Partai Golkar Siap Jadi Oposisi

Sangatta ( Berita ) Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organsiasi dan Kaderisasi H. Mahyudin, menegaskan Partai Golkar sangat siap untuk menjadi oposisi pada periode pemerintahan lima tahun berikutnya.
Menurut Mahyudin, ada kemungkinan menjadi oposisi, meskipun ada sebagian kader yang tidak terbiasa menjadi oposisi dan ingin tetap berada di dalam pemerintahan.
"Yang tidak siap menjadi oposisi itu bukan Golkar tetapi perorangan. Mungkin ada kepentingan menjadi menteri," tegas Mahyudin yang pernah menjadi bupati Kutai Timur itu, saat dihubungi melalui ponsel pribadinya, Minggu [27/07]. Mahyudin menegaskan, memang tidak tertutup ada orang per orang dari Golkar yang tidak setuju dengan jalan oposisi.
Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Timur dan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur ini menegaskan, Golkar ingin membuat sejarah baru dengan berada di luar pemerintahan alias oposisi.
Namun kata dia, meskipun menjadi oposisi, kalau kebijakan pemerintah dan program Jokowi-Jusuf Kalla memang bermanfaat untuk rakyat kita akan dukung dan apresiasi. Sebaliknya kalau ada yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka akan kita kritik. "Kalau menjadi oposisi mengontrol dan mengeritiknya akan lebih tajam," tegasnya.

Ada Oknum Ingin Golkar Masuk Pemerintahan

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Golkar, H Mahyudin menegaskan, ada oknum atau pihak-pihak yang tidak
sabar sehingga ingin membawa Partai Golkar masuk ke pemerintahan dengan mendorong diselenggarakan munas yang dipercepat. "Indikasinya ada oknum Partai Golkar yang tidak sabar ingin masuk kabinet, makanya mendorong dilaksanakan munas Golkar 2014," kata Mahyudin, Minggu.
Menurut Mahyudin, dirinya perlu menjelaskan bahwa di dalam aturan Partai Golkar tidak mengenal munas dipercepat. Yang ada hanyalah musyawarah nasional (munas) dan musyawarah nasional luas biasa (munaslub). Untuk melaksanakan munas dan munaslub, kata dia, harus ada sebabnya dan harus ada syaratnya.
Syaratnya adalah diminta 2/3 pengurus provinsi dan sebabnya adalah ketua umum tidak mampu melaksanakan tugas, ketua umum melanggar AD/ART, meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Jadi, kata dia, harus ada syarat dan ada sebab. Kalau tidak ada syarat dan sebab tentu tidak bisa dilaksanakan munas dan munaslub. Hal ini saya kira penting bagi Golkar supaya tidak terbiasa mengadakan munaslub.
"Masalah adalah sekali saja Partai Golkar melaksanakan munaslub, maka munaslub jilid II dan seterusnya akan terjadi dan ini menurut saya bisa merusak partai," kata politisi Partai Golkar dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.
Kemudian berkenaan dengan jabatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, menurut dia, berdasarkan hasil munas di Riau, keputusannya baru akan dilaksanakan 2015. Keputusan Partai Golkar baru akan melaksanakan munas tahun 2015 sesuai dengan rekomendasi munas di Pekanbaru (Riau) dan didukung penuh pemegang suara di 33 DPD Partai Golkar Tingkat I seluruh Indonesia. "Sebanyak 33 DPD Tingkat I Partai Golkar menyatakan tegas menolak munaslub," kata Mahyudin. ( ant )




Anda sedang membaca artikel tentang

Partai Golkar Siap Jadi Oposisi

Dengan url

https://kasihinfopenting.blogspot.com/2014/07/partai-golkar-siap-jadi-oposisi.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Partai Golkar Siap Jadi Oposisi

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Partai Golkar Siap Jadi Oposisi

sebagai sumbernya