langsung pelaksanaan dan pengaturan arus mudik lebaran khususnya masyarakat pengguna kereta api di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Di Stasiun Senen, selain melihat bagaimana pengaturan angkutan lebaran khususnya moda kereta api, juga akan mendengarkan penjelasan dari pihak PT Kereta Api mengenai operasi pelayanan selama mudik lebaran. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Prabowo 82 Persen Di Malaysia

Kuala Lumpur ( Berita ) : Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa berdasarkan perhitungan rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden tahun 2014 untuk wilayah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia untuk sementara masih unggul dari pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Keunggulan Prabowo-Hatta tersebut diraih dari perhitungan suara di PPLN Kuala Lumpur, tapi belum termasuk suara dari PPLN Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau. Ketua PPLN Kuala lumpur, Tengku Adnan menjelaskan pasangan Prabowo-Hatta meraih 111.794 suara atau 82 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Kalla meraih 20.891 suara atau 15 persen dan suara tidak sah sekitar 4.184 suara (tiga persen).

"Suara ini sudah final untuk wilayah PPLN Kuala Lumpur. Besok (Selasa, 15/7), kami akan ke Jakarta untuk melaporkan hasil ini," kata Adnan kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Senin.

Menurut dia, rekapitulasi ini berdasarkan suara dari TPS, Pos dan Dropbox. Pasangan Prabowo-Hatta meraih suara terbesar melalui pos sebanyak 76.760 suara, dropbox mencapai 30.935 suara dan TPS sebanyak 4.099 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-Kalla meraih perolehan terbanyak dari dropbox sekitar 8.901 suara, lewat pos mencapai 7.174 suara dan TPS sebanyak 4.816 suara.
Perolehan suara untuk kedua pasangan untuk keseluruhan Malaysia masih bisa bertambah menunggu hasil rekapitulasi akhir suara dari PPLN Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau. (ant)




17.10 | 0 komentar | Read More

KPU Diminta Bentuk Auditor Lembaga Survei

Jakarta ( Berita ) : Jejaring anak muda yang terdiri dari akademisi, pemimpin komunitas, seniman dan pengusaha Indonesia yang tergabung dalam "Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan" meminta Komisi Pemilihan Umum membentuk lembaga auditor bagi lembaga-lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat.
Hal itu dinyatakan "Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan" karena menurut mereka kontestasi politik Prabowo-Jokowi dalam Pilpres 2014 berpotensi menyebabkan konflik horizontal di antara pendukungnya.
"Fenomena tersebut dipertajam dengan perbedaan publikasi hasil quick count perolehan suara yang dilakukan oleh 12 lembaga survei pascapemilihan, kedua pihak mengklaim sebagai pemenang. Kami memandang perlu adanya lembaga independen yang mengaudit dan mensertifikasi lembaga-lembaga survey," kata Koordinator "Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan" Dimas Oky Nugroho di Jakarta, Senin [14/07.
Lebih lanjut, salah satu pakar Administrasi Publik yang tergabung dalam komunitas tersebut Yogi Suprayogi mengatakan seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mengeluarkan ketetapan teknis yang memperketat lembaga survei.

"KPU harus menetapkan ketentuan, misalnya menetapkan margin of error untuk lembaga survei yang kredibel itu berapa. Ini penting untuk pelajaran pemilu ke depan. Saya lihat dengan adanya perbedaan publikasi hasil quick count ini, KPU tidak siap. KPU seharusnya tidak hanya mensertifikasi tapi juga mengatur masalah teknis," katanya.Untuk menyatakan kredibilitas sebuah lembaga survei, salah satunya, kata Yogi adalah dengan melihat pisau analisisnya.
"Ketika ingin melihat satu masalah, coba lihat pisau analisis seperti apa, quick count juga sama, pisau analisis seperti apa, uji pisau analisisnya, kalau perlu audit dilakukan oleh lembaga dari negara luar. Jadi dibuka saja sekalian semua," katanya. Kredibilitas lembaga survei, selain dilihat dari kelengkapan proses administrasi sejak mendaftar di KPU, juga harus dilihat metode pengambilan sampelnya.
"Metode yang baik adalah ketika margin of error lebih kecil, kalau kita lihat dari 12-an lembaga survei itu saya pikir yang paling rendah margin of errornya, ini bukan karena keberpihakan tapi, SMRC misalnya, itu dia hanya memiliki 0,75 persen margin of error dan samplingnya 4.000, semakin banyak samplingnya maka semakin bagus, margin of error kecil maka makin bagus," katanya.
Lebih lanjut, peranan media massa dalam menyiarkan hasil hitung cepat juga besar. Media dinilai memiliki tanggung jawab menyertakan keterangan ketika merilis hasil hitung cepat.
"Harusnya media memberi keterangan seperti kalau kita baca peta kan ada legendanya, apa artinya margin of error, apa artinya tingkat kepercayaan 90 persen. Bagi masyarakat akademik itu hal biasa, tapi orang awam kan tidak semua mengerti," katanya. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Bakal Salurkan Sejuta Dolar Ke Palestina

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia sedang membicarakan mekanisme terkait penyaluran dana bantuan kemanusiaan sebesar satu juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Palestina yang kini sedang diserang Israel.
"Kami juga telah bicara dengan Menteri Luar Negeri Palestina termasuk terkait penyaluran dana satu juta dolar AS," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa setelah menghadiri acara pelantikan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin [14/07].
Menurut Marty Natalegawa, perkembangan di Gaza semakin lama semakin memburuk dengan lebih dari 70 persen korban adalah warga sipil yang tidak berdosa.Menlu menegaskan upaya diplomasi akan terus dilakukan termasuk mendesak digelarnya sidang khusus kemanusiaan di PBB.
Apalagi, ujar dia, Israel selama ini kerap tidak mengindahkan aturan-aturan internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga internasional.Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia segera menginisiasi pembentukan tim pencari fakta untuk melaporkan terkait kerusakan yang dihasilkan dari serangan Israel kepada Palestina.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merespons situasi ini, diantaranya melalui membentuk misi pencarian fakta dalam waktu tujuh hari ke depan," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.
Kontras mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina yang hanya dua hari pertama agresi itu telah mengakibatkan kematian hingga sebanyak 53 warga Palestina, yang 12 korban tewas di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, brutalitas Israel juga telah mengakibatkan lebih dari 340 orang terluka.
Untuk itu, Haris memaparkan bahwa tim pencari fakta bertanggung jawab untuk membuat laporan mengenai kerusakan, jumlah korban, dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. "Tim Pencari Fakta dapat terdiri dari beberapa entitas, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil," ujarnya.

Kontras juga mendesak pemerintah mengoptimalkan pendekatan multilateral melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengedepankan upaya diplomasi, memediasi kedua belah pihak yang berkonflik melalui cara-cara damai.
"Dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Palestina, kami percaya Pemerintah Indonesia mampu mengambil tindakan nyata dan memberikan lebih banyak dukungan untuk perdamaian di jalur Gaza," kata Haris Azhar. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Dubes Palestina Berterima Kasih Atas Dukungan Indonesia

Jakarta ( Berita ) : Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap negaranya yang selama ini masih dijajah negara Israel.
"Terima kasih atas segala dukungan dari rakyat Indonesia," kata Fariz Mehdawi setelah menghadiri acara pelantikan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin [14/07].
Menurut Fariz, terkait dengan serangan Israel ke Jalur Gaza di Palestina yang menewaskan banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, pihaknya bekerja sama tidak hanya dengan Indonesia tetapi banyak negara.
Kerja sama itu, ujar dia, adalah agar berbagai negara menekan dengan kuat rezim Israel agar menghentikan serangannya.Ia mengingatkan bahwa saat ini ribuan anak-anak terpaksa hidup menderita di luar tempat tinggalnya dan juga telah banyak warga yang dievakuasi ke Mesir untuk mendapatkan pengobatan yang layak."Kami butuh PBB untuk bertindak," katanya.
Pemerintah Indonesia mengecam aksi militer yang dilancarkan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, baru-baru ini, demikian siaran pers yang diterima Antara, Kamis (10/7), dari Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Indonesia mengecam aksi militer Israel di Gaza, suatu tindakan yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel," demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa.
Menurut Menlu, tindakan Israel itu perlu ditentang karena aksi militer itu semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Ia juga mendesak agar perlu dipahami bahwa inti permasalahan adalah pendudukan atas Palestina oleh Israel yang harus segera diakhiri melalui proses perundingan perdamaian guna mencapai visi dua negara yang hidup berdampingan ("two states solution").

"Menghadapi sikap Israel ini, DK-PBB, PBB pada umumnya dan masyarakat internasional secara keseluruhan perlu menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Lingkaran kekerasan di kawasan perlu diakhiri," kata Menlu. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY : Dunia Harus Bergerak Hentikan Serangan Israel

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar dunia bergerak untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina dan mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Presiden Yudhoyono di Jakarta, Senin [14/07]menceritakan, dirinya, beberapa hari lalu berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Gerakan Non Blok.
Dalam percakapan tersebut, keduanya sepakat, agar dunia turut serta dalam menghentikan tindak kekerasan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa penduduk sipil.
"Kami diskusi panjang, sepakat bukan hanya Iran dan Indonesia, bukan hanya negara Islam, Non Blok maupun negara Teluk. Tapi masyarakat dunia juga punya tanggung jawab untuk hentikan aksi militer di gaza utamanya aksi militer israel dan kekerasan yang lain," katanya saat memberikan sambutan dalam buka puasa bersama jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di Rumah Dinas Ketua DPD Irman Gusman di Jakarta.
Presiden menegaskan, Indonesia terus berjuang dalam diplomasi internasional guna mengakhiri serangan di tanah Palestina. Seperti yang telah dinyatakan Presiden sebelumnya memiliki empat posisi dasar diplomasi mengehentikan aksi-aksi kekerasan di Palestina, utamanya di Gaza.
Pertama, aksi militer Israel harus dihentikan. Kedua, mengadakan gencatan senjata dengan pengawasan oleh PBB. Ketiga, mencegah aksi saling balas antarkedua pihak. Keempat, segera diadakan bantuan kemanusiaan untuk korban-korban di Palestina, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Indonesia juga memastikan komitmennya membantu dalam bentuk dana sebesar satu juta dolar AS dan obat-obatan kepada Palestina. (ant )




17.10 | 0 komentar | Read More

Perbedaan Umat Jangan Picu Perpecahan

*Laporan Dedi Sahputra Dari Kualalumpur

Saya telah memenuhi janji saya untuk menuliskan tiga laporan bersambung dari wawancara kami dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun DR Mahathir Mohamad. Ketiganya tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), MH370, dan tentang Islam.
Laporan kali ini saya tulis karena adanya permintaan untuk menulis sambungan wawancara, sekaligus mengutip beberapa poin penting yang rasanya belum saya sajikan kepada pembaca. Di Ramadhan seperti ini, kepada Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Harian Waspada Teruna Jasa Said, Mahathir tampaknya bersemangat untuk berbicara tentang kondisi umat Islam.
Baginya jumlah bilangan yang besar dari umat ini tidak bermakna apa-apa jika tanpa didayagunakan sebagaimana mestinya. Kenyataannya umat Islam justru saling bersiteru satu sama lain di berbagai tempat di dunia. Bahkan tidak jarang yang saling menumpahkan darah,di antara sesama.
"Kita melihat di dunia Arab, umat Islam saling membunuh satu sama lain. Indonesia punya banyak perbedaan aliran, bahasa berlainan, suku yang berbeda-beda, tapi bersatu menjadi satu bangsa. Di Arab cuma ada dua saja; Sunni dan Syiah, tapi terus bertengkar," katanya.
Dalam beberapa kasus,pihak-pihak yang saling membunuh ini didukung persenjataan dari belakang oleh dunia Barat dan orang-orang Yahudi di lain pihak. "Mereka mendukung umat Islam untuk saling bunuh. Karena mereka tak perlu repot membunuhi umat Islam, malah mereka dapat untung dengan menjual senjata," kata Mahathir.
Pilihan terhadap demokrasi sebagai sistem Negara kemudian seolah semakin menegaskan pertentangan diantara umat Islam. Padahal,dalam demokrasi, kesanggupan menerima kekalahan dalam Pemilu adalah penting. "Inilah yang terjadi di Negara maju dan demokratis. Yang kalah menerima kekalahan dan menerima kedudukan sebagai oposisi.
Mereka menunggu Pemilu yang akan datang untuk bertanding sekali lagi. Mereka mungkin memang tapi mungkin tidak. Tetapi hasil Pemilu mereka dihormati," kata Mahathir.
Tetapi demokrasi yang terjadi di banyak negara Islam seolah menyuburkan pertentangan di antara mereka yang berbeda kubu. Ketika ada pihak yang kalah dalam Pemilu maka akan menggelar demonstrasi besar-besaran yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan hasil Pemilu.
Selanjutnya kondisi tersebut akan menjadi pemicu tidak stabilnya negara dan ekonomi. Nyatanya kondisi tersebut yang banyak terjadi di Negara yang banyak dihuni umat Islam.
Oleh karenanya Mahathir menekankan pentingnya sikap penerimaan terhadap kekalahan. Selain itu dua juga menekankan pentingnya tumpuan ekonomi tidak hanya pada pemerintah semata. Rakyat harus berdaya dan diberdayakan menjadi tumpuan perputaran ekonomi bangsa.
Karena memang rakyat memiliki kemampuan untuk itu, dan selayaknya pemerintah memfasilitasinya dengan berbagai cara. Berbicara tentang Islam,Mahathir juga menyinggung tentang negara Islam hal mana yang secara panjang lebar telah dikupasnya dalam blog pribadinya.
Menurutnya banyak orang tidak konsisten ketika berbicara tentang "negara Islam". Banyak Negara menyebut dirinya Negara Islam atau meletakkan nama Islam sebelum namanya, tapi ada yang menjadi Negara sekuler tetapi menganggapnya Islami. Dalam Organization of Islamic Conference (OIC) ada lebih dari 50 negara, tetapi masing-masing tidak memiliki konstitusi atau hukum yang berkualifikasi hukum Islam. Mereka bahkan tidak memiliki konstitusi Islam yang tertulis."Ketika saya mengklaim Malaysia sebagai negara Islam, saya membandingkannya dengan negara-negara Islam yang menerapkan hokum Islam secara ketat.
Tetapi hukum Islam tidaklah kaku dalam pemahaman seorang Muslim. Karena Islam membolehkan beberapa kelonggaran dan perbedaan interpretasi hingga Islam dapat dijalankan dalam kondisi yang berbeda-beda dan pada periode waktu yang berbeda pula.
Namun beberapa hal yang tidak boleh diganggugugat seperti syahadat umat Islam akan Allah SWT Tuhan Semesta Alam, dan Muhammad SAW sebagai utusannya," sebutnya. Oleh karenanya, perbedaan di dalam umat Islam tidak semestinya menjadi hal yang menghalangi persatuan dan kesatuan.
Perpecahan akibat perbedaan di dalam umat Islam tidak lain disebabkan oleh pemahaman lama yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan zaman kekinian. Pemahaman lama tersebut,dalam berbagai kasus masih terus dilestarikan oleh para murid-murid dan pengikut tertentu dan masih hidup ditengah-tengah kehidupan umat Islam.
Mahathir menekankan umat Islam untuk kembali kepada kesadaran untuk mendayagunakan akal pikiran,menjauhi perpecahan dan menguasai teknologi. Karena hal seperti inilah yang membuat umat Islam menjadi kuat dan punya kekuatan melawan orang-orang yang menindas umat Islam di berbagai negara."Kalau kita nak kuat, kita mesti mendayagunakan akal kita,"katanya. ( WSP )
"Indonesia punya banyak perbedaan aliran, bahasa berlainan, suku yang berbeda-beda, tapi bersatu menjadi bangsa. Di Arab cuma ada dua saja; Sunni dan Syiah, tapi terus bertengkar ***** Mahathir Mohamad *****




17.10 | 0 komentar | Read More